BAB I PENDAHULUAN. Kesehatan merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi kehidupan manusia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Kesehatan merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi kehidupan manusia. Setiap manusia ingin selalu dapat hidup sehat, agar dapat menjalankan aktivitasnya masing-masing. Berbagai macam upaya yang dilakukan untuk dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit. Dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebagai salah satu tempat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi puskesmas sebagai pengemban, pembinaan, dan pelayanan kesehatan yang sekaligus merupakan pos operasi terdepan dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2004 penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah mengancam masyarakat.

Penyakit DBD belakangan ini semakin marak di kota

Medan. Penyakit “maut” yang disebarkan melalui sengatan nyamuk Aedes Aegypti itu sudah menyerang 213 penderita dan merenggut 7 nyawa warga kota. (Dinas Kesehatan Pemko Medan, 2004). Penderita DBD di Indonesia setiap tahun meningkat, di tahun 2005 meningkat lebih dari dua kali dibandingkan tahun sebelumnya, yakni berjumlah 12.482 jiwa. Pada tahun 2005 penyakit DBD sudah menjadi masalah yang endemis pada 122 12 Universitas Sumatera Utara

daerah Tingkat 11605 daerah Kecamatan, dan 1800 desa/kelurahan di Indonesia. Sedangkan ramalan jumlah penderita DBD pada anak-anak (umur 5-14 tahun) untuk tahun 2006-2010 juga meningkat, terutama juga bulan Nopember dan Desember. (http://www.RSU Dr. Pirngadi Medan_ Analisa Kecenderungan Penderita Demam Berdarah Dengue Tahun 2001-2005 untuk Peramalan Tahun 2006-2010). Binatangnya memang semakin lama makin kecil, dari sapi (gila) muncul (flu) burung dan terakhir mewabah nyamuk (demam berdarah). Dalam hal ini diperlukan kekompakan masyarakat untuk keluar dari masalah wabah. Di Indonesia sejak dilaporkannya kasus DBD pada tahun 1968, terjadi kecenderungan peningkatan insidens. Sejak tahun 1994, seluruh provinsi di Indonesia telah melaporkan kasus DBD dan daerah tingkat II yang melaporkan DBD juga meningkat. Namun angka kematian menurun tajam dari 41,3% (1968) menjadi 3% (1984) dan sejak tahun 1991 CFR (Case Fertility Rate) atau angka kematian stabil dibawah 3%. (Thomas Suroso, 1996:15) Sewaktu terjadi wabah, berbagai seterotype virus Dengue berhasil diisolasi. Virus Dengue tipe I, II, III, dan IV berhasil diisolasi dari penderita DBD di Indonesia. Virus Dengue tipe II dan tipe III secara bergantian merupakan seterotype virus yang dominan, namun virus Dengue tipe III sangat berkaitan dengan kasus DBD berat. Kesehatan lingkungan yang mungkin kurang memadai dan kemudian juga perubahan musim yang mungkin secara mendadak berubah-ubah. Kadang dingin kadang panas kemudian dingin lagi, panas lagi, hujan lagi. Musim hujannya tidak terus menerus hujan, tapi berubah-ubah. Kadang-kadang panas, kadang dingin.

13 Universitas Sumatera Utara

Masalahnya terlebih dalam kasus DBD sebelum dokter tiba, keluarga dekat korban perlu menstabilkan si korban dan mempersiapkannya untuk perawatan intensif dari tenaga medis professional. Di setiap puskesmas kalau ada kasus demam berdarah sesegera mungkin melaporkannya kepada Dinas Kesehatan. DBD merupakan penyakit yang disebarluaskan oleh nyamuk Aedes Aegypti. Penyebab penyakit adalah semacam virus yang termasuk dalam self limiting diseases. Istilahnya ini maksudnya adalah penyakit akan sembuh dengan sendirinya tanpa diobati anti virus.

Kendati begitu, efek yang ditimbulkan dalam perjalanan

penyakitnya terkadang tidak dapat diatasi secara simptomatik dan suportif, dan bisa menimbulkan komplikasi yang fatal. Ada trauma psikologis di tengah masyarakat, DBD sulit dicegah karena hingga kini belum ditemukan obat atau vaksin pencegahnya.

Selain itu, DBD

ternyata tidak mengenal batas usia, batas wilayah serta status sosial di tengah masyarakat. Jadi, kita harus berkonsentrasi membasmi pembawa virus tersebut, yaitu nyamuk Aedes Aegypti.

Dimana nyamuk Aedes Aegypti ternyata mempunyai

kebiasaan-kebiasaan hidup yang unik. Untuk membantu program penanggulangan wabah DBD, diperlukan dukungan seluruh anggota keluarga untuk melapor

ke puskesmas setempat

(puskesmas terdekat dari kemungkinan tempat digigit nyamuk Aedes Aegypti) bila ada pasien yang terjangkit DBD. Berdasarkan laporan ini, akan dibuat pencatatan dan selanjutnya tenaga medis puskesmas akan datang ke tempat itu untuk melakukan penyemprotan.


Dalam hal ini, Pemko Medan (Walikota Medan) sudah jauh hari meniup “genderang perang” dengan penyakit yang sudah rutin setiap tahunnya menimpa warga kota.

Pemko Medan menggulirkan rencana dalam usaha memberikan

pelayanan publik, salah satunya dalam bidang kesehatan.

Selain melaksanakan

kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Pemko Medan juga memberikan pengobatan gratis bagi penderita DBD yang berobat di rumah sakit, dengan persyaratan pasien itu penduduk kota Medan. Jika memang penyakit DBD ternyata lebih berbahaya dari pada SARS dan flu burung, dan kehadiran DBD yang sudah di anggap sebagai tamu rutin seharusnya penanganannya jadi agenda prioritas.

Sama pentingnya

dalam

masalah

penanggulangan banjir dan sektor pendidikan serta persoalan pembangunan lainnya. Untuk menindaklanjuti program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) atau perang terhadap DBD oleh Pemko Medan maka di setiap puskesmas yang ada di kota Medan, terutama daerah-daerah yang endemik seperti tahun-tahun yang lalu dilaksanakan kegiatan 3M. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga medis puskesmas yang berkoordinasi dengan pihak dari kecamatan dan kelurahan serta kepala lingkungan yang ada di kelurahan pada wilayah kerja puskesmas masing-masing. Menyimak aktifitas pemberantasan DBD dilakukan aparat sudah cukup memadai, termasuk upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk melalui fogging massal dilaksanakan baik terhadap ribuan sekolah maupun pemukiman penduduk. Mengapa di era Millenium, ketika ilmu kedokteran dan penemuan beragam vaksin di dunia saat ini begitu pesat dan gencar dilakukan, ternyata penyakit yang sudah puluhan tahun mendera masyarakat kota Medan itu hingga detik ini belum juga bisa dicarikan obat 15 Universitas Sumatera Utara

penawarnya. Sehingga penderita terutama dari kalangan anak-anak bawah lima tahun (Balita) terhindar dari maut. Sebagai masyarakat beragama, persoalan maut siapa pun tidak bisa menundanya karena sudah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, namun sebagai manusia kita pantas berusaha maksimal dengan berbagai cara antara lain mencari vaksin dan obat jitu baik untuk memberantas tuntas wabah DBD maupun mengenyahkan nyamuk Aedes Aegypti itu sampai akar-akarnya. Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Terlebih dalam hal kasus penanggulangan DBD yang sedang melanda saat ini. Demikian juga dengan Puskesmas Pembantu Sidorejo Hilir Medan merupakan salah satu puskesmas yang terdapat di kota Medan yang melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan dalam perang terhadap DBD. Upaya dan kegiatan itu dalam kenyataannya tidak berhasil sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenyataannya di lapangan upaya dan tindakan puskesmas terlambat, karena masyarakat sudah ada yang terkena Demam Berdarah Darah (DBD).

Apakah

puskesmas terlambat dalam hal sosialisasi DBD dan melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) atau warga yang kurang peduli dan kurang kesadaran akan keberhasilan lingkungan. Masyarakat terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak puskesmas bahwa di daerahnya ada yang terkena DBD.

Dari hasil laporan tersebut maka pihak 16 Universitas Sumatera Utara

puskesmas melaksanakan fogging dan penyuluhan. Seharusnya puskesmas harus berperan aktif terjun ke masyarakat dan bukan hanya menantikan laporan dari masyarakat. Padahal semestinya jauh-jauh hari pemerintah telah menetapkan kasus DBD sebagai prioritas penanganan.

Karena seperti yang kita ketahui bersama

kehadiran DBD yang sudah dianggap tamu rutin bagi masyarakat kota ini, seharusnya penanganannya menjadi agenda prioritas. Dengan demikian, DBD tidak hanya diperangi saat penyakit maut itu sudah mengambil nyawa, tapi “perang” melawan nyamuk Aedes Aegypti itu dilaksanakan sebelum wabahnya datang. Antara lain melaksanakan kegiatan penyuluhan Demam Berdarah Dengue disekolah-sekolah dan kelurahan, gotong royong membersihkan selokan/parit yang airnya tidak/kurang mengalir, pemberian garam abate secara gratis kepada warga kota, fogging di rumah-rumah warga dan sekolah-sekolah dan bentuk Pemberantasan Sarang Nyamuk lebih awal.

1.2 Perumusan Masalah Menurut Sanapiah Faisal (1992:28), dalam rancangan usulan penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang diteliti. Rumusannya perlu jelas dan tegas, sehingga keseluruhan proses penelitian benar-benar terarah dan terfokus ke alamat yang jelas.


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Peranan Puskesmas dalam Upaya Penanggulangan Demam Berdarah Dengue?”

1.3 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui peranan puskesmas dalam upaya penanggulangan Demam Berdarah Dengue yang dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Sidorejo Hilir Medan. 2. Untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan Puskesmas Pembantu Sidorejo Hilir Medan dalam penanggulangan Demam Berdarah Dengue.

1.4 Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah: 1. Sebagai bahan masukan bagi pihak Puskesmas Pembantu Sidorejo Hilir Medan dalam meningkatkan kinerja dalam menanggulangi Demam Berdarah Dengue. 2. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan sebagai penerapan dari berbagai teori yang di dapat selama masa perkuliahan. 3. Sebagai bahan referensi penelitian di bidang Ilmu-ilmu Sosial pada umumnya dan Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.


1.5 Kerangka Teori Kerangka teori merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan teori dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori diartikan sebagai serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proposal yang saling berkaitan dan bertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena (Singarimbun 1989:37).

1.5.1 Peranan Puskesmas 1.5.1.1 Pengertian Peranan Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta 1976:735), peranan berasal dari kata peran, yang artinya sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Pengertian peranan menurut Miftah (1990:10), dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Selain itu menurut Soerjono Soekanto (1990:10) juga memberikan pengertian mengenai peranan role yaitu aspek dinamis kedudukan/status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Jadi peranan menentukan apa yang diperbuat tertentu, sehubungan dengan posisinya dalam masyarakat. Berdasarkan beberapa defenisi peranan di atas dapatlah disimpulkan bahwa peranan mengandung arti perbuatan atau hal yang diharapkan dimiliki dari tugas


utama dalam proses atau cara yang harus dilaksanakan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Dalam hal ini adalah peranan puskesmas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan tenaga medis untuk membina dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Kegiatan tersebut dapat juga dilaksanakan berkoordinasi dengan pegawai kecamatan, keseluruhan dan kepala lingkungan di wilayah kerja puskesmas.

1.5.1.2 Pelayanan Publik 1.5.1.2.1 Pengertian Pelayanan Publik Moenir (1992:16-17) mengemukakan arti pelayanan yaitu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Lebih lanjut Gie (1993:105) mendefenisikan pelayanan adalah suatu kegiatan dalam suatu organisasi atau instansi yang dilakukan untuk mengamalkan atau mengabdikan diri kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan pendapat Boediono (2003:6), bahwa pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Menurut pendapat Syahrir (1991:154), pelayanan publik adalah jenis bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah dan tujuannya untuk melayani kepentingan masyarakat, dan mempunyai fungsi sosial tanpa berorientasi kepada aspek keuntungan. 20 Universitas Sumatera Utara

Berdasarkan beberapa defenisi dari pelayanan di atas dapatlah disimpulkan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang berbentuk uang, barang, ide, atau gagasan ataupun surat-surat berharga atas keikhlasan, rasa senang, jujur, dan mengutamakan rasa puas bagi yang menerima pelayanan. Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan umum harus mengandung sendisendi; kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu (Boediono, 2003:68-70).

Uraiannya

sebagai berikut: 1. Kesederhanaan Yang dimaksud dengan kesederhanaan meliputi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 2. Kejelasan dan kepastian Arti adanya kejelasan dan kepastian disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan: a.

Prosedur atau tata cara pelayanan umum;

b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif; c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum; d. Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya. e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum; f. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan /


kelengkapannnya, sebagai alat untuk memastikan pemprosesan pelayanan umum; g. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat. 3. Keamanan Artinya bahwa dalam proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan kepastian hukum. 4. Keterbukaan Hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat. 5. Efisiensi Yang dimaksud efisiensi disini adalah: a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan produk pelayanan umum yang diberikan; b. Dicegah dengan adanya penanggulangan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terlait. 6. Ekonomis Dalam pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: a. Nilai barang atau jasa pelayanan umum tidak menuntut biaya yang tinggi dan diluar kewajaran; b. Kondisi dan kemampuan perundang-undangan yang berlaku; c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


7. Dimaksud dengan sendi keadilan disini adalah keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlukan secara adil. 8. Ketepatan Waktu Yang dimaksud dengan ketepatan waktu disini adalah dalam pelaksanaan pelayanan umum bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 81 Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan umum mengandung unsurunsur: a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisien dan efektifitas. c. Mutu, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa terlalu mahal maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sedarmayanti, 2000:193).


Peraturan sudah ditetapkan, pola pelayanan sudah dirumuskan, tetapi terkadang pelayanan publik yang diberikan pegawai dan aparatur pemerintah belum dapat memuaskan bagi penerima layanan.

Beberapa faktor yang menyebabkan

pelayanan tidak memuaskan adalah: 1. Tidak atau kurangnya kesadaran terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan melayani seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah. Akibat dari hal ini ialah tidak adanya disiplin kerja. 2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak memadai, sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak berjalan semestinya. 3. Pengorganisasian tugas pelayan yang belum serasi, sehingga mekanisme penanganan tugas, tumpang tindih atau tercecer suatu tugas tidak ada yang menanganinya. 4. Pendapatan pegawai tidak mencukupi memenuhi kebutuhan meskipun secara minimal.

Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari

tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain menjual jasa pelayanan. 5. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan padanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. 6. Tidak tersedianya sarana pelayanan umum yang memadai, akibatnya pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak hilang dan penyelesaian masalah terlambat (Moenir, 1992:40-41).


1.5.1.2.2 Kualitas Pelayanan Publik Berbicara mengenai kualitas pelayanan berarti berbicara tentang bagaimana cara yang harus diperoleh dalam usaha meningkatkan mutu atau kualitas, dimana dalam hal ini setiap organisasi atau instansi memiliki cara agar pelayanan yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Pelayanan yang diharapkan tentunya pelayanan yang dapat memberi rasa puas bagi si penerima layanan. Pemberi kualitas pelayanan yang baik dari suatu organisasi atau instansi bersumber dari aktifitas pegawai yang secara langsung menentukan keberhasilan organisasi. Jadi apabila pegawai dapat bekerja sebagaimana dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka pelayanan pun akan dapat diberikan dengan baik. Secara sederhana defenisi mutu/kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkunganyang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pengertian mutu/kuallitas dapat diartikan kinerja untuk standar yang diharapkan oleh pelanggan.

Titik temu

kebutuhan pelanggan juga diartikan sebagai mutu yang pertama dan setiap waktu. Menyediakan

pelanggan

bermutu/berkualitas.

dengan

jasa

secara

konsisten

adalah

pelayanan

Arti mutu tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi

menyenangkan pelanggan, memberi inovasi kepada pelanggan, dan membuat pelanggan menjadi kreatif (Boediono, 2003:113). Menurut asumsi Syahrir (1991:156), bahwa kepuasan dalam pelayanan publik mengandung unsur: 1.

Pelayanan yang merata dan sama (equalible service).

2. Pelayanan yang diberikan tepat pada waktunya (timely service). 25 Universitas Sumatera Utara

3. Pelayanan yang diberikan memenuhi jumlah barang dan jasa (ample service). 4. Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan (continuous service). 5. Pelayanan merupakan pelayanan yang selalu meningkatkan kualitas dan penampilannya (progressive service).

1.5.1.2.3 Bentuk-Bentuk Pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari tiga macam yaitu: 1. Pelayanan dengan lisan Bidang pelayanan lisan tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada yang memerlukan. Agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan yaitu: -

Memahami benar masalah-masalah termasuk dalam bidang tugasnya.

-

Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan dengan lancar, singkat, tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.

-

Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.

-

Meski dalam keadaan sepi tidak mengobrol dan bercanda dengan teman karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.

-

Tidak melayani orang-orang yang hanya ingin sekedar mengobrol dengan cara yang sopan.


2.

Pelayanan melalui tulisan Bentuk ini merupakan layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya, namun satu hal yang harus diperhatikan yaitu faktor kecepatan. Pelayanan ini terdiri atas dua golongan: pertama, layanan berupa petunjuk, informasi dan sejenisnya yang ditujukan pada orang yang berkepentingan; kedua, layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, keluhan, pemberitahuan, dan lain-lain.

3. Pelayanan yang berbentuk perbuatan Umumnya layanan ini dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah, karena ini faktor keahlian dan keterampilan petugas sangat menentukan terhadap hasil perbuatan dan pekerjaan. Tujuan utama orang yang berkepentingan dalam layanan ini adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Namun pada dasarnya persyaratan pokok dalam memberi pelayanan, walau dalam bentuk apapun adalah tingkah laku yang sopan, cara penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, waktu penyampaian yang tepat dan keramahan (Moenir, 1992:190-197). Dalam pelayanan terdapat beberapa faktor pendukung yang penting, antara lain faktor kesadaran, aturan, organisasi, keterampilan petugas, dan sarana. Uraiannya adalah sebagai berikut:


1. Faktor kesadaran, yaitu kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam kegiatan pelayanan. Kesadaran pegawai pada segala tingkat terhadap tugas menjadi tanggungjawabnya, membawa

dampak yang sangat positif terhadap

organisasi. Ia akan menjadi sumber kesungguhan dan disiplin tugas, sehingga hasilnya dapat diharapkan melalui standar yang telah ditetapkan. 2. Faktor aturan, yaitu dalam organisasi yang menjadi landasan kerja pelayanan. Aturan ini mutlak kebenarannya agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dan terarah. Agar peraturan dapat mencapai apa yang dimaksud, maka ia harus dipahami oleh semua orang yang bertugas dalam bidang yang diatur dengan disertai disiplin yang tinggi. 3. Faktor organisasi, yaitu merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. Sebagai suatu sistem, organisasi merupakan alat yang efektif dalam usaha pencapaian tujuan, dalam hal ini pelayanan yang baik dan memuskan. Agar organisasi berfungsi dengan baik perlu ada pembagian, baik dalam hal organisasi maupun tugas pekerjaan sampai pada jenis organisasi atau pekerjaan yang paling kecil. 4. Faktor pendapatan, yaitu pendapatan pegawai yang berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan. Pendapatan yang cukup akan memotivasi pegawai dalam melaksanakan

pekerjaan

dengan

baik

sehingga

ia

tidak

melakukan

penyimpangan. 5. Faktor keterampilan petugas, yaitu kemampuan dan keterampilan para pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan.


6. Faktor sarana, yaitu sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan layanan. Sarana terbagi atas dua macam: pertama, sarana kerja meliputi peralatan, perlengkapan dan alat bantu; kedua, fasilitas meliputi segala kelengkapannya dengan fasilitas komunikasi dan segala kemudahan lainnya (Moenir, 1992:88-127).

1.5.1.2.4 Sasaran Pelayanan Sasaran pelayanan manajemen pelayanan umum sangat sederhana yaitu kepuasan penerima layanan. Kepuasan terdiri atas dua komponen besar yaitu layanan dan produk. Uraiannya sebagai berikut: 1. Layanan, dalam hal ini agar dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani. Pegawai harus dapat memenuhi empat persyaratan pokok yaitu: -

Tingkah laku yang sopan.

-

Cara penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh yang bersangkutan.

-

Waktu menyampaikan yang tepat.

-

Keramahtamahan melalui cara berbicara yang wajar dan disampaikan dengan hati tulus dan terbuka.

2. Produk, dalam hal ini adalah kepuasan yang dapat berbentuk sebagai berikut: -

Barang, yaitu sesuatu benda dalam bentuk nyata yang diterima oleh yang bersangkutan dapat memuaskan dari teknik, penampilan dan kenyamanan serta beberapa kemudahan atau jaminan. 29 Universitas Sumatera Utara

-

Jasa, yaitu sesuatu hasil yang tidak harus dalam bentuk fisik, tetapi dapat dinikmati oleh panca indera atau perasaan (gerak, suara, keindahan, kenyamanan, dan rupa).

-

Surat menyurat berharga, yaitu suatu produk yang berupa surat-surat berharga sebagai hasil kegiatan atau pekerjaan administrasi perkantoran (Moenir, 1992:196-205).

1.5.1.2.5 Standar Pelayanan Standar atau ukuran dasar khusus adalah untuk mengetahui mutu pelayanan. Oleh karena itu, sementara orang ada yang menyebutnya dengan mutu pelayanan. Sasaran ukuran adalah untuk mengetahui apakah pelayanannya sudah prima atau belum prima. Standar pelayanan bagi birokrasi pada umumnya ditentukan dalam Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya. Apabila tidak ada ditentukan dalam perundang-undangan, bisa dilakukan dengan mengumpulkan pendapat para ahli untuk di analisis menghasilkan standar pelayanan. Dalam menentukan standar pelayanan, lebih baik melalui penelitian lapangan, atau mendengarkan pendapat pelanggan (Boediono, 2003:78).

1.5.1.3 Pengertian Penyuluhan Secara hanafiah, penyuluhan bersumber dari kata suluh yang berarti obor atau pun alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Dari asal perkataan tersebut dapat diartikan bahwa penyuluhan dimaksudkan untuk memberi penerangan atau pun


kepada mereka yang disuluhi, agar tidak lagi berada dalam kegelapan mengenai sesuatu masalah tertentu. Claaretal, membuat rumusan penyuluhan merupakan jenis khusus pendidikan pemecahan masalah (problem solving) yang berorientasi pada tindakan; yang mengajarkan sesuatu, mendemonstrasikan, dan memotivasi, tapi tidak melakukan pengaturan (regulating) dan juga tidak melaksanakan program non edukatif (Zulkarimein, 1990:7).

Samsudin menyebut penyuluhan sebagai suatu usaha

pendidikan non-formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru (Zulkarimein, 1990:7). Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat mau tertarik dan berminat untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan juga merupakan suatu kegiatan mendidikkan sesuatu kepada masyarakat, memberi mereka pengetahuan, informasi-informasi dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya. Menurut Zulkarimein (1990:11) hal-hal pokok dalam melakukan penyuluhan: 1.

Masalah yang dihadapi

2. Siapa yang disuluh 3. Apa tujuan (objecvitives) yang hendak dicapai dari setiap kegiatan penyuluhan 4. Pendekatan yang dipakai 5. Pengemban pesan 6. Metode/saluran yang digunakan 7. Sistem evaluasi didalam rencana


1.5.1.4 Pengertian Administrasi Publik Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982:272) mengemukakan administrasi publik adalah administrasi dari pada negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Lebih lanjut Dwight Waldo (1955:26) mendefenisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Ditambah lagi dengan pendapat Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (1970:21), bahwa administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan; yang meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka; dan mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintahan, dan karenanya merupakan sebagian proses politik; serta berkaitan erat dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Gerald E.

Caiden (1982:27), bahwa ada tujuh hal khusus dari

administrasi publik yaitu: tidak dapat dielakkan, senantiasa mengharapkan ketaatan, mempunyai prioritas, mempunyai pengecualian, puncak pimpinan politik, sulit diukur, sehingga kita terlalu banyak mengharap dari publik administrasi ini.

1.5.1.5 Fungsi Administrasi Puskesmas dalam upaya penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) melaksanakan beberapa kegiatan.

Dalam melakdsanakan kegiatan selayaknya

terlebih dahulu membuat fungsi-fungsi administrasi. 32 Universitas Sumatera Utara

Menurut G. R. Terry (1986:5) fungsi administrasi dibagi 4, yaitu: 1.

Planning

2.

Organizing

3. Actuating 4. Controlling Planning (Perencanaan) Harold Koontz and Cyril O’Donnel mengemukakan arti perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada (S. P. Hasibuan, 2003:40). Sedangkan G. R. Terry (1986:163) menyatakan bahwa perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam arti hal menvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang di usulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Ditambah lagi pendapat S. P. Hasibuan (2003:40) bahwa arti perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Berdasarkan beberapa defenisi perencanaan (planning) diatas dapatlah disimpulkan bahwa perencangaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada.


Organizing (Pengorganisasian) Malayu S. P. Hasibuan

(2003:40) mengemukakan arti pengorganisasian

adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Lebih lanjut G. R. Terry (1986:40) mengemukakan arti pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Actuating (Menggerakkan) Menggerakkan merupakan manajemen ketiga, dimana bahwa usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital, tetapi tidak akan ada output konkrit yang

dihasilkan sampai kita mengimplementasikan aktivitas-aktivitas yang

diusahakan dan yang diorganisasi. Menurut G. R. Terry (1986:313) actuating merupakan usaha untuk menggerakkan

anggota-anggota

kelompok

demikian

rupa

hingga

mereka

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.


Controling (Pengawasan) Kreitner (1986:533) mengemukakan arti pengawasan adalah proses melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu untuk menjamin tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Lebih lanjut Henry Fayol mengartikan bahwa pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan (Malayu S. P. Hasibuan, 2003:42). Berdasarkan beberapa defenisi pengawasan diatas dapat dismpulkan bahwa pengawasan dimaksud untuk melihat kelemahan dan kesalahan dan akhirnya memperbaikinya dan mencegah jangan timbul lagi.

1.5.1.6 Pengertian Puskesmas Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membinaperan serta masyarakat, disamping itu juga memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk usaha-usaha kegiatan pokok (Rozaini, 1996:36).

1.5.1.7 Fungsi Puskesmas Puskesmas mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap orang sehat dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang serendah-rendahnya. 35 Universitas Sumatera Utara

Menurut Rozaini (1996:38-39) menyatakan bahwa fungsi Puskesmas sebagai organisasi kesehatan fungsional dibagi atas 3 fungsi yaitu: 1. Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. 2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Sedangkan yang menjadi tujuan puskesmas dapat dibagi atas 2 yaitu: 1. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh pada individu keluarga dan masyarakat yang meliputi pelayanan kuratif, preventif serta rehabilitif. 2. Memberikan pelayanan kesehatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan agar terlaksananya proses fungsi puskesmas yaitu (Rozaini, 1996:42): a. Merangsang masyarakat, termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong mereka sendiri. b. Memberi petunjuk kepada masyarakat bagaimana menggunakan sarana yang ada secara efektif dan efisien. c. Memberikan bantuan

yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan

kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan. d. Memberi pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. e. Bekerjasama dengan sektor lain dalam melaksanakan program puskesmas.


Menurut Departemen Kesehatan (1984:23) yang menjadi sistem upaya kesehatan puskesmas yaitu: a. Puskesmas dengan wilayah kerja tertentu. Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. b. Peran serta masyarakat dalam bentuk Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa. c. Peran serta dalam bentuk pembangunan kesehatan kuratif, prepentif, promotif, dan rehabilitif serta pendidikan tenaga kesehatan. d. Sistem rujukan yang efektif.

1.5.1.8 Wilayah Kerja Puskesmas Wilayah kerja puskesmas terdiri dari satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan.

Adapun faktor-faktor yang merupakan bahan pertimbangan wilayah

kerja puskesmas yaitu: kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografis dan keadaan infrastruktur lainnya. Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah, sehingga pembagian puskesmas ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang mendengarkan saran teknis dari kepala kantor Departemen Kesehatan/Kotamadya yang telah disetujui oleh kepala kantor Departemen Kesehatan Propinsi.

Khusus untuk kota besar wilayah kerja

puskesmas hanya mencakup satu kelurahan saja.


1.5.2 Demam Berdarah Dengue 1.5.2.1 Pengertian Demam Berdarah Dengue Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk Aedes Aegypti betina (D. S. Anggraeni, 2010:6).

1.5.2.2 Tanda Dan Gejala DBD Menurut D. S. Anggraeni (2010:15) bahwa tanda-tanda dan gejala seseorang yang menderita DBD yaitu: 1. Penderita mengalami demam tinggi. 2. Penderita mengalami pendarahan atau bintik-bintik merah pada kulit. 3. Penderita mengalami keluhan pada saluran pernapasan. 4. Penderita mengalami keluhan pada saluran pencernaan. 5. Penderita biasanya merasakan sakit pada waktu menelan. 6. Penderita mengalami keluhan pada bagian tubuh yang lain, misalnya nyeri atau sakit kepala, nyeri pada otot, tulang, sendi, dan ulu hati, serta pegal-pegal di seluruh tubuh. 7. Penderita dapat mengalami pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening, yang akan kembali normal pada masa penyembuhan. 8. Pada keadaan yang parah, penderita dapat mengalami keadaan renjatan atau shock, yang dikenal dengan dengue shock syndrome atau DSS, dengan tandatanda sebagai berikut:


a. Kulit penderita terasa lembap dan dingin; b. Tekanan darah penderit menurun; c. Denyut nadi penderita cepat dan lemah; d. Penderita mengalami nyeri perut yang hebat; e. Penderita mengalami pendarahan,baik dari mulut, hidung, maupun anus; pendarahan pada anus umumnya terlihat seperti tinja yang berwarna hitam; f. Penderita lemah dan mengalami penurunan tingkat kesadaran; g. Penderita mengalami kegelisahan; h. Mulut, hidung, dan ujung jari penderita tampak kebiru-biruan; dan i. Penderita tidak buang air kecil selama 4-6 jam.

1.5.2.3 Jenis-Jenis DBD Demam Berdarah Dengue dibagi atas 3 jenis, yaitu: a. Dengue Klasik, penderita mengalami demam tinggi selama 4-7 hari, nyeri-nyeri pada tulang, diikuti dengan munculnya bintik-bintik atau bercak-bercak pendarahan dibawah kulit. b. Dengue Haemorhagic Fever (DBD), gejalanya sama dengan dengue klasik ditambah dengan pendarahan dari hidung, mulut, dan dubur. c. Dengue Syok Sindrom, gejalanya sama dengan DBD ditambah dengan syok/presyok. Pada bentuk ini sering terjadi kematian. Karena seringnya terjadi pendarahan dan syok maka pada penyakit ini angka kematian cukup tinggi.


1.5.2.4 Ciri-Ciri Nyamuk Penyebab DBD Yang menjadi vektor penyakit DBD ialah nyamuk Aedes Aegypti, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Badan kecil, warna hitam dengan bintik-bintik putih. 2. Hidup di dalam dan di sekitar rumah. 3. Menggigit/menghisap darah pada siang hari dan sore hari. 4. Senang hinggap pada pakaian yang bergantungan dalam kamar. 5. Bersarang dan bertelur di genangan air jernih di dalam dan di sekitar rumah bukan di got/comberan. 6. Di dalam rumah: bak mandi, tampangan, vas bunga, tempat minuman burung, perangakap semut dan lain-lain. 7. Di luar rumah: drum, tangki penampungan air, kaleng bekas, ban bekas, botol pecah, potongan bambu, tempurung kelapa dan lain-lain. Virus Dengue berukuran sangat kecil (35-45 mm). Virus ini ditularkan oleh nyamuk jantan ke nyamuk betina melalui kontak seksual atau ditularkan dari induk ke telur nyamuk. Nyamuk yang sudah mengandung virus Dengue ini sangat berbahaya. Virus masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang menembus kulit. Setelah itu disusul periode tenang selama lebih kurang empat hari. Dalam tubuh manusia, virus Dengue melakukan replikasi secara tepat. Apabila jumlahnya sudah cukup, virus akan memasuki sirkulasi darah manusia (viraemia). Manusia yang berada pada tahap viraemia, pada umumnya akan mengalami gejala panas. Dimana tubuh manusia memilki reaksi yang berbeda-beda.


1.5.3 Hubungan Peranan Puskesmas Dalam Upaya Penanggulangan DBD dengan Administrasi Negara Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari tentang lembaga-lembaga negara dalam segi aksi, operasionil dari lembaga tersebut. Dalam hal ini puskesmas sebagai lembaga pemerintah yang merupakan perangkat pemerintah daerah yang kedudukannya dibawah Pemko Medan yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Puskesmas mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat diseluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap orang sehat dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang serendah-rendahnya.

Dalam

melaksanakan kegiatan penanggulangan DBD puskesmas melakukan fungsi administrasi perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan.

1.6 Defenisi Konsep Defenisi Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Singarimbun, 1995:34). Dalam penelitian ini penulis mengemukakan defenisi konsep yang digunakan yaitu: 1. Peranan, mengandung arti perbuatan atau hal yang diharapkan dimiliki dari tugas utama dalam proses cara yang harus dilaksanakan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Dalam hal ini adalah peranan puskesmas dalam bentuk


kegiatan yang dilakukan tenaga medis puskesmas untuk membina dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 2. Puskesmas

sebagai

pusat

pembangunan

kesehatan

yang

berfungsi

mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan terdepan dan terdekat dengan masyarakat dalam bentuk kegiatan pokok yang menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya. 3. Peranan puskesmas yaitu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan tenaga medis puskesmas untuk membina kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. 4. Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk Aedes Aegypti betina.

1.7 Defenisi Operasional Menurut Singarimbun (1995:46) defenisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel-variabel tersebut. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel, variabel yang dimaksud adalah Peranan Puskesmas Pembantu Sidorejo Hilir Medan.

Adapun fungsi Puskesmas

Pembantu Sidorejo Hilir Medan: 1. Pengembangan Kesehatan Masyarakat, dengan indikator: -

Melaksanakan penyuluhan DBD ke masyarakat. 42 Universitas Sumatera Utara

-

Melaksanakan penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

-

Melaksanakan penyuluhan dan pengawasan kebersihan lingkungan.

2. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Untuk Hidup Sehat, dengan indikator. -

Mengadakan kegiatan gotong royong dengan warga masyarakat untuk membersihkan

selokan/parit yang airnya tidak/kurang mengalir.

-

Menghimbau masyarakat untuk melaksanakan program 3M.

-

Mengajak

masyarakat

membersihkan/menguras

dan

menutup

rapat

penampungan air. 3. Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh Kepada Masyarakat, dengan indikator: -

Melaksanakan fogging di tempat tinggal warga dan sekolah-sekolah.

-

Membagikan bubuk abate secara gratis dan menaburkan pada tempat penampungan air.

-

Memberikan rujukan perobatan ke rumah sakit bagi pasien DBD.

1.8 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II METODE PENELITIAN Bab ini secara umum berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.


BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran umum Puskesmas Pembantu Sidorejo Hilir Medan, visi dan misi Puskesmas tersebut, gambaran fisik Puskesmas, struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi, mekanisme pelaksanaan pencegahan DBD. BAB IV PENYAJIAN DATA Bab ini berisikan tentang penyajian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan berupa dokumen yang akan dianalisis. BAB V ANALISA DATA Bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh setelah melakukan penelitian. BAB VI PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yang dianggap penting bagi semua pihak yang membutuhkan.


BAB I PENDAHULUAN. Kesehatan merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi kehidupan manusia

Recommend Documents