BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai amanat UndangUndang Dasar 1945, tentunya perlu untuk mengoptimalkan segala aset dan sumber daya yang dimilikinya. Namun fungsi pembangunan dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat
pada
kenyataannya
selalu
berhubungan
dengan
ketersediaan anggaran yang terbatas. Hal inilah yang membuat pemerintah harus dapat memaksimalkan aset dan sumber daya yang ada untuk dikerjasamakan dengan melibatkan para pelaku usaha (investor) yang memiliki dana untuk terlibat bersama-sama memanfaatkan sumber ekonomi atau aset pemerintah melalui sistem investasi. Pemanfaatan aset pemerintah melalui investasi pihak swasta salah satunya melalui kerjasama Bangun Guna Serah. Dimana untuk mengundang investor ini dapat
juga
memanfaatkan
forum-forum
kerjasama
internasional
untuk
menawarkan investasi yang berbasis perjanjian bangun-kelola-serah (build operate transfer/BOT), demikian pendapat Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo B Sulisto.1
1
Kompas, Forum Ekonomi Dunia - RI Butuh Investasi dengan Perjanjian BOT, Sabtu, 21 Februari 2015, hlm. 20
1
2
Bangun Guna Serah selanjutnya disingkat BGS atau dikenal juga dengan istilah Build, Operate and Transfer selanjutnya disingkat BOT merupakan salah satu bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara atau Daerah. Pengaturannya tidak terpisahkan dari ketentuan tentang Perbendaharaan Negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dimana khusus pengelolaan aset negara atau daerah ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, selanjutnya disingkat PP No. 27/2014, sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, yang diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Peraturan pelaksananya diatur dan dipisahkan lebih lanjut sebagai berikut, untuk Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, sedangkan untuk Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan barang milik negara/daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut memberikan peluang kepada pihak swasta atau investor untuk turut serta dalam pembangunan nasional, dengan melakukan kerjasama komersial yang saling menguntungkan, dalam hal ini melalui kerjasama Bangun Guna Serah.
3
Pihak swasta atau investor dapat memanfaatkan dan mengelola barang milik negara/daerah khususnya kerjasama Bangun Guna Serah didasarkan melalui tender dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak pemerintah/instansi pemerintah atau pemerintah daerah sebagai Pengelola Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 40 PP No. 27/2014, sebelumnya Pasal 29 ayat (2) PP No. 6/2006 Jo PP No. 38/2008. Selanjutnya investor/perusahaan pemenang tender diatas akan memperoleh hak pemanfaatan dan pengelolaan selama 30 (tiga puluh) tahun, sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) PP No. 27/2014 atau sebelumnya Pasal 29 ayat (1) PP No. 6/2006, yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Bangun Guna Serah, selanjutnya disingkat Perjanjian BGS. Proses perolehan hak pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diuraikan diatas adalah proses perolehan yang umum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; namun perolehan hak pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah tersebut dapat juga diperoleh oleh investor/perusahaan karena hasil pembelian lelang harta (boedel) pailit dari perusahaan pemegang awal hak pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah yang mengalami kepailitan atau dinyatakan pailit. Perolehan hak pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dari proses lelang kepailitan tersebut tentunya menjadi menarik untuk melihat pelaksanaan lanjutan suatu Perjanjian BGS yang diperoleh dari hasil lelang
4
kepailitan, terhadap hak dan kewajiban pemenang lelang kepailitan dalam suatu Perjanjian BGS dilihat dari syarat ketentuan tender bagi perolehan Barang Milik Negara/Daerah, dan implikasi-implikasi peralihan hak pengelolaan dan pemanfaatan kerjasama Bangun Guna Serah, dilihat dari sisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Investor atau pihak pemenang hasil lelang kepailitan tentunya membutuhkan suatu kepastian untuk posisi hukumnya dalam Perjanjian BGS yang diperoleh dari hasil lelang kepailitan, dengan aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Bangun Guna Serah. Disisi lain pemahaman serta sumber daya manusia yang terbatas dan belum merata dari pihak pemerintah terutama pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pengelolaan / pemanfaatan aset-asetnya demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan negara/daerah menjadi kendala tersendiri, apalagi dengan birokrasi pemerintahan dan permasalahan hukum, khususnya seperti dalam hal terjadinya kepailitan terhadap aset yang dikerjasamakan. Oleh karena itu tinjauan pelaksanaan Perjanjian BGS dengan melihat hak dan kewajiban pihak pemenang lelang kepailitan serta pertimbangan jangka waktu pengelolaan bagi investor pengganti, dihubungkan dengan implikasiimplikasi peralihan dan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama Bangun Guna Serah dengan segala ketentuan-ketentuan
5
mengikatnya, serta aspek investasi berkelanjutan menjadi sesuatu yang berbeda dan menarik untuk dianalisa. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisa dan penulisan
tesis
dengan
mengambil
judul
“TINJAUAN
YURIDIS
PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI PERALIHAN PEMEGANG HAK PEMANFAATAN BANGUN GUNA SERAH YANG DIPEROLEH DARI LELANG KEPAILITAN”.
B. Rumusan Permasalahan Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka batasan analisa tinjauan yuridis yang akan diteliti dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperoleh pihak pemenang lelang kepailitan sebagai pihak pengganti pemegang
hak
pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dari Perjanjian BGS hasil lelang kepailitan ? 2. Bagaimanakah implikasi hukum dari peralihan subyek atau pengganti pemegang hak pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah hasil lelang kepailitan ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tujuan penelitian yang diharapkan untuk memberikan jawaban dan solusi adalah sebagai berikut :
6
1. Memberikan kejelasan hukum hak dan kewajiban bagi pihak investor pengganti sebagai pemenang lelang kepailitan atas aset Perjanjian BGS, untuk dapat menikmati haknya dengan suatu dasar hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang kepastian dan jaminan hukum bagi investor atau pihak pemenang lelang kepailitan terhadap implikasi-implikasi hukum dari perolehan hak pemanfaatan yang diperolehnya, dilihat dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan tentang kerjasama Bangun Guna Serah;
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan berupa pemeriksaan buku-buku dan hasil-hasil penelitian/penulisan yang ada serta berdasarkan pengetahuan penulis yang terbaik, bahwa penulisan ilmiah tentang kerjasama Bangun Guna Serah atau terkenal dengan BOT ini bukanlah pertama kali secara keilmuan, salah satu-nya yang secara umum menjabarkannya adalah hasil desertasi Anita Kamilah, yang dituangkan dalam buku : Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer / BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian Dan Hukum Publik), Penerbit CV. Keni Media, 2012, Bandung; dan beberapa penulisan lainya dari penulis-penulis lain dalam bentuk tulisan ilmiah, jurnal hukum ataupun hasil seminar-seminar.
7
Namun khusus topik dan permasalahan yang menghubungkan perolehan Perjanjian BGS dengan hak dan kewajiban dari pemenang hasil lelang kepailitan, serta aspek implikasi peralihan hak pemanfaatan Perjanjian BGS hasil lelang kepailitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Bangun Guna Serah; belum pernah diteliti dalam bentuk penelitian ilmiah/tesis, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang baru, original, aktual dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif serta terbuka, sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.
E. Manfaat Penelitian Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya sumbangan pemikiran perkembangan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dalam suatu Perjanjian BGS, terutama dalam proses perolehan hak pengelolaan atau pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dalam Perjanjian BGS karena hasil lelang kepailitan. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai hukum kerjasama dalam pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah pada umumnya termasuk didalamnya bentuk kerjasama Bangun Guna Serah dan sinkronisasi terhadap ketentuan lainnya terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan hak pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
8
Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat pemerintah sebagai pengelola atau pengguna Barang Milik Negara/Daerah dalam memaksimalkan peranannya untuk memanfaatkan aset yang dimiliki, dengan berpedoman pada dasar peraturan perundang-undangan yang benar. Selanjutnya bagi pihak investor yang melakukan kerjasama atas pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah mendapatkan perlindungan dan kepastian atas investasinya, terutama dalam hal perolehan berdasarkan hasil lelang kepailitan. Adapun bagi mahasiswa baik tingkat sarjana maupun pascasarjana diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan prinsip-prinsip Perjanjian BGS dan proses pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan beserta kompleksitas permasalahan yang terjadi di lapangan.
