BAB I PENDAHULUAN
I.1
Latar Belakang Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu giat membangun negerinya dari segala aspek kehidupan. Dan demi terciptanya kesejahteraan rakyat, pemerintah secara terus menerus mengeluarkan kebijakan di hampir seluruh sektor dalam usaha pembangunan negara ini. Pada tahap-tahap awal pelaksanaan pembangunan, struktur penerimaan dalam negeri sangat didominasi oleh penerimaan dari migas. Struktur penerimaan yang bertumpu pada migas, dan dengan harga migas yang tidak stabil di pasar internasional, mempunyai kelemahan tersendiri. Apabila fluktuasi terjadi pada harga migas, itu semua dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam penerimaan negara. Sejak tahun anggaran 1986/1987, komposisi penerimaan negara telah bergeser dari sektor migas yang sebelumnya menjadi sumber utama penerimaan dalam negeri, ke sektor penerimaan di luar migas, terutama penerimaan perpajakan. Pentingnya sektor pajak sebagai penerimaan negara, maka perlu diadakan peningkatan pada sektor tersebut. Untuk kembali meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, pemerintah melakukan berbagai perubahan, khususnya dalam peraturan perpajakan. Salah satu perubahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif PPh Orang Pribadi. Secara historis, perlakuan perpajakan terhadap PTKP ini mengalami banyak perubahan, yang dimulai dari tahun 1993 dengan dikeluarkannya 1
Keputusan M enteri Keuangan No.928/KM K.04/1993 yang terus diubah sampai pada Peraturan M enteri Keuangan No.137/PM K.03/2005 (yang berlaku sejak 1 Januari 2006). Pada tanggal 23 September 2008, DPR telah mengesahkan RUU PPh yang baru menjadi Undang-Undang PPh yaitu Undang-Undang PPh No.36 tahun 2008, dan sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2009. Berdasarkan perubahan tersebut, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun telah ditetapkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 1.1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 Keterangan
Nilai PT KP
Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan
Rp 15.840.000,-
T ambahan untuk Wajib Pajak yang telah menikah
Rp 1.320.000,-
T ambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp 15.840.000,-
T ambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi
Rp 1.320.000,-
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga Sumber: Undang-Undang No.36 tahun 2008
Perubahan nilai PTKP tersebut mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 20% untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi dan kenaikan sebesar 10% untuk tanggungan istri dan keluarga bila dibandingkan dengan nilai PTKP sebelumnya yang tercantum dalam Undang-Undang No.17 tahun 2000. Jumlah nilai PTKP menurut Undang-Undang PPh No.17 tahun 2000 disajikan pada tabel berikut: 2
Tabel 1.2 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun menurut Undang-Undang No.17 tahun 2000 Keterangan
Nilai PT KP
Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan
Rp 13.200.000,-
T ambahan untuk Wajib Pajak yang telah menikah
Rp 1.200.000,-
T ambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan
Rp 13.200.000,-
penghasilan suami T ambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi
Rp 1.200.000,-
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga Sumber: Undang-Undang No.17 tahun 2000
Selain adanya perubahan dalam nilai PTKP, pemerintah juga mengubah tarif pajak orang pribadi dan badan, sehingga nantinya juga akan berdampak pada PPh pasal 21 yang akan dibayar. Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk tarif pajak orang pribadi sebelum adanya perubahan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1.3 Tarif Pajak dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2000 Penghasilan Kena Pajak
T arif
Rp 0 – Rp 25.000.000,-
5%
Rp 25.000.000,- – Rp 50.000.000,-
10%
Rp 50.000.000,- – Rp 100.000.000,-
15%
Rp 100.000.000,- – Rp 200.000.000,-
25%
> Rp 200.000.000,-
35%
Sumber: Undang-Undang No.17 tahun 2000
3
Sedangkan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi dikenakan tarif pajak progresif dengan lapisan Penghasilan Kena Pajak dan tarif yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1.4 Tarif Pajak dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 Penghasilan Kena Pajak
T arif
Rp 0 – Rp 50.000.000,-
5%
Rp 50.000.000,- – Rp 250.000.000,-
15%
Rp 250.000.000,- – Rp 500.000.000,-
25%
> Rp 500.000.000,-
30%
Sumber: Undang-Undang No.36 tahun 2008
Dari data yang disajikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terjadi hal yang bertolak belakang antara perubahan yang ada dalam nilai PTKP dengan tarif pajak orang pribadi, yaitu jika dalam nilai PTKP terjadi kenaikan, maka sebaliknya terjadi penurunan tarif dalam tarif pajak orang pribadi. Pemerintah menurunkan tarifnya dari tarif semula yang tertinggi adalah sebesar 35% menjadi 30% dan menghapus lapisan tarif 10%. Sehingga lapisan tarif berkurang dari 5 menjadi 4 lapisan saja. Sementara lapisan Penghasilan Kena Pajak atau Income Brackets yang semula lapisan tertingginya adalah sebesar Rp 200.000.000,dinaikkan menjadi Rp 500.000.000,-.
4
Kemudian untuk PPh Badan, pemerintah menerapkan tarif flat, yang artinya pemerintah menetapkan hanya ada satu lapisan tarif saja yang berlaku untuk PPh Badan. Pada Undang-Undang PPh yang baru ini, tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap disepakati menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% di tahun 2010. Pajak
Penghasilan
(PPh)
yang akan
diterima pemerintah
atas
pemberlakuan Undang-Undang No.36 tahun 2008 sehubungan dengan perubahan PTKP dan tarif pajak orang pribadi, dibedakan sesuai dengan lingkup objek pembahasannya. Dalam lingkup Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja maka PPh yang akan diterima pemerintah adalah PPh pasal 21 terutang. Sedangkan dalam lingkup Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, maka PPh yang akan diterima pemerintah mencakup PPh pasal 21 terutang, dan PPh pasal 25 Orang Pribadi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.36 tahun 2008 sehubungan dengan perubahan nilai PTKP dan tarif pajak orang pribadi, tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada pemerintah. Oleh karena itu, penulis berkeinginan melakukan penelitian terhadap perubahan yang terjadi atas nilai PTKP dan tarif pajak orang pribadi ini dengan memberi judul penelitian: “ANALIS IS UNDANG
NOMOR
DAMPAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG36
TAHUN
2008 S EHUBUNGAN
DENGAN
PERUBAHAN PTKP DAN TARIF PPH ORANG PRIBAD I TERHADAP PEN ERIMAAN
PPH ORANG PRIBAD I PAD A KPP PRATAMA
JAKARTA TEBET”.
5
I.2
Identifikasi Masalah 1. Apakah dampak positif ataupun negatif dari diberlakukannya UndangUndang No.36 tahun 2008 sehubungan dengan perubahan PTKP dan tarif pajak orang pribadi terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Tebet? 2. Apakah upaya lain dari KPP Pratama Jakarta Tebet untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan selain dengan telah berlakunya UndangUndang No.36 tahun 2008 sehubungan dengan perubahan PTKP dan tarif pajak orang pribadi? 3. Apakah upaya lain dari KPP Pratama Jakarta Tebet untuk mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan selain dengan telah berlakunya Undang-Undang No.36 tahun 2008 sehubungan dengan perubahan PTKP dan tarif pajak orang pribadi?
I.3
Ruang Lingkup Ruang lingkup adalah batasan masalah yang akan diteliti dan dibahas, agar tetap terfokus dengan jelas apa tujuan dari penelitian ini. Sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak terjadi penyimpangan ataupun perbedaan sudut pandang. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis pajak yang akan dibahas adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi 2. Tahun pajak yang digunakan adalah tahun 2007, 2008, dan 2009
6
3. Ketentuan peraturan perundangan yang digunakan adalah UndangUndang No.17 tahun 2000, Undang-Undang No.36 tahun 2008, dan Undang-Undang lain yang terkait.
I.4
Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan di atas adalah: 1. Untuk mengetahui dampak positif ataupun negatif dari diberlakukannya Undang-Undang No.36 tahun 2008 sehubungan dengan perubahan PTKP dan tarif pajak orang pribadi terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Tebet 2. Untuk mengetahui upaya lain yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan selain dengan telah berlakunya Undang-Undang No.36 tahun 2008 sehubungan dengan perubahan PTKP dan tarif pajak orang pribadi 3. Untuk mengetahui upaya lain yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan selain dengan telah berlakunya Undang-Undang No.36 tahun 2008 sehubungan dengan perubahan PTKP dan tarif pajak orang pribadi
M anfaat penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan di atas adalah: 1. M enambah wawasan kepada pembaca mengenai dampak dari perubahan Undang-Undang PPh terkait dengan perubahan PTKP dan tarif pajak orang pribadi 7
2. M emberi pedoman kepada setiap mahasiswa yang juga ingin melakukan penelitian tentang perpajakan, khususnya mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi 3. M emberi informasi kepada masyarakat terkait dengan perubahan Undang-Undang PPh mengenai perubahan PTKP dan tarif pajak orang pribadi
I.5
Ringkasan Metodologi Penelitian
1. Jenis dari risetnya adalah eksploratoria; 2. Dimensi waktu risetnya adalah melibatkan urutan waktu (time series); 3. Kedalaman risetnya adalah mendalam tetapi hanya melibatkan satu objek saja (studi kasus); 4. M etode pengumpulan datanya adalah gabungan antara langsung dan tidak langsung; 5. M enentukan lingkungan risetnya adalah lingkungan riil (field research); 6. Unit analisisnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
I.6
Sistematika Penulisan Untuk memudahkan memahami penulisan dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran jelas yang akan diuraikan dalam sistematika penulisan yang berurut. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:
8
BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini akan dibahas uraian mengenai latar belakang pemilihan judul, identifikasi masalah, ruang ligkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ringkasan metodologi dan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.
BAB II
LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas uraian mengenai teori-teori yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menarik kesimpulan, serta memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
BAB III
OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN Pada bab ini akan dibahas uraian mengenai objek yang akan diteliti, berupa sejarah singkat objek penelitian, visi dan misi, bidang usaha, budaya kerja, struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya, serta penjelasan desain dari penelitian ini.
BAB IV
PEM BAHASAN Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasannya.
9
BAB V
SIM PULAN DAN SARAN Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, dan saran yang dapat diberikan selama penelitian oleh peneliti.
10
