BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban dalam kegiatan ekonomi yang berupa realisasi anggaran yang dilakukan pemerintah. Menurut Faradilah (2013), laporan keuangan harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas agar dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi para pemakainya. Keberadaan ini membuat penulis melakukan penelitian tentang standar akuntansi pemerintah di Kota Tarakan yang masih menggunakan PP No. 24 Tahun 2005 yang berbasis kas. Kerangka konsep akuntansi pemerintahan PP No. 24 Tahun 2005 menyatakan tentang akuntansi pemerintahan, transparansi diartikan bahwa pemerintah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan secara periodik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
1
2
Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang independen dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan SAP pertama yang dimiliki Indonesia sejak kemerdekaannya. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP No. 24 Tahun 2005 tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset,kewajiban dan ekuitas dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Oleh karna itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diperbarui, sebab basis kas terkadang kurang sesuai dengan transaksi selain yang menggunakan kas,
3
hal ini mengakibatkan tidak adanya pencatatan ketika terdapat transaksi yang sama sekali tidak mempengaruhi kas. PP No. 24 tahuun 2005 ini digunakan selama masa transisi dari kas menuju akrual. Peraturan pemerintah tersebut tidak semua pos diakui dengan basis kas, namun ada beberapa pos yang sudah diakui dengan basis akrual yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Sedangkan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran) diakui dengan basis kas. Penggunaan PP No. 24 tahun 2005 ini dibatasi sampai akhir tahun 2014 dan pada tahun 2015 seluruh instansi pemerintah diharapkan siap untuk menerapkan basis akrual secara penuh yaitu PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP akrual. (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010) Salah satu pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 dan PP No.71 tahun 2010 adalah PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Aset tetap merupakan bagian utama pada aset pemerintah. Oleh karena itu penyajian aset tetap dalam laporan posisi keuangan (neraca) merupakan bagian yang signifikan. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). PSAP No. 07 ini juga menjelaskan barang milik daerah yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap pemerintah dan klasifikasinya. Mengingat setiap pemerintah mempunyai aset tetap yang
4
sangat banyak dan bernilai material, maka penting sekali adanya pengkajian tentang PSAP No. 07 ini. Penelitian tentang analisis akuntansi aset tetap telah dilakukan Misliana (2014) menunjukkan penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya sesuai dengan SAP yang berlaku. Berdasarkan penelitian
Priyono (2013) melakukan penelitian
tentang keandalan informasi keuangan LKPD dilihat dari sisi aset tetap. Analisis data dilakukan dengan data reduction, understanding dan interpretation. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan barang/aset milik daerah pada Kabupaten Sampang belum dilaksanakan secara memadai sehinggamenghasilkan penyajian informasi aset tetap daerah yang belum andal. Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan di atas, maka penyelenggaraan laporan keuangan mengenai aset tetap harus sesuai dengan SAP yang berlaku, sehingga perlu dilakukan penelitian yang menerapkan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada DPPKAD Kota Tarakan sesuai dengan
ketentuan pemerintah mengenai basis akrual dengan
menyusun standar akuntansi dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang menyatakan penyusunan standar keuangan pemerintah berbasis akrual sebagai pedoman dalam penyajian informasi keuangan.
B. Rumusan Masalah
5
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada DPPKAD Kota Tarakan? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu “Untuk menganalisis penerapan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada DPPKAD Kota Tarakan. D. Batasan Masalah Penelitian ini difokuskan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan yang disusun oleh Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan. Adapuun laporan keuangan yang digunakan adalah neraca,laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi: a. Bagi Pemerintah Kota Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah (DPPKAD) Kota Tarakan
dalam
keuangannya.
menerapkan
PSAP
No.
07
pada
laporan
6
b. Bagi IPTEK Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu ilmu yang dapat berguna untuk pemenuhan kebutuhan manusia.
