BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kedudukan pegawai negeri sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang melaksanakan tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Dengan kata lain keberhasilan tugas pemerintahan dan
tugas
pembangunan
banyak
tergantung
kepada
kemauan dan
kemampuan pegawai negeri sipil, oleh karena itu kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara sangat penting yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Mengingat kedudukan pegawai negeri sipil yang sangat penting tersebut, pegawai negeri sipil harus memiliki profesionalisme yang
memadai
sehingga
dapat
meningkatkan
pelayanan
kepada
nasional
maupun
masyarakat. Dalam
rangka
usaha
mencapai
tujuan
pembangunan nasional diperlukan adanya pegawai negeri sipil yang setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 atau disebut UUD 1945, negara dan pemerintahan serta bermental baik, berwibawa kuat, berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara.
1
Kedudukan pegawai negeri sebagai abdi masyarakat tugasnya adalah menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Unsur pelayaanan dalam suatu organisasi adalah penting dan menentukan dalam mencapai tujuan negara. Baiknya suatu pelayanan terhadap masyarakat akan mendorong masayarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara tugasnya adalah
melayani
kehendak
negara
sebagaimana
tercantum
dalam
pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang isinya adalah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita- cita bangsa dan negara sebagaimana diamnatkan dalam pembukaan Undang- Undang (UUD) 1945 melalui proses pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang senantiasa konsisten dan konsekuen dalam menghayati dan mengamalkan pancasila UUD 1945, bersih, bertanggung
2
jawab, berorientasi ke masa depan serta penuh pengabdian dan memiliki kemampuan profesional dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk itu, Pegawai Negeri Sipil, harus dibangun sehingga sebagai abdi masyarakat mampu secara efesien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai- nilai, dan citacita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan pancasila dam UUD 1945. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka perlu ditegaskan adanya kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak- hak yang harus diterima. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara adalah: 1. Setia dan taat pada pancasila. UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah, 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, 4. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan, 5. Melaksanakan
tugas
kedinasan
dengan
kejujuran, kesadaran dan tanggung jawa,
3
penuh
pengabdian,
6. Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan pada setiap orang, baik dalam maupun diluar kedinasan, 7. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan 8. Bersedia
ditempatkan
diseluruh
wilayah
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia. Untuk mengimbangi adanya kewajiban yang dibebankan kepada Pegawai Negara Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil juga mendapatkan hakhak yang dapat dinikmatinya, sebagaimana tertuang dalam sitem kebijakan pemerintah dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, dimana disebutkan : “ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) didalam mewujudkan cita- cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainya didalam satu
4
pola sikap dan pola tindak” Yang berlandasan pada TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 Tentang visi misi Indonesia1 . Sesuai dengan isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 tersebut bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang nasional 2005- 2025, dalam hal ini adalah Aparatur Negara, yang termasuk didalamnya yaitu (Pegawai Negeri Sipil). dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk mewujudkan aparatur Negara yang bersih, berwibawa dan mempunyai profesionalisme yang
tinggi.
Untuk
mewujudkan peningkatan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil tersebut perlu adanya pemenuhan hak- hak pegawai Negeri Sipil. Dan pemberian hak- hak Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu : 1. Gaji, tunjangan dan fasilitas. 2. Cuti 3. Jaminan 4. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 5. Perlindungan, dan 6. Pengembangan kompetensi. Adanya beberapa hak yang diatur dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut 1
Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Misi masa depan Indonesia (ilmu hukum) Hal.2
5
mempunyai
tujuan
untuk
meningkatkan
produktivitas
dan
menjamin
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Seperti halnya pelaksanaan ketentuan dalam pasal 21 huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut menggambarkan Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji yang adil dan layak serta menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Selain gaji, pegawai Negeri Sipil juga menerima tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja dan tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku didaerah
serta
fasilitas.
Pemberian gaji,
tunjangan dan fasilitas ini
dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja dan produktifitas kerja yang akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Dalam
pemenuhan
tugas-tugas
umum
pemerintahan
dan
pembangunan yang pada pelaksanaanya dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil, ternyata masih terdapat kecenderungan adanya aparatur pemerintah maupun Pegawai Negeri Sipil yang semangat kerja dan produktifitas kerjanya rendah, sehingga mengakibatkan kualitas kerja dan mutu pelayanan bagi masyarakat rendah pula. 2
2
Hadar Nawai, pengawasan melekat dilingkungan Aparatur Pemerintah (Jakarta; Erlangga. 1989), hal.23
6
Dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang pada pelaksanaanya dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil pada bagian
perlengkapan
dan
Rumah
tangga
Sekretariat
Daerah Kota
Semarang, ternyata masih terdapat kecenderungan bahwa kesejahteraan yang diterima lebih rendah daripada beban pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, hal ini menyebabkan berkurangnya motivasi kerja dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana pemenuhan hak- hak pegawai Negeri Sipil sebagaiman tercantum dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terutama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan pegawai Negeri Sipil pada bagian perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pada kesempatan ini penulis memberanikan diri untuk memilih judul : “Pemenuhan Hak- hak Pegawai Negeri Sipil Ditinjau daru Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kota Semarang” . B. Pembatasan Masalah Mengingat terbatasnya waktu, biaya dan kesempatan yang dimiliki pada diri penulis dalam melaksanakan penelitian, maka kami membatasi permasalah mengenai pelaksanaan hak- hak Pegawai Negeri Sipil ditinjau
7
dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di bagian perlengkapan dan Rumah Tangga di sekretariat Daerah Kota Semarang.
C. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah
Pemenuhan
hak-
hak
pegawai negeri sipil
ditinjau dari Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kota Semarang ? 2. Bagaimanakah mengatasinya
kendala-
kendala
yang
dalam pemenuhan hak-
dihadapi dan cara hak
dan kewajiban
pegawai negeri sipil ditinjau dari Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kota Semarang ? D. Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
8
1. Untuk
mengetahui dan menganalisis
pemenuhan hak-
hak
pegawai negeri sipil ditinjau daru undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala- kendala yang dihadapai dalam pemenuhan hak- hak dan kewajiban pegawai negeri sipil ditinjau dari Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang. E. Kegunaan penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, yaitu : 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak- hak pegawai negeri sipil. 2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil di Kota Semarang pada
9
umumnya dan pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kota atau kabupaten. F. Sistematika Penulisan Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi lima bab dan dalam bab- bab tersebut masih dibagi lagi menjadi sub bab. Adapun sistematika mengenai penyusunannya adalah sebagai berikut : Bab I berisi tentang pendahuluan, dimana pada bab kesatu ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis dan sistematika penulisan skripsi. Bab II berisi tentang Tinajuan Pustaka, dimana pada bab kedua ini berisi tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus. Di dalam tinjauan umum diuraikan mengenai pengertian Pegawai secara umum, Pegawai Negeri Sipil dan syarat- syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam tinjauan khusus diuraikan tentang pengertian hak- hak Pegawai Negeri Sipil dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Bab III berisi tentang Metode Penelitian, dimana pada bab ketiga ini berisi tentang tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data. Bab IV berisi tentang Hasil penelitian dan Analisis Data, dimana pada bab ini berisi tentang gambaran umum Sekretariat Daerah Kota 10
Seamarang, gambaran umum bagian perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang, pelaksanaan hak- hak Pegawai Negeri Sipil di Bagaian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang, dan pelaksanaan kewajiban Pegawai Negeri Sipil di Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang. Bab V berisi penutup, dimana pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab- bab terdahulu dan saran.
11
