1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Eksistensi dan kejayaan bangsa tidak terlepas dari sejarah silamnya dan para pahlawanlah yang telah menghantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan sehingga dapat meneruskan perjuangan leluhurnya pembangunan kesejahteraan sosial. Upaya mewujudkan penghormatan kepada para pahlawan dapat dilakukan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama dengan cara memelihara dan mengelola Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN).1 Pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai kepahlawanan dalam pelaksanaannya dijabarkan melalui program dan sasaran yang digariskan. Namun, dalam kenyataannya masih terlihat adanya kekurang mantapan terutama dalam upaya pelestarian nilai kepahlawanan. Untuk melestarikan dan mengembangkan nilai kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya pembinaan terhadap masyarakat agar dapat menghayati dan mengamalkan nilainilai tersebut terutama bagi golongan generasi muda. Penghayatan dan pengamalan nilai kepahlawanan dan keperintisan dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain : 1. Semakin erat serta membudayanya sikap dan perilaku kepahlawanan dan keperintisan dalam masyarakat seperti : a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Cinta bangsa dan tanah air c. Berjiwa militan 1
Kementrian Sosial RI Direktorat Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, Standarisasi Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional, Jakarta, 2013, hal. 1
1 Universitas Sumatera Utara
2
d. Gagah berani e. Rela berkorban tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan tanah air f. Percaya kepada kekuatan/kemampuan sendiri g. Bertanggung jawab h. Bercita-cita tinggi i. Berwibawa j. Berkepentingan k. Tidak menganal menyerah dan berkeluh kesah l. Mampu menghimpun kekuatan. 2. Semakin meningkat dan mantapnya kesadaran masyarakat dalam menghargai jasa-jasa pahlawan dan perintis /kemerdekaan. 3. Adanya peningkatan peran serta masyarakat terhadap 7 program gerakan nasional pelestarian dan pengamalan nilai kepahlawanan, yaitu publikasi dan penyuluhan tentang kepahlawan, sarahsehan tentang kepahlawanan, mempercantik TMP/MPN, ziarah wisata di TMP/MPN, napak tilas, pemberian kemudahan/penghargaan kepada keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan dan pameran pembangunan.2 Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) cenderung luput dari perhatian publik. Keberadaannya dianggap tidak mempunyai
manfaat
bagi
masyarakat
sehingga
kepedulian untuk ikut
berpartisipasi dalam memelihara, apalagi untuk mengelola masih rendah. Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) terkesan tertutup bagi umum. Kesan seperti ini tidak tepat dan mengurangi arti perjuangan para tokoh di masa lalu dan menghilangkan makna sejarah, juga mempersempit arti nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan yang semestinya tertanam kuat dalam jiwa bangsa. Pada titik inilah seharusnya Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) di pelihara dan dikelola agar menjadi kebanggaan, menjadi simbol penghargaan dan menjadi wahana penanaman nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan, terutama bagi generasi muda.
2
Data dan Infomasi Pembinaan Kepahlawanan dan Keperintisan, Departemen Sosial RI Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Sosial Direktorak Urusan Kepahlawan dan Perintis Kemerdekaan, Jakarta, 1996/1997, hal. 1
Universitas Sumatera Utara
3
Saat ini terdapat 370 Taman Makam Pahlawan Nasional Nasional yang terdiri dari: 1 TMPN Utama (TMPN Utama Kalibata), 30 TMPN Tingkat Provinsi, 338 TMPN tingkat Kabupaten/Kota dan 1 TMPN di luar negeri (Timor Leste). Selain itu terdapat pula 90 MPN: 89 MPN tersebar di 22 Provinsi dan 1 MPN berada di luar negeri (MPN Tuanku Tambusai di Malaysia). Secara umum, kondisi faktual TMPN dan MPN masih memprihatinkan. Hal ini antara lain disebabkan belum terlaksananya pemeliharaan dan pengelolan yang sesuai dengan panduan standarisasi tentang TMPN dan MPN. Akibatnya sebahagian dari fungsi TMPN dan MPN tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, TMPN dan MPN dinilai sebagai tempat pemakaman semata. Akhirnya baik TMPN maupun MPN secara kultural dianggap tidak memiliki perbedaan dengan tempat pemakaman umum lainnya. Kondisi faktual pengelolaan TMPN dan MPN masih banyak yang kurang terawat, di samping itu, peran aktif masyarakat dalam memelihara TMPN/MPN masih sangat kurang. Oleh karenanya diperlukan peningkatan pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi/pemugaran dan peningkatan fungsi TMP dan MPN secara terus menerus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Adapun yang menjadi fungsi TMPN dan MPN adalah sebagai berikut : a. Sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang. b. Sebagai Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. c. Sebagai Obyek Studi dan Ziarah.
Universitas Sumatera Utara
4
Sejalan dengan fungsi TMPN dan MPN tersebut di atas, maka diperlukan berbagai komponen fisik yang dibangun untuk mewujudkan fungsi tersebut. Oleh karena itu diperlukan berbagai sarana dan prasarana fisik, baik di TMPN maupun di MPN. Komponen f isik TMPN : 1.) Makam (kijing dan nisan). 2.) Petak makam. 3.) Monumen. 4.) Plaza utama. 5.) Jalan utama. 6.) Pintu gerbang. 7.) Tembok nama. 8.) Tiang bendera. 9.) Tembok abadi. 10.) Ruang kantor. 11.) Perpustakaan. 12.) Ruang persemanyaman. 13.) Jalan setapak di petak makam. 14.) Pagar keliling. 15.) Pertamanan. 16.) Halaman parkir. 17.) Rumah Petugas.3 Dengan memperhatikan gambaran umum TMPN dan MPN di atas, maka perlu di tetapkan Standard TMPN dan MPN. Penetapan standar ini dilakukan agar 3
Kementerian Sosial RI Direktorat Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, Op, Cit. hal. 8
Universitas Sumatera Utara
5
setiap pengelola TMPN dan MPN mempunyai acuan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat dengan memperhatikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Standar pengelolaan Taman Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) dan Makam Pahlawan nasional (MPN), berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementrian Sosial. Pemerintah daerah mempunyai otonomi untuk mengelola dan menyelenggarakan tata pemerintahannya masing-masing mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut memayungi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya. Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Privinsi sebagai daerah otonom telah mengatur batas kewenangan Pemerintah dan Provinsi.4 Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan amanat dari undang-undang otonomi daerah merupakan salah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola Taman Makam Pahlawan Nasional Bukit Barisan. Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Dinas Provinsi Sumatera Utara dimana berperan untuk melakukan pembangunan
4
Ibid, hal.
Universitas Sumatera Utara
6
dalam bidang rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan merupakan salah satu wujud pembangunan di bidang fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Provinsi Sumatera Utara ini tidak dapat secara langsung melakukan pembangunan
pekerjaan pemborongan,
sehingga perlu untuk mengadakan kontrak dengan kontraktor yang persyaratannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu perusahaan kontraktor yang mengadakan kontrak dengan Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah CV. RAPIMA. Hubungan kerjasama antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan CV. RAPIMA disebut dengan perjanjian atau sering dikenal dengan kontrak. Dari segi hukum perjanjian, pemborongan pekerjaan harus tunduk kepada aturan-aturan hukum pejanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III dan peraturan-peraturan lainnya seperti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (selanjutnya disebut Kepres No. 80/2003) jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Selanjutnya disebut Perpres No. 32/2005) jo Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 (Selanjutnya disebut Perpres No. 8/2006) jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Selanjutnya disebut Perpres Np. 54/2010) jo Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 (Selanjutnya disebut Perpres No. 35/2011) untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, karena adanya kesalahpahaman antara pihak pemberi pekerjaan dengan pihak yang melakukan pekerjaan. Aturan mengenai hak dan kewajiban serta hubungan pihak-pihak lain tersebut juga diatur dalam kontrak kerja atau suat perjanjian tersebut. Adanya surat perjanjian atau kontrak kerja tersebut masing-masing pihak harus menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya.
Universitas Sumatera Utara
7
Pelaksanaan proyek pemborongan ini, para pihak yang terlibat tidak boleh mengabaikan akta perjanjian. Pemborongan dalam melaksanaakan pekerjaannya harus selalu berpatokan pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemborong dengan yang memborongkan, karena apabila terjadi penyimpangan dapat dijadikan alasan untuk menyatakan telah terjadi wanprestasi, dan isi perjanjian harus memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan. B. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimanakah proses terjadinya perjanjian pemborongan rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial dengan CV. RAPIMA ? 2. Bagaimanakah proses penerapan perjanjian pemborongan rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan ? 3. Bagaimanakah
pengaturan
akibat
wanprestasi
dalam
perjanjian
pemborongan rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan Antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial dengan CV. RAPIMA ? 4. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian pemborongan
rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan
antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial dengan CV. RAPIMA ? C. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, sesuai dengan
Universitas Sumatera Utara
8
permasalahan yang dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui tentang prosedur terjadi perjanjian pemborongan rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial dengan CV. RAPIMA. 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan pekerjaan perjanjian pemborongan rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan. 3. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian borongan rehab Taman Makam Pahlawan antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial dengan CV. RAPIMA 4. Untuk mengetahui tentang cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam Perjanjian pemborongan rehab Taman Makam Pahlawan antara Dinas Kesejahteraan Dan Sosial dengan CV. RAPIMA. D. Manfaat Penulisan Dari tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoretis Penulisan
skripsi
ini
diharapkan
dapat
menjadi
bahan
untuk
pengembangan pengetahuan dan wawasan serta kajian lebih lanjut untuk mahasiswa serta masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam hukum perdata yang khususnya mengenai kajian perjanjian pemborongan. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
Universitas Sumatera Utara
9
2. Manfaat Praktis Selain manfaat teoretis, penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi masyarakat yang masih awam menganai perjanjian pemborongan serta dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah tentang cara membuat perjanjian pemborongan yang baik dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang diakibatkan keterbatasan kemampuan. Namun kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatife) dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada studi kepustakaan, mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara peraturan dengan penerapan dalam praktek di lapangan. 5 Yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. 2. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriftif yaitu penulisan dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi guna mendukung data
5
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105-107
Universitas Sumatera Utara
10
yang telah ada. 3. Sumber Data Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data skunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara,
KUH Perdata, dan Peraturan-peraturan lain yang
berkaitan dengan objek penelitian. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan dari buku hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya ilmiah dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yaitu mencakup literatur-literatur lain di luar cakupan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan untuk melengkapi data penelitian. 4. Alat pengumpulan data
Universitas Sumatera Utara
11
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah:6 a. Studi dokumen Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. b. Wawancara Wawancara dilakukan dengan Bapak Jenni Ginting Selaku Sekertaris Pengadaan Lelang di Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Bapak Sabar Lumbang Gaol Selaku bagian Profesi/Keahlian Teknik CV. RAPIMA. F. Keaslian Penulisan Penulisan Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Perjanjian Pemborongan Rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial dengan CV. RAPIMA”. Judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Sumatera Utara. Penulis menyusun melalui media referensi buku-buku, media elektronik (internet) sebagai sarana penunjang informasi jaringan perpustakaan. Dalam proses pengajuan skripsi ini harus didaftarkan terlebih dahulu ke perpustakaan dan disahkan oleh Ketua Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kalaupun ada judul yang serupa namun materi pembahasan yang dilakukan berbeda dari permasalahan yang diangkat juga berbeda. Penulisan skripsi ini merupakan penulisan yang pertama dan asli adanya. G. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi, pembahasan secara sistematis sangat diperlukan 6
Abdulkadir Muhammad (I), Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2003, hal. 122
Universitas Sumatera Utara
12
untuk memudahkan dalam membaca, memahami maupun memperoleh manfaat dari skripsi tersebut. Untuk memudahkan hal tersebut, maka penulisan skripsi ini disusun secara menyeluruh mengikat kerangka dasar yang terbagi dalam bab per bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I
: Bab I ini akan membahas mengenai latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.
BAB II
: Bab II Merupakan bab yang memberikan penjelasan tinjauan umum mengenai perjanjian. Pada bab ini penulis menjelaskan pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, akibat hukum perjanjian, berakhirnya suatu perjanian.
BAB III
: Bab III merupakan bab yang memberikan penjelasan mengenai pengertian
perjanjian
pemborongan,
bentuk-bentuk
perjanjian
pemborongan, dan macam-macam dan jenis perjanjian pemborongan. BAB IV
: Bab IV merupakan bab yang menguraikan proses terjadinya perjanjian pemborongan rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial dengan CV. RAPIMA, lalu penerapan perjanjian pemborongan rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pemborongan rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial dengan CV. RAPIMA dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian
Universitas Sumatera Utara
13
pemborongan rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial dengan CV. RAPIMA. BAB V
: Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Di mana Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil analisa dari babbab sebelumnya.
Universitas Sumatera Utara
