BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan perekonomian pada saat ini banyak timbul berbagai jenis badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Adapun badan usaha tersebut terdiri atas badan usaha berbentuk badan hukum atau pun badan usaha yang bukan berbentuk hukum. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.1 Pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha bersama yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham dan pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), memberikan pengertian bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan
1
Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1.
1
2
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan batasan yang diberikan tersebut diatas ada lima hal pokok yang dapat dilihat yaitu pertama, perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum; kedua, perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian; ketiga, menjalankan usaha tertentu; keempat, perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham; kelima, memenuhi persyaratan undang-undang.2 Modal Perseroan Terbatas terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, maka perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perkembangan perusahaan yang semakin pesat membuat persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan semakin ketat. Perusahaan harus mampu mempertahankan eksistensi perusahaannya, untuk itu perusahaan harus melakukan strategi agar perusahaannya tetap bertahan dan berkembang, Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan akuisisi. Akuisisi adalah salah satu bentuk strategi yang biasanya dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam merestrukturisasi perusahaan, mengekspansi perusahaan,atau untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (acquirer), sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas saham yang di ambil alih (acquirer) tersebut. Biasanya, pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang 2
Ibid., hlm. 7.
3
diakuisisi.3 Perseroan pengakuisisi biasanya adalah perseroan besar yang bermodal kuat, mempunyai operasi bisnis yang luas, manajemen yang teratur, dan terkelompok dalam konglomerasi mengakuisisi perseroan yang relatif kecil (lemah), sulit berkembang tidak mampu bersaing, dan manajemen kurang teratur. Perseroan yang kelebihan dana mencari usaha untuk menggunakan dananya tersebut. Di lain pihak, ada perseroan yang sulit berkembang atau ingin bergabung dalam konglomerasi . Keadaan demikian menjadi dasar pertimbangan terjadinya akuisisi, baik secara terpaksa karena sulit bertahan hidup maupun secara sukarela karena sulit bertahan hidup maupun secara sukarela karena ingin menjadi kelompok konglomerasi.4 Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 27 Tahun 1998) mendefinisikan akuisisi adalah pengambilalihan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan Tersebut. Pengertian “sebagian besar” dalam hal ini meliputi baik lebih dari 50% (lima puluh perseratus) maupun suatu jumlah tertetu yang menunjukkan bahwa
3
Susanti Adi Nugroho, Hukum Persainga Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 449. 4 Abdulkair Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia (Bandung: PT. Citra ditya Bakti, 2002), hlm. 140.
4
jumlah tersebut lebih besar dari pada kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya.5 Secara yuridis cara yang ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan adalah dengan membeli saham-saham baik sebagian atau seluruhnya dari perusahaan tersebut.6 Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal, akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan diluar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain.7 Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas melalui direksi Perseroan Terbatas atau langsung dari pemegang saham.8 Kegiatan akuisisi atau pengambilalihan sebagai pembayaran atau imbalan, perseroan yang mengambil alih akan memberikan kepada pemegang saham Perseroan yang diambil alih berupa uang dan/atau bukan uang. Pembayaran yang bukan dengan uang dilakukan dengan saham yang telah dikeluarkan atau saham yang baru yang akan dikeluarkan oleh Perseoran yang akan mengambil alih atau Perseroan lain.9 Perseroan memiliki tujuan dalam melakukan akuisisi, adapun tujuan tersebut diantaranya ialah; pertama, motif ekonomi dimana akuisisi dilakukan 5
Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Bekasi: Ksaint Blanc, cetakan ke 6, 2006), hlm. 354. Abdul. R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Jakarta: Kenacana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 112. 7 Ibid., hlm. 113. 8 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2007 (Jakarta: 2013), hlm. 164. 9 Rai Widjaya, Op. Cit., hlm. 354. 6
5
untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan; kedua, motif sinergi yaitu dalam rangka menghemat biaya operasi, menghemat keuangan, meingkatkan efesiensi, dan meningkatkan penguasaan pasar; ketiga, motif diversifikasi dimana akuisisi dilakukan untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi Perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing; keempat, motif non ekonomi. Perbutan atau tindakan secara hukum untuk melakukan akuisisi atau pengambilalihan
tidak
dapat
diakukan
sesuka
hati
melainkan
wajib
memperhatikan kepentingan pihak lain. Hal ini jelas dituangkan dalam Pasal 126 Ayat
(1)
UUPT
bahwa
perbuatan
hukum
Penggabungan,
Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan dan masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan usaha. Pada prinsipnya menurut penjelasan Pasal 126 Ayat (1) UUPT, perbuatan hukum pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu dan pengambilalihan harus “dicegah” dai kemungkinan terjadinya “monopoli” atau “monopsoni” dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. 10 Tindakan akuisisi haruslah memperhatikan para karyawan (di samping kepentingan para pihak lain-lain). Memang dewasa ini kedudukan karyawan dalam suatu perusahaan sangat penting dan kedudukanya yang penting ini dijamin 10
Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 510.
6
oleh suatu sistem hukum yang modern. Hak dan kewenangan dari pihak karyawan akan diperjuangkan oleh organisasi-organisasi buruh.
Karena itu, perusahaan
harus memberi tempat yang baik terhadap organisasi buruh.11 Karena itu, tidak mengherankan jika dalam undang-undang perseroan terbatas memerintahkan pihak pelaksana akuisisi untuk memperhatikan kepentingan karyawan.
12
Pada
dasarnya apabila terjadi akuisisi atau pengambilalihan dalam Perseroan terbatas maka hak-hak perkerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali telah ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan dengan tetap memperhatikan dan tidak merugikan karyawan dari perseroan tersebut hal ini sesuai dengan apa yang di atur dalam Pasal 61 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) bahwa dalam hal terjadi pegalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. Setiap karyawan harus mengetahui mengenai hak serta kewajibannya di dalam akuisisi. Akuisisi ini akan mengakibatkan bertambahnya Sumber Daya Manusia (SDM) bagi perseroan yang mengakuisisi, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat terjadi karena kebijakan dari Perseroan sebagai majikan ataupun permintaan dari karyawan atau buruh itu sendiri. Pemberian uang pesangon, uang 11
Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, & LBO (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) (selanjutnya disebut Munir Fuady I), hlm.136. 12 Ibid.,
7
penghargaan, uang penggantian hak dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja karena perubahan status adalah bergantung kepada pihak mana yang tidak ingin lagi melanjutkan hubungan kerja, apakah itu dari pihak perseroan atau dari pihak pekerja sendiri. Mengenai ketentuan hak dan kewajiban karyawan/buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja baik yang terjadi karena kebijakan dari peseroan atau yang terjadi karena permintaan dari karyawan / buruh diatur dalam Pasal 163 UU Ketenagakerjaan. Setiap karyawan yang tetap bertahan atau dipertahankan maka status mereka otomatis menjadi karyawan di perusahaan baru. Para karyawan perlu melakukan perundingan kembali dengan manajemen perusahaan gabungan terkait hak dan kewajiban. Pembahasan itu untuk menentukan kembali berbagai hal yang dapat mengganjal, seperti pengakuan masa kerja, beban kerja, upah, dan tunjangan, serta bias memperbaharui perjanjian kerja bersama yang sudah ada. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Akuisisi Perseroan Terbatas Terhadap Perjanjian Tenaga Kerja”.
B. Rumusan Permasalahan Berdasarkan paparan latar belakang yang jelas dan tegas dalam skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Akuisisi Perseroan Terbatas Terhadap Perjanjian Tenaga Kerja” maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu: 1. Bagaimana pengaturan akuisisi menurut hukum positif di Indonesia 2. Bagaimana akibat hukum akuisisi terhadap perjanjian tenaga kerja
8
3. Bagaimana penyelesaian sengketa perburuhan terhadap perseroan yang melakukan akuisisi
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tentang pengaturan akuisisi menurut hukum positif di Indonesia. 2. Untuk mengetahui tentang akibat hukum akuisisi terhadap perjanjian tenaga kerja. 3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perburuhan terhadap perseroan terbatas yang melakukan akuisisi. Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat dari segi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu: 1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umum nya, perkembangan Hukum Ekonomi dan Khusus nya mengenai akuisisi terhadap perjanjian tenaga kerja .
9
2. Manfaat praktis Sebagai acuan bahan pegangan dan referensi bagi masyarakat khususnya dalam hal akibat hukum akuisisi terhadap perjanjian tenaga kerja. Selain itu juga menjadi bahan masukan terhadap akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum.
D. Keaslian Penulisan Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Akuisisi Terhadap Perjanjian Tenaga Kerja” ini ditulis dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. Berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka tidak ditemukan adanya kesamaan judul . Judul skripsi ini belum pernah ditulis dan di teliti dalam bentuk yang sama. Sehingga jika dilihat dari permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai oleh penulisan skripsi ini maka, dapat disimpulkan bahan apa yang ada di dalam skripsi ini merupakan karya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari skripsi orang lain, dan dimana diperoleh melalui hasil pemikiran para pakar dan praktisi, referensi, buku-buku, makalah-makalah dan bahan-bahan seminar, serta media cetak berupa koran-koran , media elektronik seperti internet serta bantuan dari berbagai pihak , berdasarkan pada asas-asas keilmuan yang jujur , rasional dan terbuka. Semua ini adalah merupakan implikasi dari proses penemuan kebenaran ilmiah, sehingga hasil penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara ilmiah.
10
E. Tinjauan kepustakaan Perusahaan adalah suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya diluar Kitab UndangUndang Hukum Dagang. Namun demikian, secara eksplisit, apa yang dimaksud dengan perusahaan tidak ada dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu sendiri. Mentri Kehakiman Nederland (minister van Justitie Nederland) memberi pengertian perusahaan : “Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri”. Pendapat Molenggraaf
memberikan perumusannya bahwa perusahaan ialah
sebagai berikut: “ Barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau ` menyerahkan barang-barang atau mengadakan perdagangan”. Dari pengertian diatas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan yaitu: 1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia. 2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.
11
Berdasarkan unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.13 Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, hal ini lah yang mengakibatkan banyaknya muncul perseroan-perseroan baru yang bergerak di bidang yang sama , ataupun bidang lainnya. UUPT memberikan pengertian perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas (PT) yang ada di Indonesia dapat dibedakan kedalam 2 (dua) bentuk yaitu:14 1. PT tertutup, adalah suatu Perseroan Terbatas yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang/ perusahaan saja, sehingga jual-beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, yang pada umunya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan
13
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 35. 14 Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 53.
12
2. PT Terbuka, suatu Perseroan Terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/ banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik/ masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal. Menurut dunia hukum dan bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi adalah sederhana saja, yaitu setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau aset dari perusahaan lain. Apabila diambil alih tersebut adalah saham, maka dengan akuisisi tersebut beralihlah pula pengendalian terhadap perusahaan target tersebut.15 UUPT ataupun PP Nomor 27 Tahun 1998 mengartikan akuisisi perusahaan sebagai suatu akuisisi saham saja. Jadi, tidak termasuk akuisisi aset ataupun akuisisi lainnya seperti akuisisi bisnis. Pengambillihan
dilakukan
melalui
pengambilalihan
saham
yang
dapat
mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dalam Pasal 1 Ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1998 ini mengartikan akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan-badan hukum atau oleh orang perorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar dari perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas. Prinsipnya, suatu akuisisi dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh salah satu atau lebih maksud sebagai berikut: 15
Munir fuady I, Op.Cit., hlm.4.
13
1. Akuisisi untuk mengeksploitasi energi Salah satu alasan yang kerap kali dikemukakan oleh orang-orang dalam melakukan akuisisi adalah untuk menambah sinergi dari 2 (dua) perusahaan yang bergabung kepemilikannya setelah akuisisi tersebut. Namun, sebelum dilakukan suatu akuisisi, haruslah terlebih dahulu diukur seberapa jauh sinergi tersebut akan dicapai dengan melakukan akuisisi yang bersangkutan.16 2. Akuisisi untuk meningkatkan bagian pasar Akuisisi (dalam bentuk horizontal) dapat memperluas pasar dari produk yang dihasilkan, karena masing-masing perusahaan yang digabungkan dengan akuisisi tersebut mempunyai pasarnya sendiri-sendiri. Akan tetapi, kendalakendala seringkali dihadapi dalam praktek, seperti kerja sama yang tidak jalan, atau perubahan/penyesuaian yang tersendat.17 3. Akuisisi untuk melindungi pasar Akuisisi akan melindungi pasar jika dengan akuisisi tersebut dapat menyisihkan pesaing ( jika perusahaan target adalah pesaing bisnis sendiri). Dari segi yuridis, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai akuisisi seperti itu bertentangan dengan peraturan tentang larangan monopoli dan anti trust di negara yang bersangkutan.18 4. Akuisisi untuk mengakuisisi produk
16
Ibid., hlm.18. Ibid., hlm.20. 18 Ibid., 17
14
Adakalanya
perusahaan
perlu
mengembangkan
usahanya
untuk
menghasilkan produk lain selain dari produk yang sudah ada, untuk itu, perlu dilakukan akuisisi terhadap perusahaan lain yang sedang menghasilkan produk yang dikehendakinya, dengan harapan produk tersebut nantinya setelah akuisisi akan dikembangkan lebih lanjut.19 5. Akuisisi untuk memperkuat bisnis inti Adakalanya untuk memperkuat bisnis inti, suatu perusahaan perlu melakukan akuisisi perusahaan lain. Tentunya yang diakuisisi tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bisnis inti tersebut. Dengan demikian, diharapkan bisnis inti dari perusahaan yang bersangkutan menjadi semakin besar dan kuat. 20 6. Akuisisi untuk mendapatkan dasar berpijak perusahaan di luar negeri Untuk sebuah perusahaan, terutama yang berambisi untuk cepat berkembang menjadi besar, seringkali diperlukan pengembangannya ke luar negeri. Untuk itu mengakuisisi perusahaan di luar negeri adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh. Disamping jalan-jalan lain misalnya pendirian perusahaan joint venture. Dalam hal ini juga perlu kehati-hatian, sebab cukup banyak juga setelah diakuisisi perusahaan di luar Negeri, hasilnya justru rugi.21 7. Akuisisi untuk meningkatkan critical mass-competitive Adakalanya suatu perusahaan dituntut untuk cepat menjadi besar untuk dapat menjalankan bisnisnya.misalnya, jika perusahaan tersebut ingin mengikuti 19
Ibid., hlm. 21. Ibid., 21 Ibid.,
20
15
tender-tender mega proyek. Agar dapat mencapai ukuran yang sangat besar secara cepat, akuisisi perusahaan adalah jalan yang baik, termasuk akuisisi perusahaaan di luar negeri.22 Pengertian tenaga kerja menurut UU Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam undang-undang yang berlaku sebelum diberlakukannya undang-undang Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Pengertian perjanjian kerja menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam Pasal 52 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: 1. Kesepakatan kedua belah pihak; 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3. Adanya pekerjaan yang dijanjkan;
22
Ibid.,
16
4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan berakhir apabila: 1. Pekerja meninggal dunia; 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja
F. Metode Penulisan Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penelitian harus dilakukan secara sistematis dan teratur, sehingga metode yang dipakai sangatlah menentukan. Metode penelitian yaitu urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan.23 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Spesifikasi penelitian 23
Moh .Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia, 2003), hlm.44.
17
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum. Dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat. 24 Penelitian ini bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan secara jelas tentang permasalahan yang terdapat pada masyarakat dan dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Adapun metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan yuridis 2. Data penelitian Mencapai tujuan untuk melengkapi materi skripsi, maka Peulis mencari dan mengambil bahan penelitian melalui data sekunder. Adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, yaitu berbagai dokumen perundang-undangan yang tertulis yang ada dalam dunia hukum bisnis antara lain , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta Peraturan Perundang-Undangan lain dibawah Undang-Undang.
24
Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 54.
18
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai perseroan terbatas, seperti hasil seminar atau makalah-makalah dari pakar hukum, Koran, majalah. c. Bahan hukum tersier, yaitu mencakup kamus bahasa untuk pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalih bahasa beberapa istilah asing serta sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. 3. Teknik pengumpulan data Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan degan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan maslaha yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Analisis data Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan metode kualitatif. metode kualitatif adalah metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
19
G. Sistematika Penulisan Pembahasan skiripsi ini, dibagi atas 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa bagian sub bab yang disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan pembahasan bab yang dimaksudkan. Berikut ini merupakan garis besar atau sistematika tata penulisan skripsi ini yang terdiri dari: Bab I
PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang ditulisnya skripsi ini , permasalahan, tujuan, manfaat, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode dan sistematika penulisan yang terdiri dari
Bab II
PENGATURAN AKUISISI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Meliputi pengertian dan jenis akuisisi, kelebihan dan kelemahan malakukan akuisisi, syarat melakukan akuisisi, dan prosedur melakukan akuisisi.
Bab III
AKIBAT
HUKUM
AKUISISI
PERSEROAN
TERBATAS
TERHADAP TENAGA KERJA Meliputi pengertian tenaga kerja, jenis perjanjian tenaga kerja, dan akibat hukum akuisisi terhadap perjanjian tenaga kerja. Bab IV
PENYELESAIAN
SENGKETA
PERBURUHAN
PERSEROAN YANG MELAKUKAN AKUISISI
TERHADAP
20
Meliputi pengertian sengketa perburuhan, peyelesaian sengketa perburuhan melalui lembaga non litigasi, penyelesaian sengketa perburuhan melalui lembaga litigasi, dan eksekusi putusan terhadap sengketa perburuhan. Bab V
KESIMPULAN DAN SARAN Terdiri dari kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang merupakan gagasan sebagai suatu solusi terhadap permasalahan yang dibahas sesuai dengan fakta yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya.
