BAB I PENDAHULUAN. Kelemahan yang paling menonjol dalam proses tercapainya good

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem tersebut berdasarkan prinsipprinsip

dekonsentrasi,

desentralisasi

dan

tugas

pembantuan,

yang

diselenggarakan dengan titik berat otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota dengan maksud mewujudkan : 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; 2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan; 3. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna pemerintahan

mewujudkan

tujuan

tersebut

dibutuhkan

tatanan

sistem

yang baik (good governance) yang mampu menerapkan

prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kelemahan yang paling menonjol dalam proses tercapainya good

governance di Indonesia selama ini adalah masih tingginya tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang bahkan telah merajalela di hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor publik maupun swasta dan sering pula terjadi di kedua sektor tersebut secara bersamaan. Pelanggaran

atau

penyalahgunaan

wewenang

telah

menjadi

permasalahan dan bisa membahayakan serta merugikan negara maupun masyarakat karena dapat berdampak secara umum pada: 1. Rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik; 2. Timbulnya ekonomi biaya tinggi; 3. Berkurangnya penerimaan negara/ pemerintahan daerah;

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

4. Runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi; 5. Membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum; 6. Meningkatkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat; 7. Bertambahnya masalah sosial dan kriminal; 8. Adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah utamanya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik akan terwujud jika sistem pengawasannya dapat berfungsi dengan efektif. Dengan demikian sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Inspektorat mempunyai peran strategis untuk mengemban amanah mewujudkan good governance. Optimalisasi peran Inspektorat dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya good governance, dapat dilakukan dengan: 1. Penyempurnaan kebijakan, pola dan sistem pengawasan 2. Pemantapan kedudukan dan peran organisasi pengawasan; 3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM); 4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai; 5. Optimalisasi anggaran; 6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawas eksternal; 7. Membangun kerjasama secara vertikal dan horisontal dengan berbagai pihak. Guna mewujudkan optimalisasi peran Inspektorat dalam menciptakan

good governance tersebut, maka membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

secara

terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi secara sistemik. Dalam jangka menengah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Provinsi Jawa Tengah tersebut dituangkan pada Rencana Strategis Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

1.2 Landasan Hukum Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah : 1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;


11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;


23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi; 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 26. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 27. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah ; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;


33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2007

tentang

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional; 39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014; 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB; 44. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi; 45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 46. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB Secara Online; 47. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Maksud Dan Tujuan 1. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah penjabaran visi, misi, dan program kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ke dalam perencanaan lima tahunan, guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Tujuan Rencana Strategis ini disusun dengan tujuan: a. Mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan; b. Menjadi tolak ukur Inspektur Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan; Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

c. Menjamin

keterkaitan

perencanaan,

penganggaran,

serta

pelaksanaan program dan kegiatan. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan Renstra Inspektorat Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan KLHS, serta Penetapan Isu-isu Strategis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini memuat rumusan Visi Inspektorat dan Misi dalam rangka mencapai visi tersebut, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai, serta Strategi dan Kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF Bab ini memuat Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode 5 (lima) tahun dan tahunan.


BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD Bab ini memuat tentang indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

BAB VII

PENUTUP Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat 5 (lima) tahun ke depan, serta catatan dan harapan Inspektur Provinsi Jawa Tengah.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT 2.1

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat

sebagai perangkat daerah di bawah Gubernur yang

mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi Pemerintah Daerah. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas

lainnya

yaitu

:

Audit/pemeriksaan,

Reviu,

Evaluasi,

Pemantauan, dan Pengawasan lain. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Perumusan

kebijakan

dan

fasilitasi

pengawasan

bidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan; 3. Pemeriksaan,

pengusutan,

pengujian

pengawasan; Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

dan

penilaian

tugas

4. Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; 5. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat juga menjalankan fungsi yaitu: 1. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; 2. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; 3. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; 4. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; 5. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan 6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. 2.1.2 Struktur dan Bagan Organisasi a. Struktur Organisasi Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Jawa Tengah, terdiri dari : 1. Inspektur; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; c. Subbagian Administrasi dan Umum.


3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan : a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawasa Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan : a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan : a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 7. Kelompok

Jabatan

Fungsional,

terdiri

dari

sejumlah

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsionalnya.


jabatan

sesuai rumpun

b. Bagan Organisasi GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Pergub Nomor 82 Tahun 2008


Dalam perkembangannya struktur dan bagan organisasi Inspektorat berdasarkan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur antara lain bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus. Berkaitan dengan hal tersebut maka Jabatan Kepala Seksi di bawah Inspektur Pembantu Wilayah di-inpassing menjadi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sejak September 2012. Berkenaan dengan hal tersebut, revisi Peraturan Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sedang dalam proses persiapan perubahan Peraturan Daerah SOTK bersamaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain. 2.1.3 Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, bahwa tugas struktural Inspektorat: 1. Inspektur Berdasarkan

pasal

4,

tugas

Inspektur

adalah

memimpin

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. 2. Sekretaris Berdasarkan pasal 6, tugas Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

mempunyai

pengawasan

dan

tugas

menyiapkan

memberikan

pelayanan

bahan

koordinasi

administrasi

dan

fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV Berdasarkan pasal 12, Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan


terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing. 4. Auditor : a. Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Birokrasi

Pendayagunaan Nomor

Aparatur

Negara dan

PER/220/M.PAN/7/2008

Reformasi

tentang

Jabatan

Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan

di

lingkungan

Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah. b. Sedangkan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan Pasal 4 sebagai berikut: 1) ayat (1) : Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan

teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan. 2) Ayat (4) : Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi,

dalam

rangka

memberikan

keyakinan

yang

memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi. c. Auditor berwenang untuk : 1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait; 2) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan

dan

tata

usaha

keuangan

negara,

serta

pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan; 3) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan; Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

4) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi, dan; 5) Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan. 5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD): a. Kedudukkan P2UPD berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 15

Tahun

2009

tentang

Jabatan

Fungsional

Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya, disebutkan kedudukan Pengawas Pemerintahan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) :

Pengawas Pemerintahan

berkedudukan

fungsional

sebagai

pejabat

di

bidang

pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah; b. Sedangkan tugas pokok P2UPD sesuai Pasal 4 ayat (1) : adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,

pengawasan

atas

Peraturan

Daerah

dan

peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. 2.1.4 Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional 1. Inspektur Inspektur memimpin pelaksanaan fungsi Inspektorat, yaitu: a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan

kebijakan

dan

fasilitasi

pengawasan

bidang

pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; d. evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;


e. pelaksanaan kesekretariatan inspektorat; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretaris Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; b. Penghimpunan,

pengelolaan,

penilaian

dan

penyimpanan

laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. Penyusunan, penginventarisan dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi: a. Pengusulan program pengawasan di wilayah; b. Pengkoordinasi

pelaksanaan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah di wilayah; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.2 2.2.1

Sumber Daya Inspektorat Susunan Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut: TABEL 2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2013 Tingkat Pendidikan

Jumlah

SD

SMP

SMA

D3

S1

S2

-

1

11

6

69

35

122

TABEL 2.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Desember 2013 Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

79

43

122

TABEL 2.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2013 Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

0

0

0

0

4

5

3

1

5

30

21

31

14

6

1

1


TABEL 2.4 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan Sampai dengan Bulan Desember 2013 Jabatan Eselon

PFA

II

III

IV

1

5

3

31

Jumlah

Staf

P2UPD Adm

Teknis

59

0

23

122

TABEL 2.5 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Sampai dengan Bulan Desember 2013 No

Penyesuaian Penyebutan sesuai

Golongan

Jumlah

Permenpan Nomor 17/ KEP/m.pan/4/2002

(Ruang)

PFA

Jenjang Auditor 1.

Auditor Madya

IVa s/d IVc

12

2.

Audior Muda

IIIc s/d IIId

15

3.

Auditor Pertama

IIIa s/d IIIb

4

TABEL 2.6 Jumlah P2UPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Sampai dengan Bulan Desember 2013 No

Penyesuaian Penyebutan sesuai

Golongan

Jumlah

Permenpan Nomor 15/2009

(Ruang)

P2UPD

Jenjang P2 1.

P2 Madya

IVa s/d IVc

7

2.

P2 Muda

IIIc s/d IIId

12

3.

P2 Pertama

IIIa s/d IIIb

4

Jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang ditangani. Kedepannya diusulkan jumlah pegawai yang ideal untuk lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:


TABEL 2.7 Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Desember 2013 No.

2.2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional

Jumlah Pegawai (Desember 2013)

Jumlah Pegawai yang ideal

1

PFA

31

48

2

P2UPD

23

48

Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting

dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah antara lain: TABEL 2.8 Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah No.

Sarana/Prasarana

Kondisi Tahun 2013

Kondisi yang diinginkan tahun 2018

1.

Gedung

6.270 M2

6.270 M2

2. 3.

Kendaraan Dinas a) Roda 4 b) Roda 2 Komputer

12 buah 5 buah 51 unit

20 buah 20 buah 65 unit

4.

Printer

51 unit

65 unit

5.

Server dan Jaringan

2 unit

2 unit

6.

Koneksi Internet

24 jam

24 jam

7.

AC

60 unit

90

8.

LCD

7 unit

10

9.

Laptop/Notebook

8 unit

65 unit


2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082013 yang lalu telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari ketiga sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah a. Terwujudnya Keterpaduan Program Pengawasan APIP di Provinsi Jawa Tengah Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pemeriksaan. Hal tersebut terjadi karena terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik diantara APIP sebagaimana kesepakatan dan keterpaduan program pengawasan APIP yang dituangkan dalam Peta Pengawasan. Peta Pengawasan yang disepakati pada Tahun 2013 tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/1/2013

tentang

Rencana

Pengawasan

Tahunan

Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Realisasi Pemeriksaan Reguler Tahun 2008-2012 mencapai 499 obrik atau 107,78 % dari target sebanyak 463 obyek pemeriksaan. Capaian realisasi berada di atas target karena: 1). Adanya perubahan nomenklatur baru SKPD Provinsi Jawa Tengah; 2). Pemeriksaan pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SKPD Provinsi Jawa Tengah.


b. Terwujudnya

Percepatan

Penyelesaian

Tindak

Lanjut

Hasil

Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap obyek pemeriksaan berkewajiban

untuk

menindaklanjuti

rekomendasi

hasil

pemeriksaan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa LHP mengandung nilai dokumentasi yang sangat penting karena didalamnya memuat informasi-informasi tentang suatu obyek yang diperiksa pada saat tertentu yang dapat dijadikan bahan masukan guna menentukan kebijakan baru penyelenggaraan tugas berikutnya. LHP juga merupakan

bahan yang dapat digunakan oleh

pihak berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan sesuai rekomendasi atas hasil pemeriksaan. Dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tersebut, Inspektorat

Provinsi

Jawa

Tengah

menetapkan

program

optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan APF. Implementasi

dari

program

ini

dilaksanakan

melalui

beberapa kegiatan antara lain : 1) Monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APF; 2) Rapat Koordinasi

Pengawasan

(Rakorwas)

dalam rangka

pemutakhiran data; 3) Rapat Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda); 4) Penanganan terhadap kerugian negara / daerah dan kewajiban setor kepada negara / daerah. Mengingat

tingkat

kesulitan

tindak

lanjut

atas

saran/rekomendasi sangat variatif, maka pada awal tahun 20082012 ditetapkan target capaian sasaran penyelesaian tindak lanjut meliputi

penyelesaian

tindak

lanjut

dalam


satuan

kejadian

(saran/rekomendasi) sebesar 88,29 % dan penyelesaian tindak lanjut dalam satuan rupiah (penyelesaian kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah) sebesar 49,67 %. Capaian sasaran optimalisasi Penyelesaian TLHP APF di Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2008-2012 sebagaimana tabel-tabel berikut : TABEL 2.9 Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 Jumlah No

Tahun

TindakLanjut

LHP

Selesai Temuan

Dalam Proses

Belum

Rek Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

2008

147

1.640

1.760

1.755

99,72

5

0,28

0

0

2

2009

128

1.288

1.455

1.431

98,96

22

1,52

2

0,14

3

2010

164

1.998

2.474

2.442

98,71

30

1,21

2

0,08

4

2011

202

2.042

2.447

2.353

96,20

65

2,66

29

1,19

5

2012

209

1.998

2.514

2.203

89,66

289

11,76

22

0,90

Jumlah

850

8.966

10.650 10.184

95,62

411

3,86

55

0,52

TABEL 2.10 Rekapitulasi Kerugian Negara / Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 Kerugian Negara / Daerah No

Tahun

Ditarik

Sisa

Nilai Rp 1

2008

291.252.796.791

36.825.230.961

2

2009

3.544.031.816

3

2010

4 5

%

Rp

%

12,64 254.427.565.830

87,36

2.127.884.396

60,04

1.416.147.420

39,96

874.648.730

763.055.946

87,24

111.592.783

12,76

2011

1.966.215.368

1.914.215.368

97,35

52.000.000

2,65

2012

2.295.393.394

1.958.335.207

85,32

337.058.187

14,68


TABEL 2.11 Rekapitulasi Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah No

Tahun

Disetor

Sisa

Nilai Rp

%

Rp

%

1

2008

17.611.216.904

17.553.716.904

99,67

57.500.000

0,33

2

2009

11.873.972.609

10.479.774.889

88,25

1.394.197.720

11,75

3

2010

3.082.005.656

2.945.405.656

95,57

136.600.000

4,43

4

2011

2.799.833.313

2.657.357.599

94,91

142.475.714

5,09

5

2012

0*

0

0

0

0

*Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011, mulai tahun 2012 tidak digunakan lagi pengelompokan Kewajiban Setor Temuan Hasil Pemeriksaan .

Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas hasil pemeriksaan Tahun 2012 sebagaimana tersaji dalam tabel-tabel berikut : TABEL 2.12 Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 Jumlah No

Tahun Temuan

TindakLanjut

Rekomen dasi

Selesai Jumlah

Dalam Proses %

Jumlah

%

Belum Jumlah

%

1

2008

69

106

106

100

0

0

0

0

2

2009

41

52

51

98

1

2

0

0

3

2010

36

48

37

77

11

23

0

0

4

2011

13

14

14

100

0

0

0

0

5

2012

35

44

43

98

1

2

0

0

194

264

251

95

13

5

0

0

Jumlah


c.

Meningkatnya pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Inspektorat sebagai lembaga pengawas berperan dalam mewujudkan pelaksanaan sistem manajemen pemerintah daerah yang baik, yaitu untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas KKN. Dalam hal mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN, idealnya terdapat 2 (dua) unsur yaitu upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Pada posisi ini, kedudukan dan peran Inspektorat cenderung pada upaya pencegahan sebagai early

warning system (peringatan dini). Sedangkan upaya penindakan ada pada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK). Esensi dari pemeriksaan (audit) adalah melakukan pengujian atas tingkat ekonomis, efektivitas, efisiensi, manfaat dan ketaatan dari pelaksanaan program/kegiatan yang ada pada entitas. Output dari kegiatan pemeriksaan (audit) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan hasil Evaluasi (LHE).

Outcome dari LHP dan LHE adalah auditan/ evaluatan dapat mengetahui informasi tentang titik prestasi secara umum dan kelemahan sistem pengendalian intern yang tertuang dalam LHP maupun LHE. Dengan

informasi

tersebut,

auditan/evaluatan

dapat

senantiasa mempertahankan keadaan, meningkatkan prestasi yang telah diraih dan memperbaiki kondisi yang belum sesuai dengan kriteria

melalui

pelaksanaan

tindak

lanjut

hasil

Jawa

Tengah

pemeriksaan/evaluasi. Pada

Tahun

2012

Inspektorat

Provinsi

melakukan kegiatan pemeriksaan dengan target dan capaian sebagaimana tabel berikut :


TABEL 2.13 Target dan Realisasi Penerbitan LHP/LHE Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

No

Target

Kegiatan Pemeriksaan / Evaluasi

LHP/LHE

Realisasi

Capaian (%)

1

Pemeriksaan Reguler

95

98

103

2

Pemeriksaan Kasus /Khusus/ Strategis

60

66

110

99

108

109

3

Pemeriksaan Serentak Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

2. Meningkatnya

kualitas

dan

profesionalisme

sumber

daya

aparatur pengawasan. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkeinginan untuk menjadi sebuah lembaga pengawasan yang profesional, maka melalui program peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengawasan telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk peningkatan kualitas dan profesional sumber daya aparatur dengan output telah dilaksanakan : a. Bimbingan Teknis sebanyak 15 kali; b. Pelatihan

Kantor

Sendiri

(PKS)

bidang

pengawasan

(audit)

sebanyak 5 kali yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 3. Peningkatan sarana prasarana pemerintah dan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah dilakukan dengan 2 (dua) program yaitu Pengamanan Aset Daerah dengan kegiatan asuransi aset daerah dan Pengadaan Barang/Jasa berupa alat rumah tangga dan meubelair antara lain Lemari filling cabinet, Air Conditioner (AC),

Komputer,

Notebook/Laptop,

Printer,

Software,

Aplikasi

Pengelolaan Data Aduan Masyarakat, meja kerja, meja komputer, kursi kerja dan kursi komputer.


Target dari sasaran ini yaitu meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah

melalui

penjaminan

resiko

kerugian

terhadap

aset

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan tersedianya sarana kantor yang memadai pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Tingkat

pencapaian

kinerja

pada

program

dan

kegiatan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2013 adalah sebagai berikut: Secara detail, matriks capaian program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 adalah sebagai berikut:


TABEL 2.14 Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 Realisasi Capaian

No.

Program dan Indikator Kinerja Program

Anggaran 2008-2012 (Rp. 000)

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

1

2

3

4

5

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

29,885,355

1 1

2

3

4

Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala Kegiatan Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang serta monitoring dan evaluasi Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan

2008

2009

2010

2011

2012

Target RKPD 2013

6

7

8

9

10

11

-

98 kegiatan

60 SKPD Provinsi; 35 Kab/Kota (16 AMJ Kab/Kota)

167 LHP

31 Kab/Kota, 4 Kabupaten dan 60 SKPD lingkup Provinsi

165 LHP

45 kasus;ARG pada 14 SKPD

100%

29 kabupaten; 40 UPTD di Kab/Kota

29 LHP

Meningkatnya Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

16,013,308

-

37 kegiatan

110 Kasus

17 Kegiatan (penanganan 66 Kasus); ARG pada 14 SKPD

-

-

10 Kab/Kota

29 Kabupaten

Terlaksananya pemantauan TLHP APF,TL DUMAS & terfasilitasinya larwasda pada 2 kab/kota, 1 kali rapat pemutakiran data

Percepatan TLHP APF pada 95 Obrik, 71 kali kegiatan pemantauan TLHP APF dan Dumas pada35 kab/kota, terfasilitasinya Larwasda 17 Kab/Kota, Rapat TLHP 2 Kegiatan, Regional 1 Kegiatan

2,068,891

1,803,500

3,355,790

Kabupaten

Kegiatan

-


-

Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan APF 75%, pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat 75% , fasilitasi gelar pengawasan daerah 20 Kab/Kota

200 Kegiatan TLHP

5

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

6

2

Kegiatan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1

2 3

Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda

Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pengawasan Peningkatan Efektivitas Kinerja Penyelenggaraan Pemda

4

3

Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 2

Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengawasan

-

DOP 35 Kab/kota

DOP 35 Kab/Kota, 1 Kegiatan UPKPT APIP, 2 kegiatan Rakorwas

DOP 35 Kab/Kota

38 kegiatan

-

-

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

20 LHE

41 LHP

94 kasus selesai, 49 kasus sedang dalam proses,Riksus Dana Talangan di 15 Kabupaten

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

82 LHP

Mon Bankeu 35 Kabupaten / Kota, EKPPD 35 Kab/Kota

-

-

-

-

82%

TLHP 35 Kab/Kota

-

-

-

-

-

-

2 Bintek

3 Bintek

2 Bintek; 3 PKS

2 Bintek dan 2 PKS

4

4

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Kab./Kota 1,826,981

Kasus 1,560,891

Dok

144,000

Obrik

1,078,000

Kegiatan

1,508,000 Meningkatkan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

-

4

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda

-

525,994

Bintek 388,481 412,000 398,000 14,000

Bintek PKS


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-UU Kegiatan Penyediaan Makan Minum Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah

Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran Pengadaan sarana Prasarana Bawas

67,098

Tahun dan surat Tahun

1,514,411 pkt 294,152 388,200 1,014,140 605,577

Gedung Tahun Tahun Tahun

50,771

1

3.555 surat

3555 surat

4295 Surat

4400 surat

4500 surat

1

1

1

12 bulan

1

1

1

1 unit gedung, 8 R4 dan 5 R2

1 gedung dan 13 kendaraan

18 Unit

18 unit

1 gedung, 12 R4 dan 5 R2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15 tabung pemadam; 36 tabung gas

23 unit




108

6 Judul

120 Exp

120

120

Tahun 14,728

28,148

exp Tahun

156,880

1

1

1

1

1

1

Rik Reguler 58 SKPD, Pengawasan 32 Kab/Kota, AMJ 2 Bupati & 1 Walikota, Yanblik 15 obrik , Reviu Lap Keu 2008

81 obrik dan 35 Kab/Kota

81 Obrik, Fas. Jab. Auditor 35 Kab/Kota, mon. inpasing 35 kab/kota, LHKPN 35 Kab/Kota, pengawasan Luar Daerah 18 Obrik, FasKin 35 Kab/Kota

83 obyek pemeriksan dan 35 Kab/Kota

90 keg, 35 Kab/Kota Fasilitasi Jab. Auditor, 35 Kab/Kota Monitoring Inpasing, 35 Kab/Kota LHKPN

1

1

1

1

1

1

1

90

-

-

-

-

12,191,327

Tahun 1,565,806 pkt , unit 234,000


6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 2

3 4 5

6 7 8 9

10

11

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan Bukubuku Perpustakaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Kegiatan Rehabilitasi/Renovasi sedang/berat Gedung Kantor/Tempat Parkir/Garasi Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengadaan Sarana Kantor Bawas

unit

-

-

-

78 buah, 28 unit, 8 paket, 1 ls

Pengadaan Website , Pengadaan Komputer

-

1500m2 dan 79 buah

1 Gedung

1

1

30

18 unit kendaraan

21 unit

18

21

114

114

104 buah dan 2 set

112 buah dan 1 set

108 buah dan 1 set

Terpeliharanya 104 unit meja dan 1 set kursi

70

70

79 buah dan 10unit

87 unit dan 16 buah

73 unit, 23 buah dan 1 tahun

1 tahun

1,000

1,000

26

26

26 unit

8 unit

8 unit

4

1,133,271

-

-

-

2 lantai

Perbaikan Lantai Kantor 4 Lantai

4

577,912

-

50 buah, 42 unit, 20 paket, 6 set

181 buah, 49 unit, 9 paket

-

-

14 paket, 53 unit/ 31 buah

1

-

-

-

-

-

355

340

164

320 Stel

310

320

75

100

25

50

50

40

213,100 943,150

864,649

gedung

-

-

-

-

1

1

10

1

unit 1,102,528 70,629

buah

unit 362,013 34,895

m3 unit

242,831

1,000

1 tahun

lantai

234,000

tahun

1,000

1,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7

8

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

572,280

850,000

stel

orang


2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan Berdasarkan

isu-isu

yang

berkembang

di

masyarakat,

dapat

diidentifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu: 4. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; 5. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan; 6. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.4.2. Peluang Secara

umum

terdapat

4

(empat)

peluang

yang

mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam 5 tahun ke depan, yaitu: 1. Munculnya mandat penguatan peran Inspektorat Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu mandat yang diterima adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan dan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, semakin memperkuat peran Gubernur sebagai wakil pemerintah. Salah satu penguatan peran tersebut telah diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan f berbunyi koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

tugas

pembantuan

kabupaten/kota; dan pembinaan

dan

di

daerah provinsi dan

pengawasan

pemerintahan daerah kabupaten/kota.


penyelenggaraan

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008, selaku aparat Gubernur, maka penguatan peran

Gubernur

di

bidang

pengawasan

perlu

ditindaklanjuti

oleh

Inspektorat dengan mereposisi diri sehingga mandat ini dapat dilaksanakan sesuai amanat yang diemban. Secara umum mandat yang diterima Inspektorat meliputi: No

Dasar Hukum

Kewenangan

1

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengawasan terhadap : a pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan c pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. (Ps.26)

2

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

APIP pada Kementerian Negara/lembaga/ pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota kpd pihakpihak berwenang. (pasal 33 ayat 3)

3

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Inspektorat sebagai sekretariat Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ps. 13)

4

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang SPIP

5

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

a. Pengawasan intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain; (Ps. 48 ayat 2) b. Fasilitasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; c. Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan Gubernur kepada BPK (Ps. 57 ayat 2) a. Mendorong percepatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (pasal 2) b. Fasilitasi LHKPN ke Kabupaten/Kota

6

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

60

Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap SKPD


No

Dasar Hukum

Kewenangan

2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 7

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI) yaitu unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara exofficio dilaksanakan oleh APIP pada masingmasing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

2. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang baik yang belum berjalan dengan optimal Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan kepemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan kepemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004) supaya pengelolaan keuangan Negara/daerah akuntabel, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan


regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat. 3. Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang perlu diperkuat Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas ( PFA dan P2UPD) yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan. Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada sisi kualitas namun juga sisi kuantitas, untuk meningkatkan kuantitas bisa dengan rekruitmen tenaga PFA atau P2UPD dari APIP lainnya, sedang untuk

meningkatkan

peningkatan

kualitas

penyelengaraan

aparat

pengawas

bimbingan

teknis

dilakukan dan

dengan

diklat

atau

mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan seminar/lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu mendasarkan pada etika dan standar pemeriksaan 4. Koordinasi dan sinergisitas pengawasan antar APIP yang belum berjalan dengan baik Kebijakan

pengawasan

yang

setiap

tahun

diterbitkan

oleh

Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang pengawasan. Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyelesaian tindak lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat

Jenderal

Kementerian,

Inspektorat

Provinsi,

dan

Kabupaten/Kota) selama ini yang sudah terprogram dan periodik menjadi kunci dalam pencapaian visi misi Inspektorat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sinergisitas pelaksanaan pengawasan antar APIP. Sinergi pengawasan yang selama ini sudah Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

dilakukan yaitu joint audit antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum

(Audit

Tugas

Pembantuan

dan

Dekonsentrasi),

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Audit Program Kependidikan), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan) perlu lebih diberdayakan lagi sehingga pelaksanaan tugas-tugas yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (APBN) yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dapat diketahui pencapaian hasilnya. Yang perlu juga perlu lebih diberdayakan adalah sinergi antara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan dana-dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota atau masyarakat yang menerima dana bantuan sosial/hibah.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh

negatif,

yang

memunculkan

berbagai

isu-isu,

permasalahan-

permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang

membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu: a. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif. Saat ini penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (obrik) saja, belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik. Hal ini mengakibatkan munculnya kendala terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja yang tinggi, yang disamakan dengan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

b. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan. c.

Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Masih adanya temuan-temuan yang berulang

hasil pemeriksaan oleh APIP

maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara

efektif.

membangun

Kondisi

SPIP

ini

yang

tentunya

efektif

amanat

disetiap

bagi

Inspektorat

pelaksanaan

tupoksi

untuk SKPD

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. d. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya. Kondisi yang terjadi saat ini adalah koordinasi antar APIP masih dirasakan lemah yang mana masing-masing APIP cenderung menjalankan kegiatan yang ada secara individu. Hal ini perlu dicermati mengingat indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah terkait bidang pengawasan, yaitu jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP, sangat bergantung kepada APIP di Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. e. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah. Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional

Auditor

(PFA)

dan

Pengawas

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.


f.

Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,

pembentukan

Unit

Penggerak

Integritas,

belum

seluruhnya

ditindaklanjuti. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat. g. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan. Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasaran pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap. Dari 7 (tujuh) poin identifikasi masalah tersebut

di atas, maka dapat

diprediksikan kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapain visi misi organisasi yang terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut : A. Kondisi Lingkungan Internal Organisasi Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Lingkungan internal dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sebagaimana tabel dibawah ini:


TABEL 3.1 Tabel Analisis Lingkungan Internal Aspek Sistem/kebijakan

Kekuatan (Strengths) 1. Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008; 2. Sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan; 3. Penyusunan Penilaian Angka Kredit (PAK) PFA dan P2UPD terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen PAK.

1.

2.

3. Kelembagaan

Kelemahan (Weaknesses) Prosedur pemeriksaan yang sudah ada (ISO 9001:2008) belum diterapkan secara optimal, berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan di obyek pemeriksaan/ auditan; Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP; Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan. SOTK yang belum mengarah pada spesifikasi bidang urusan pemerintahan; Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas.

1. Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengawasan secara periodik; 2. Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dengan BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan.

1.

Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor sangat tinggi

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga Pengawas (PFA dan P2UPD); 2. Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku.

Sumber Daya Anggaran

-

Terbatasnya dukungan anggaran operasional untuk pemeriksaan

1. Dukungan Inspektur Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan peran Inspektorat; 2. Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan.

Kurangnya sarana dan prasarana

Lingkungan Strategis

2.

B. Kondisi Lingkungan Eksternal Organisasi Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Lingkungan eksternal dikelompokkan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

menjadi

dua

yaitu

peluang

(opportunities)

dan

tantangan

(threats)

sebagaimana tabel dibawah ini: TABEL 3.2 Tabel Analisis Lingkungan Eksternal Peluang (Opportunities) 1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2. Terbitnya peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 membuka peluang penguatan peran Inspektorat;

Tantangan (Threats) 1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra untuk memberikan solusi bagi permasalahan di Unit Kerjanya; 2. Upaya mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian", Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas Laporan Keuangan.

Kelembagaan

Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai mitra audit bagi SKPD di Jateng

Pola Pembinaan P2UPD dari Kementerian Dalam Negeri belum jelas.

Sumber Daya Manusia

Penentuan formasi dan kebutuhan tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan Pemerintah Provinsi (Badan Kepegawaian Daerah)

-

Lingkungan Strategis

2. Keberadaan mitra seperti BPK dan BPKP atas hasil pengawasan di SKPD Provinsi Jawa Tengah; 3. Adanya aduan masyarakat tentang KKN kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

1. Rendahnya kepercayaan dari LSM maupun elemen masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara/ Daerah; 2. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; 4. Tuntutan SKPD terhadap peran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai penjamin mutu; 5. Semakin bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Provinsi/

Aspek Sistem/kebijakan


Kabupaten/Kota yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum; 6. Semakin bertambahnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang berkembang ke ranah hukum.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Slogan “Mboten Ngapusi dan Mboten Korupsi” dan visi Gubernur Jawa Tengah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan Misi ketiga yaitu: “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan” merupakan komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bebas dari korupsi. Komitmen ini merupakan amanat sekaligus tantangan bagi Inspektorat untuk mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung komitmen Gubernur Jawa Tengah. Kondisi ini sejalan dengan amanat Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Sejalan dengan tujuan Gubernur Jawa Tengah pada RPJMD 20132018, yaitu menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ingin berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut, yang tercermin dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018.


3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kabupaten/Kota Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Rencana Strategis Kemendagri 2010-2014 yang memuat diantaranya: 

Visi “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik,

pembangunan

daerah

yang

berkelanjutan,

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung

serta sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Misi Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan

nasional

dan

memfasilitasi

penyelenggaraan

Pemerintahan dalam upaya: a) Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; b) Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c) Memantapkan

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik; d) Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; e) Memperkuat

otonomi

desa

dan

meningkatkan

keberdayaan

masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;serta f) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Misi (f) adalah misi yang memiliki kaitan dengan misi Gubernur Jawa Tengah

2013-2018,

pemerintahan

Provinsi

yaitu

“Mewujudkan

Jawa Tengah

penyelenggaraan

yang bersih, jujur dan


transparan “, yang selaras dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Rancangan target dan kinerja program kegiatan yang disusun akan mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2010 – 2014 sendiri memuat 5 (lima) prioritas Pembangunan Nasional, yakni : 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Penanggulangan Kemiskinan; 3) Infrastruktur; 4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Secara khusus, prioritas nomor 1 (satu) merupakan hal yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Prioritas ini memiliki tema “Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel,

taat

kepada

hukum

yang

berwibawa,

dan

transparan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik”. Tujuan yang terkait dengan program kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

yaitu:

Meningkatkan

akuntabilitas,

transparansi,

dan

tertib

administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yaitu: Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD. Hal tersebut selaras dengan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu Opini WTP serta penyelenggaraan SPIP di SKPD Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan program pada Inspektorat Jenderal Kemendagri meliputi 6 (enam) kegiatan yaitu:


1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal; 2. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I; 3. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II; 4. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III; 5. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; serta 6. Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Selanjutnya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Daerah yang terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, yaitu : (1) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP (2) Terselenggaranya SPIP di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah dan (3) Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional dan independen. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten/Kota Mengingat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 telah menetapkan

salah

satu

indikator

kinerja

daerah,


yaitu

Jumlah

Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP, maka tentunya penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 harus turut memperhatikan dan menyelaraskan terhadap Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jawa Tengah. Hal

yang

patut

dicermati

adalah

kontrol

terhadap

Kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah

yang

sesuai

dengan

Sistem

Akuntansi

Pemerintah.

Bagi

Kabupaten/Kota yang masih belum mendapatkan opini WTP, tentu perlu mendapatkan perhatian yang lebih supaya target kinerja yang ditetapkan dapat

dicapai.

Jika

terdapat

kendala

yang

dialami

oleh

APIP

di

Kabupaten/Kota dimaksud, maka sedapat mungkin Inspektorat Provinsi Jawa Tengah turut berpartisipasi agar kendala yang dihadapi dapat tertangani dan pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai dapat diperoleh. 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Dalam penyelenggaran pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-


bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu : a. Perlunya dukungan stakeholder terkait terhadap peran Inspektorat

dalam

upaya

mempertahankan

opini

WTP

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah

sesuai

Standar

Akuntansi

Pemerintah

adalah

ketika

Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lima tahun kedepan mempertahankan opini WTP tersebut. Demikian juga opini WTP untuk Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah yang juga menjadi indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh stakeholder terkait, agar peran Inspektorat saat ini dan kedepan dalam reviu laporan keuangan dapat didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; b. Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat pelaksanaan

untuk tupoksi

membangun SKPD

SPIP

yang

sebagaimana

efektif

diamanatkan

disetiap dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.


c. Tingginya

tuntutan

penerapan

prinsip-prinsip

tata

pemerintahan yang good governance. Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya bebagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi. d. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi

Quality

Assuarance

dan

Consulting

Partner

memerlukan komitmen semua pihak terkait. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi

untuk

memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit ( customer

satisfaction). Inspektorat

selaku APIP tidak dapat lagi hanya

berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

Perbedaan paradigma lama (pendekatan

tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel di bawah ini: TABEL 3.3 Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru Uraian Peran Pendekatan Sikap Fokus Komunikasi dg Manajemen SKPD Jenis Audit

Paradigma Lama Detektif (mendeteksi masalah) Bertindak Seperti Polisi

Paradigma Baru Konsultan & Katalis Preventif (mencegah masalah) Sebagai mitra /pelanggan

Kelemahan / penyimpangan Terbatas

Penyelesaian yang Konstruktif Reguler

Financial / compliance audit

Financial, compliance, operasional audit

Watchdog

Sumber: Pusdiklatwas BPKP, 2007


e. Dualisme

pembinaan

sistem

pengawasan

di

jajaran

Inspektorat Daerah. Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara

Pejabat

Fungsional

Auditor

(PFA)

dan

Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Inspektorat

4.1.1. Visi Visi (vision) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada akhir periode perencanaan. Untuk itu visi yang dirumuskan akan memberikan gambaran konsistensi kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun mendatang (tahun 2013-2018) serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, kondisi pada saat ini, kondisi yang diinginkan, proyeksi ke depan, isu-isu strategis, hubungan renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya, dan terutama visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”, maka Visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah :

MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG MAMPU MENDORONG TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DI JAWA TENGAH Pernyataan visi tersebut diatas terdapat beberapa kata kunci, yaitu: 1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; 2. Mampu Mendorong; 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik; 4. Jawa Tengah.


Pemahaman terhadap makna kata kunci diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat daerah dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur mempunyai tugas dan pokok fungsi yang sudah diatur didalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008, khususnya pasal 7 berbunyi : Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 8 menyebutkan bahwa: Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan

pembinaan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dibawah gubernur tentunya semua kebijakan dan kinerja yang dilakukan harus mendukung dan selaras dengan kebijakan gubernur.Hasil-hasil pengawasan di SKPD Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat menjadi feedback bagi gubernur selaku wakil pemerintah dalam mengambil kebijakan mendatang. Dengan demikian Inspektorat dapat berperan sebagai kepanjangan tangan gubernur dalam melaksanakan peran gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 2. Mampu Mendorong Mendorong ini diartikan sebagai motor atau penggerak utama (prime

mover) dalam roda pemerintahan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Tengah. Sedangkan mampu diartikan sebagai kondisi yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan hasil dan manfaat, efisien dan efektif serta berdaya guna. Dengan visi “mampu mendorong” diharapkan Inspektorat dapat menjadi penggerak/motor utama dalam mewujudkan good

governance di Jawa Tengah. 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik Tuntutan publik di masa ini adalah kemampuan pemerintah

dalam

mewujudkan Good Governance (Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik). Di tingkat daerah, maka perwujudan Good Local Governance yang Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

bersendikan tranparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien serta responsif menjadi amanah yang harus dapat dilaksanakan. Inspektorat sebagai prime mover perwujudan GCG dituntut mampu menjawab tantangan ini sehingga ekpektasi publik/stakeholder seperti pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelayanan publik yang prima, responsive terhadap keluhan masyarakat, laporan keuangan yang akuntabel, serta Pemda meraih opini WTP dapat dilakukan dengan sistem pengawasan yang efektif. 4. Jawa Tengah Pengertian Jawa Tengah ini didefinisikan dalam arti luas, tidak hanya ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah tetapi juga Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Sedangkan sasaran dari lokus

Jawa Tengah ini meliputi Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah berikut perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berikut perangkat daerah, serta masyarakat/elemen masyarakat/dan dunia usaha yang ada di Jawa Tengah. 4.1.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada mandat dan kewenangan yang telah diberikan kepada Inspektorat. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, dan untuk mendukung misi Gubernur terpilih yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “ mboten korupsi – mboten

ngapusi ”, maka ditetapkan misi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat; 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas; 3. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait.


Penjelasan masing-masing misi sebagai berikut: 1. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat Dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, kegiatan utama dan consulting dilaksanakan dengan mandat pengawasan yang efektif, tidak mencari-cari kesalahan, dan tidak menghukum diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Tengah. Luasnya mandat yang dimiliki sekarang ini membawa implikasi terhadap pergeseran

peran

Inspektorat,

pengawasan

yang

dulu

semata-mata

mengedepankan watchdog sekarang APIP menjadi bagian (katalis) dengan mitra audit. Sebagai mitra audit Inspektorat harus lebih fokus kepada mitra dan setiap pelaksanaan pemeriksaan dapat memberikan

solusi masalah secara

konstruktif kepada mitra audit sehingga laporan hasil pemeriksaan dapat berhasil guna dan berdaya guna tidak saja kepada user (mitra) tetapi juga kepada stakeholder lainnya (Gubernur/Bupati/Walikota/APIP lainnya). Jika peran ini dapat dilaksanakan dengan baik, Inspektorat selaku prime mover mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Jawa Tengah dapat tercapai. Selain itu, sebagai bagian dari tugas dan fungsi yang melekat pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu melakukan

pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Selama ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD/unit kerja yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan sistem pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugastugas pokok pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dengan melakukan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat terwujud sistem pemerintahan yang baik (good governance)


2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas Misi kedua ini berkaitan dengan kapasitas SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Misi ini diperlukan mengingat faktor SDM memegang peranan vital dalam pencapaian visi yang ditetapkan lima tahun ke depan. Inspektorat selaku APIP menyadari betul bahwa kunci keberhasilan pencapaian visi terletak ditangan para aparat pengawas (PFA dan P2UPD) sebagai ujung tombak pengawasan. Pengembangan kapasitas ini tidak hanya terletak pada sisi kuantitas namun juga kualitas aparat pengawas. Untuk meningkatkan kuantitas aparat pengawas, maka diperlukan penyusunan formasi kebutuhan PNS setiap tahun dibandingkan dengan beban kerja yang dimiiki. Selain itu rekruitmen tenaga PFA atau P2UPD dari APIP lainnya dapat dibuka peluang untuk mengisi kekosongan

aparat

pengawas

yang

penseleksian

dan

disesuaikan

tentunya

kebutuhan

harus

kualifikasi

melalui teknis

proses yang

dipersyaratkan. Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu mendasarkan pada etika dan standar pemeriksaan. Pada prinsipnya misi kedua mengedepankan aspek peningkatan SDM aparat

pengawas

mengingat

semakin

luasnya

mandat

yang

dimiliki

Inspektorat dan adanya pergeseran paradigma pengawasan, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan kompeten. 3. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait Misi ketiga ini dalam rangka menselaraskan dan mensinergiskan antar APIP dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah Jawa Tengah. Sinergisitas ini diperlukan dalam rangka mengeliminir

pemeriksaan yang tumpang tindih

(overlapping) dan kesan bertubi-tubi pada SKPD yang sama. Sinergi ini dapat di implementasikan melalui sinkronisasi Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT), peningkatan koordinasi pengawasan, dan kerjasama pengawasan dengan mitra audit. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

Peran Inspektorat dalam mewujudkan misi ini selaras dengan strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) sebagai berikut: a. Jangka Menengah (2012-2014) Strategi 1. Pencegahan  huruf (d) Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan SPIP, serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan;  huruf (h) Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal

dan

eksternal

(termasuk

masyarakat)

atas

penyalahgunaan kewenangan. b. Jangka Panjang (2012-2025) Strategi 1. Pencegahan  Huruf (a) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi

layanan

publik,

pengelolaan

keuangan

Negara,

penanganan perkara berbasis Teknologi Informasi (TI), serta pengadaan barang dan jasa berbasis TI di pusat maupun daerah;  Huruf (b) Peningkatan efektifitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan Negara, serta memasukan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerjanya.  Huruf (h) peningkatan pengawasan internal dan eksternal serta memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerjanya. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasional visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang. Tujuan utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang hendak dicapai dalam periode 2013-2018 adalah :


1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah; 2. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait. Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sebagai berikut : Tujuan 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah Sasaran : a.

Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;

b.

Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c.

Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif.

Tujuan 2. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten Sasaran : a. Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan.

Tujuan 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan

APIP dan

instansi terkait Sasaran : a. Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait.


4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah : 1. Strategi 1 : Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel; 2. Strategi 2 : Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi; 3. Strategi 3 : Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota 4. Strategi 4 : Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah; 5. Strategi 5 : Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran; 6. Strategi 6 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran; 7. Strategi 7 : Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawasan; 8. Strategi 8 : Pengintensifan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait. Kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Arah kebijakan pengawasan yaitu : 1. Menjadi mitra SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka asistensi, konsultasi, dan reviu; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan; 3. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis TI; 4. Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan; 6. Melibatkan PFA dan P2UPD Inspektorat Kab/Kota dalam peningkatan mutu SDM; 7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan,optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 8. Implementasi aksi difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

TABEL 4.1 Keterkaitan Misi, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah


TABEL 4.2 Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 Target Capaian Sasaran Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kondisi Awal

2014

2015

2016

2017

2018

Target

Target

Target

Target

Target

Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang profesional dan kompeten

Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan

Jumlah SDM yang meningkat pemahamannya di bidang pengawasan

2 bintek; 1 PKS; 50 orang






Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait

Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait

Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait

35 Kab/Kota; 5 kegiatan





35 Kab/Kota ;6 kegiatan

Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

1) Opini WTP 5 tahun ke depan di Provinsi Jawa Tengah; 2) Opini WTP 5 tahun ke depan untuk Kab/Kota

provinsi; 10 Kab/Kota






Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif

Meningkatnya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang


lebih baik di Jawa Tengah


Meningkatnya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah

12 bulan

Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2 SKPD


12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2 SKPD

15 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program

Program pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH; 2. Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan; 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5.2 Kegiatan dan Kelompok Sasaran Sedangkan kegiatan dan kelompok sasaran untuk melaksanakan program diatas, sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH : a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda, Pemeriksaan Khusus Strategis atas perintah Pejabat yang berwenang serta Monitoring dan Evaluasi; c. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; d. Kegiatan Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan; e. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif; f.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Kelompok sasaran : a. SKPD Prov. Jawa Tengah b. Pemerintah Kab/Kota se Jateng 2. Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan : a. Keg. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Kelompok Sasaran : a. PFA dan P2UPD b. Staf Sekretariat yang diproyeksikan sebagai PFA atau P2UPD. 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : a. Kegiatan Penyediaan surat menyurat; b. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah; d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan; e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; f.

Kegiatan Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor; h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; i.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan;

j.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; l.

Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran.

Kelompok Sasaran: Kantor Inspektorat Prov. Jawa Tengah 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair; f.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga;

g. Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan; h. Kegiatan Pengadaan Sarana/Prasarana Kantor; i.

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Kantor/Tempat Parkir/Garasi.

Kelompok Sasaran: 

Gedung Kantor Inspektorat Prov. Jawa Tengah



Kendaraan Operasional



Barang Inventaris Kantor

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelompok Sasaran: 

Pegawai Kantor Inspektorat Prov. Jawa Tengah

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kelompoksasaran : a. PFA dan P2UPD b. Staf Sekretariat yang diproyeksikan sebagai PFA atau P2UPD. 5.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 – 2018 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.


Berikut alokasi anggaran Inspektorat selama 5 tahun terakhir sebagai berikut : No

Tahun Anggaran

Alokasi Anggaran Inspektorat (Rp)

1

2009

Rp. 20.939.152.000

2

2010

Rp. 20.044.056.000

3

2011

Rp. 21.143.467.000

4

2012

Rp. 21.812.723.000

5

2013

Rp. 27.611.455.000

Sedangkan

estimasi

anggaran

Inspektorat

untuk

5

tahun

diproyeksikan sebagai berikut : No

Tahun Anggaran

Alokasi Anggaran Inspektorat (Rp)

1

2014

Rp. 31,851,895,000

2

2015

Rp. 36,892,061,500

3

2016

Rp. 40,581,267,650

4

2017

Rp. 44,639,394,416

5

2018

Rp. 49,103,333,857


ke

depan

TABEL 5.1 Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Sasaran

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah

Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern

Indikator Sasaran

Program dan kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

1) Mempertahankan opini WTP 5 tahun ke depan di provinsi Jawa Tengah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Jumlah obrik yang dilakukan pengawasan internal secara berkala

2) Meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota dengan opini WTP

Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala


Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Jumlah obrik yang dilakukan pengawasan internal

Data Capaian pada Tahun 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Data capaian tahun 2018

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

100%; 2 SKPD

100%; 2 SKPD

10,001,420

100%; 2 SKPD

10,501,491

100%; 2 SKPD

11,551,640

100%; 2 SKPD

13,284,386

100%; 2 SKPD

14,612,824

100%; 2 SKPD

95 obrik

95

7,885,000

95

7,885,000

95

8,085,000

95

8,385,000

95

8,885,000

95

100%; 2 SKPD

100%; 2 SKPD

10,001,420

100%; 2 SKPD

10,501,491

100%; 2 SKPD

11,551,640

100%; 2 SKPD

13,284,386

100%; 2 SKPD

14,612,824

100%; 2 SKPD


Pemerintah


Meningkatnya kinerja SKPD provinsi Jawa Tengah

Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

secara berkala


Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP

2 SKPD

2

0

15

100,000

59

300,000

59

400,000

59

400,000

59

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksanan ya pelayanan perkantoran

12 bulan

12 bulan

4,028,876

12 bulan

4,431,764

12 bulan

4,874,940

12 bulan

5,362,434

12 bulan

5,898,677

12 bulan

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang terkirim

4600 surat

4700

18,150

5,170

19,965

5,687

21,962

6,256

24,158

6,881

26,573

6,881

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah air dan listrik yang terbayar selama 12 bulan

12 bulan

12

410,944

12

452,038

12

497,242

12

546,966

12

601,663

12

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Jumlah barang milik daerah yang terjamin selama 1 tahun

1 tahun

1

87,492

1

96,241

1

105,865

1

116,452

1

128,097

1

Terwujudny a kebersihan kantor

12 bulan

12

106,809

12

117,490

12

129,239

12

142,163

12

156,379

12

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas


Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kebutuhan alat tulis kantor yang tercukupi

1 tahun

1

335,225

1

368,748

1

405,622

1

446,184

1

490,803

1

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kebutuhan cetakan dan penggandaa n yang tercukupi

1 tahun

1

205,700

1

226,270

1

248,897

1

273,787

1

301,165

1

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kebutuhan komponen Instalasi listrik/pener angan yang tercukupi

1 tahun

1

19,360

1

21,296

1

23,426

1

25,768

1

28,345

1

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kebutuhan peralatan rumah tangga yang tercukupi

1 tahun

1

4,334

1

4,767

1

5,244

1

5,769

1

6,345

1

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan, Buku Perpustakaan, Penerbitan Buku Informasi dan dan Per-UU

Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tercukupi

12 bulan

12

8,920

12

9,812

12

10,793

12

11,873

12

13,060

12

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman yang tercukupi

1 tahun

1

56,100

1

61,710

1

67,881

1

74,669

1

82,136

1




Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah

Terlaksanan ya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

1 tahun

1

2,241,743

1

2,465,917

1

2,712,509

1

2,983,760

1

3,282,136

1

KegiatanPenyediaa n Jasa Pelayanan Perkantoran

Terlaksanan ya jasa pelayanan perkantoran

1 tahun

1

534,099

1

587,509

1

646,260

1

710,886

1

781,974

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhiny a standar sarana prasarana penunjang pengawasan

12 bulan

12 bulan

3,650,480

12 bulan

4,015,528

12 bulan

4,417,081

12 bulan

4,858,789

12 bulan

5,344,668

12 bulan

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas

2 unit

4 unit

429,000

2

471,900

2

519,090

2

570,999

2

628,099

2

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksanan ya pemeliharaa n rutin/berkala gedung kantor

1 gedung

1

480,000

1

528,000

1

580,800

1

638,880

1

702,768

1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/oerasi onal yang dipelihara

15 unit

19

418,000

21

459,800

23

505,780

25

556,358

27

611,994

27


Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksanan ya pemeliharaa n rutin/berkala perlengkapa n gedung kantor

1 tahun

1

87,756

1

96,532

1

106,185

1

116,803

1

128,484

1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Terlaksanan ya pemeliharaa n rutin/berkala meubelair

1 tahun

1

26,400

1

29,040

1

31,944

1

35,138

1

38,652

1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terlaksanan ya pemeliharaa n rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

1 tahun

1

150,683

1

165,751

1

182,326

1

200,559

1

220,615

1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-Buku Perpustakaan

Terjaganya kualitas buku perpustakaa n dan ruang arsip

1 tahun

1

10,980

1

12,078

1

13,286

1

14,614

1

16,076

1




Terselenggarany a pengawasan atas penyelenggaraa n pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek pemeriksaan

Kegiatan Pengadaan Sarana/Prasarana Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Terlaksanan ya pengadaan sarana/prasa rana kantor Inspektorat Provinsi Jawa tengah

1 kantor

1

547,661

1

602,427

1

662,670

1

728,937

1

801,830

1

Kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung/Kantor

Terlaksanan ya rehab sedang/bera t gedung

1 gedung

1

1,500,000

1

1,650,000

1

1,815,000

1

1,996,500

1

2,196,150

1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatny a disiplin aparatur pengawasan

136 orang

136

145,384

136

159,922

136

175,915

136

193,506

136

212,857

136

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pakaian dinas bagi pegawai

136 orang

136

145,384

136

159,922

136

175,915

136

193,506

136

212,857

136

100%; 2 SKPD

100%; 2 SKPD

10,001,420

100%; 2 SKPD

10,501,491

100%; 2 SKPD

11,551,640

100%; 2 SKPD

13,284,386

100%; 2 SKPD

14,612,824

100%; 2 SKPD

95 obrik

95

7,885,000

95

7,885,000

95

8,085,000

95

8,585,000

95

9,344,362

95

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah obrik yang dilakukan pengawasan internal secara berkala Jumlah obrik yang dilakukan pengawasan internal


secara berkala

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terselenggarany a pengawasan atas penyelenggaraa n pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota

2) Jumlah pemeriksaan KDH yang berakhir masa jabatannya

Jumlah obyek pemeriksaan dilakukan pengawasan ; Jumlah LHE

29 Kab;35 LHE

29 Kab; 24 LHE

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda, Pemeriksaan Khusus Strategis Atas Perintah Pejabat Berwenang serta Monitoring dan Evaluasi

Prosentase penanganan atas aduan masyarakat terhadap pelanggaran pelaksanaan pemerintaha n dan pembangun an

95 obrik; 1 keg

29 pemerik saan/ pemanta uan; 4 lap monev



100%; 2 SKPD

100%; 2 SKPD


700,000

29 Kab; 24 LHE

750,000

29 Kab; 24 LHE

850,000

29 Kab; 24 LHE

400,000


10,001,42 0

100%; 2 SKPD

1,000,000

29 Kab; 24 LHE

450,000


10,501,49 1

100%; 2 SKPD

1,050,000

29 Kab; 24 LHE

550,000


750,000


900,000


11,551,64 0

100%; 2 SKPD

13,284,38 6

100%; 2 SKPD

14,612,82 4

100%; 2 SKPD


1) Prosentase hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Meningkatnya hasil evaluasi penyelenggaraa n pemerintahan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota 2) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat hasil evaluasi baik/tinggi


Jumlah obrik yang dilakukan pengawasan internal secara berkala Jumlah pemantauan ; jumlah kegiatan TLHP



Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penilaian capaian kinerja pemerintah daerah

95 obrik

95

7,885,000

95

7,885,000

95

8,085,000

95

8,585,000

95

9,344,362

95

100%; 2 SKPD

100%; 2 SKPD

10,001,42 0

100%; 2 SKPD

10,501,49 1

100%; 2 SKPD

11,551,64 0

100%; 2 SKPD

13,284,38 6

100%; 2 SKPD

14,612,82 4

100%; 2 SKPD

95 obrik; 5 keg; 1 paket

69 pemanta uan; 17 keg

500,000


550,000


650,000


800,000


950,000


100%; 2 SKPD

100%; 2 SKPD

10,001,42 0

100%; 2 SKPD

10,501,49 1

100%; 2 SKPD

11,551,64 0

100%; 2 SKPD

13,284,38 6

100%; 2 SKPD

14,612,82 4

100%; 2 SKPD

35 Kab/Kot a

35 Kab/Kot a

250,000

35

300,000

35

450,000

35

650,000

35

800,000

35


Jumlah SDM yang meningkat pemahamannya di bidang pengawasan

Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan

Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan inspektorat Kabupaten/Kota dan APIP lainnya

Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan Inspektorat Kabupaten/kota dan APIP lainnya

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Terlaksanan ya program peningkatan profesionalis me tenaga pemeriksa aparatur

2 bintek; 1 PKS

1 bintek; 1 PKS

130,000

1 bintek; 1 PKS

143,000

1 bintek; 1 PKS

157,300

1 bintek; 1 PKS

173,030

1 bintek; 1 PKS

190,333

1 bintek; 1 PKS

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah kegiatan Pelatihan Pengemban gan

2 bintek; 1 PKS

1 bintek; 1 PKS

130,000

1 bintek; 1 PKS

143,000

1 bintek; 1 PKS

157,300

1 bintek; 1 PKS

173,030

1 bintek; 1 PKS

190,333

1 bintek; 1 PKS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Terlaksanan ya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

50 orang

50

242,000

50

266,200

50

292,820

50

322,102

50

354,312

50

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat

50 orang

50

242,000

50

266,200

50

292,820

50

322,102

50

354,312

50

100%; 2 SKPD

100%; 2 SKPD

10,001,42 0

100%; 2 SKPD

10,501,49 1

100%; 2 SKPD

11,551,64 0

100%; 2 SKPD

13,284,38 6

100%; 2 SKPD

14,612,82 4

100%; 2 SKPD




Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengawasan secara komprehensi f

35 Kab/Kot a; 5 keg

35 Kab/Kot a; 3 keg


266,420

35 Kab/Kot a; 6 keg

466,491

35 Kab/Kot a; 6 keg

666,640

35 Kab/Kot a; 6 keg

1,099,386

35 Kab/Kot a; 6 keg

1,168,462

35 Kab/Kot a; 6 keg

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikasi rencana program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013 –

2018 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis SKPD. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Adapun program prioritas yang menjadi kewenangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah program prioritas nomor 20, yaitu Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Program yang akan dilaksanakan terdiri atas 2 program, yaitu: 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 2. Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparat

Pengawasan

Penentuan target kinerja Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 mengacu pada target RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RPJMD meliputi 2 indikator, yaitu: 1.

Opini WTP

2.

Terselenggaramya SPIP


TABEL 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat Prov. Jateng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No

19

Urusan dan program pembangunan

8. Program Peningkatan

Indikator Kinerja

Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

kinerja pada

Kinerja pada 2014

awal RPJMD

- Opini WTP

- Terselenggaranya

Kondisi

Capaian Kinerja Program

Kondisi

Provinsi dan

2015

2016

2017

2018

Akhir RPJMD

10 Kab/Kota

Provinsi dan 13 Kab/Kota






2 SKPD

2 SKPD

15 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

85 %

90 %

92 %

94 %

97 %

100 %

100 %

SPIP

8. Program Peningkatan

- Terwujudnya

Profesionalisme Tenaga

tenaga pemeriksa

Pemeriksa dan Aparat

dan aparat

Pengawasan

pengawasan yang profesional


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan

Rencana Kerja Inspektorat TA 2019, selama masa transisi saat

Rencana Strategis Inspektorat 2018-2023 sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Inspektorat 2013-2018 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh SKPD pada pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat meuwujudkan penyelenggaraan pemerintahan

yang lebih

baik lagi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Gubernur Jawa Tengah 2013 – 2018 “Membangun Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari”, dan misi Gubernur Jawa Tengah 2013 – 2018 khususnya misi ketiga “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.


BAB I PENDAHULUAN. Kelemahan yang paling menonjol dalam proses tercapainya good

Recommend Documents