BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, air, atau pencemaran lingkungan yang dipersalahkan sekarang, karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulanginya secara alamiah. Bahkan, pada tahap awal dari industrialisasi pun pada saat gumpalan asap mulai mengotori udara, air limbah mengotori air (sungai dan laut) dan sampah-sampah dibuang ke atas tanah yang subur, orang masih percaya pada kemampuan udara untuk membersihkan sendiri, air (sungai maupun laut) dapat mengencerkan benda-benda asing itu secara alamiah tanpa perlu khawatir akan bahayanya. Masalah lingkungan telah ada dihadapan, berkembang sedemikian cepatnya, baik ditingkat nasional mau pun internasional sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar dari padanya. Dengan teknologi kita dapat meningkatkan kenikmatan hidup dan kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan teknologi itu pula kita mencemari udara dari mobil yang kita tumpangi di jalan- jalan. Indonesia berhasil meningkatkan produksi pertanian dengan meningkatkan pemakaian pestisida dan pupuk, dari berbagai fakta yang berkenaan dengan membuktikan bahwa Indonesia belum banyak mengetahui masalah lingkungan, terutama intervensi yang berskala besar dan luas, ingin bebas dari ketergantungan
1
2
kepada lingkungan alam dengan memberikan taruhan banyak pada keunggulan teknologi, tetapi dengan sifat saling ketergantungan hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Bahkan, semakin tergantung kepadanya. Prestasi karya akal budi manusia telah membuahkan kelengkapan sarana teknologi
tinggi
yang
sangat
meringankan
kehidupan
manusia
yang
bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidup yang primer seperti bahan pangan pokok, sandang dan alat-alat kebutuhan bangunan. Kemajuan teknologi yang di capai manusia untuk dapat memanfaatkan dan menikmati “kekayaan” yang terdapat di dalam lingkungan hidup manusia, seperti hasil yang diperoleh dari bekerjanya alat-alat penggali tambang, mesin-mesin industri dan sebagainya. Kemudian semakin terasa bahwa hasil yang di dapat mengurangi kesejahteraan atau mengganggu lingkungan hidup manusia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban bersama berbagai pihak, baik Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat luas. Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat Indonesia sebagai negara yang berkembang industrinya cukup pesat dan saat ini dapat dikategorikan sebagai negara semi industri. Berkembangnya industri di dalam negeri disadari mampu memberikan pengaruh positif berupa berkembangnya perekonomian nasional, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap terbukanya kesempatan kerja yang semakin luas. Meningkatnya devisa negara maupun non pajak penerimaan negara bukan pajak dan meningkatnya pendapat perkapita masyarakat. Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama
3
disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi. Tumbuhnya industri ternyata membuat efek negatif berupa timbulnya pencemaran lingkungan di daerah atau kota banyaknya industri, dan selain itu di dalam pembuangan limbah yang dibuang oleh pihak perusahaan industri pun membuang limbah tidak pada tempatnya. “Pencemaran lingkungan umumnya terjadi oleh pencemaran udara, polusi dan pencemaran air yang timbul dari pembuangan limbah cair dan padat”. 1)
Apalagi pada abad ke 20 ini teknologi berkembang pesat dari segala bidang, konsekuensi dari kemajuan teknologi ini akan menambahkan limbah yang terbuang baik berupa padat, cair, dan gas. Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju atau industri. Masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan sumber daya manusia dan proses produksi yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan, apabila negara industri mempunyai pandangan yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan tidak meningkatkan pembangunan. Bagi 1)
www.google.com, Suparman Zen Kew, kajian ekonomi dan keuangan, tentang Analisis Usulan Pembentukan Peraturan Daerah mengenai retribusi pembuangan limbah cair didaerah. Diakses tanggal 20 maret 2010.
4
Indonesia justru untuk mengatasi lingkungan diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional. Dampak negatif pembangunan secara teoritis atau praktis dapat dilihat dari semakin sempitnya lahan pertanian akibat konsentrasi pembangunan pabrikpabrik yang tidak dapat terkendali, meningkatnya jumlah pengangguran dan semakin rusaknya lingkungan hidup akibat pembuangan limbah industri secara tidak pada tempatnya oleh pelaku industri di tanah air. “Bahkan dampak negatif pembangunan di bidang lingkungan hidup dicatat oleh E. Gumbira Said antara lain ditandai akibat eksploitasi hutan, polusi atau pencemaran akibat permukiman dan industri”. 2)
Telah disadari bahwa keterbatasan pembangunan di negara ini telah menyebabkan rendahnya mutu lingkungan hidup kita. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, yang berarti dapat memberikan manfaat yang sebesar mungkin, dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang. Ini berarti, dalam pembagunan diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Karena itu, masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan masalah yang mendesak di Indonesia. Suatu usaha pembangunan yang seimbang dengan memperhatikan faktor lingkungan, analisis biaya keuntungan tradisional tidak lagi memadai, dan 2)
E. Gumbira Said, Pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup, Jakarta, Media Sarana Perss, 1987. hlm 48.
5
menggantikannya dengan suatu konsep analisis yang memperhitungkan pula ongkos-ongkos yang timbul di luar mekanisme pasar tradisional ini. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan; “Karena Pemerintahan merupakan pengembangan dan penjaga kepentingan umum masyarakat, maka melalui pemerintahannya, masyarakat harus menuntut agar ongkosongkos sosial ini diperhitungkan dengan seksama dan ditentukan pula siapa-siapa saja yang harus membayar ongkosongkos sosial ini”. 3)
Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat. 4)
Diantara dampak yang timbul dari kegiatan pembangunan lingkungan hidup, yang sangat menonjol, adalah masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menurut pengertian dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup
3)
Daud silalahi, Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. hlm 20. 4) Djatmiko, Margono, Wahyono, Pendayagunaan Waste Management (Kajian Hukum Lingkungan Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.1
6
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (14) menyatakan bahwa: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan”. 5)
Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang masih terus berkembang dan berproses, bagi negara berkembang masalah lingkungan ini dirasakan sebagai beban baru, serta dianggap mengganggu atau dengan kata lain tidak pararel dengan kepentingan pembangunan. Teknologi berkembang sangat pesat dari segala bidang, konsekuensi dari kemajuan teknologi ini akan menambahkan limbah yang terbuang baik berupa limbah padat, cair dan gas. Teknologi ini juga berlaku untuk bidang pertanian, lahan yang semakin sempit memaksa para petani menginginkan untuk 1 (satu) kali panen mendapatkan hasil panen yang memuaskan baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini dicapai jika pupuk yang digunakan membuat kualitas yang baik juga, pupuk yang biasa dipakai adalah pupuk alami dan pupuk buatan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu maka pupuk alami mulai ditinggalkan karena penggunaannya tidak efisien, oleh karena itu pupuk buatan sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok para petani dalam bertani. Keadaan seperti di atas, maka kebutuhan akan pupuk buatan semakin meningkat, maka banyak pabrik pupuk yang telah berdiri menambah jumlah alat-
5)
Pasal angka (1), Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fokusmedia, Bandung, 2009. hlm. 5.
7
alat produksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk buatan dipasaran atau hanya melakukan perubahan dan perbaikan alat. PT Pupuk Kujang Cikampek yang produksi utamanya yaitu pupuk urea yang menghasilkan limbah padat, cair dan gas. Proses pembuatan pupuk urea merupakan proses kimia antara ammonia dan CO2, sedangkan bahan baku utamanya dari pembuatan pupuk itu sendiri adalah gas alam, air, dan udara. Proses produksi di PT Pupuk Kujang Cikampek dibagi menjadi unit-unit yang berbedabeda, yakni ammonia, urea, utility, dan bagging (pengantongan). Hampir setiap unit menghasilkan limbah baik padat, cair maupun gas. Limbah yang di hasilkan berasal dari proses produksi, kebocoran pipa, atau pun tumpahan atau tetesan minyak. Limbah yang paling di khawatirkan adalah limbah cair, hal ini di karenakan jumlah yang dihasilkan cukup besar. Selain itu juga akan menimbulkan permasalahan (pencemaran) apabila tidak di tangani dengan benar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 37 yang menyatakan: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air”. 6)
6)
Pasal 37, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, www.google.com, Diakses tanggal 20 Maret 2010.
8
Berdasarkan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa limbah ialah: “ Sisa suatu usaha dan atau kegiatan”. 7)
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3, adalah: “Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”. 8)
Pengelolaan pupuk urea sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan harus memiliki AMDAL”, karena merupakan salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. 9)
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL menyatakan bahwa
7)
Pasal 1 angka (22), op.cit, hlm. 5. Ibid, hlm. 6. 9) Pasal 22 ayat (1), op.cit, hlm. 19. 8)
9
setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dibuatkan penyajian informasi lingkungan hidup apabila kegiatan itu merupakan: a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui; c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemorosotan sumber daya alam dapat pemanfaatannya; d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik; g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan; i. Kegiatan yang mempunyai risiko mempengaruhi pertahanan negara. 10)
tinggi
dan/atau
Dampak yang timbul dari pembuangan limbah cair PT Pupuk Kujang Cikampek mengakibatkan kualitas Air Tanah Dangkal menjadi tercemar, air tanah dangkal atau air tanah bebas yang pada umumnya jenis air tanah yang menjadi sumber air minum dan kebutuhan rumah tangga lain, bagi penduduk sekitar lokasi PT Pupuk Kujang Cikampek. Sumber pencemaran dapat berasal dari limbah
10)
Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup, Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 89.
10
pabrik di kawasan PT Pupuk Kujang Cikampek dan dapat di ketahui kadar zat pencemaran yang menonjol dari limbah pabrik adalah amoniak, total-N, COD, dan BOD atau pembusukan dan penguraian sampah organik di permukaan tanah. Dugaan ini di perkuat dengan bukti bahwa pencemaran yang terjadi pada musim hujan lebih besar intensitasnya di banding pada musim kemarau, dapat di ketahui bahwa pada musim hujan rembesan air permukaan yang berasal dari limpasan air hujan ke dalam tanah jauh lebih besar di banding pada musim kemarau. Dan kemungkinan besar pula bahwa limbasan air hujan tersebut akan membawa ceceran limbah pabrik maupun sampah organik. Secara lebih lanjut dampak pencemaran air tanah tersebut akan berdampak pada kesehatan masyarakat pengguna (air), data kesehatan masyarakat yang di dapat dari hasil survey lapangan, menunjukan bahwa indeks penyakit yang berkaitan dengan konsumsi air, yaitu penyakit pencernaan, penyakit kulit dan gigi. Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah pencemaran limbah cair PT Pupuk Kujang Cikampek, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan mencoba menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Kajian Yuridis Terhadap Pengolahan Pembuangan Limbah Cair PT Pupuk Kujang Cikampek dihubungkan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
B. Identifikasi Masalah
11
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian disertai dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pembuangan limbah cair PT Pupuk Kujang Cikampek menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? 2. Bagaimanakah PT Pupuk Kujang Cikampek melakukan pengolahan limbah cair yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan? 3.
Upaya apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat akibat terjadinya pencemaran
limbah
cair
PT
Pupuk
Kujang
Cikampek
dan
cara
penyelesaiannya?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Ingin mengetahui dan meneliti pembuangan limbah cair PT Pupuk Kujang Cikampek berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 2. Ingin meneliti dan mengkaji dalam pengolahan limbah cair PT Pupuk Kujang Cikampek yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. 3. Ingin meneliti dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pencemaran limbah cair PT Pupuk Kujang Cikempek dan cara penyelesaiannya.
12
D. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan ada manfaatnya baik bagi peneliti sendiri maupun bagi masyarakat, pemrakarsa dan pemerintah, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis a. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti mengenai halhal yang berhubungan dalam bidang pengolahan pembuangan limbah cair industri pupuk menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. b. Diharapkan penelitian ini akan dapat berguna dan bermanfaat bagi diri pribadi peneliti dan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengetahui permasalahan tentang pengolahan pembuangan limbah cair
industri
pupuk
menurut
Undang-Undang
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Kegunaan Praktis Melalui penguraian singkat penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan menambah pengetahuan di bidang lingkungan hidup, memberikan gambaran terhadap masyarakat luas mengenai perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga di peroleh informasi serta cakrawala yang
13
cukup bagi masyarakat untuk pelestarian lingkungannya, dan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dari peneliti kepada masyarakat, pemrakarsa dan pemerintah tentang arti pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.
E. Kerangka Pemikiran Indonesia sebagai negara merdeka memiliki Undang-Undang Dasar sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 11)
Dasar konstitusional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan kelestarian kemampuan lingkungan yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke empat) yang mengatur:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 11)
Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke empat), Penabur Ilmu, hlm. 6.
14
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam Undang-Undang. 12) Pasal ini berusaha menjabarkan sila ke lima dari Pancasila yang menyatakan “keadilan sosial” seperti dalam uraian ayat ke (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat (1) mengenai dasar dari sistem perekonomian sosial, sedangkan ayat (2) dan (3) dapat di nilai sebagai landasan berpijak. 13) Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa: “Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang luas, namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide. Tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”. 14)
Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai masalah pencemaran lingkungan.
12)
Undang-Undang Dasar 1945, op.cit., hlm. 29. Soedjono D, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 38. 14) Otje salman dan Anthon F Susanto, Teori hukum ( mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali), Reflika Aditama, Bandung, 2005. hlm. 161. 13)
15
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Negara Hukum Kesejahteraan sebagai landasan teori utama, teori Hukum Pembangunan, dan teori Hukum Lingkungan. Teori Negara Hukum Kesejahteraan ini adalah adanya negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya sebagai titik tolak dan landasan urgensial dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kehidupan masyarakat dan negara-negara yang menyandang predikat sebagai negara berkembang terus di liputi kesibukan mendesain dan memacu pembangunan, negara-negara berkembang ini mendapat sektor industri yang di anggap sangat menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi negara tersebut. Ada 3 tujuan penting dari Industrialisasi yang harus dicapai, antara lain menciptakan atau meningkatkan nilai-nilai tambah ekonomi. Yakni nilai tambah dari semua sektor ekonomi yang ada, termasuk industri pertanian dan pertambangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Upaya nyata untuk mengaplikasikannya berpengaruh terhadap keberadaan lingkungan hidup, yakni mencuatnya fenomena pencemaran limbah industri yang terus mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup di negeri ini belum aman dari ancaman pencemaran limbah industri, khususnya yang dilakukan oleh industri-industri yang tidak bertanggung jawab. Selain teori Negara Hukum Kesejahteraan sebagai landasan teori utama, peneliti juga menggunakan teori Hukum Pembangunan,
16
“Teori Hukum Pembangunan, menurut Mochtar kusumaatmadja. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang di kehendaki oleh pembangunan”. 15)
Hukum menampilkan jati dirinya dalam bentuk peraturan perundangundangan dan peraturan lainnya yang mengatur berbagai bidang kehidupan, seperti persaingan sehat antara pelaku ekonomi, perlindungan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup. Perangkat perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, di atur di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu filosofi perundang-undangan ini adalah melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Adapun beberapa aspek fundamental melandasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup yang di atur di dalam Amdal. “Industri-industri yang menghasilkan bahan kimia yang berbahaya dan beracun atau tahan pelapukan harus dikendalikan dengan ketat, rencana pendirian industri yang dapat di perkirakan banyak menghasilkan bahan buangan dapat menimbulkan dampak besar dan penting, maka di wajibkan untuk melaksanakan AMDAL. Selanjutnya di perlukan ketentuan untuk mengatur patokan atau persyaratan tentang hal berikut: 1. Kawasan bagi industri tekstil, industri besi baja, industri pupuk dan pestisida, industri minyak dan gas bumi, industri obat-obatan, industri pengolahan timah dan alumunium, industri pengobatan hasil pertanian dan kehutanan, dan sejenisnya.
15)
Www.google.com, Pendekatan Teori, Diakses tanggal 01 April 2010.
17
2. Kelengkapan dan fasilitas pencegahan pencemaran lingkungan dan alat pengolahan limbah industri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama”. 16) Kebijaksanaan di ditetapkan agar:
atas,
dalam
program
pembangunan
“Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan oleh industri di titik beratkan pada pengaturan lokasi industri (sekarang dikenal sebagai kawasan industri) penentuan kriteria bahan bangunan, pemanfaatan teknologi yang mengurangi pencemaran lingkungan, pengolahan bahan buangan dalam daur ulang (recyling) yang mantap, penggunaan nilai-nilai lingkungan hidup sebagai salah satu ukuran dalam penilaian proyek-proyek industri dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup yang bermutu baik”. 17)
Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksploitasi SDA (Sumber Daya Alam) sering kali tanpa memperdulikan kondisi lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan hidup kita semakin memburuk, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan Hidup. Baku Mutu Lingkungan menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: “Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”. 18) Baku Mutu Lingkungan, atau biasa disingkat BML, berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan. Gangguan terhadap 16)
Daud silalahi, op.cit., hlm. 123. Ibid., hlm. 124. 18) Pasal 1 angka (13), op.cit,. hlm. 4. 17)
18
tata lingkungan dan ekologi, di ukur menurut besar kecilnya penyimpangan dari batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan. 19)
Penerapan Baku Mutu Lingkungan harus didasarkan secara berbeda-beda di lihat dari segi keadaan atau karakteristik objek kegiatan pengelolaan lingkungan, dari segi keadaan perwilayahan atau area, dan dari segi keadaan waktu. Misalnya, dalam limbah cair Baku Mutu Lingkungannya didasarkan atas penentuan yang penataannya merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam sistem perizinan suatu kegiatan, atas dasar bahwa karakteristik limbah cair dari suatu kegiatan berbeda dengan kegiatan lainnya. Maka Baku Mutu Lingkungan untuk limbah cair ditetapkan untuk mempertimbangkan aspek karakteristik limbah cair yang dihasilkan. Pengelolaan limbah yang mengandung B3 telah di atur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memasukan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3 (bahan berbahaya, beracun)”. 20)
Limbah dari proses produksi yang dihasilkan PT Pupuk Kujang Cikampek ada yang berupa gas, cair dan ada pula yang padat. a. Limbah gas: 19) 20)
Muhamad Erwin, op.cit., hlm. 61. Pasal 58 ayat (1), op.cit., hlm. 34.
19
Limbah gas mengandung asam nitrat dan gas NOx yang dapat dihilangkan dengan cara scrubbing menggunakan air. Air hasil scrubbing akan mengandung HNO3 20%, sementara limbah gas yang masih mengandung NOx dan sisa asam akan keluar dari ‘exhauster absorption tower’. Kadar NOx dalam gas buangan dapat mencapai 1000 ppm, ambang batas yang diperkenankan di daerah Jawa Barat 2000 ppm, sementara kadar NOx pada atmosfir biasa 0.05 ppm. b.
Limbah cair: Limbah cair dihasilkan dari dua sumber, yaitu: 1) Air yang mengandung pH terlalu asam (0,3 ton/jam), dan 2) Air sanitasi (0,5 ton/jam)
c. Limbah padat: Limbah padat berupa serat halus selulosa akan diperoleh dibagian penyiapan selulosa, sementara itu dari segi keamanan dalam penanganan limbah padat NC harus selalu mencampurkannya dengan air.
Limbah yang paling dikhawatirkan adalah limbah cair, hal ini dikarenakan jumlah yang dihasilkan cukup besar. Selain itu juga akan menimbulkan permasalahan (pencemaran) apabila tidak di tangani dengan benar. Dampak kegiatan industri pada kualitas air sungai Cikaranggelam yang paling menonjol dalam limbah cair pupuk adalah NH3 (ammonia), NO2-N (nitrit) serta turunnya DO (dissolve oksigen). Sehingga secara umum kondisi air sungai
20
Cikaranggelam tidak memenuhi syarat bagi penggunaan untuk perikanan (golongan C), dampak lebih lanjut dari pencemaran air sungai tersebut adalah matinya ikan pada bagian hilir sungai Cikaranggelam. Diperkirakan pencemaran tersebut apabila tidak dikendalikan pada jangka panjang akan merugikan para petambak ikan atau udang di pantai Cilamaya. Dampak dari pencemaran limbah cair juga mencemari air tanah dangkal atau air tanah bebas, pada dasarnya adalah merupakan rembesan langsung air permukaan (air hujan atau limpasan air hujan), pada umumnya jenis air tanah tersebutlah yang merupakan sumber air minum dan kebutuhan rumah tangga yang lain bagi penduduk di sekitar lokasi PT Pupuk Kujang Cikampek.
Sumber
pencemaran dapat berasal dari limbah pabrik di kawasan PT Pupuk Kujang Cikampek dan dapat di ketahui kadar zat pencemaran yang menonjol dari limbah pabrik adalah amoniak, total-N (total Nitrogen), COD (Chemical Oxygen Demand), dan BOD (Biochemical Oxygen Demand) atau pembusukan dan penguraian sampah organik di permukaan tanah. Dugaan ini di perkuat dengan bukti bahwa pencemaran yang terjadi pada musim hujan lebih besar intensitasnya di banding pada musim kemarau, dapat di ketahui bahwa pada musim hujan rembesan air permukaan yang berasal dari limpasan air hujan ke dalam tanah jauh lebih besar di banding pada musim kemarau. Dan kemungkinan besar pula bahwa limbasan air hujan tersebut akan membawa ceceran limbah pabrik maupun sampah organik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air, Pasal 37 yang menyatakan bahwa “Setiap
21
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air”. Selain itu peneliti juga menggunakan Teori Hukum Lingkungan, Daud Silalahi menyatakan; “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang di berlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. 21)
Ahli hukum lain seperti Moestadji mengemukakan bahwa peran hukum lingkungan secara garis besar adalah mengembalikan perilaku manusia untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kurangnya sumber daya alam. “Menghadapi aktivitas pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan difungsikan untuk menjamin tetap terpelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya”. 22)
Merujuk teori dan peran hukum lingkungan dalam pandangan para ahli tersebut, mendeskripsikan bahwa penerapan prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pelestarian, prinsip perlindungan, dan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan hidup merupakan karakteristik persoalan mendasar teori “Hukum Lingkungan” ini. Tuntutan paling aktual dan logis adalah penerapan beberapa aspek fundamental melandasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup itu dilakukan dengan konsisten dan berkesimbangungan, seperti penerapan peraturan hukum Amdal, pengelolaan limbah dan pengelolaan limbah B3. Jika 21) 22)
Daud silalahi, op.cit., hlm. 19. Ibid, hlm. 15.
22
penerapan beberapa aspek ini dengan konsisten dan sesuai rambu-rambu hukum, diperkirakan dapat mencegah pencemaran limbah industri baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan keseluruhan bahasan, baik dari teori “Negara Hukum, Kesejahteraan”,
teori
“Hukum
Pembangunan”
maupun
teori
“Hukum
Lingkungan” dapat di garis bawahi bahwa ada benang merah yang menghubungkan ke tiga teori tersebut. Teori “Negara Hukum Kesejahteraan” memberikan apresiasi atau kesadaran yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam penyelenggaraan negara hukum tersebut, selanjutnya teori “Hukum Pembangunan” memfungsikan peran hukum dalam aktivitas pembangunan nasional. Dan teori “Hukum Lingkungan” menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri.
F. Metode Penelitian langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1. Spesifikasi Penelitian Metode yang digunakan adalah metode deskritif analitis, yaitu dengan cara menguraikan yang menggambarkan suatu keadaan disertai penguraian untuk mencari korelasi atau hubungan, kaitan, atau hubungan pengaruh antara
23
variable yang satu dengan variable lainnya. Baik yang di peroleh dari studi, lapangan, yang kemudian di interprestasikan, di analisis dan disimpulkan. 2. Metode Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu yang bertujuan untuk mencari dasar-dasar hukum yang berlaku dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Tahap Penelitian Dalam penulisan ini data-data yang dipergunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara sebagai berikut: a. Penelitian Kepustakaan Pengumpulan data-data dan bahan-bahan dari berbagai literatur yang berupa teori-teori dan perundang-undangan. 1)
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli.
24
3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel dari surat kabar dan internet. b. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan (objek penelitian) guna memperoleh data yang bersifat primer seperti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.
4. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data diusahakan memperoleh data sebanyakbanyaknya yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan menggunakan: a.
Studi kepustakaan, yakni melakukan penelitian terhadap dokumendokumen yang erat kaitannya dengan Analisis Dampak Lingkungan, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.
b.
Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.
5. Alat Pengumpulan Data
25
a.
Pengumpulan Data Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari literatur, wawancara, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer serta bahan Hukum Tertier.
b.
Pengolahan Data Melalui data yang telah di peroleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri. Lalu dilakukan pengolahan data untuk penelitian ini.
6. Analisis Data Dilakukan dengan metode yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif
untuk mencapai kejelasan masalah yang
dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.
26
7. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain: 1) Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung. 2) Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD Jl. Dipati Ukur No. 38 Bandung. 3) PT. Pupuk Kujang Cikampek Jl. Jenderal A. Yani No. 39 Cikampek. 4) Kantor Desa Dawuan Tengah Dusun Poponcol Desa Dawuan Tengah Cikampek.
