BAB I PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang Masalah Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini sudah semakin maju dan berkembang khususnya pada kemajuan teknologi informasi.Penggunaan teknologi informasi sangat efektif dan efisien karena dapat mempercepat penyampaian informasi.Pada perekonomian secara keseluruhah pada saat ini teknologi informasi melalui media online sudah banyak digunakan masyarakat bahkan sudah diterapkan juga oleh beberapa instansi pemerintahan.Hal ini disebabkan karena penggunaan teknologi informasi dapat mendukung sistem pemerintahan menjadi lebih baik.Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat di mungkiri bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi kerja suatu organisasi (Siregar dan Suryanawa, 2009). Teknologi Informasi merupakan istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, menyebarkan
informasi
dan
menggunakan
informasi
dalam
segala
bentuknya.Dalam hal ini perubahan yang dimaksud adalah perubahan informasi yang telah diolah dan dibuat sebelumnya dalam penyimpanan komputer. Keadaan perekonomian yang berkembang terutama pada dunia usaha yang selalu berubah membuat kemajuan teknologi memiliki suatu pengaruh yang besar terhadap kebijakan pemerintah terutama pada bidang perpajakan. Penerapan teknologi informasi pada perpajakan merupakan tantangan bagi direktorat jenderal
1
pajak yang saat ini harus dilakukan dengan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan perubahan zaman yang sangat maju. Dengan penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan, maka akan memberikan kemudahan bagi wajib
pajak
dalam
melakukan
pembayaran
pajak.
Kemudahan
dalam
menggunakan teknologi informasi merupakan hal yang penting, karena dengan kemudahan wajib pajak akan lebih patuh dan peduli terhadap pajak. Selain kemudahan dalam penggunaan teknologi, kepraktisan dalam penggunaan teknologi informasi juga dibutuhkan, apabila teknologi yang digunakan sulit dipahami dan tidak praktis, maka wajib pajak akan merasa kesulitan. Menurut Mardiasmo (2011) : Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan membiayai pengeluaran umum. Pajak memiliki maksud untuk kesejahteraan umum rakyat dengan cara membangun sarana publik dan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. Pajak juga Menurut Bwoga dkk (2005) mengatakan : Pentingnya pembayaran pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak . Tujuan utama dari pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah untuk melihat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka berjalannya sistem pemungutan pajak yang dianut oleh undang- undang
2
perpajakan Indonesia diantaranya adalah system self assessment dan system withholding tax, sehingga kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk didalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak. Melihat sangat pentingnya pembayaran pajak oleh wajib pajak, Direktur Jendaral Pajak melakukan penerapan teknologi informasi dengan meluncurkan aplikasi E-SPT. E-SPT PPN 1111 tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), yang berlaku sejak pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2011. Pada tahun 2014 e-SPT dapat digunakan untuk pelaporan SPT PPh Pasal 21. Dalam penggunaannya, DJP mencanangkan PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang mulai berlaku per 1 Januari 2014. Setelah diterapkannya E-SPT, Direktur Jendaral Pajak melakukan penerapan teknologi informasi dengan meluncurkan system E-Faktur. E-Faktur atau Faktur Pajak yang berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.Sesuai surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendaral Pajak tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan password, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri
3
faktur pajak (E-Faktur). Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan sebagai bentuk peningkatan pelayanan pajak terhadap wajib pajak. Penomoran faktur secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi pengusaha kena pajak yang menentukan sendiri nomor faktur pajaknya, sementara terdapat oknum tertentu yang melakukan tindakan kecurangan dengan membuat faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain. Agar dapat meminimalisir beredarnya faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain, maka Direktorat Jendral pajak menerapkan sistem penomoran faktur elektronik (EFaktur). Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak sedangkan E-Faktur Pajak merupakan faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara elektronik dimana tata caranya diatur dalam Peraturan Ditjen Pajak yang bertujuan untuk menjamin kemudahan dan hak Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sistem E-faktur ini akan langsung masuk ke system yang akan memproses rekapitulasi yang tidak lagi menunggu hingga sebulan.Faktur pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan diberikan ID sebagai pengenal dan password. E-Faktur mempunyai kelebihan antara lain pada tanda tangan basah digantikan
4
dengan tanda tangan elektronik dan pengadaan E-faktur sangat ekonomis karena tidak diharuskan untuk dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan. Salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak.Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi setiap bulannya.Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut harus membuat faktur pajak. CV. Agri Bio Tech merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. CV. Agri Bio Tech melakukan transaksi dengan bendaharawan dan swasta, sehingga didalam setiap transaksinya CV. Agri Bio Tech harus menggunakan faktur pajak. Penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai sangat besar, meskipun masih lebih kecil dari penerimaan Pajak Penghasilan .Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pemungutan pajakkarena impor barang kena pajak yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai (Mardiasmo, 2011). Faktur pajak hanya boleh diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena faktur pajak yang dimiliki oleh
pembelimerupakan
pajak
masuka
yang
dapat
dikreditkan
oleh
5
pembeli.Dengan demikian pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mempunyai hak untuk membuat faktur pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulisan akan mengkaji penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan E-Faktur Studi CV. Agri Bio Tech Yogyakarta”.
1. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 1. Bagaimana penerapan system e-faktur di CV. Agri Bio Tech ? 2. Apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan system E-Faktur ? 1. 3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini diantaranya untuk : 1. Mengevaluasi penerapan e-faktur di CV. Bio Tech 2. Mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan penerapan system EFaktur di CV. Bio Tech Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi tentang penerapan system pembayaran pajak online atau E-Faktur 2. Sebagai informasi untuk mengevaluasi yang harus dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap penerapan E-Faktur.
6
1. 4
Kerangka Penulisan Penyusunan dari penelitian ini dilakukan sesuai dengan urutan
pembahasan dari materi-materi pokok yang dikemukakan sebagai berikut:
BAB I
Pendahuluan Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan dan kerangka pemikiran.
BAB II
Gambaran umum penulisan Berisi landasan teori, tinjauan pustaka, metodologi penulisan dan identifikasi variabel.
BAB III
Analisis dan pembahasan Berisi suatu analisis (deskripsi dan iferensi), interpretasi dan pembahasan
BAB
Kesimpulan dan saran
IV
Berisi rangkuman hal yang menjadi pokok bahasan Tugas Akhir dan saran yang dapat dimunculkan mahasiswa berdasarkan kesimpulan penulisan.
7
