BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan
sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD. Pemerintah Kota Bogor saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Perda Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyusunan Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang meberikan arah kebijakan dan focus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Bogor 20152019. Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Bogor serta sebagai pedoman dan acuan
dalam
mengembangkan
dan
meningkatkan
kinerja
sesuai
dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan
dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bogor, yaitu “ Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan “ 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019, yaitu : 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
8.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah; 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa barat Tahun 2008-2013; 30. Peraturan daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 20052025; 31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; 33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor; 34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019; 38. Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014; 39. Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Tahun 2015-2019. Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk : 1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019; 2.
Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Bogor 2015-2019 disusun sebagai berikut :
-
BAB I Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan;
-
BAB II
Gambaran Pelayanan OPD memuat informasi tentang peran (tugas dan
fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui
pelaksanaan
Renstra
OPD
periode
sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD perode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD; -
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat permasalahan-permasalahan pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
-
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan terdiri Atas : Uraian Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Tujuan merupakan penjabaran visi OPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif.
Strategi diwujudkan dalam
kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan
yaitu arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan; -
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
-
BAB VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
