BAB I PENDAHULUAN. kemiskinan dengan meluncurkan program-program pemberdayaan. Sejak periode

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dengan meluncurkan program-program pemberdayaan. Sejak periode tahun 1974-1988, Pemerintah meluncurkan program seperti: Bimas (Bimbingan Massal), Inmas (Intensifikasi Massal), Transmigrasi, KIK (Kredit Investasi Kecil), KUK (Kredit Usaha Kecil), KCK (Koperasi Candak Kula). Kemudian periode tahun 1988-1994, Pemerintah Indonesia meluncurkan program seperti: PKT, Indeks Desa Tertinggal, tetapi masih ditemui beberapa kelemahan diantaranya peran pemerintah masih sangat dominan dan wilayah-wilayah perkotaan belum tersentuh sama sekali. Periode 1994-1998 Pemerintah Indonesia menyelenggarakan program yang berorientasi khusus pada program pemberdayaan masyarakat, misalnya: PDMDKE (Program Dalam rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi ), Padat Karya, P3DT (Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal). Namun demikian program

ini

baru

berkembang

secara

sektoral

(http://www.p2kp.org/warta/files/upp3kmw4_Harmonisasi_Program_Pemberdayan, diakses pukul 17.42, 09 Januari 2013). Pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga masih banyak program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat semestinya tidak hanya dalam tahap pelaksanaan, namum pada tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Tujuan utama program-program yang dikeluarkan pemerintah adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menangani hal tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan

Universitas Sumatera Utara

Masyarakat Mandiri Perdesaan. Salah satu kegiatannya adalah Simpan Pinjam Perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah kegiatan dana bergulir untuk kelompok perempuan yang digunakan untuk usaha. Partisipasi perempuan pada kegiatan SPP diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kegiatan SPP. Berdasarkan data

Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di

Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang, berkurang 0,89 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2011. Sedangkan penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 399,5 ribu orang sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang. Pada periode tersebut, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,23 persen, menurun menjadi 8,78 persen. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 15,72 persen pada Maret 2011 menjadi 15,12 persen pada Maret 2012. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 2012 sebesar 1.407.250 orang. Sedangkan

penduduk miskin pada tahun 2011 sebesar 1.481.310 orang.

Berarti penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara berkurang sebanyak 74.060 orang. Selama periode Tahun 2011 sampai tahun 2012 penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing berkurang 21.880 orang dan 52.180 orang, Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berbeda. Pada bulan Maret 2012, penduduk miskin berada di daerah perkotaan sebesar

10,32

persen

dan

di

daerah

perdesaan

sebesar

11,01

persen

(http://www.sumut.bps.go.id, diakses pada pukul 21.40 WIB, 24 Oktober 2012). Kemiskinan menjadi salah satu masalah serius di belahan dunia manapun, baik di negara maju maupun negara berkembang. Amerika Serikat yang merupakan negara industri maju dan terkaya di dunia ternyata masih hidup dibawah garis

Universitas Sumatera Utara

kemiskinan. Dengan kata lain satu dari tujuh warga Amerika adalah penduduk miskin. Kemiskinan di negara berkembang lebih suram lagi, seorang bayi perempuan yang lahir di Jepang saat ini memiliki 50 persen kemungkinan untuk menatap Abad ke-22, sedangkan 1 dari 4 bayi yang baru lahir di Afganistan kemungkinan besar tidak akan pernah merayakan ulang tahunnya yang ke-5. Setiap hari lebih dari 30.000 anak-anak di seluruh dunia wafat. Tepatnya dipaksa wafat oleh penyakit yang bisa dicegah, dan hampir 40.000 orang terinfeksi HIV/AIDS. Sebagian dari mereka berasal dari negara-negara berkembang (Suharto, 2007: 239). Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dimuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini menjadi masalah yang berkepanjangan. Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat berperan untuk menciptakan perluasan kesempatan hak-hak masyarakt miskin seperti perluasan kesempatan kerja, hak atas pangan, hak mendapatkan pendidikan hak atas kesehatan dan sebagainya. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah lebih diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan kepentingan masyarakat miskin. Dalam masa krisis masyarakat miskin sangat sulit untuk bangkit karena ketidakberdayaan masyarakat itu sendiri. Hal ini khususnya terjadi pada masyarakat perdesaan, karena potensi yang ada pada masyarakat perdesaan umumnya lebih rendah jika dibanding dengan masyarakat perkotaan, terutama dari segi sumber daya

Universitas Sumatera Utara

manusia sehingga masyarakat perdesaan tidak memiliki kemampuan yang baik untuk membuka lapangan kerja atau bekerja walaupun didukung sumber daya alam yang melimpah. Belum lagi ketika meningkatnya harga bahan bakar minyak dalam negeri sejalan naiknya harga minyak dunia, berlanjut pada krisis pangan yang telah memberi andil terhadap tingginya angka penduduk miskin di Indonesia. Tingginya angka penduduk miskin akan menyebabkan terjadi penurunan sumber daya manusia dan menjadikan semakin lemahnya daya saing bangsa. Masyarakat miskin umumnya menjadi lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas akses kepada kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan menjadikan masyarakat mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan mulai tahun 2007. Sebagai langkah awal, pelaksanaan PNPM tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat yang dinilai cukup besar dan efektif, yaitu program pengembangan kecamatan yang menjadi dasar bagi pengembangan PNPM di perdesaaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, yang menjadi dasar bagi pengembangan PNPM di perkotaan (http//www.pnpmmandiri.or.id, diakses pada pukul 12.25 WIB, 25 Oktober 2012). Menurut Deputi Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat, dari 78.000 desa di Indonesia, 72.600 diantaranya masih dalam kategori miskin. Program Nasional Pemberdayaan

Universitas Sumatera Utara

Masyarakat Mandiri Perdesaan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, akan memberikan pelatihan bagi mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar

seperti mencari

makan, minum, dan pakaian, setelah kebutuhan dasar

terpenuhi baru diberikan modal usaha sesuai yang mereka bisa yang ditentukan oleh rakyat sendiri untuk mewujudkan mimpi mereka (http://c.tempo.co/read/news/72Ribu-Desa-di-Indonesia-Miskin. diakses pada pukul 20.35, 08 November 2012). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu proyek pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin serta kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program ini telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di kota palu Provinsi Sulawesi Tengah. Mulai tahun 2007, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan keberlanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan yang dinilai selama ini berhasil. Beberapa keberhasilan Program pengembangan Kecamatan adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat (Departemen Dalam Negeri RI, 2008:1).

Universitas Sumatera Utara

Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin kelompok perempuan dan kelompok yang terpinggirkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Mulai tahun 2008, PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

untuk mengintegrasikan

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 2008 diprioritaskan pada desa-desa tertinggal (Departemen Dalam Negeri RI, 2008: 10). PNPM Mandiri Perdesaan didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Terdapat beberapa usulan kegiatan yang dilaksanakan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yaitu: 1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi rumah tangga miskin 2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat 3. Kegiatan peningkatan keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal 4. Penambahan permodalan untuk kelompok perempuan (Departemen dalam Negeri RI, 2008: penjelasan IV).

Universitas Sumatera Utara

Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba seperti pembangunan fisik sarana prasarana dan Simpan Pinjam Perempuan yang penyaluran dananya diberikan kepada Tim Pengelola Kegiatan di perdesaan melalui Unit Pengelola Kegiatan yang terdiri dari ketua Unit Pengelola Kegiatan, sekretaris dan bendahara yang ada di kecamatan. Dengan kehadiran PNPM Mandiri perdesaan, diharapkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki semakin baik

dan

mengurangi angka kemiskinan, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Kecamatan Bangun Purba telah melaksanakan berbagai kegiatan yang termasuk didalam PNPM Mandiri perdesaan itu sendiri, salah satu program yang sedang berlangsung adalah program PNPM Mandiri Perdesaan yang bernama Simpan Pinjam Perempuan yang merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Penduduk kecamatan Bangun Purba ketika mengajukan proposal cenderung mengusulkan Jenis kegiatan simpan pinjam Perempuan dimusyawarah desa masingmasing ataupun di musyawarah desa khusus perempuan, karena masyarakat lebih memilih mendapatkan bantuan berupa tunjangan modal dibandingkan pembangunan fisik guna meningkatkan usaha yang mereka tekuni. Dengan suku bunga 1% setiap bulan tanpa syarat agunan, dibandingkan dengan Bank yang mencapai 2% setiap bulannya dan memiliki syarat agunan, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup serta menunjang perekonomian mereka dengan pengembangan usaha mereka. Sistem agunan tanggung renteng yang menjadi syarat untuk mendapatkan pinjaman menjadi daya tarik penulis, karena apabila ada anggota yang tidak

Universitas Sumatera Utara

membayar angsuran maka kelompok yang bertanggungjawab membayar angsuran tersebut yang diambil dari uang kas kelompok. Laporan perkembangan pinjaman SPP pada bulan Januari 2013 menjelaskan bahwa Program Simpan Pinjam Perempuan tahun anggaran 2008 sampai tahun 2011 berjumlah 10 kelompok, tahun 2012 bertambah 22 kelompok yang diikuti oleh 11 desa dari 24 desa yang ada di kecamatan Bangun Purba, Namun 2 kelompok telah berakhir karena pemekaran daerah yang mengakibatkan desa tersebut tidak bisa lagi menerima anggaran dari kecamatan Bangun purba dan satu kelompok lagi termasuk kelompok yang bermasalah karena keterlambatan pengembalian pinjaman. Seiring dengan pelaksanaan program simpan pinjam perempuan di kecamatan Bangun Purba telah menghadirkan berbagai polemik. Polemik yang muncul terkesan kejar target demi terpakainya seluruh alokasi bantuan langsung masyarakat yang dikelola di kecamatan. Anggapan kejar target terkadang menjadikan kelompok penerima sebagai objek bukan subyek, kalau ditanyakan kepada kelompok penerimanya, belum tentu mereka membutuhkan karena belum punya usaha yang layak untuk didanai,sebagian masyarakat tidak menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha, bahkan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini dilakukan demi kepentingan pemerintah desa untuk menghapus pemikiran ketidakmampuan desa berpartisipasi dalam program. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, peneliti tertarik untuk mengkaji lanjut masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang”.

Universitas Sumatera Utara

1.2. Perumusan Masalah Masalah merupakan pokok dari suatu penelitian. Untuk itu, penelitian ini perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Sejauh mana efektivitas pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasioal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ?

1.3 Pembatasan Masalah Untuk lebih mempertajam masalah yang ingin diteliti tentang efektivitas pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasioal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di kecamatan Bangun Purba kabupaten Deli Serdang, Penulis membatasi materi kajian, maka objek sasaran yang diteliti sebagai berikut: a. Program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Bangun purba. b. Pemanfaat Program Simpan Pinjam Perempuan tahun anggaran 2011. c. Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan kepada kelompok penerima simpan pinjam perempuan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di kecamatan Bangun Purba kabupaten Deli Serdang.

Universitas Sumatera Utara

1.4.2 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam rangka: a. Pengembangan konsep dan teori-teori pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan. b. Pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan. c. Memperkaya wawasan serta pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat di perdesaan serta menjadi referensi dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di berbagai kecamatan di Indonesia.

Universitas Sumatera Utara

1.5 Sistematika Penulisan Untuk memudahkan memahami dan mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika. Sistematika penulisan secara garis besarnya dikelompokkan dalam enam bab, dengan urutan sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Berisikan uraian dan konsep yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional.

BAB III

: METODE PENELITIAN Berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Berisikan tentang sejarah singkat serta gambaran umum lokasi penelitian dan data-data lain yang turut memperkaya karya ilmiah ini.

BAB V

: ANALISIS DATA Berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta dengan analisisnya.

BAB VI

: PENUTUP Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang bermanfaat sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Universitas Sumatera Utara