BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada saat ini
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang Industri. Pembangunan di bidang industri atau yang lebih populer dengan istilah industrialisasi dilaksanakan agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif. Proses industrialisasi ini sering dilaksanakan di suatu tempat dengan maksud untuk memudahkan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaannya. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna meningkatkan kesejahteran dan mutu hidup rakyat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan dating, yang sering disebut sebagai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.1 Aspek pengawasan pemerintah, secara obyektif dapat dilihat bahwa pembangunan di bidang industri mempunyai kelebihan dan kelemahan. Di satu sisi keberadaan industri bila dilihat dari segi positifnya, yaitu memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah. Pengawasan sangat diperlukan RM. Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, 1991, hlm.69
1
2
karena sering kali terjadi suatu penyimpangan dalam proses produksi yang dilakukan usaha-usaha industri. Penyimpangan yang sering terjadi adalah adanya pelanggaran yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, seperti sistem pengolahan limbah industri yang tidak sempurna. Hal ini bahwa usaha tersebut tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup. Pelanggaran mengenai lingkungan hidup diawali dari proses pendirian perusahaan yang terkadang tidak mengindahkan aturan mengenai tata guna tanah. Perusahaan didirikan di atas tanah yang mempunyai tingkat kemanfaatan yang tinggi, sehingga tanah tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan tingkat kemanfaatannya. Seharusnya perusahaan-perusahaan itu didirikan di atas tanah yang memiliki tingkat kemanfaatan rendah, yaitu tanah yang tidak produktif. Setelah perusahaan itu berdiri, dalam menjalankan peroses produksi sering kali terjadi kesalahan-kesalahan yang berakibat pada pencemaran lingkungan. Kesalahan tersebut bisa saja disengaja atau tidak disengaja. Disengaja dalam arti bahwa perusahaan tersebut tidak berusaha untuk menjalankan semua petunjuk atau batasan-batasan operasional. Pengolahan limbah adalah salah satu tahap paska operasi yang sering dijalankan tanpa mengikuti peraturan yang ada, khususnya berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal dari suatu kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampak yang penting terhadap
3
lingkungan hidup baik fisik maupun non fisik termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan layak tidaknya pembangunan tersebut dilaksanakan.2 Pengaturan
lingkungan
khususnya
Analisis
Mengenai
Dampak
Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 yang menyebutkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi semua kegiatan usaha pembangunan industri agar tidak terjadi kegiatan yang berdampak pada kelestarian lingkungan hidup. Pasal ini juga merupakan batasan dalam usaha pengembangan industri agar setiap usaha pengembangan industry tetap berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan secara terpadu dari tingkat atas sampai kepada tingkat bawahnya, dalam arti bahwa harus terlaksananya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan keterpaduan maka dibentuklah struktur dan fungsi penataan lingkungan yang terdiri dari Menteri Negara Lingkungan Hidup. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), BAPEDA, dan Biro Bina Lingkungan Hidup, Pusat Studi Lingkungan dan LSM. Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berfungsi sebagai perumus kebijakan pemerintah dibidang pengelolaan lingkungan hidup, koordinator dalam peningkatan keterpaduan 2
Soejono, Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.30
4
penyusunan rencana program dan kegiatan Departemen, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha dibidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka
pelaksanaan
pembangunan
yang
berkelanjutan
dan
berwawasan
lingkungan hidup. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) tidak terdapat di setiap kabupaten, keberadaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap daerah. Tetapi Kabupaten Lampung Timur mempunyai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) ini dikarenakan Kabupaten Lampung Timur terdapat masalah lingkungan yang kompleks. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) yang berada di Kabupaten Lampung Timur dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini terlihat dari kurangnya perhatian terhadap Pencemaran limbah yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) tidak melaksanakan kewenangannya yaitu melakukan teguran atau himbauan untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah. Perusahaan Gas Negara (PGN) dikatakan melakukan pencemaran karena perusahaan tersebut pada saat melakukan kegiatan pencucian pipa gas yang akan dipasangkan dari Sumatra menuju Jawa langsung diproses di sekitar bibir pantai dimana pipanisasi tersebut berlangsung. Kegiatan ini dinilai sangat merugikan warga, khususnya yang tinggal dekat bibir pantai dan sering menggunakan air laut untuk mengairi tambak-tambak ikan milik mereka. Selain itu juga kebisingan dari suara yang ditimbulkan oleh mesin operasi
5
perusahaan tersebut juga mengganggu masyarakat sekitarnya yang hanya berjarak beberapa meter saja dari pusat kegiatan Perusahaan Gas Negara(PGN).3
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang
dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( BAPEDALDA ) dalam menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah PT Perusahaan Gas Negara ( PGN ) di Kabupaten Lampung Timur ? 2. Apakah hambatan yang dihadapi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dalam menyelesaikan kasus
C.
pencemaran
lingkungan
akibat
dari
pembuangan
limbah
Perusahaan
Gas Negara ( PGN ) di Kabupaten Lampung Timur ?
PT
Tujuan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui: 1. Bagaimanakah peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( BAPEDALDA ) dalam menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah PT Perusahaan Gas Negara ( PGN ) di Kabupaten Lampung Timur.
Hasil wawancara terhadap Rahman, pengusaha tambak udang dan ikan di sekitar proyek pipanisasi PGN, tanggal 18 Oktober 2007 di lingkungan Tambak Pramuka Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Mursidi, Petani tambak lainnya, 18 Oktober 2007, di lokasi Tambak Pramuka Labuhan Maringgai,Lampung Timur.
6
2. Apakah hambatan yang dihadapi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dalam menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah Perusahaan Gas Negara (PGN) di Kabupaten Lampung Timur.
D.
Tinjauan Pustaka Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dilakukan secara terpadu dari
tingkat atas ketingkat bawahnya, dalam arti bahwa harus terlaksana koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam pengelolaan ligkungan hidup. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 9 ayat 2 dan 4, bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, di koordinasi oleh Mentri. Perwujudan dari keterpaduan adalah dibentuk struktur dan fungsi penataan lingkungan yang terdiri dari Mentri Negara Lingkungan Hidup, dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 12 disebutkan bahwa untuk mawujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan
nasional
tentang
pengelolaan
lingkungan
hidup,
pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat melimpahkan wewenang tertentu mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat diwilayahnya, mengikut sertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, oleh karena itu
7
pengelolaan lingkungan hidup di daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah dan semua biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 berbunyi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangganya. “Sebagai konsekwensi sistem disentralisasi, tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan”.4 Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tanpa pembangunan maka akan membawa masyarakat pada kesengsaraan tanpa adanya hasil kemandirian, tetapi pada sisi lain pembangunan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Di dalam Al Qur’an dijelaskan, bahwa keseluruhan yang ada di bumi ini diperuntukkan oleh Allah SWT untuk keperluan seluruh umat manusia, bahkan Allah SWT memerintahkan agar manusia sebagai khalifah di muka bumi dapat memanfaatkannya secara maksimal. (Q.S.2:30 dan Q.S.38:26) Tetapi perintah itu bukan berarti manusia dapat mengelola sumber daya alam atas dasar selera pribadi. Karena perbuatan itu tidak sejalan dengan salah satu tugas khalifah, yaitu sebagai pemakmur bumi dan rahmat bagi seluruh sekalian alam (Q.S.11:61 dan Q.S.21:107). Dan apabila kita merenungkannya 4
Philiphus M. Hadjon ct al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2002, hlm. 79
8
maka kita akan menyadari bahwa pelarangan untuk melakukan berbagai kerusakan di muka bumi adalah semata berpulang untuk kepentingan umat manusia itu sendiri, karena akibat dari kerusakan itu manusia sendiri yang akan merasakannya (Q.S.28:77 dan Q.S.30:41). Untuk negara berkembang, seperti Indonesia, masalah lingkungan banyak timbul karena kurangnya atau tidak meratanya pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dipercaya sebagai fondasi dasar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mensinergiskan anatara pembangunan dan kelestarian maka pembangunan haruslah dilakukan dalam koridor berwawasan lingkungan sehingga menjadi berkelanjutan untuk jangka panjang.5 Masalah lingkungan hidup di daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Daerah yang mempunyai masalah lingkungan yang tinggi adalah daerah pusat industry dan daerah yang mempunyai kawasan hutan yang cukup luas. “Mengikuti koridor yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, dapat ditegaskan bahwa organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang bersentuhan langsung dengan aspek Pengelolaan Lingkungan yang secara spesifik mengenai pengendalian dampak lingkungan daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten/Kota”.6
5
Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm.7-15 6 Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan didaerah, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 114
9
Menurut Koesnadi: “Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di wilayah Kabupaten yang bersangkutan”7
Kondisi dan situasi setiap daerah atau kabupaten tidak sama, oleh karena itu tidak semua Kabupaten terdapat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, dikarenakan sesuai dengan keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 Pasal 2 Tentang pedoman pembentukan, organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), bahwa pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota menjadi tidak wajib, melainkan sepenuhnya dikembalikan pada kemampuan daerah setempat dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yaitu kompleksitas masalah lingkungan, besarnya masalah lingkungan, kemampuan keuangan dan kemampuan penyediaan pegawai. Dalam hal ini Kabupaten Lampung Timur sudah
memiliki
Badan
Pengendalian
Dampak
Lingkungan
Daerah
(BAPEDALDA) ini dikarenakan Kabupaten Lampung Timur mempunyai masalah lingkungan yang kompleks. Pencemaran limbah Perusahaan Gas Negara merupakan masalah utama di Kabupaten Lampung Timur. Untuk itu diperlukan peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) untuk menjaga keutuhan ekosistem lingkungan. Pengolahan limbah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku menyebabkan pencemaran lingkungan. 7
Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 434
10
Menurut Niniek Suparni : “Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorbsi limbah yang dibuang kedalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang kedalam lingkungan yang melampaui batas kemampuannya untuk mengabsorbsi, maka dikatakan lingkungan tersebut tercemar.”8
Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian dari pencemaran adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai kepada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Perusahaan Gas Negara mencemari lingkungan, karena limbah yang dikeluarkan tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya, dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. “Baku Mutu Lingkungan diperlukan untuk menetapkan apakah terjadi kerusakan lingkungan, artinya apabila keadaan lingkungan telah ada di atas ambang batas Baku Mutu Lingkungan, maka lingkungan tersebut telah rusak atau tercemar”.9 Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 berbunyi untuk
8
Niniek Suparni, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 124 9 Ibid, hlm.217
11
mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup. Salah satu instrument pengendalian tersebut ialah adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau lebih dikenal dengan nama AMDAL. Dasar hukum pengaturannya terdapat pada pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disatu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan, disisi lain merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui lebih jelas dampak besar dan penting yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup, baik itu dampak positif maupun dampak negatif , sehingga dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu instrument preventif bagi kerusakan lingkungan.10
10
Hasanuddin, Amdal, Sebuah Problematika, tedapat dalam
[email protected], Mon Dec 09 1996-23:37:00 EST
12
Namun pada tahap aplikasinya hingga saat ini, dokumen AMDAL sering dikesampingkan oleh instansi yang bertanggung jawab maupun oleh pemrakarsa kegiatan, khususnya dalam konteks pelibatan masyarakat dan pemberian izin pelaksanaan suatu usaha dan atau kegiatan.11
Tabel 1.1. Identifikasi Dampak Lingkungan Komponen Pra Lingkungan Konstruksi Abiotik Kualitas air Kuantitas air Kualitas udara Kualitas tanah Kebisingan Kemacetan lalu lintas Biotik Flora darat Flora air Fauna darat Fauna air Sosial, Ekonomi, Budaya Sosial budaya Tingkat pendapatan Keresahan masyarakat Kesehatan masyarakat Sanitasi lingkungan Pola penyakit
Konstruksi
Operasi
Pasca Operasi
+ + + + + +
+ + + + + +
-
+ + + +
+ + + +
-
+ +
+ +
+ + +
-
-
+ +
+ +
-
Sumber : M. Adi Farhan, dkk, Makalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,jurusan teknik lingkungan, fakultas teknik sipil dan perencanaan,Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,2005, hlm.1
Istilah yang dipergunakan dalam PP AMDAL ialah instansi yang bertanggung jawab untuk menyebutkan pemerintah dan pemrakarsa untuk menyebutkan pelaku usaha.
13
Pencemaran limbah perusahaan terjadi karena Perusahaan Gas Negara yang berada di Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan pengolahan limbah sesuai dengan aturan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 16 disebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Penanggung jawab usaha dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain, atas pencemaran limbah yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara.
E.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yaitu
sebagai berikut: E.1. Obyek Penelitian. Peranan
Badan
Pengendalian
Dampak
Lingkungan
Daerah
(BAPEDALDA) terhadap pencemaran limbah Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. E.2. Subyek Penelitian. 1. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Lampung Timur. 2. Kepala bidang Sumber Daya Alam, Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan
Lampung Timur.
Daerah
(BAPEDALDA)
Kabupaten
14
3. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 4. Masyarakat di sekitar proyek Pipanisasi PGN. 5. Bagian hukum BAPEDALDA.
E.3. Sumber Data. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari: 1. Sumber Data Primer, hasil keterangan yang berkaitan dengan masalah penelitian dari subyek penelitian. (field research) 2. Sumber Data Sekunder, berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bukubuku, dan jurnal. (library research)
E.4. Teknik Pengumpulan Data. 1. Wawancara. Dilakukan dengan wawancara langsung, yaitu dengan cara Tanya jawab dengan subyek penelitian. Wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan daftar
pertanyaan
sebagai
pedoman
agar
menimbulkan
pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
15
2. Studi Kepustakaan. Antara lain mengumpulkan, mempelajari serta mengkaji bahanbahan
hukum
serta
peraturan
perundang-undangan
yang
berhubungan dengan masalah penelitian.
E.5. Metode Pendekatan. Metode Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pedekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
E.6. Analisis Data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh
dan
dikualifikasikan
sesuai
dengan
permasalahan
penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
