BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah. Salah satu tujuan daripada pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, hal ini diwujudkan baik dalam materiil maupun spritual, yaitu tersedianya suatu kebutuhan pokok seperti sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (perumahan) yang layak. 1 Di dalam hidup manusia membutuhkan suatu barang dan jasa. Manusia dalam kehidupannya memiliki berbagai macam kebutuhan, apabila melihat dari tingkatannya maka kebutuhan konsumen dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder dan juga tertier.2 Setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Keberlangsungan makhluk hidup di bumi tergantung pada ketersediaan air. Air bersih merupakan komponen utama aktivitas manusia, baik untuk air minum, kebutuhan rumah tangga serta aktivitas pendukung kehidupan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan manusia dan kepentingan komersil lainnya, ketersediaan air dari segi kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan.
1
Janus sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, h.1. 2 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.43.
1
2
Akan tetapi pada saat ini dengan semakin banyaknya jumlah penduduk perkotaan membuat penduduk sulit untuk mendapatkan pasokan air bersih, sehingga diperlukan jasa pelayanan penyedia air bersih. Air dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan rumah tangga seperti mandi, mencuci dan juga kakus. Kebutuhan akan air yang layak dan aman untuk di konsumsi sangat meningkat setiap harinya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahterahan masyarakat dan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Denpasar merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia layanan air bersih bagi masyarakat kota denpasar. PDAM sebagai perusahaan daerah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau. Kualitas pelayanan yang diberikan produsen kepada konsumen menentukan loyalitas konsumen maupun kepuasan konsumen terhadap perusahaan. Kualitas pelayanan menjadi suatu yang wajib dilakukan perusahaan agar mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan,
3
kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen.Pelayanan umum memang sarat dengan berbagai macam masalah, apalagi wilayah jangkauannya sendiri sangat luas meliputi sektor profit maupun non profit, pembedaan pelayanan umum menjadi sektor profit dan non profit semata-mata didasarkan pada misi sebuah instansi atau institusi pelayanan umum tersebut.3 PDAM sebagai suatu perusahaan yang memproduksi atau mengolah air, sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Dengan tanpa adanya dukungan dari konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen. Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Hubungan antara produsen yang dalam hal ini PDAM Kota Denpasar dengan konsumen (Pemakai barangdan/ atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan ini terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. 4 Dalam hubungan antara produsen dan konsumen, dimana konsumen senantiasa sebagai pihak yang lebih lemah daripada produsen dan sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum. Dengan berlakunya Undang-
3
Yusuf Sofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 160. 4 Sri Redjeki Hartono, Makalah “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen” dalam buku Hukum perlindungan Konsumen, h. 36.
4
Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan penegakan aturan hukum dan upaya perlindungan terhadap konsumen yang dapat diberlakukan bagi setiap pelaku usaha. Undang-Undang ini merupakan suatu payung hukum bagi masyarakat untuk melindungi haknya atau setidaknya konsumen telah memiliki senjata dalam mempertahankan haknya. Dengan demikian diharapkan pelaku usaha dapat memenuhi dan meningkatkan kualitas produk jasanya, demikian juga halnya dengan pelaku usaha pengadaan air bersih. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penilitian dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Layanan Air Minum di PDAM Kota Denpasar”.
1.2 Rumusan Masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas layanan air minum di PDAM Kota Denpasar? 2. Apakah faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam memperoleh air minum?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Ruang lingkup di dalam penulisan karya ilmiah ini, perlu ditentukan secara tegas batasan materi yang akan dibahas dalam penulisan ini, sehingga pembahasan yang nantinya akan diuraikan ini menjadi lebih terarah serta
5
tercapainya tujuan pokok pembahasan yang diinginkan. Hal ini sangat dibutuhkan agar pembahasan selanjutnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagikonsumen atas layanan air minum di PDAM Kota Denpasar dan faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam memperoleh air minum bersih..
1.4 Orisinalitas Penelitian Dari hasil penulusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau hasil penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Layanan Air Minum di PDAM”. Pada PDAM Kota Denpasar belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Akan tetapi pernah ada yang meneliti tentang yang terkait dengan PDAM, yaitu : No Judul 1
Penulis
Skripsi:
Perlindungan Budi
Hak-Hak
Konsumen
Rumusan Masalah Romadhona. 1. Apakah
(Mahasiswa Fakultas
Dalam Pelayanan Air bersih
PDAM
Surya
pelaksanaan perlindungan hak-
Hukum Universitas
hak
konsumen
Sembada Kota Surabaya Pembangunan
dalam
pelayanan
ditinjau dari Undang-
air
Nasional
‘Veteran’
Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
tentang
bersih
PDAM Jawa Timur Tahun 2013).
di Surya
Sembada
Kota
Surabaya
sesuai
dengan
Undang-
Undang Perlindungan Konsumen?
6
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian gugatan konsumen terhadap kelalaian pelayanan
yang
dilakukan
oleh
PDAM
Surya
Sembada
Kota
Surabaya? 2
Tesis : Tinjauan Yuridis
Arma Mustafa
1. Bagaimanakah
Terhadap Perlindungan
(Mahasiswa Fakultas
tinjauan
Hukum bagi Konsumen
Hukum Universitas
terhadap perjanjian
Perusahaan Daerah Air
Narotama Surabaya,
baku dan hubungan
Minum
Tahun 2009)
hukum
umum
PDAM
dengan Konsumen? 2. Bagaimanakah penyelesaian Perselisihan antara PDAM Konsumen?
dengan
7
1.5 Tujuan Penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan , yaitu : a. Tujuan umum. Tujuan umum meliputi : 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas layanan air minum di PDAM. 2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam mendapatkan layanan air minum yang bersih. b. Tujuan khusus. Tujuan Khusus meliputi : 1. Untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas layanan air minum di PDAM kota Denpasar. 2. Untuk memahami faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam mendapatkan layanan air minum yang bersih.
1.6 Manfaat Penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis serta dapat memberikan manfaat praktis. a. Manfaat teoritis. 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam menerapkan hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.
8
2. Penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan maupun saran bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat umum. b. Manfaat praktis. Penelitian ini dapat dipakai sebagai pedoman baik oleh pemerintah (PDAM),
praktisi
maupun
para
pembaca
dalam
menyelesaikan
permasalahan yang sama. 1.7 Landasan Teoritis. Untuk membahas rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka diperlukan suatu bentuk landasan-landasan yang memungkinkan untuk dapat dijadikan acuan penulisan karya tulis ini dengan tujuan agar pembahasan menjadi lebih terarah sekaligus dapat menjadi acuan untuk menjawab permasalahan tersebut. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi. 5 Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara untuk melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Jadi, Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan 5
W.J.S Poerwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan IX, Balai Pustaka,Jakarta, h.600.
9
perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. 6 Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kemudian, perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.7 Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan hukum represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Menurut Philipus M.Hadjon preventif merupakan keputusankeputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya.
6
Sudikno Mertokusumo, 1991,Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty,Yogyakarta
h. 38. 7
Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung ,h. 121.
10
Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan.8 Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan
Konsumen
adalah
istilah
yang
digunakan
untuk
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. 9Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindunngan kepada konsumen. Konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha 10, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Az.Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah huku`m yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/jasa konsumen didalam pergaulan hidup.11
8
Hadjon dkk, 2002,Pengantar Administrasi Negara,Gajah Mada University,Yogyakarta,
h. 3 9
Janus Sidabalok, op.cit, h.9 Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku), Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen,BPHN-Binacipta, h. 57. 11 Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta,h. 9. 10
11
Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam hal ini yang menjadi pelaku usaha adalah PDAM kota Denpasar, sedangkan pihak konsumen adalah masyarakat yang menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Secara umum di kenal dengan adanya empat hak dasar konsumen, yang dikemukakan oleh Sidarta, yaitu : 1. Hak untuk mendapatkan keamanan (The Right of Safety); 2. Hak untuk mendapatkan informasi (The Right to be informed); 3. Hak untuk memilih ( The right to choose); 4. Hak untuk didengar (The right to be heard).12 Hak-Hak Konsumen yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : a. Hak
atas
kenyamanan,
keamanan
dan
keselamatan
dalam
mengkonsumsi barang dan/jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 12
ibid, h.16
12
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan; e. Hak
untuk
mendapatkan
advokasi,
perlindungan
dan
upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; g. Hak untuk mendapatkan kompesansi, ganti rugi dan/ jasa penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kewajiban daripada pelaku usaha dirumuskan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu, a. Beretikad baik dengan melakukan kegiatan usahanya. b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
13
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba. f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan. g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.Menurut Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
1.8 Metode Penelitian. a. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skrispsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian
14
hukum positif mengenai prilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.13 b. Sifat penelitian. Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dalam masyarakat.14 c. Jenis pendekatan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Fakta dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan fakta yaitu, suatu pendekatan dengan melihat dan meniliti fakta yang ada di lapangan dengan penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan dengan meneliti undang- undang yang berkaitan dengan hukum yang sedang ditangani. d. Sumber data. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapat dari 2 (dua) sumber, yaitu ; Data primer (field research) dan data sekunder (library research). Adapun kedua sumber data tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut ; 1. Data Primer (field research).
13
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penilitian Hukum,PT.Citra Aditya, Bandung.h.155. 14 Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,h.197.
15
Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber
pertama
melalui penelitian
langsung dengan
melakukan wawancara atau interview.15 2. Data sekunder (library research). Data sekunder
adalah data yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, journal-journal hukum, putusan pengadilan, dan lain-lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dari bahan hukum sekunder, misalnya; Kamus, Ensiklopedia, Indeks kumulatif, dan seterusnya. 16 e. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Studi Dokumen, untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu dengan cara mempelajari bukubuku, hasil penelitian serta dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan air minum terhadap konsumen PDAM Kota Denpasar.
15
Bambang Waluyo, 1996, Penilitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, h.6. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Radja Grafindo Persada, Jakarta h. 13 16
16
2. Teknik wawancara, dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur kepada informan, yaitu kepada pejabat PDAM kota Denpasar dan juga kepada Konsumen Air Minum PDAM kota Denpasar. 3. Teknik Kuisioner,yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. f. Teknik penentuan sampel penelitian. Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat penting artinya dalam suatu penilitian. Populasi adalah kesuluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel atas populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Non Probability Sampling, yaitu Purposive Sampling. Purposive Sampling dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik yang merupakan ciri utama dari populasinya. Masyarakat yang menjadi konsumen pada PDAM Denpasar tersebar diseluruh wilayah, yaitu Denpasar Utara, Denpasar Barat,Denpasar Timur dan Denpasar selatan. Berdasarkan hasil kuisioner yang dibagikan peneliti kepada konsumen serta data pengaduan yang ada
17
pada PDAM Denpasar. Maka peneliti mengambil satu wilayah di Denpasar sebagai objek pengamatan peneliti, yaitu Denpasar Barat. g. Teknik pengolahan dan analisis data . Dari data yang ada baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisa secara kualitatif, dalam arti keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa dan kemudian yang diambil adalah data yang mempunyai kualitas dan yang diperlukan serta relevan dengan penelitian.Setelah diolah, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif analisis, yaitu memaparkan data secara lengkap dan sistematis dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.
