BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Sistem perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran lembaga keuangan, salah satunya adalah bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan berbagai fasilitas. Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentukbentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, khususnya pasal 5 menyatakan bahwa “BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran”. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan pula bahwa BPR berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, dengan cara menyediakan berbagai macam fasilitas yaitu, deposito berjangka, tabungan, dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka BPR memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan bank yang
menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan,dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit sebagai usaha BPR. Kredit merupakan usaha pokok perbankan termasuk BPR. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah. Jenis kredit yang disediakan oleh BPR adalah kredit umum atau modal kerja, kredit pensiunan, kredit laptop, kredit mitra tirta. Dari beberapa jenis kredit yang ditawarkan, hanya beberapa kredit yang diminati oleh masyarakat. Sistem pemberian kredit yang dilakukan BPR terkadang tidak sesuai dengan tujuannya, banyak terjadi resiko, terutama mengenai resiko kredit macet. Untuk mengatasi resiko kredit macet, BPR sudah menggunakan prosedur dan metode yang mudah dalam sistem pemberian kredit. Namun pada kenyataannya BPR harus menanggung resiko kredit macet, karena ketidakpastian nasabah dalam pengembalian kredit. BPR BKK cabang Prembun merupakan salah satu BPR
yang
memberikan layanan kredit. Agar BPR tidak dirugikan dari kemungkinan tidak kembalinya kredit, peminjam diwajibkan memberikan jaminan atau agunan barang, kendaraan, atau sertifikat hak milik tanah. Banyak fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh BPR bagi nasabah untuk memperoleh kredit, salah satunya dengan prosedur yang sederhana untuk mempercepat proses kredit.
Disamping proses dan prosedur yang mudah dalam memperoleh kredit, BPR harus memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman dengan
sistem pengendalian kredit. Hal
tersebut dilakukan agar merasa yakin bahwa nasabah tersebut mampu mengembalikan kredit. Namun pada kenyataannya semua kredit tidak berjalan lancar, Akibat dari nasabah tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jatuh tempo atau waktu yang ditentukan, timbul lah masalah yaitu kredit macet. Seperti pada BPR BKK cabang Prembun, terjadi kredit macet sekitar 6%-9.94 %, pada empat bulan terakhir tahun 2011. Hasil pengamatan terhadap aktivitas kredit di BPR BKK cabang Prembum ditemukan gejala problematis risiko kredit sebagai berikut: Data jumlah kredit dari empat bulan terakhir tahun 2011 yang mengalami skredit macet. Dari jumlah 930 nasabah terdapat 246 nasabah yang mengalami kredit macet dalam pengembalian kredit. Mengalami kenaikan kredit macet sebesar 3,94 % dari 6%-9,94% BPR. BKK cabang Prembun sudah menggunakan sistem pengendalian kredit yang ditetapkan oleh perbankan, namun pada kenyataannya masih terjadi penunggakan pembayaran oleh nasabah. Setiap bulan terdapat penambahan pemohon kredit antara 20-30 pemohon kredit, namun dari semua pemohon kredit tersebut belum tentu disetujui. Adanya faktor ketidakpastian dari hasil usaha para nasabah, menyebabkan karyawan sulit untuk menganalisis nasabah atau pemohon kredit.
Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas BPR. BKK diatas menunjukkan adanya resiko kredit macet, yang menyebabkan aktivitas BKK tidak lancar. Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan penelitian terhadap sistem pengendalian kredit dengan judul SISTEM PENGENDALIAN RESIKO KREDIT (studi kasus BPR.BKK CABANG PREMBUN, KABUPATEN KEBUMEN).
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Sistem Pengendalian Resiko Kredit yang dilakukan di BPR.BKK cabang Prembun? 2. Persoalan apa saja yang mengakibatkan kredit bermasalah di BPR.BKK cabang Prembun? 3. Bagaimana prosedur pengajuan kredit di BPR.BKK cabang Prembun? 4. Bagaimana strategi yang digunakan untuk megatasi kredit bermasalah di BPR.BKK cabang Prembun?
1.3.
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Memberikan gambaran Sistem Pengendalian Resiko Kredit yang ada di BPR. BKK cabang Prembun. 2. Mendeskripsikan
persoalan-persoalan
yang
mengakibatkan
bermasalah di BPR.BKK prrembun. 3. Mendeskripsikan prosedur yang digunakan dalam pengajuan kredit.
kredit
4. Mendeskripsikan strategi yang digunakan untuk mengatasi kredit bermasalah di BPR.BKK cabang prembun.
1.4.
Signifikansi Penelitian
1.4.1. Signifikansi Teoritris Penelitian ini secara teoritis dapat mendukung pendapat dari Drs. Masyud Ali, MBA, yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan harus memiliki prosedur pengelolaan, penanganan kredit bermasalah, termasuk
sistem
deteksi
kredit
bermasalah
secara
tertulis
dan
menerapkannya secara efektif. 1.4.2. Signifikansi praktis 1. Bagi Nasabah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi nasabah atau pihak yang berkepentingan dalam BPR, tentang prosedur dalam peminjaman kredit dengan tepat. 2. Bagi BPR Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat bagi pihak BPR. BKK sebagai evaluasi terhadap sistem pengendalian risiko yang telah dilaksanakan. Dapat mengantisipasi terjadinya penunggakan pembayaran kredit atau kredit macet, baik sekarang atau di masa yang akan datang.
