15
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak menguasai negara meliputi seluruh tanah dalam wilayah Republik Indonesia baik tanah-tanah yang tidak ada atau belum ada, maupun yang sudah dihaki dengan hak perorangan. Menurut UUPA, tanah-tanah di Indonesia sejak tahun 1960 dibedakan atas tanah negara dan tanah hak, tanah negara maksudnya yaitu tanahtanah yang diatasnya belum diletakkan dengan sesuatu hak perorangan hingga negara mempunyai kekuasaan yang bersifat langsung atas tanah tersebut. Sebaliknya tanah hak ialah tanah-tanah yang telah dikuasai dengan sesuatu hak perorangan. 1 Ketentuan- ketentuan Dasar Pokok Agraria menempatkan hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu: 2 1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan luar angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 2. Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk: a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; b) menentukan dan mengatur hubungan –hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa. Hak menguasai negara sebagai organisasi kekuasaan “mengatur” hingga membuat peraturan kemudian “menyelenggarakan” artinya melaksanakan atas
1 2
Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan,( Jakarta: Rajawali Pers,2013), hal 49 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),hal 60
16
penggunaan /peruntukan, persediaan, dan pemeliharaannya dari bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. 3 Sehubungan dengan hak menguasai negara, Supriadi mengatakan: Hak menguasai negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, melainkan tanah negara hanya dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain, pemberian hak atas tanah ini bukan berarti negara melepaskan hak menguasai negara tersebut dari suatu tanah, tanah tersebut masih dalam penguasaan negara. Pelaksanan hak menguasai negara dapat dilimpahkan sepanjang hal tersebut diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat, pelimpahan tersebut juga dapat dilakukan kepada badan-badan otorita dan perusahaanperusahaan negara dan perusahaan-perusahaan daerah. Hak menguasai negara bersifat tidak akan hapus selama negara Republik Indonesia masih ada sebagai negara yang berdaulat. 4 Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 4 ayat (1) dan (2) bahwa: 5 Atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturanperaturan hukum lain yang lebih tinggi. Kebijakan hak atas tanah dalam Hukum Agraria membagi hak atas tanah dalam dua bentuk yaitu hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki secara langsung oleh perorangan dan badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna
3
A.P Parlindungan, Komentar UUPA Nomor 5 Tahun 1960( Bandung: Mandar Maju. 1998) hal
44 4
Supriadi, Op.Cit, hal 61 G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan di Indonesia,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992) , hal 1
5
17
bangunan, hak pakai. Hak atas tanah yang kedua adalah hak atas tanah bersifat sekunder yaitu hak atas tanah yang bersifat sementara, dikatakan sementara karena hak tersebut hanya dapat dinikmati dalam waktu tertentu, yang termasuk hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak menyewa atas tanah pertanian. 6 Kebutuhan akan tanah seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha pada saat ini terus meningkat, dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal yang kemudian telah mengalami perubahan-perubahan, menjadi Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyediakan fasilitas kepada penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan industri dan perdagangan, menyebabkan kebutuhan akan tanah meningkat. 7 Sehubungan dengan itu menjadi kewajiban dari pemerintah untuk membantu penyediaan tanah yang diperlukan oleh pihak swasta dalam membangun proyek-proyek dengan tidak mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan/ pengayoman kepada rakyat/ pemilik tanah. 8 Pemerintah melakukan upaya untuk menyediakan tanah yang diperlukan pihak pihak pengusaha dan memberikan kewenangan bagi pihak pengusaha untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan guna keperluan usahanya, hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tanah dan dapat ikut serta mengembangkan kegiatan industri di Indonesia
6 7
Supriadi, Op.Cit, hal 65 D.Soetrisno, Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Industri, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hal
1 8
Ibid
18
Upaya pemerintah untuk menyediakan tanah tersebut juga untuk memenuhi hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dan perkembangan zaman serta merupakan perwujudan asas ke-tuhanan yang maha esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Adanya program pemerintah untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi telah ditetapkan suatu program yang dinamakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yaitu sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. 9 MP3EI merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional. Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi 9
“ Konsep Dasar MP3EI” http://www.kp3ei.go.id/in/main_ind/content2/49/57 diakses pada tanggal 30 Mei 2014 pukul 17.00 WIB
19
dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. MP3EI juga dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) karena merupakan komitmen nasional yang berkenaan dengan perubahan iklim global. 10 Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan MP3EI Presiden membentuk suatu lembaga Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025 ( KP3EI), mengenai KP3EI tersebut juga diatur pada Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia(MP3EI), KP3EI memiliki tugas-tugas antara lain: 1. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI; 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3EI 3. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI. Lembaga ini diketuai oleh Presiden Republik Indonesia, dalam pelaksanaan kesehariannya, KP3EI mempunyai perangkat kelembagaan yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia sebagai berikut: 11 Tim Kerja KP3EI, yang tediri dari: 1. Tim kerja regulasi; 2. Tim kerja konektivitas; 3. Tim kerja sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Tim kerja koridor ekonomi sumatera; 5. Tim kerja koridor ekonomi jawa; 6. Tim kerja koridor ekonomi kalimantan; 7. Tim kerja koridor ekonomi sulawesi; 8. Tim kerja koridor ekonomi bali dan nusa tenggara; dan 9. Tim kerja koridor ekonomi papua dan kepulauan maluku. 10 11
Ibid Ibid
20
Tujuan utama dari terbentuknya MP3EI adalah untuk peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusatpusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah
mengembangkan
pengembangan
produk
pusat-pusat
yang
menjadi
keunggulannya.
pertumbuhan
ekonomi
tersebut
adalah
Tujuan untuk
memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. 12 Pengembangan mengembangkan
pusat-pusat
klaster
industri
pertumbuhan dan
Kawasan
ekonomi Ekonomi
dilakukan
dengan
Khusus
(KEK).
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia. 13 Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi ini menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama). 14 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjelaskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk guna mempercepat
12
Ibid Ibid 14 MP3EI mempunyai 3 pilar yang merupakan strategi utama dalam mewujudkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu:Pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, Penguatan konektivitas nasional, Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional. 13
21
pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. Kemudian dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu atau perlakuan khusus. Dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dibutuhkan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi baru, diluar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang telah ada. Pemerintah dapat memberikan perlakuan khusus untuk mendukung pembangunan pusat-pusat tersebut, khususnya yang berlokasi di luar Jawa, terutama kepada dunia usaha yang bersedia membiayai pembangunan sarana pendukung dan infrastruktur. Tujuan pemberian perlakuan khusus tersebut adalah agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pemberian perlakuan khusus tersebut antara lain meliputi kebijakan perpajakan dan kepabeanan peraturan ketenagakerjaan, dan perijinan sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Pembentukan, pembangunan dan pengoparasiaan Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan dengan adanya usulan dari Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Pemerintah Provinsi kepada Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga
22
pemerintah non kementerian. Dengan terbukanya kesempatan untuk badan usaha dapat mengusulkan sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, PT. Perkebunan Nusantara III ( Persero) mengusulkan agar dapat menjadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang memiliki lahan perkebunan yang didukung dengan pabrik pengolahan untuk masing-masing komoditi tersebut mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun areal seluas 2.002,77 Ha (dua ribu dua koma tujuh puluh tujuh hektar) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Sei Mangkei Atas Nama PT.Perkebunan Nusantara III yang terletak di kabupaten Simalungun, Kecamatan Bosar Maligas, Desa Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus koridor ekonomi Sumatera. Dengan adanya pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) kemudian mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun yaitu melalui Surat Bupati Simalungun tanggal 10 Desember 2007 Nomor 503/993/PIT perihal Pemberian Izin Prinsip Persetujuan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan kemudian diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden, untuk penetapan kawasan Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan menetapkan PT. Perkebunan
23
Nusantara III (Persero) sebagai badan usaha pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan Kawasan Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus tercantum pada Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK Sei Mangkei) dan hal tersebut juga disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 30 Mei 2008 Nomor S-465/MBU/2008 perihal Persetujuan Pembangunan Kasawan Industri Sei Mangkei. Sebelum adanya penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, lahan seluas 2.002,77 Ha (dua ribu dua koma tujuh puluh tujuh hektar) yang terdaftar Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara III ( Persero) dengan Sertipikat HGU Nomor 1/ Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bosar Maligas Sei mangkei, desa Sei Mangkei digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan setelah adanya penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei kemudian peruntukan lahan berubah tidak hanya kegiatan usaha perkebunan saja melainkan dibagi menjadi tiga zona yaitu zona industri, zona logistik dan zona pariwisata. Perubahan peruntukan lahan ini menjadi salah satu dasar harus dilakukan perubahan hak atas tanah yang melekat pada lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, yaitu perubahan Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan. Hal tersebut dilakukan agar penggunaan tanah untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei tersebut dapat dilakukan secara maksimal, baik untuk zona industri, zona logistik dan zona pariwisata
24
Selain dari alasan perubahan peruntukan lahan yang dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, alasan dilakukannnya perubahan Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan yaitu dalam rangka kegiatan pembebasan tanah yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. Menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2011 dalam hal tanah untuk lokasi KEK dibebaskan oleh Badan Usaha Milik Negara kepadanya dapat diberikan hak atas tanah berupa hak pakai atau hak pengelolaan Pemberian Hak Pengelolaan pada Kawasan Ekonomi Sei Mangkei, oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) ini nantinya akan digunakan dan dimanfaatkan sesuai peruntukan, sifat dan tujuan dari hak yang diberikan serta tidak akan diterlantarkan. Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus pada Sei Mangkei membawa keuntungan ekonomi secara nasional maupun regional, Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadi daya tarik bagi investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Kawasan Ekonomi Khusus. Namun para investor harus menunggu terlebih dahulu karena permohonan perubahan hak atas tanah yang diajukan oleh PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama, hal ini dapat menjadi kendala karena pihak investor harus tertahan terlebih dahulu untuk dapat melakukan investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. Penundaan investasi yang akan dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Sei Mangkei dapat menimbulkan kerugian kepada banyak pihak
25
apabila penetapan perubahan hak atas tanah di Kawasan Sei Mangkei tersebut masih terkendala. Adanya jangka waktu penyelesaian yang lama terkait perubahan status Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan itu disebabkan karena salah satu persyaratan yaitu rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei harus memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah, sedangkan Pemerintah Kabupaten Simalungun pada saat proses permohonan Hak Pengelolaan berlangsung belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun yang mengakomodir Kawasan Ekonomi Khusus merupakan salah satu syarat agar proses perubahan Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan dapat berlangsung, dengan ditetapkan nya perubahan Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan maka PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai pihak pemegang hak pengelolaan yang diberikan kewenangan dari negara dapat menjalankan wewenang menggunakan tanah untuk keperluan usahanya, dan dapat menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang diajukan oleh pemegang hak pengelolaan. Pihak lain atau pihak ketiga yang berkeinginan untuk memanfaatkan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan berkewajiban untuk mengadakan perjanjian tertulis. 15 Atas dasar pemikiran tersebut, perlu adanya suatu penelitian lebih lanjut mengenai seperti apa proses permohonan perubahan hak atas tanah tersebut, serta halhal yang berkembang pada proses permohonan perubahan hak atas tanah tersebut. 15
Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA (Jakarta: Rineka Cipta,1994) hal 60
26
Maka dengan latar belakang diatas dilakukan penelitian yang dituangkan dalam judul tesis “ Analisis Yuridis
Perubahan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna Usaha
Menjadi Hak Pengelolaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei PT.Perkebunan Nusantara III (Persero).” B. Rumusan masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahanpermasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini, antara lain: 1. Bagaimanakah proses perubahan status hak atas tanah pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei PT.Perkebunan Nusantara III? 2. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi PT.Perkebunan Nusantara III dalam proses perubahan status hak atas tanah pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan status hak atas tanah pada pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam proses perubahan status hak atas tanah pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. D. Manfaat Penelitian Penulisan tesis ini diharapkan memiliki manfaat :
27
1. Teoritis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum agraria 2. Praktis: pembahasan tesis ini diharapkan bermanfaat dan dapat membantu bagi pihak-pihak yang akan melakukan perubahan status Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada proses perubahan status hak atas tanah. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, belum terdapat penelitian yang berjudul “ Analisis Yuridis Perubahan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna Usaha Menjadi Hak Pengelolaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei”, akan tetapi ada beberapa
penelitian yang
menyangkut mengenai peralihan hak atas tanah salah satu nya yaitu: 1. “Peralihan Hak Guna Usaha Sekaligus Dilakukan Alih Fungsi Penggunaan Tanah” Tesis Oleh Vivi Dumasari Siahaan Nim:087011130. Adapun yang menjadi permasalahan untuk dikaji adalah : a.Bagaimanakah prosedur peralihan Hak Guna Usaha melalui perikatan jual beli sekaligus dengan alih fungsi penggunaan tanah? b.Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari peralihan Hak Guna Usaha sekaligus dengan alih fungsi penggunaan tanah tersebut ?
28
c.Bagaimanakah peranan notaris dan PPAT dalam peralihan Hak Guna Usaha sekaligus dengan alih fungsi penggunaan tanah ? 2. “Pelaksanaan Perubahan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Pada Yaspendhar Medan (Studi : Kampusi-Jln. Imam Bonjol No. 35 Medan)” tesis oleh rini afrianty nim: 097011130/m.kn, Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : a.Bagaimanakah pelaksanaan perubahan Hak Milik atas tanah menjadi Hak Guna Bangunan pada Yaspendhar Medan? b.Bagaimanakah kepastian hukum terkait pelaksanaan perubahan Hak Milik atas tanah menjadi Hak Guna Bangunan pada Yaspendhar Medan? c.Apakah
kendala-kendala
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan
perubahan Hak Milik atas tanah menjadi Hak Guna Bangunan pada Yaspendhar Medan? Namun untuk penelitian yang mengambil objek penelitian di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei itu sendiri belum terdapat. Dengan demikian penelitian ini dapat dinyatakan asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Penulis bertanggung jawab apabila dikemudian hari ternyata penelitian tesis ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.
29
E. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten yaitu tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangaka tertentu. 16 Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, kerangka teori merupakan landasan atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulatpostulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. 17 Tujuan kerangka teori ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelititan. Kerangka teori dan kerangka konsepsional antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, defenisi-defenisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan operasional dalam pelaksanaan penelitian. 18 Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 19
16
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Universitas Indonesia,1981) hal 42 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991) hal 254 18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta:Sinar Grafika,1996)hal 30 19 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta,Rineka Cipta, 1996) hal 19 17
30
Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan. 20 Bila kepastian hukum yang dijadikan sasaran, maka hukum formal adalah wujud yang dapat diambil sebagai tolak ukurnya, dengan demikian perlu mengkaji hukum formal sebagai basis menganalisis suatu kebijakan yang dapat menganalisis suatu kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum di dalam menggerakkan usaha tersebut kedepan. 21 Dalam menjamin kepastian menjadi tugas hukum, hukum berhasil menjamin sebanyak-banyaknya kepastian hukum dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan.
20
Peter Mahmud Marzuki,Pengantar Ilmu Hukum(Jakarta :Kencana Pranada Media Group:2008) hal 158 21 Muhammad Yamin, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria(Medan: Pustaka Bangsa Press,2003) hal 46
31
Tuntutan dari nilai kepastian hukum adalah hukum itu harus berjalan sesuai dengan ketentuannya didalam mengatur hubungan antara manusia dan harus diutamakan. 22 Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. 23 Kepastian hukum memiliki peranan penting dalam mendukung keadaan iklim dunia usaha yang kondusif, kegiatan dunia usaha akan mengalami hambatan apabila kepastian hukum dalam kegiatan usaha tidak terpenuhi. Kepastian hukum dalam kegiatan dunia usaha dapat berasal dari terjamin nya keamanan para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia, sehingga para investor tidak akan takut untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah. Peran pemerintah melalui kebijakannya/keputusannya dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, sehingga hukum dibangun sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum.
24
Sebab
wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat seperti yang
22 23
E. Utrecht, Pengantar Ilmu Hukum( Jakarta:Balai Buku Ichtiar,1957) hal 254 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu Pengantar)(Yogyakarta : Liberty, 1988),
halaman 24
Panjaitan,Poltak UB. Analisis Hukum Fasilitas Bagi Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, diakses pada tanggal 19 Januari 2015 pada pukul 13.00 http://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/5326/2285
32
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring, bahwa wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. 25 Dengan menggunakan teori kepastian hukum akan dilihat bagaimana ketersedian aturan-aturan hukum yang mengatur selama proses perubahan Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, dan bagaimana instansi-instansi terkait memenuhi kepastian hukum dengan proses perubahan Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan. Dengan demikian diharapkan akan memenuhi jaminan bagi jalannya keseimbangan akan kepentingan para pihak. Dengan menggunakan kepastian hukum maka akan didapatkan bagaimana hubungan penetapan Hak Pengelolaan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei memenuhi kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. 2. Konsepsi Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analistis. Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara
25
Sentosa Sembiring. Hukum Investasi (Bandung: CV Nuansa Aulia. 2010), hal 19
33
operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu: a. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, PP No 40 Tahun 1996 menambahkan guna usaha perkebunan. 26 b. Hak Pengelolaan menurut pasal 1 ayat 4 adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagaimana dilimpahkan kepada pemegangnya. c. Pelepasan Hak menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan. d. Perubahan Hak menurut Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan adalah penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah Negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya.
26
Zaidar, Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia ( Medan:Pustaka Bangsa, 2006) hal 128
34
e. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK menurt Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK Sei Mangkei) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. F. Metode penelitian 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 27 Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang melekatkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangundangan putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. 28 Metode penelitian normatif juga mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. 29 Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif diharapkan penelitian ini dapat menelaah objek penelitian ini dari segi AsasAsas hukum, untuk memahami adanya hubungan antara penelitian ini dengan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini, maka penelitian terhadap asas-asas hukum mungkin bertitik tolak dari bidang- bidang tata hukum tertulis tertentu dengan cara 27
Johnny Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif( Malang: Bayumedia Publishing,2005)
hal 47 28
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) hal 34 29 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum(Jakarta:Sinar Grafika,2009)Hal 105
35
mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) didalam perundang-undangan tertentu. 30 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini dikarenakan fokus penelitian adalah meneliti norma-norma hukum positif yang terkait langsung dengan perubahan status hak dari Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan dalam konteks pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus yang dalam hal ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis
peraturan
perundang-undangan yang berkaitan tentang peraturan hukum agraria khususnya mengenai perubahan hak atas tanah dari status Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Dengan penelitian ini bersifat deskriptif analisis juga diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. 2. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian Penelitian tesis ini menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan dikelola oleh PT.Perkebunan Nusantara III menjadi lokasi penelitian dan menjadikan permohonan PT.Perkebunan Nusantara III untuk melakukan perubahan hak atas tanah sebagai objek penelitian. 30
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat( Jakarta: Rajawali Pers,2011) hal 15
36
3. Sumber Data Penelitian Sumber data dalam penelitian tesis ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan/ narasumber sebagai data penunjang, dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (library research), baik dalam bentuk hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer terdiri dari : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan- perubahannya. 2. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 3. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. 4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 6. PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri 7. PP No. 33 tahun 2010 tentang Dewan Nasional & Dewan Kawasan KEK 8. KEPPRES No. 8 tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK 9. PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 10. PP No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI
37
11. PP No. 100 Tahun 2012 Perubahan PP No 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK 12. PP No. 29 Tahun 2012 tentang Penetapan KEK Sei Mangkei 13. SK Bupati Simalungun No. 188.45/193/Bppd Penetapan PTPN III sebagai Badan Usaha Pembangunan & Pengelola KEK Sei Mangkei 14. Perpres No. 124 Tahun 2012 Perubahan Perpres No. 33/2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK 15. Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, yurisprudensi, traktat dan doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (text books), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutahir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. 31 4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian library research(penelitian kepustakaan) yaitu dengan mempelajari peraturan perundangundangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berkaitan dengan penelitian ini. 31
hal 295.
Jhony Ibrahim, Teori Dan Penelitian Hukum Normatif(Malang:Bayumedia Publising. 2006)
38
Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai hal misalnya mendapatkan gambaran atau informasi yang sejenis berkaitan dengan penelitian. 32 Untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dapat membantu melengkapi data dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian yaitu mengadakan wawancara dari pihak PT. Perkebunan Nusantara III ( Persero) yaitu Nico Marpaung, SE dengan jabatan asisten komersil Kawasan Ekonomi Sei Mangkei dan Filiano Akbar, SH dengan jabatan asisten legal perizinan Kawasan Ekonomi Sei Mangkei. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, serta dilaksanakan sebagai sarana pelengkap dalam penelitian tersebut, wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara mendalam dengan tidak membatasi jumlah pertanyaan yang disusun secara terstruktur. 5. Analisis Data Setelah seluruh data dalam penelitian telah terkumpul, maka langkah yang selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis dan analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data. 33 Analisis data merupakan proses untuk menemukan meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat dipergunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya 32
Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta:PT. Raja grafindo persada,2007)hal
112 33
Bambang Waluyo, Op.Cit hal 77
39
saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam, dengan cara menggabungkannya degan sumber- sumber data yang ada. 34 Menurut Lexy J Moleong, analsis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. 35 Alasan digunakannya analisis data kualitatif pada penulisan tesis ini karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data yang didapat sukar diukur dengan
angka,
pengumpulan
data
menggunakan
pedoman
wawancara
dan
pengamatan. Kemudian seluruh data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal- hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip- prinsip dalam bentuk proposisi- proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta- fakta yang bersifat khusus. 36
34
Burhan Ashshofa, Op.Cit hal 66 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hal 103 36 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 35
