BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan atau financial intermediary institution yakni badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun
dana
dari
masyarakat
dalam
bentuk
simpanan
dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.3 Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan the most heavy regulated industry in the world. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat atau fiduciary relation.
Tumbuhnya ekonomi Indonesia menjadikan sejumlah masyarakat menengah ke atas di Indonesia makin bertambah. Hal ini pun berdampak pada bank-bank yang menjalankan layanan priority banking. Bank-bank menjadikan wealth management sebagai produk andalan yang kian menggiurkan.
3
Hermansyah., 2005., “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, Kencana - Prenada Media Group., Jakarta. H. 8.
Pasar wealth management yang masih cukup besar, penetrasi produk bisnis tersebut diyakini masih rendah, serta ekonomi Indonesia yang terus tumbuh memang menjadi daya tarik bagi bank-bank sehingga menekuni bisnis tersebut. Nilai produk wealth management hingga saat ini mencapai Rp 130 triliun. Ketertarikan bank-bank dengan bisnis wealth management adalah untuk mempertahankan 20% nasabah yang mampu memberikan keuntungan 80% bagi bank. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan pelayanan yang tepat dan menjaga kaidah-kaidah manajemen resiko serta tata kelola yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance disingkat GCG.
Meningkatnya jumlah orang kaya hingga + 40% per tahun memicu bank-bank untuk menggeluti bisnis wealth management ini, termasuk BNI dengan 11.000 nasabah dan dana kelolaan Rp 32,00 triliun. BNI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, memiliki 1.739 outlet cabang dan sentra kredit yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 5 cabang luar negeri yaitu di Singapura, Hongkong, Tokyo, New York dan London, serta perwakilan di beberapa negara di Timur Tengah4.
Untuk jaringan elektronik, BNI memiliki 11.849 ATM ditambah 16.000 ATM LINK dan 24.000 ATM Bersama, serta fasilitas phonebanking 24 jam BNI Call di 021-500046 atau 68888 (via ponsel), serta SMS Banking
4
Website : www.bni.co.id
dan BNI Internet Banking melalui situs website www.bni.co.id untuk kebutuhan transaksi perbankan dengan puluhan fitur.
Adanya Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk surat edaran yang baru tentang wealth management akan menjamin bank-bank kian transparan. Meski bukan berupa Peraturan Bank Indonesia khusus, Surat Edaran tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi perbankan dalam melayani nasabah prima. PBI tersebut lebih menekankan aspek kehati-hatian serta kategori nasabah prima dan syarat menjadi nasabah prima. Selain itu perumusan ulang Standart Operating Procedure disingkat SOP yang diserahkan ke masingmasing bank. Salah satu rumusannya, jika bank tidak melaporkan perkembangan bisnis wealth managementnya, akan dikenai denda dari Rp 1 juta/ hari, teguran tertulis dan denda sampai dengan Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Bahkan sebuah bank bisa dibekukan usahanya apabila terbukti jika melanggar.
Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Pasal 2 ayat (1) PBI dijelaskan, bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang. Beberapa tahun terakhir, GCG merupakan hal yang sangat erat dengan lingkungan korporasi, khususnya perbankan. GCG diartikan sebagai sistem yang mengatur pengelolaan dan pengawasan bisnis korporasi, mengatur hak dan kewajiban
pihak terkait yaitu Board of Commissioners, Board of Directors, shareholders, dan stakeholders lainnya, memuat aturan-aturan, tata cara dan prosedur yang harus ditempuh dalam membuat kebijakan dilingkup korporasi, merumuskan mekanisme untuk penetapan yang objektif dan caracara yang ditempuh untuk mencapai objektif serta pemantauan kerja. Singkatnya, GCG adalah sebuah tatanan yang mengatur hubungan antara semua pihak dalam struktur perusahaan yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan itu sendiri.
Ada empat penilaian negatif mengenai penerapan Good Corporate Governance di Indonesia, yaitu: 1. Hanya sedikit yang yakin, bahwa Pemerintah betul-betul serius dalam mendorong penerapan GCG. 2. Dalam
pemberantasan
korupsi
pemerintah
menghadapi
masalah
kredibilitas. 3. Keterbukaan informasi yang masih lemah terutama tentang kejadian material dan transaksi saham dari direksi, kurangnya keterlibatan investor, serta masih banyaknya antipati perusahaan terhadap GCG. 4. Penegakan hukum oleh regulator masih lemah dan kurang independennya Self Regulatory Organization disingkat SRO.
Berdasarkan perkembangan dan semakin diperlukannya pelaksanaan GCG pada industri perbankan, penulis tertarik untuk menyajikan tesis dengan
judul Penerapan Prinsip Transparancy Dalam Good Corporate Governance disingkat GCG Pada Layanan Prioritas Nasabah Bank atau Wealth Management Dalam Sistem Perbankan di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk).
2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, akhirnya penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi agar didapat suatu penjelasan yang benar. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Penerapan prinsip „Transparancy‟ dalam mencegah terjadinya transaksi keuangan mencurigakan oleh nasabah layanan prioritas Bank ? 2. Bagaimana
regulasi Pemerintah terhadap layanan
Prioritas nasabah
Bank ? 3. Bagaimana mitigasi risiko operasional dalam layanan prioritas kepada nasabah Wealth Management di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?
3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip „Transparancy‟ dalam mencegah terjadinya transaksi keuangan mencurigakan oleh nasabah layanan prioritas Bank.
2. Untuk mengetahui bagaimana regulasi Pemerintah terhadap layanan Prioritas nasabah Bank. 3. Untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko operasional dalam layanan prioritas kepada nasabah Wealth Management di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis. 1. Manfaat Teoritis : Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
sumbangan
pengetahuan bagi ilmu hukum tentang pentingnya penerapan prinsip Transparancy dalam Good Corporate Governance di singkat GCG pada layanan prioritas nasabah Bank atau Wealth Management dalam sistem perbankan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta dalam menerapkan prinsip transparansi Good Corporate Governance singkat GCG untuk menunjang usahanya.
di
b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan bagi pelaku usaha pada umumnya tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam pengembangan usaha. c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pejelasan serta pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mulai menggunakan jasa perbankan.
5. Keaslian Penelitian Penelitian mengenai penerapan prinsip Transparancy dalam Good Corporate Governance
di singkat GCG pada layanan prioritas nasabah Bank atau
Wealth Management dalam sistem perbankan di Indonesia sejauh yang penulis ketahui belum pernah diteliti oleh pihak lain. Di dalam penulisan tesis ini, penulis akan meneliti sejauh manakah penerapan prinsip Transparancy dalam Good Corporate Governance di singkat GCG pada layanan prioritas nasabah Bank atau Wealth Management dalam sistem perbankan di Indonesia. Untuk itu maka penelitian ini merupakan hasil pemikiran sendiri dan akan diteliti lebih lanjut oleh penulis sendiri.
6. Sistematika Penulisan BAB I :
PENDAHULUAN Di dalam bab ini berisikan latar belakang permasalahan, selanjutnya diringkas menjadi permasalahan yang akan diteliti, kemudian dijelaskan mengenai tujuan penelitian dan manfaat
penelitian serta keaslian penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang/pihak lain dan sistematika penulisan untuk memudahkan dalam mengetahui isi dari tesis ini.
BAB II :
TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori ; Pengertian Good Corporate Governance, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Pedoman Good Corporate Governance, Good Corporate Governance pada Bank, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pengertian Prinsip Transparansi, Penerapan prinsip transparansi pada Good Corporate Governance, Dasar Hukum penerapan
prinsip
transparansi
pada
bank
dan
Wealth
Management pada Bank.
BAB III:
METODE PENELITIAN Dalam bab ini disajikan mengenai metode penelitian yang diterapkan
dalam melakukan penelitian antara lain jenis
penelitian, lokasi penelitian, bahan penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, jalannya penelitian serta analisa hasil penelitian.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian disertai pembahasannya baik dari studi kepustakaan maupun melalui penelitian dilapangan melalui wawancara mengenai Penerapan prinsip „Transparancy‟ dalam mencegah terjadinya transaksi keuangan mencurigakan oleh nasabah layanan prioritas Bank, Regulasi Pemerintah Terhadap Layanan Prioritas Nasabah Bank sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/29/DPNP tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan prima nasabah dan Pelaksanaan mitigasi risiko operasional dalam layanan prioritas kepada nasabah Prioritas “Wealth Management” di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
BAB V :
PENUTUP Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti, selanjutnya dari kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan saran yang merupakan penyempurnaan atas kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan.
