BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudaayaan-kebudayaan tradisional, karena indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku yang memiliki ciri khas dan pengetahuan tradisional tersendiri dan memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil. Bahkan banyak diantara hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan tradisional tersebut sudah mendunia/terkenal dan menjadi trend di dunia internasional. Namun disamping dikenalnya berbagai produk kebudayaan–kebudayaan dan pengetahuan tradisional indonesia di mata dunia, tidak dibarengi oleh peraturan perundang undangan yang kuat untuk memihak para pegiat kebudayaan dan pengetahuan tradisional tersebut agar bisa tetap eksis dalam berproduksi dan terhindar dari potensi potensi kerugian karena tindakan persaingan tidak sehat dari pihak luar, misalnya saja dengan cara peniruan hasil produksi oleh pihak luar. Perlindungan hukum merupakan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.1
1
Philipus hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, surabaya: Bina Ilmu, 1978,
hlm. 19
1
Menurut Satjipto Raharjo,
perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.2 Ekspresi budaya tradisional dikenal di Indonesia sejak Indonesia masuk dalam keanggotaan WTO, dalam perjanjian TRIPs mengatur salah satu mengenai ekspresi budaya tradisional , sehingga Indonesia harus meratifikasi kesepakatan tersebut menjadi perundang-undangan yang pada intinya berpedoman pada perjanjian tersebut. Melalui ratifikasi tersebut, maka Indonesia merupakan negara yang telah menyetujui ketentuan internasional yang memasukkan aspek Hak Kekayaan Intelektual ke dalam salah satu objek yang bisa diperdagangkan. Selain itu, dengan meratifikasi ketentuan WTO tersebut, mau tidak mau Indonesia juga harus mematuhi peraturan yang menjadi ketentuan dari hasil ratifikasi tersebut, sehingga keharusan negara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ini menjadi tidak dapat terelakkan lagi. Sehingga melalui adanya ratifikasi ini dapat dikatakan bahwa kebutuhan untuk memproteksi dan memberikan penghargaan terhadap karya intelektual merupakan satu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi. Di samping memang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai arti penting sebagai bukti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.3 Pentingnya upaya perlindungan hukum tersebut, disebabkan beberapa hal, diantaranya sebagaimana diungkapkan oleh Zulfa Aulia dalam penelitiannya, 2
Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993 3 Arif Lutviansori, op.cit, h. 5.
2
bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional yang memuat karya cipta ekspresi budaya tradisional di dalamnya menjadi penting dilakukan karena didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu: 1. nilai ekonomi 2. pengembangan karakter bangsa yang terdapat dalam pengetahuan tradisional (tradisional knowledge) 3. pemberlakuan rezim hak kekayaan intelektual yang tidak dapat dihindari lagi4 Melihat kepada arti penting perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional bagi bangsa Indonesia, hal tersebut memiliki nilai strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi, dan sosial. Dari segi budaya, dapat dilihat bahwa dengan adanya perlindungan hukum terhadap karya cipta ekspresi budaya tradisional dan hasil kebudayaan rakyat ini, maka pelestarian budaya bangsa akan tercapai. Saat ini bangsa Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya, kalau diidentifikasi berapa banyak jumlah hasil kebudayaan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia.5 Jika perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan hasil kebudayaan rakyat ini dapat diterapkan dengan benar, maka diharapkan hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap hasil- hasil kebudayaan bangsa, sekaligus dapat memberi nilai ekonominya, misalnya akan memiliki nilai tambah dalam hal penerimaan devisa negara. Di Negara Indonesia, ekpresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terdapat perbedaan antara ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dengan karya cipta 4
Arif Lutviansori, op.cit, h. 4. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 39. 5
3
ekspresi budaya tradisional, dimana ciptaan yang dilindungi berdasarkan UndangUndang Hak Cipta Tahun 2014 lebih mementingkan hak individu dan bentuk yang berwujud, sedangkan karya cipta ekspresi budaya tradisional dihasilkan secara kelompok melalui proses yang berlangsung lama secara turun temurun dan ada pula yang bersifat abstrak.6 Ekspresi budaya tradisional di Indonesia diatur dalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berisi: 1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. 2. negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. 4. ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana dengan yang dimaksud dari Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, sehingga pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menimbulkan norma kosong. Dikarenakan kekosongan norma tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan seperti: Pihak mana yang diberikan tanggung jawab oleh negara untuk menginventarisasi, menjaga serta memelihara ekspresi budaya 6
Afrillyana Purba, 2012, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Penerbit P.T Alumni, Bandung, h.21.
4
tradisional serta bagaimana pembatasan penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka skripsi ini ditulis untuk mengkaji tentang Pengaturan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Tenun Rang-Rang. 1.2 .
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka
dapat dirumusan masalah
sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap karya cipta ekspresi budaya tradisional di bidang tenun rang- rang? 2. Bagaimanakah upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap karya cipta ekspresi budaya tradisional di bidang tenun rang-rang ?
1.3.
Ruang Lingkup Masalah Dalam penulisan skripsi ini, untuk mencegah agar materi tidak
menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu dibatasi pembahasannya yaitu: 1. Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenun rang-rang sebagai karya cipta ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 2. Membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran karya cipta tenun rang-rang.
5
1.4.
Orisinalitas Penelitian
No
Nama Peneliti
1
Made Hendra Wijaya
Masalah (1) Bagaimanakah peranan pendaftaran Hak Cipta dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta? (2) Bagaimanakah pelanggaran
upaya Hak
hukum
Cipta
yang
terhadap sudah
didaftarkan menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? 2
Dimar Widi Setiawati
(1) Apakah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum pada Kain Tenun Gringsing? (2) Bagaimanakah bentuk upaya perlindungan hukum Karya Cipta Kain Gringsing apabila terjadi pelanggaran?
6
1.5. Tujuan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu: 1.5.1. Tujuan umum Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. untuk menambah referensi pustaka hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum berkaitan dengan karya cipta ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari lingkup HKI 2. untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. 1.5.2. Tujuan khusus Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. untuk memahami pengaturan hukum terhadap karya cipta ekspresi budaya tradisional di bidang tenun rang–rang. 2. untuk memahami upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap karya cipta ekspresi budaya tradisional. 1.6.
Manfaat Penelitian
1.6.1. Manfaat teoritis Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini untuk menambah informasi mengenai pengaturan serta upaya hukum di bidang karya cipta ekspresi budaya tradisional.
7
1.6.2. Manfaat praktis Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan serta upaya hukum di bidang karya cipta ekspresi budaya tradisional.
1.7.
Landasan Teori Dalam membahas permasalahan di atas secara mendalam maka akan
diuraikan beberapa teori atau landasan-landasan yang dimungkinkan untuk menunjang pembahasan yang ada. Dengan adanya landasan teori yang menunjangnya,
diharapkan
dapat
memperjelas
dan
mendukung
dalam
menyelesaikan permasalahan. Dalam mengkaji bagaimana sebenarnya kaidahkaidah hukum atas hak kekayaan intelektual di dalam Peraturan Perundangundangan yang ada dan yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang- undangan yang ada, diperlukan beberapa teori dan asas hukum, yaitu:
1.7.1 Teori Perlindungan Hukum Ada beberapa pengertian tentang teori perlindungan hukum menurut para ahli yaitu : 1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
8
2. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 3. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 4. Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 5. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
9
diarahkan
kepada
pembatasan-pembatasan
dan
peletakan
kewajiban
masyarakat dan pemerintah. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif di bidang Hak Cipta melalui pencatatan ciptaan diatur dalam Pasal 64 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014. 2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa Hak Ciptadilaksanakan oleh Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 7 1.7.2 Teori Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas 7
Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.h. 19.
10
hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.8 Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.9
Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).Prinsip penting dalam negara hukum adalah 8
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta , h. 153. 9 Ibid., h. 154.
11
perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.10
1.8.
Metode Penelitian Agar penyusunan sebuah skripsi memenuhi kriteria ilmiah, maka diperlukan penggunaan metode-metode tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1.8.1. Jenis Penelitian Dalam penulisann skripsi yang berjudul tentang Pengaturan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Tenun Rang-Rang, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis adalah jenis penelitian yang mengkaji
ketentuan
hukum
dan
10
peraturan
perundang-undangan.
Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) ,Refika Aditama, Bandung, h. 207.
12
Sedangkan Normatif adalah penelitian dengan pengkajian melalui bahan hukum. 11
1.8.2. Jenis Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan masalah secara: 1. Metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu pembahasan terhadap objek penelitian yang akan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yuridis normatif berupa undang-undang. 2. Metode pendekatan konsep, yaitu pendekatan melalui pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
1.8.3. Sumber Bahan Hukum Suatu penelitian hukum normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer (bahan- bahan pengetahuan ilmiah yang bersifat mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer) dan bahan hukum tertier (bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).12
11 12
Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,h. 44. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 113.
13
Bahan
hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.13 1. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan, misalnya peraturan perundang-undangan, konvensi
internasional,
dan
perjanjian
internasional. 2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya dari kalangan hukum serta pendapat-pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini. 3. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia. 1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini adalah dengan: 1. mencatat melalui sistem kartu terhadap data kepustakaan (data sekunder) yaitu, berupa Undang-undang, artikel-artikel, dan bukubuku refrensi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
13
Burhan Ashofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, h. 103.
14
2. menggunakan kartu judul. Cara ini dapat dilakukan apabila penulis tidak mengetahu secara pasti nama pengarang, namun penulis mengetahui judul bahan pustaka yang dicari. 3. menggunakan kartu subyek. Kartu subyek adalah pokok bahasan atau bidang ilmu yang menjadi isi suatu bahan. Dari kata subyek ini, penulis tidak perlu mengetahui nama pengarang maupun judul dari suatu bahan pustaka.
1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang terkumpul digunakan berbagai teknik analisis, seperti: 1. teknik deskripsi, yaitu uraian terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. 2. teknik interpretasi, yaitu penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum, seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teologis kontektual, dan lain-lain.
15
