8
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan didirikan berdasar kepada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 06. PR. 07. Tahun 1992 tanggal 17 Oktober 1992 tentang Pembentukan Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Semarang dan Padang serta berdasarkan kepada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mengenai maksud dan tujuan didirikannya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menampung dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dengan Masyarakat di wilayah Propinsi Sumatera Utara. 2. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan atau perbuatan sewenangwenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan masyarakat. 3. Untuk membangun pemerintah yang mandiri, efisien, berwibawa, bersih, transparan serta bertanggung jawab.
9
Indonesia, sebagai bangsa yang mempunyai cita-cita untuk mewujudkan tujuan Nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan adanya pembangunan yang bertahap, berencana, dan berkesinambungan. Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan panjang dan tak kenal lelah. Setelah kemerdekaan diperoleh, tentu saja harus diisi dengan pembangunan di semua bidang dengan semangat dan kemauan yang kuat dan pantang menyerah. Dalam usaha mencapai tujuan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. 1 Pegawai negeri yang sempurna menurut Marsono adalah Pegawai negeri yang sempurna adalah pegawai negeri yang penuh kesetiaan pada Pancasila,
1
P. Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, PT Pertja, Jakarta, 2007, hal. 23
10
Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur negara. 2 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna. Dengan disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh. 3 Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh PNS. Pembangunan yang sedang giat dilakukan di Indonesia sering mengalami banyak hambatan dan permasalahan yang cukup kompleks. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan disiplin
2
Marsono, Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1974, hal. 66 3 Ambar Teguh Sulistiyani, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Gaya Media, Yogyakart, 2004, hal. 329
11
dalam lingkungan aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidaktertiban tersebut. Adanya tingkat kedisiplinan yang tinggi diharapkan kegiatan pembangunan akan berlangsung secara efektif dan efisien. Disiplin yang baik dapat menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terkait kondisi kinerja PNS, Kristian Widya Wicaksono menyebutkan saat ini masih terdapat banyak kekurangan. Beberapa di antaranya, disiplin pegawai rendah, motivasi kurang, budaya dan etos kerja rendah, kualitas pelayanan buruk, tingkat korupsi tinggi, dan produktivitas rendah. 4 Pemerintah terus berusaha melakukan reformasi birokrasi di tubuh PNS. Karena itu, telah dibuat proyek percontohan di tiga lembaga yakni Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pegawai di kantor-kantor tersebut diberi tunjangan kinerja setelah mereka mampu menunjukkan kinerja yang tinggi (quick win) dengan mengutamakan perbaikan pelayanan secara sangat signifikan dan dirasakan masyarakat. Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Mereka seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. 4
Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2006 hal. 7.
12
Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, sebenarnya Pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah, para pegawainya melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja pegawai yang bersangkutan. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. 5 Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. 6 Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain dimana masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga sering kali timbul ketimpangan – ketimpangan dalam menjalankan
5
Moh. Mahfud, Hukum Kepegawaian Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 121. M. Suparno, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, PT. Purel Mundial, Jakarta, 1992, hal. 85. 6
13
tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat. Kinerja lembaga peradilan masih sering mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Hal ini karena adanya anggapan bahwa lembaga peradilan sebagai lembaga yang paling sering melaukukan korupsi dan ada juga di antara warga peradilan yang berperilaku negatif. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai salah satu lembaga penegak hukum membutuhkan kedisiplinan pegawainya untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Seiring dengan kerja seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya dalam menyelesaikan agenda – agenda reformasi birokrasi, pada tanggal 10 Maret 2008 Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor : 19 tahun 2008 mengenai tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya. Turunnya tunjangan kinerja adalah tonggak untuk mendorong seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan public dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk memilih judul : Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Aparatur Yang Bersih dan Berwibawa Dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Tehradap Pegawai Negeri Sipil (Studi Tentang PNS di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan). B. Perumusan Masalah Adapun beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana penerapan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 kaitannya dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Tata Usaha Negara Medan
14
Bagaimana penerapan sanksi dalam pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil Bagaimana pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Tata Usaha Negara Medan.
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian ini, yaitu : 1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 kaitannya dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Tata Usaha Negara Medan. 2. Untuk mengetahui penerapan sanksi dalam pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. 3. Untuk mengetahui pelaksanaan kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Tata Usaha Negara Medan Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, adalah : 1. Secara teoritis, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu Hukum Tata Negara. 2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memecahkan permasalahan meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. D. Keaslian Penelitian Penulisan dilakukan atas inisiatif penulis sendiri dengan berbagai masukan dari pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulisan ini belum pernah dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebelumnya. Kalaupun skripsi ini pernah ada, maka perbedaan terletak pada pokok permasalahan serta lokasi penelitian yang berbeda pula.
15
E. Tinjauan Pustaka Selamat Saksono mengemukakan bahwa : Manajemen kepegawaian adalah seni dan ilmu perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu atu dengan kata lain manajemen kepegawaian adalah suatu ilmu yang mempelajari cara bagaimana memberikan fasilitas untuk mempelajari cara bagaimana memberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan dan rasa partisipasi pekerja dalam suatu kesatuan aktivitas demi tercapainya tujuan. 7 Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, penggajian dan pemberhentian. 8 Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur dalam UU Nomor. 43 Tahun 1999. Pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat seperti telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil dibentuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai
7
Slamet Saksono, Administrasi Kepegawaian, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal.14 SH. Sarundajang, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, PT. Surya Multi Grafika, Jakarta, 2003, hal.36 8
16
perangkat daerah. Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah pembina seluruh PNS Baik pusat maupun daerah. 9 Di dalam Pasal 1 huruf (a) UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatannegeri atau disertahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai pegawai negeri adalah : a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri. d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (2) UU No.43 Tahun 1999, maka Pegawai Negeri berdasar pada difinisi dalam pasal 1 huruf (a) terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan pula bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat 9
Mulyadi S., Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2003, hal.14
17
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dari UU No. 43 Tahun 1999 ditegaskan bahwa : a. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah : 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepanitiaan Pengadilan. 2) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Bawahan. 3) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom. 4) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundangundangan yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain. b. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom. c. Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dalam mencapai tujuan. Berkaitan dengan itu ada kemungkinan bahwa arti Pegawai Negeri Sipil akan berkembang di kemudian hari. Kemungkinan perkembangan ini harus diletakkan landasannya dalam undang-undang.
18
Di dalam Penjelasan Pasal 2 dari UU No.43 Tahun 1999 dijelaskan bahwa, Pegawai Negeri adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Pegawai Negeri yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh mayarakat. Berdasarkan pada pengertian tersebut, Pegawai Negeri mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya kepada Pegawai Negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada prinsipnya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan demikian maka, setiap Pegawai Negeri wajib melaksanakan tugas kedinasan yang telah dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
F. Metode Penelitian Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dengan demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
19
1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. 2. Sumber Data Sumber data dalam penulisan skripsi ini, dikaji dari beberapa sumber, antara lain: a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri. yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan jalan pengamatan interview/wawancara. b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 3. Metode Pengumpulan Data a. Studi Kepustakaan Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca bahanbahan kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang berlaku. b. Studi lapangan Metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan dimaksudkan agar memperoleh data yang dilakukan dengan cara wawancara atau interview dengan pihak yang berkompeten dalam menangani disiplin Pegawai Negeri di lingkungan Tata Usaha Negara Medan. Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam
20
pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri di lingkungan Tata Usaha Negara Medan. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan terdiri dari 5 bab yang dibagi dalam sub-bab: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.
BAB II : DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Bab ini terdiri dari sub bab : Pengertian Disiplin PNS, Pengaturan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil BAB III : SANKSI DALAM PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Bab ini terdiri dari sub bab : Pengertian Sanksi Pegawai Negeri Sipil , Penerapan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaa Putusan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kewenangan Menghukum Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Disiplin. BAB IV : PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI YANG MELANGGAR PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR TATA USAHA NEGARA MEDAN. Bab ini terdiri dari sub bab : Mekanisme Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
21
Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Dalam Menegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Implementasi Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
