BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten di Bali yang berkembang dalam kesenian danindustri kecil dan mempunyai permasalahan yangtidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Bali yaitu sampah. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat perlu proses pengangkutan sampah menuju TPA meliputi tahap perlakuan berikut : pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan. Sampah dan masalah kebersihan di Klungkung sudah sering kali menjadi keluhan utama para wisatawan di Bumi Serombotan terlalu banyaknya terdapat sampah di tempat-tempat pariwisata maupun pasar, seperti daerah di sekitaran Pantai Watu Klotok, jalan-jalan disekitaran wisata Monumen Puputan Klungkung, maupun di area-area wisata di Klungkung1. Kabupaten Klungkung belum mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Padahal, pengelolaan sampah sangat penting untuk menekan volume sampah, bahkan bisa memanfaatkan sampah menjadi benda atau produk yang bermanfaat. Namun, untuk melakukan pengelolaan sampah, DKP Klungkung memerlukan depo pengolahan sampah. sampah akan selalu menjadi masalah sekaligus juga peluang usaha. Untuk itu Pemkab Klungkung berusaha untuk mengelola sampah di Klungkung. Jika dibandingkan dengan Surabaya, Rahayu mengakui, kondisinya jauh berbeda dengan di Klungkung. Pengolahan sampah di
1
http://www.klungkungkab.go.id/main.php
1
2
Surabaya sudah sangat bagus. Sampah-sampah yang ada sebelum masuk TPA, dimasukan duhulu ke sebuah depo. Dari depo tersebut, sampah dipilah terlebih dahulu. Bagi yang masih berguna, bisa langsung didaur ulang, khususnya untuk sampah yang masih bisa dikelola. Sementara di Klungkung memang belum ada depo. Saat ini yang ada hanya TPA saja. Itu pun kondisinya sudah overload. Sementara untuk membangun depo-depo seperti di Surabaya, di Klungkung juga cukup sulit untuk dilakukan, karena terkendala lahan yang cukup dan dekat dengan TPA. Selain itu, sistem penanganan sampah di Surabaya sudah melakukan sistem sanitary landfill atau dengan pengurugan. “Kepedulian masyarakat di sana juga bagus terhadap pengolahan sampah. Beda denganmasyarakat di Kabupaten Klungkung,” Sangat disayangkan bahwa selain sampah plastik yang masih banyak berserakan, banyak juga terdapat sampah-sampah sisa hasil persembahyangan, pasar, dan sabagainya. karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir. Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran pencemaran sampah yang berdampak pada lingkungan di Kabupaten klungkung2. Membuang sampah ke tempat pembuangan air juga bukan solusi tepat karena jumlah sampah masih terus bertambah. Bertambahnya sampah tersebut 2
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung, 2011, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2010, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung.
3
juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap lahan pembuangan sampah. Kondisi ini diperparah dengan pola hidup masyarakat yang instan serta minimnya pandangan masyarakat terhadap pola hidup sehat,dan pada paradigma masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan. Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya alternafif dan perspekstif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah,baik langsung maupun tidak langsung3. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Bahkan menurut ahli kesehatan, polusi sampah mengakibatkan dampak buruk yaitu pertama, terhadap kesehatan. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya penyakit infeksi saluran pencernaan,kolera,tifus,disentri,dll.Karena faktor pembawa penyakit tersebut, terutama lalat, kecoa, meningkat akibat sampah yang menggunung, khususnya di TPA, meningkatnya penyakit demam berdarah.Oleh karena itu perlu adanya perspekstif mengenai pemanfaatan dan
3
Cecep Dani Sucipto,2012,Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah,Gosyen Publishing,Yogyakarta.
4
pengelolaan sampah dengan adanya relevansi etika lingkungan didalamnya serta mengunakan paham analisis dampak lingkungan4. Penanganan sampah secara swakelola sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat agar peduli terhadap lingkungan terutama masalah sampah
5
. Disamping itu untuk meningkatkan swadaya masyarakat
terhadap kebersihan lingkungan.“Kebersihan lingkungan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun diharapkan peran serta seluruh elemen masyarakat, untuk ikut dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemilahan di masing-masing rumah tangga,” Berbagai pola sejatinya telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Akan tetapi, pemandangan yang diwarnai berserakannya sampah di pinggir jalan masih saja terjadi6. Semua itu, akibat masih kurangnya kesadaran warga untuk berperilaku hidup bersih. Perilaku serta kesadaran warga tidak membuang sampah sembarangan, masih dirasakan menjadi kendala utama dalam mewujudkan komitmen menjadikan Kabupaten klungkung selalu bersih dan asri. Pemerintah Kabupaten klungkung, tampaknya sangat menyadari kondisi itu. Karenanya, dipandang perlu adanya perubahan pola penanganan sampah. Aparatur pemerintah berwenang dan berkewajiban menegakkan hukum dalam arti mengusahakan agar setiap norma yang ditetapkan hukum lingkungan ditaati
4
Rahman, Apria, 2008,Pengertian Sampah Kebersihan Lingkungan, http://www. kebersihan lingkungan,comze.com, di-akses 26 Agustus 2009. 5 Kastaman Et Al, 2007, Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu (Silarsatu), LPM Universitas Padjadjaran, Huma-niora, Bandung. 6 Badan Pusat Statistik Klungkung. 2010, Klungkung Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kota Klungkung, Klungkung.
5
olehmasyarakat. Pemerintah didalam melakukan kewenangan dan kewajibannya menegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi hukum. Salah satu bentuk usahanya yaitu berupa penetapan peraturan perundang-undangan atau hukum di bidang lingkungan hidup, baik berskala nasional maupun daerah7. Berdasarkan dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah skripsi dengan judul “PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
NO.
7
TAHUN
2014
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG.
1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu, 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perda Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014, di Kabupaten Klungkung ? 2. Bagaimanakah tindakan Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014, di Kabupaten Klungkung?
7
Supriadi, 2006,Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Cet.Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
6
1.3 Ruang Lingkup Masalah Untuk menghindari pembahasan tidak menyimpang dari masalah, maka penulisan perlu dibatasi. Adapun yang akan ditulis yaitu: pertama,Bagaimanakah Pelaksanaan Perda Kabupaten Klungkung No. 7 tahun 2014, di Kabupaten Klungkung. sehingga dalam permasalahan pertama ini akan dibahas tentang pelaksanaan Perda Kabupeten Klungkung No. 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, dan cara penyelesain masalah-masalah yang ada pada Masyarakat kabupaten klungkung. Selanjutnya permasalahan kedua dibahas mengenai Bagaimanakah tindakan pemerintah kabupaten klungkung terhadap pelanggaran Perda Kabupaten klungkung No. 7 tahun 2014, di Kabupaten Klungkung.khususnya berkaitan dengan Peraturan, Aparat penegak hukum, Sarana dan prasarana, Masyarakat atau budaya hukum.
1.4 Orisinalitas Penelitian Terkait orisinalitas dari penelitian ilmiah ini, penulis akan memperlihatkan skripsi terdahulu sebagai perbandingan yang pembahasannya berkaitan dengan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Di Kabupaten Klungkung,berdasarkan pengamatan penulis dari sumber media seperti internet, merupakan topik penelitian ilmiah yang baru untuk tujuan penulisan skripsi di bidang hukum Lingkungan, namun sebagai pembanding yang menunjukkan orisinalitas penelitian ini maka penulis mencantumkan penelitian sebelumnya yaitu berupa jurnal dan skripsi dalam ilmu hukum sebagai berikut:
7
No. Judul Penelitian 1. Upaya Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penanganan Pelanggaran Ketentuan Tentang Pencemaran sampah Di Kota Denpasar.
Penulisan Agus Arya Anggana Putra, Alumni fakultas hukum universitas udayana, jurnal pemerintahan daerah (kertha Negara). 2009.
2.
Ida Bagus Ade Wihendra, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Udayana 2013.
Peran serta masyarakat daerah bantaran sungai badung dalam penanganan dan pengelolaan sampah diwilayah kota denpasar.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota denpasar dalam penanganan pelanggaran ketentuan tentang pencemaran sampah dikota denpasar ? 2. Bagaimana sistem pengelolaan sampah dan penerapan sanksi pada masyarakata kota denpasar apabila membuang sampah sembarangan ? 1. Bagaimana peran serta masyarakat di bantaran sungai badung dalam penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah kota denpasar ? 2. Apa upaya- upaya yang di lakukan oleh pemerintah kota denpasar agar mendorong peran serta masyarakat bantaran sungai badung dalam penanganan dan pengelolaan sampah di kota denpasar ?
Bila dilakukan perbandingan pada penelitian Jurnal pertama membahas tentang Upaya Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penanganan Pelanggaran Ketentuan Tentang Pencemaran sampah Di Kota Denpasar dan Skripsi kedua membahas tentangPeran serta masyarakat daerah bantaran sungai badung dalam penanganan dan pengelolaan sampah diwilayah kota denpasar. Pada penelitian ini
8
membahas mengenaiPenerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, di Kabupaten Klungkung.
1.5 Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua tujuan yakni tujuan khusus dan tujuan umum : 1.5.1. Tujuan Umum Secara umum penelitian atas kedua masalah yang dikemukakan diatas adalah bertujuan untuk menambah kasanah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum lingkungan dan hukum Pemerintahan Daerah terutama yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, di Kabupaten Klungkung. 1.5.2. Tujuan Khusus Mengenai
tujuan
khusus
penyusunan
skripsi
ini
beranjak
dari
permasalahan yang dikaji adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah pelaksanaan Perda kabupaten klungkung No. 7 tahun 2014, di Kabupaten Klungkung. 2. Untuk mengetahui dan lebih memahami mengenaiBagaimanakah tindakan terhadap pelanggaran Perda kabupaten klungkung No. 7 tahun 2014, di Kabupaten Klungkung.
9
1.6 Manfaat Penelitian Penelitian terhadapPenerapan Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung
No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah,Di Kabupaten Klungkung. Dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 1.6.1. Manfaat Teoritis Mengenai manfaat teoritis dalam penulisan skripsiPenerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, DiKabupaten Klungkung adalah : a. Mengembangkan dan memperluas penjelasan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Pemerintahan Daerah, dan hukum lingkungan. b. Memperdalam pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai permasalahan yang dikemukakan dibidang Penerapan Peraturan Daerah kabupaten klungkung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, DiKabupaten Klungkungkhususnya. 1.6.2. Manfaat Praktis Selanjutnya mengenai manfaat praktis yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini bagi peneliti adalah untuk melatih diri dalam mengukapkan pendapat dan saran terhadap suatu putusan atau permasalahan hukum dan Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memandu dan memahami Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah,Di Kabupaten Klungkung.
10
1.7 Landasan Teoritis Landasan teoritis merupakan suatu pengertian yang terlebih dahulu harus dimengerti dan dipahami dalam suatu tulisan ilmiah, terlebih-lebih dalam penulisan skripsi, oleh karena itu dalam landasan teoritis akan dibahas mengenai teori Negara hukum, teori kewenangan, teori efektifitas peraturan yang dijadikan landasan untuk membahas permasalahan penelitian secara teoritis. Adapun landasan teoritis untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini antara lain dimulai dari pembahasan atas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Di Kabupaten Klungkung. Di Indonesia sendiri konsep negara hukum tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi Negara Hukum atau Rechtstaat, dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3)
yang
menyatakan. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam konsep Negara Hukum itu, di idealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam suatu Negara adalah Hukum. Salah satu asas penting Negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan Undang-Undang. Tanpa dasar undangundang, badan/pejabat administrasi tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat. Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang
11
diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berkedaulatan rakyat.8 Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penerapan kekuasaan oleh aparatur untuk menjamin atau tercapainya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapainya diperlukan legitimasi. Penegakan hukum dalam bahasa inggrisnya Law Enforcement atau dalam bahasa belandanya disebut Recht Handhaving. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menyebutkan bahwa suatu penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik bukan hanya dilihat dari jumlah peraturan tertulis yang telah dikeluarkan dan luas bidang suatu kehidupan masyarakat, karena hal itu akan mewujudkan penegakkan hukum secara formal saja, namun dalam segi materiilnya lebih banyak diperlukan penggarapan mental yang sesuai dengan sifat dan hakekat hukum itu sendiri, karena tanpa kegiatan tersebut kesulitan besar akan dihadapi disamping biaya sosial yang sangat besar. Dalam kaitan ini, pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup mengharapkan setiap lapisan masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun pengusaha dibidang industri untuk ikut serta dalam pemeliharaan dan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan.9 Dalam upaya pemerintah menanggulangi masalah pencemaran lingkungan merupakan salah satu upayanya adalah melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh 8
Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta. Hal, 68. Soerjono soekanto, 2014, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT. raja grafindo persada, jakarta. 9
12
karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum termasuk kententuan-ketentuan peraturan daerah Kabupaten Klungkung tersebut sebagai berikut : 1. Faktor hukumnya yaitu undang-undang 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergualan hidup.10 Selanjutnya, Terkait dengan faktor hukum, salah satu instrumen adalah berupa Sanksi Administratif. Indroharto yang mengutip pendapat Van Wijk/W. Koninjebelt mengemukakan bahwa, “Sanksi Administratif merupakan saranasarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum tata usaha negara”.11 Lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah – kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.Tidak dapat disangkal bahwa
10
Ibid. h. 21 Jur Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
11
13
adanya hukum lingkungan adalah untuk mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak lingkungan. Pengertian Lingkungan hidup yang termuat dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaaan lingkungan hidup yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sama dengan pengertian istilah lingkungan itu sendiri.Di dalam ketentuan pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia
dan
prilakunya,
yang
memengaruhi
kelangsungan
perikehidupan dan kesajahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Makna penegakan didalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari: a. penegakan hukum administrasi; b. penegakan hukum perdata; dan c. penegakan hukum pidana. Terkait dengan hal tersebut, di Indonesia dikenal istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dimaksudkan sebagai perlindungan hukum warga dari tindakan pemerintah, yaitu sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi. Keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan asas yang esensial dalam pengelolaan lingkungan yang baik (good environmental
14
governance), terutama didalam prosedur administratif perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan
12
. Didalam Undang-
undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 2 menjelaskan tentang asas-asas yaitu meliputi : a. Asas tanggung jawab negara “negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam
memberikan
manfaat yang
sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan”, Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, Dan :negara mencegah dilakukannya
kegiatan pemanfaatan
sumber daya
alam yang
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakaan lingkungan hidup”. b. Asas kelestarian dan keberlanjutan “bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. c. Asas keserasian dan keseimbangan “bahwa pemaanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan perlindungan serta pelestarian”. d. Asas kehati-hatian “bahwa ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda
12
Amos Neolaka, 2008, Kesadaran Lingkungan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27
15
langkah-langkah meminimalisasi atau menghindar ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakaan lingkungan hidup”. e. Asas keadilan “bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memcerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. f. Asas pencemar membayar “bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”. g. Asas partisipatif “bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan penggelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”. h. Asas kearifan lokal “bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat”. i. Asas tata kelola pemerintahan yang baik “bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparasi, akuntabilitas, efesiensi, dan keadilan”. j. Asas otonomi daerah “bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup
dengan
16
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia”.13 Didalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan, namun menurut Bagir Manan wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun ada perbedaan diantara keduanya, Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Menurut S.F. Marbun wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yurudis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum14. Menurut H.D. Van Wijk wewenang pemerintah diperoleh dengan tiga cara sebagai berikut : 1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ atau badan pemerintahan; 13
Syamsuharya Bethan, 2008, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional, PT. Alumni Bandung. 14 Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, H.271
17
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; 3. Mandat adalah
terjai ketika organ pemerintahan
mengijinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Sedangkan cara memperoleh kewenangan menurut F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi adalah berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang telah ada. Untuk wewenang mandat diakatan tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal15. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas ini didalam hukum administrasi mengandung makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah. Dilihat dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa secara teoritis pemerintah memperoleh wewenang melalui tiga cara yakni wewenang atribusi, wewenang delagasi, wewenang mandat. Wewenang atribusi adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar
15
Philipus M, Hadjon Et. Al, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, H, 115
18
adanya pelimpahan wewenang. Serta wewenang mandat adalah pelimpahan wewenang yang ada pada umumnya dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
1.8 Metode Penelitian Sebagai karya ilmiah yang baik, tentulah manggunakan suatu metode tertentu didalam pendekatan dan penyelesaian masalahnya berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. Karena metode bertujuan agar skripsi ini memenuhi syarat sebagai suatu skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan. 1.8.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang ada dimasyarakat. 1.8.2
Jenis Pendekatan Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini : a. pendekatan yuridis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan. b. Pendekatan sosiologis yaitu fakta-fakta yang ada dilapangan, pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah sebagai penangung jawab lingkungan, responden.
1.8.3
Sifat penelitian Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif karena ingin
menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini
19
bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah,Di Kabupaten Klungkung. 1.8.4
Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber
yaitu : 1. Data lapangan/Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan responden pada masyarakat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah,DiKabupaten Klungkung. 2. Data Kepustakaan/Sekunder adalah Data yang diperoleh dari kepustakaan terdiri dari : a) Bahan-bahan hukum Primer (primary law material) Yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak). Dalam hal ini menggunakan PerdaKabupaten Klungkung No.7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. b) Bahan–bahan hukum Sekunder (secondary law material) Yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku, ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum,
20
pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media cetak atau elektronik).16 1.8.5
Tehnik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dalam penelitian hukum empiris dikenal
dengan teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu: studi dokumen, wawancara,
observasi/pengamatan,
dan
quisioner/angket.
Namun,
dalam
prakteknya nanti, penulis hanya akan menggunakan 3 teknik, yaitu; 1. Teknik Studi Dokumen Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 16
Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,H.114.
21
e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah; f. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. g. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 15 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. h. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. i. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 15 tahun 1993 tentang kebersihan dan ketertiban umum di Kota Denpasar. 2. Teknik Wawancara (Interview) Wawancara merupakan
salah
satu
teknik
yang sering
digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara dilakukan dengan merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dari seseorang dengan masalah penelitian kepada responden
maupun
informan.
Dalam
bewawancara
peneliti
menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau interview guide, agar nantinya hasil wawancara memiliki nilai validitas dan reabilitas. 3. Teknik Observasi/Pengamatan Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik observasi langsung. Dalam hal ini akan menggunakan teknik observasi tidak langsung mengingat obyek permasalahan tidak memungkinkan
22
bagi penulis untuk diamati secara langsung. Observasi/pengamatan yang dilakukan peneliti adalah berupa pengamatan tak terlibat (non participant observation). Dimana pengamat tidak langsung berada pada kelompok yang sedang diamati, agar tidak mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya dari kelompok yang diamati. 1.8.6
Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data Dalam penelitian ilmu hukum empiris dikenal dua model analisi, yaitu
analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Dalam mengangkat permasalahannya lebih menggunakan analisis data kualitatif yang diterapkan pada penelitian sifatnya eksploratif dan diskriptif. Analisis data kualitatif digunakan jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam suatu struktur klasifikasi. Yang berarti mengumpulkan bahanbahan yang akan digunakan sebagai pemaparan secara mendalam dan menjurus pada penelitian yang telah dibuat.17
17
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Metode Penelitian Hukum, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
23
