BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Keunggulan pendidikan bukan terletak, pada kurikulum dan proses pendidikannya saja, tetapi juga pada kepemimpinan kepala sekolah, kecakapan tenaga administrasi, kehandalan tenaga pengajar, ketekunan, tenaga konseling, serta perhatian orang tua dan masyarakat sekitarnya. Kepala sekolah sebagai pemimpin di lingkungan sekolahnya haruslah menyusun sebuah program untuk mencapai suatu sasaran tujuan yang ingin dicapai dalam bahasa ilmiah disebut visi dan misi yaitu cara pandang kedepan untuk meraih sasaran apa yang ingin kita peroleh atau kita capai. Sebagaimana pendapat Osbon dalam Sanggala (2004), mengatakan bahwa kepala sekolah hendaknya menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada visi dan misi, tidak hanya berorentasi pada aturan. Organisasi yang digerakkan oleh visi dan misi lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel dan semangat lebih tinggi. Artinya lembaga pendidikan yang berorientasi pada visi dan misi menggambarkan kepastian bagi semua komponen organisasi dapat melaksanakan program kegiatan untuk mencapai visi dan misinya. Tujuan dapat tercapai jika proses dilaksanakan dengan baik dan benar. Dalam proses ini harus menggambarkan bahwa semua pihak terkait dalam lembaga pendidikan itu mengambil peran sesuai porsinya.
1
2
Dalam hal ini kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara makro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya menurut Mulyasa (2006: 89) bahwa “Kepala sekolah professional dalam paradigma baru manajemen pendidkan akan memberikan dampak positif dan perubahan yang cukup mendasar dalam perbaruan system pendidikan di sekolah”. Menurut
Wahjosumidjo
dalam
Ruminiati
(2005)
dalam
rangka
pelaksanaan tugas-tugas manajerial kepala sekolah paling tidak diperlukan tiga macam bidang keterampilan, yaitu tecnical, human dan conceptual. Dari ketiga keterampilan ini human skills merupakan keterampilan yang memerlukan perhatian khusus dari kepala sekolah, sebab melalui human skills seorang kepala sekolah dapat memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, mengapa orang tersebut berkata dan berperilaku. Berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah dan profesionalitas guru, hasil penelitian Kasiani (2010) tentang “Analisis Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru (Studi Kasus di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang)”, menunjukkan bahwa kebijakan kepala sekolah berpengaruh secara positif terhadap profesionalisme guru; profesionalisme guru berpengaruh secara positif terhadap prestasi belajar siswa SMA Laboratorium Unversitas Negeri Malang; pengaruh kebijakan kebijakan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru lebih besar dari pada pengaruh profesionalitas guru terhadap prestasi belajar siswa SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang; dan secraa bersama-sama kebijakan kepala sekolah
3
dan profesionalitas guru berpengaruh secara positif terhadap prestasi belajar siswa SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian oleh Aminah (2009) tentang “Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Turen Malang” juga ditemukan bahwa: ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan kepala sekolah dan profesionalitas guru secara signifikan terhadap produktifitas sekolah. Hubungannya dengan profesionalitas guru, bahwa adanya kebijakan kepala sekolah yang diberlakukan setidaknya mempengaruhi profesionalitas guru. Setidaknya kepala sekolah telah berupaya meningkatkan profersionalitas guru dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan sekolah yang dipimpin, maka sudah seharusnya kualitas maupun kuantitas lulusan meningkat. Namun belakangan ini mutu pendidikan khususnya di Kota Malang menunjukkan sesuatu yang kurang menggembirakan, setidaknya hal itu dibuktikan dengan hasil Ujian Nasional yang kurang menggembirakan bagi sebagian kalangan. Misalnya tahun pelajaran 2010-2011 hasil Ujian Nasional di tingkat SMP, dari total 11.613 peserta sebanyak 38 siswa dinyatakan tidak lulus. Siswa yang tidak lulus di antaranya dari SMP Negeri sebanyak 4 siswa, SMP swasta 26 siswa, SMP 1 atap 5 siswa, dan SMP terbuka 3 siswa. Adakah sesuatu yang salah atau kurang dalam pengelolahan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun guru-guru. Apakah karena guru yang kurang melaksanakan kebijakan kepala sekolah dengan baik ataukah kebijakan kepala sekolah yang salah atau tidak dilaksanakan oleh guru-guru. Dengan
4
diketahui penyebabnya peneliti berharap agar angka ketidak lulusan kedepan setidaknya dapat ditekan hingga nol persen. Karena angka kelulusan dijadikan cermin bagi kebijakan kepala sekolah atau profesionalitas guru di mata masyarakat. SMP Negeri A, yang peneliti jadikan sebagai salah satu SMP Negeri tempat penelitian, sekolah ini telah lama berdiri yaitu sejak tahun 1929, SMP Negeri yang terletak di jantung Kota Malang ini, guru-gurunya pun hampir semuanya telah memiliki masa kerja yang cukup lama, banyak yang telah berstatus PNS, berijazah rata-rata S.1 bahkan ada yang sudah S.2 serta tidak sedikit yang sudah memiliki sertifikat pendidik ada yang melalui jalur Portofolio dan sebagian besar melalui jalur PLPG. Tempat penelitian yang kedua adalah SMP Negeri B merupakan SMP Negeri di Kota Malang, yakni berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1992, Berletak di pinggir terminal Arjosari, Jl. Teluk Pacitan, Arjosari Malang. Sekolahnya nyaman, rindang, asri dan tanahnya cukup luas (6009 M2) Sarana dan prasarananya memadai. Kepala sekolah dan guru-gurunya cukup berpengalaman dalam bidangnya, rata-rata memiliki kerja
yang cukup lama, tingkat
pendidikannya pun hampir semuanya S.1 bahkan ada yang S.2. Tempat penelitian yang ketiga adalah SMP Negeri C, yang beralamatkan di Jalan Lesanpuro Kota Malang. Kepala sekolah dan guru-gurunya juga cukup berpengalaman, rata-rata berstatus PNS dan berijazah S.1.
SMP Negeri ini
memang letaknya masuk kedalam pedesaan namun terkenal dengan sekolah gratis, bebas uang pangkal.
5
Terlepas dari kriteria kelulusan yang ditentukan, dengan sarana dan prasarana memadai yang dimiliki, kepala sekolah yang cukup berpengalaman dalam mengelola sekolah, serta guru-guru berkompeten dalam bidangnya, seharusnya mutu lulusan ataupun prosentasi kelukusan seharusnya tinggi, namun kenyataanya masih belum menggembirakan. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya langkah nyata dari pihak yang berwenang tentu lambat laun tingkat kepercayaan terhadap SMP-SMP khususnya di Kota Malang akan hilang. Peran kepala sekolah dan guru sebagai ujung tombak suksesnya pendidikan disekolah tentunya sangat dibutuhkan. Peneliti tertarik melakukan penelitian pada tiga SMP Negeri tersebut dengan alasan bahwa SMP Negeri A Peneliti kategorikan sebagai SMP Negeri mewakili SMP Negeri terbaik di Kota Malang yang setiap tahun memilki peserta ujian lulus 100%, disamping SMP Negeri tertua di Kota Malang. SMP Negeri kategori sedang, diwakili oleh SMP Negeri B, dengan alasan SMP Negeri B merupakan SMP Negeri yang mempunyai peringkat 10 dari 25 SMP Negeri Kota Malang dan beberapa tahun terakhir mempunyai kelulusan 100%. Sedangkan SMP Negeri kategori SMP Negeri termuda diwakili SMP Negeri C dengan alasan SMP ini baru berdiri dan masih memiliki sedikit siswa dan letaknya ditengah pedesaan dengan angka lulusan 98% dinyatakan lulus. Dari alasan inilah Peneliti angkat sebagai latar belakang masalah dengan menyoroti utamanya terhadap kebijakan kepala sekolah dan profesionalitas guru. Peneliti menduga mungkin ada sesuatu yang kurang terhadap kebijakan kepala
6
sekolah dan profesionalitas guru dalam melaksanakan perannya masing-masing, yang diantaranya tercermin dalam hasil ujian nasional yang tidak memuaskan. Disamping masalah tingginya angka ketidaklulusan, masalah lain adalah masih dijumpainya beberapa guru yang profesionalitasnya tidak sesuai dengan harapan, yaitu kurangnya semangat atau motivasi untuk maju mengikuti perkembangan zaman; tidak memanfaatkan IT secara maksimal; kurangnya penguasan metode pembelajaran yang efektif; serta masih adanya sebagian guru yang tidak membuat perangkat pembelajaran. Disisi lain dalam menerapkan kebijakannya kepala sekolah jarang melakukan sepervisi sekolah akibatnya banyak guru yang tidak bekerja secara maksimal atau kurang menerapkan kemampuan profesional secara baik. Dari permasalah tersebut di atas, yaitu dengan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, maka Peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Profesionalitas Guru di SMP Negeri Kota Malang”
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas. Peneliti dapat merumuskan suatu masalah yakni : 1. Bagaimana Kebijakan Kepala Sekolah di SMP Negeri Kota Malang terhadap profesionalitas guru? 2. Bagaimana profesionalitas guru di SMP Negeri Kota Malang?
7
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti bisa menentukan tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mendeskripsikan kebijakan kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang terhadap profesionalitas guru. 2. Untuk mendeskripsikan profesionalitas guru di SMP Negeri Kota Malang.
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini yaitu: 1. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi empiris dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru di SMP Negeri Kota Malang, sehingga pada akhirnya kebijakan diambil oleh kepala sekolah dapat berhasil guna utamanya untuk meningkatkan profesionalitas guru. 2. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai profesionalitas guru-guru SMP Negeri Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan kepala sekolah tempat mereka bertugas. 3. Menjadi bahan masukan bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Profinsi Jawa Timur dalam meningkatkan mutu pelayanan. 4. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lebh lanjut yang ingin mengkaji lebih mendalam terhadap persoalan yang sama. 5. Sebagai
bahan
informasi
atau
bahan
dokumentasi
dan
perbendaharaan karya ilmiyah Universitas Muhammadiyah Malang
menambah
8
1.5 Batasan Masalah Agar lebih fokus ataupun mengacu pada permasalahan yang ada, serta dengan adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasikan diatas akan diteliti disamping kebijakan kepala sekolah dan profesionalitas guru sangat luas. Untuk itu peneliti batasi hanya meneliti masalah tentang kebijakan kepala sekolah tentang peningkatan profesionalitas guru dan kemampuan profesional guru saja. Kebijakan kepala sekolah yang dibahas hanya ada sembilan (sesuai pendapat Dalamun tentang kebijakan kepala sekolah). Demikian juga tentang profesionaltas guru, Peneliti batasi hanya membahas masalah kemampuan profesional guru. Sedangkan untuk sumber data atau obyek penelitian, peneliti batasi hanya beberapa SMP Negeri saja yaitu SMP Negeri dengan kategori SMP Negeri terbaik diwakili oleh SMP A, kategori sedang di wakili oleh SMP Negeri B, sedangkan SMP Negeri terkecil diwakili oleh SMP Negeri C yang masingmasing pemilihan sekolah berdasarkan nilai tertinggi UN dan lama berdiri sekolah tersebut. Itu artinya data yang diperoleh akan lebih akurat, karena perpaduan antara SMP Negeri terbaik, SMP Negeri sedang, dan SMP Negeri terkecil.
1.6 Penegasan Istilah 1. Kebijakan kepala sekolah: Kebijakan kepala sekolah yang dimaksudkan disini berupa suatu keputusan tertulis maupun tidak tertulis dari kepala sekolah mempengaruhi profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya
9
2. Profesionalitas guru: Kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional 3. SMP Negeri Kota Malang: Sekolah menengah pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat).
