1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain pangan, sandang dan papan.Manusia harus hidup sehat agar hidupnya menjadi berarti, jika orang dalam keadaan sakit, maka orang tersebut tidak dapat melaksanakan semua kegiatan sehari- harinya termasuk mencari nafkah. Apabila
orang
menderita
suatu
penyakit
dan
dia
tidak
dapat
menyembuhkan dirinya sendiri maka orang tersebut membutuhkan bantuan orang lain yang dapat menyembuhkan penyakitnya, antara lain meminta bantuan tenaga medis dokter dan Rumah Sakit untuk menyembuhkan penyakitnya. Membicarakan tentang kesehatan, maka terdapat beberapa aspek diantara aspek tersebut adalah aspek sumber daya manusia di bidang kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan. Sumber daya manusia di bidang kesehatan terdiri dari tenaga medis antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker dll sedangkan sarana dan prasarana kesehatan terdiri dari Rumah Sakit, puskesmas, balai pengobatan, balai kesehatan, posyandu, praktek dokter bersama, praktek dokter pribadi dll. Selain dari sarana dan prasarana kesehatan masih ada satu hal yang juga harus dipenuhi oleh manusia yaitu aspek terkait dengan upaya kesehatan, salah satunya adalah upaya pemeliharaan kesehatan manusia.Pemeliharaan kesehatan dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan individu dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
2
Pemeliharaan kesehatan induvidu adalah setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan secara maksimal, oleh karena itu peningkatan fasilitas kesehatan harus terus menerus dilakukan guna mendapatkan pemenuhan hidup sehat.Setiap orang memerlukan pelayanan kesehatan baik pada saat orang tersebut sakit atau tidak sakit, guna menjamin kesehatan jasmani dan rohani dari orang tersebut.Hampir setiap orang mengharapkan mendapatkan fasilitas kesehatan secara optimal, sehingga menimbulkan perubahan perilaku dalam berinteraksi antara pengguna jasa kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.Pada saat ini pengguna jasa kesehatan tidak sekedar pasien yang memerlukan jasa dokter selaku tenaga medis namun telah terjadi perubahan orientasi dari pelayanan kesehatan
menjadi
industri
kesehatan.Kemajuan
tehnologi
kedokteran
memperkuat industri kesehatan. Hal ini terbukti dengan semakin canggihnya alat- alat kesehatan yang digunakan dokter di rumah sakit untuk merawat pasiennya baik selama baik tersebut sakit atau untuk memelihara kesehatan pasien tersebut. Beberapa peralatan canggih yang ada di Rumah Sakit antara lain Ultrasonografi (USG), Skaning
Tomografo
Komputer
(CTS),
Litoropsi
Gelombang
Kejut
Ekstrakorporeal (ESWL), Elektro Cardiografi (ECG) segala peralatan canggih tersebut disediakan oleh Rumah Sakit tentu saja peralatan tersebut dibeli dengan harga yang sangat mahal dan dijadikan investasi bagi rumah sakit tersebut. Sebagian orang menganggap bahwa penyediaan alat kesehatan canggih sebagai sarana untuk memaksakan pasien yang berobat menggunakan alat
3
tersebut, namun jika ditinjau dari kepentingan pasien itu sendiri penggunaan alat canggih sangat menguntungkan dan mengurangi resiko kegagalan akibat tindakan medis.Dalam kondisi demikian menimbulkan kompleksitas permasalahan antara Rumah Sakit sebagai penyedia fasilitas kesehatan dengan pengguna jasa kesehatan.Kecenderungan kemajuan kesehatan bagi masyarakat hanya dipandang oleh sebagian orang sebagai kemajuan dalam industri kesehatan guna mendapatkan keuntungan yang tinggi bagi Rumah Sakit, karena rumah sakit selalu dianggap sebagai suatu usaha perseroan yang mencari keuntungan yang sebesar- besarnya. Bahkan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa rumah sakit memaksa pasiennya untuk menggunakan alat- alat kesehatan yang canggih tersebut namun tidak demikian bagi tenaga medis, alat canggih tersebut akan mempermudah bagi dokter yang memeriksa dan mendianogsa pasiennya dan mengurangi resiko kegagalan atau sakit bagi pasien tsb, memang semua peralatan canggih tersebut telah dibeli oleh Rumah Sakit dengan harga yang sangat mahal. Apabila seorang ibu hamil ingin mengetahui perkembangan janinnya ibu tersebut dapat meminta dokter di rumah sakit untuk melakukan USG, tindakan yang dilakukan dokter tersebut jelas harus dibayar oleh pasiennya, namun jika setiap pasien tidak memahami keuntungan dengan peralatan canggih yang mahal maka selalu pihak Rumah Sakit yang disalahkan. Oleh karena itu setiap pasien di rumah sakit haruslah memiliki itikad baik dalam setiap kali melakukan pengobatan yang menggunakan peralatan canggih di Rumah Sakit, bukan
4
sebaliknya pasien merasa dirugikan oleh rumah sakit akibat penggunaan peralatan canggih. Rumah Sakit dapat berupa Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas ataupun Yayasan, baik yayasan maupun perseroan terbatas keduanya memerlukan
biaya
untuk
memenuhi
kebutuhannya
dalam
menjalankan
usahanya.Rumah sakit sebagai Sarana dan Prasarana kesehatan dalam segala kegiatan dan operasionalnya diatur oleh Undang- Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009. Sebagai unit terbesar pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki dua fungsi, yaitu tindakan kuratif dan tindakan preventif.Fungsi tindakan kuratif berupa tindakan penyembuhan bagi pasien sedangkan tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk melayani peningkatan mutu kesehatan masyarakat agar daya tahan manusia terhadap ancaman penyakit meningkat, misalnya pemberian vaksinasi, imunisasi, dll. Sebagian masyarakat menganggap bahwa fungsi rumah sakit mengalami pergeseran dari fungsi sosial menjadi bisnis orientasi, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa pergeseran fungsi tersebut menimbulkan pengaruh negatif terhadap masyarakat para pengguna jasa medis di Rumah Sakit. Sebagian
besar
pasien
beranggapan
bahwa
Rumah
Sakit
tidak
melaksanakan kewajibannya hanya menuntut hak saja, bahkan ada rumah sakit yang tidak memberikan penjelasan tentang Hak dan Kewajiban dari setiap pasien, ini dianggap oleh sebagian pasien sebagai suatu pergeseran dari fungsi rumah sakit dari fungsi sosial ke bisnis, sehingga masyarakat yang lemah tidak
5
menikmati pelayanan medis, oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang benar tentang Hak dan Kewajiban Rumah Sakit dan Hak dan kewajiban Pasien dalam melaksanakan kesepakatan pelayanan medis di Rumah Sakit. Bagi pasien telah mendapatkan perlindungan pasal 56 dan 57 undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan wajib menghormati hak pasien dan pasien masih dilindungi lagi oleh Undang- undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pasien dianggap sebagai konsumen dibidang kesehatan, serta mendapatkan perlindungan pada pasal 31 dan 32 Undang- undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Apabila dalam kesepakatan pelayanan Medis antara Rumah sakit dengan pasien tidak dilaksanakan dengan itikad baik
maka
lama- kelamaan akan
menimbulkan permasalahan yang serius antara Rumah Sakit dengan pasiennya. Tidak semua Rumah sakit semata- mata mencari keuntungan yang besar saja, banyak juga rumah sakit yang mengalami kerugian dikarenakan ada pasien yang tidak memenuhi kewajibannya setelah Rumah sakit melaksanakan kewajibannya.Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara Rumah Sakit dengan pasiennya dapat menimbulkan kerugian pada para pihak, oleh karena itu perlu dilindungi secara hukum Hak dan Kewajiban antara Rumah sakit dengan pasiennya. Kebutuhan perlindungan hukum untuk mengayomi Hak dan Kewajiban Pasien diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang- Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 sedangkan untuk Rumah Sakit diatur dalam pasal 29 dan 30 Undang-
6
undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009. Diharapkan Undang- Undang dapat menjadi payung bagi pihak- pihak yang ada didalamnya. Hubungan Hukum antara pasien dengan Rumah Sakit adalah Hubungan yang mengatur tentang kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengobatan bagi pasien yang biasanya disebut sebagai perikatan, dimana terjadi perikatan ikhtiar ( inspaning verbentenis ) yang berarti prestasi yang diberikan Rumah Sakit adalah upaya semaksimal mungkin, bukan pada hasil tertentu yang pasti. Hubungan Rumah Sakit dengan Pasien yang berdasarkan kontrak menimbulkan Hak dan Kewajiban pada masing- masing pihak yang harus selalu dihormati dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumah Sakit dapat dibebani Hak dan Kewajiban karena Rumah Sakit sebagai Badan Hukum sekaligus sebagai Subyek Hukum.Bentuk Badan Hukum biasanya di miliki oleh Rumah Sakit adalah Badan Hukum Publik atau Yayasan. Apabila Rumah Sakit berkedudukan sebagai Badan Hukum maka pengurus Rumah Sakit dapat dituntut dimuka pengadilan dalam perkara perdata dan Pidana oleh pasien sebagai pengguna jasa medis apabila Rumah sakit melakukan kesalahan dalam tindakan medis atau ada hak – hak pasien yang dirugikan oleh tenaga kesehatan/medis yang bekerjadi rumah sakit tersebut. Untuk selanjutnya apa yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit apabila ada pasien yang telah dirawat meninggal atau sembuh namun yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya perawatan tersebut? Dapatkan Rumah Sakit mengajukan tuntutan hukum kepada pasien yang bersangkutan atau ahli warisnya ?
7
Pengguna Jasa Kesehatan/pasien dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau tuntutan pidana apabila Rumah Sakit melakukan kesalahan atau hak – hak pasien dirugikan yang disebabkan oleh tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit tersebut dalam hal tindakan medis, sistim pertanggungjawaban dari Rumah Sakit didasarkan pada konsep corporate liability. Berdasarkan konsep ini maka Badan Hukum itulah yang bertanggung jawab secara umum atas kesalahan yang dilakukan oleh orang- orang yang bekerja didalamnya.Apabila Rumah Sakit berbadan Hukum dituntut secara hukum oleh Pasien maka secara hukum Direktur Rumah Sakitlah yang harus bertanggung jawab secara umum, jika Rumah Sakit berupa Yayasan maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah Pengurus Yayasan. Didalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata pasal 1366 dan 1367 diatur hubungan hukum antara Penanggung jawab Perseroan atau Direktur Rumah Sakit dengan tenaga kesehatan
dan Undang- undang Nomor 36 tahun 2009
Tentang Kesehatan Pasal 33 dan Pasal 34 mengatur tentang Setiap Pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan, dan sebaliknya setiap orang dalam status sebagai pasien telah mendapatkan perlindungan sebagaimana dalam pasal 56 dan pasal 57 Undang- undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan terlebih lagi setiap pasien berhak menuntut ganti rugi terhadap penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya atau pasal 1365 Kitab Undang- undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.
8
Berdasarkan pasal 32 huruf ( q ) Undang- Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 “ pasien mempunyai Hak untuk menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana “ sedangkan Rumah Sakit bentuk perlindungannya hanya terdapat pada pasal 30 huruf ( e ) Undang- undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 yang berbunyi “ setiap Rumah Sakit mempunyai Hak untuk menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian “, apabila setiap rumah sakit tidak mempergunakan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi maka rasanya Rumah Sakit tidak terlindungi secara hukum, karena didalam Undang- undang Nomor 36 Tentang Kesehatan dan Undang- undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang perlindungan hukumnya apabila terdapat pasien yang sudah dirawat dengan baik atau Rumah sakit telah melaksanakan seluruh kewajibannya namun pasien tersebut tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pada Rumah Sakit baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila Rumah Sakit tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah secara keseluruhan maka rumah sakit makin lama akan makin berkurang karena menderita kerugian secara terus menerus dan mengakibatkan bangkrut karena rumah sakit sudah melaksanakan kewajibannya namun tidak dapat menuntut haknya.
9
B. Perumusan Masalah Bertitik tolak dari hal tersebut maka dirumuskan beberapa masalah akan diteliti, antara lain : 1. Bagaimana bentuk hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dengan pasien. 2. Bagaimana tanggung jawab Rumah Sakit selaku Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien.
C. Manfaat Penelitian Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan penyelegaraan Rumah sakit dan dapat memberikan pemahaman baru bagi para pengguna jasa medis sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan rumah sakit, sehingga para pasien dapat memahami tentang kesulitan rumah sakit dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan apabila ada pasien yang tidak membayar kewajibannya pada rumah sakit. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai perlidungan hukum bagi penyedia jasa kesehatan terutama Rumah Sakit. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat
bagi
kalangan perguruan tinggi, lembaga penelitian, Rumah Sakit, Balai Pengobatan serta para pengusaha pada umumnya yang sering diperlakukan secara tidak adil oleh pengguna jasa kesehatan ( pasien atau ahli warisnya ).
10
D. Keaslian Penelitian Penelitian terhadap Hubungan Hukum & Tanggung Jawab Dalam Pelayanan Kesehatan, sepanjang sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Menurut pengamatan penulis sampai saat ini banyak pengusaha jasa pelayanan kesehatan tidak dilindungi secara hukum, dimana Rumah sakit telah melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap pasiennya namun sebaliknya masih banyak pasien yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, oleh karena itu Rumah Sakit harus dilindungi dari itikad buruk pasien yang bermaksud untuk tidak membayar kewajibannya, jika diperlukan ditambah dengan perlindungan hukum sebagaimana dalam KUH Perdata tentang Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi termasuk menuntut ganti kerugian kepada pasien atau ahli warisnya atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian pada Rumah Sakit. Sudah sepantasnya Rumah Sakit diberikan perlindungan dan pengamanan secukupnya terkait dengan tidak dilaksanakannya Kewajiban pasien terhadap Rumah Sakit, jika masyarakat diberikan informasi yang terkait dengan hak dan kewajibannya secara benar maka hubungan hukum antara Rumah Sakit dan pasien akan terjalin dengan harmonis.
E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diungkapkan dalam perumusan masalah diatas yaitu :
11
1. Mengkaji tentang bentuk hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. 2. Mengkaji Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dengan Pasiennya.
