Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good
governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi dan Nepotisme. Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan Good Governance. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri. Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, pemerintah Kota memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera. Dalam upaya
Bab I Pendahuluan
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat. Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan Nasional. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur
dan
legitimate
sehingga
penyelenggaraan
pemerintah
dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan
diberlakukannya
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut di atas disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah
Bab I Pendahuluan
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 Bupati Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah/Kota dan Menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan tahun anggaran berakhir. Di samping itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Langsa Tahun 2012 – 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa dan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Bab I Pendahuluan
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
Pencapaian
sasaran
tersebut
disajikan
berupa
informasi
mengenai
pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kota Langsa kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2014. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : 1.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 3.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
11
Tahun
2006
tentang
Pemerintahan Aceh; 4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Bab I Pendahuluan
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017; 11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 - 2017; 12. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2014 yang telah direvisi dengan Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014;
Bab I Pendahuluan
5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
1.2
Gambaran Umum Daerah
1.2.1
Kondisi Geografis Daerah Kota Langsa terbentuk secara definitif pada tanggal 21 Juni 2001,
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001. Kota yang terletak di pesisir pantai timur Provinsi Aceh ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Timur. Secara geografis, kedudukan Kota Langsa berada pada titik koordinat antara 040 24’-35,68’-040 33 47’-0,3’ Lintang Utara (LU) dan 97053’ 14,59’-98004’ 42,16’ Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kota Langsa mencapai 262,41 kilometer persegi (km2), atau setara 0,46 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km 2).
Secara
administratif, Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, meliputi Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, dan Langsa Baro. Luas wilayah antar kecamatan sangat bervariasi. Dari 5 kecamatan tersebut, Langsa Baro dan Langsa Timur yang paling luas wilayahnya. Kedua kecamatan tersebut memiliki luas wilayah hampir 58,13 persen dari keseluruhan luas wilayah Kota Langsa. Luas Kecamatan Langsa Baro mencapai 77,50 km2 (29,53 persen) dan Kecamatan Langsa Timur mencapai 75,04 km2 (28,60 persen). Luas kecamatan lainnya, meliputi Langsa Barat 59,95 km2 (22,85 persen), Langsa Lama 42,39 km 2 (16,15 persen), dan Langsa Kota 7,53 km2 (2,87 persen). Sebagai kota yang sedang tumbuh dan berkembang di Aceh, Kota Langsa berbatasan langsung dengan 2 kabupaten, yaitu Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Di sebelah utara, Kota Langsa berbatasan dengan wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, dan
Bab I Pendahuluan
6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, serta pada sisi selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang.
Gambar 1.1 Peta Administratif Kota Langsa
Sumber : Bappeda Kota Langsa
Kedudukan Kota Langsa yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai Timur Aceh, merupakan suatu nilai strategis sebagai potensi sekaligus peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dalam posisi tersebut, Kota Langsa semestinya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah
Bab I Pendahuluan
7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah hiterland di sekitarnya, terutama Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Lebih lanjut lagi, posisi Kota Langsa yang relatif dekat dengan perbatasan wilayah Sumatera Utara, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan, pariwisata, dan jasa. Karena itu, sebagai wujud upaya untuk menjadikan Kota Langsa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kota transit di wilayah pantai timur Aceh, keberadaan berbagai infrastruktur maupun fasilitas layanan pendukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata dinilai sangat layak untuk dikembangkan. Karena dengan cara ini pula, fungsi keberadaan Kota Langsa sebagai kota transit dapat memberikan manfaat dan efek pengganda (multiplier effect) dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Langsa. Gambar 1.2 Luas Wilayah Kota Langsa Menurut Kecamatan
Sumber : Bappeda Kota Langsa
Bab I Pendahuluan
8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
Dari sisi lain, letak geografis Kota Langsa yang dikelilingi Selat Malaka, tepatnya pada bagian utara, merupakan potensi dan peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang dan jasa melalui jalur laut, baik antar wilayah di pantai timur Aceh, pulau Sumatera dan pulau-pulau lain di Indonesia, maupun kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) dengan negara-negara
lain,
seperti
Malaysia
dan
lainnya.
Hal
tersebut
sangat
memungkinkan untuk diwujudkan, mengingat saat ini Kota Langsa telah memiliki fasilitas pelabuhan laut Kuala Langsa, berikut dengan sejumlah infrastruktur penunjang yang relatif cukup memadai. Keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga diharapkan signifikan pengaruhnya dalam mendorong peningkatan aktivitas pelabuhan Kuala Langsa yang sekaligus dapat berdampak positif bagi percepatan pembangunan daerah Kota Langsa. Namun demikian, untuk mendorong intensitas dari aktivitas ekonomi pelabuhan Kuala Langsa, juga dibutuhkan komitmen pemerintah, termasuk dukungan serta keinginan yang sungguh-sungguh dari pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, terutama dalam hal yang terkait dengan keberadaan regulasi serta berbagai bentuk kemudahan birokrasi lainnya, yang akan mampu lebih merangsang peningkatan aktivitas ekonomi, dalam hal ini arus keluar dan masuk barang dari dan ke pelabuhan Kuala Langsa. Hal tersebut pula yang sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya untuk mempersingkat mata rantai pemasaran produk-produk hasil bumi dan alam dari wilayah Aceh ke luar daerah bahkan luar negeri, yang akan berimplikasi langsung pada meningkatnya nilai
Bab I Pendahuluan
9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
ekonomis (economics value) dari produk-produk hasil bumi yang dihasilkan dari daerah ini. Selain itu, perairan laut kawasan Selat Malaka yang mengelilingi Kota Langsa di bagian utara, juga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi sumberdaya kawasan pesisir di bidang kelautan dan perikanan dengan berbagai kekayaan laut yang ada. Pemanfaatan potensi sektor perikanan, terutama perikanan tangkap yang dikelola secara berkelanjutan (sustainable development), dinilai dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir serta mendorong perkembangan dan kemajuan wilayah kawasan pesisir daerah dalam jangka menengah. 1.2.2
Penduduk Keberadaan penduduk dalam suatu daerah merupakan aset pembangunan
jika dapat diberdayakan dengan baik dan optimal. Namun di satu sisi penduduk juga dapat menjadi beban bagi daerah terutama bila dikaitkan dengan masalah sosial seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lainnya.
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Sex Rasio menurut Jenis Kelamin di Kota Langsa Kecamatan
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
Sex Ratio
1
2
3
4
5
Langsa Timur
7.165
7.256
14.421
98,75
Bab I Pendahuluan
10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
Langsa Lama
13.808
14.316
28.124
96,45
Langsa Barat
16.248
16.120
32.363
100,79
Langsa Baro
21.953
22.142
44.095
99,15
Langsa Kota
18.792
19.211
38.003
97,82
Jumlah
77.966
79.045
157.011
98,63
Sumber Data BPS Kota Langsa
Jumlah Penduduk di Kota Langsa Tahun 2013 sebanyak 157.011 jiwa, terdiri atas 77.966 jiwa laki-laki, dan 79.045 jiwa perempuan serta Sex Ratio sebesar 98,63 persen. Distribusi penduduk Kota Langsa di masing-masing Kecamatan paling besar di Kecamatan Langsa Baro, 28,08 persen penduduk Kota Langsa berdomisili di kecamatan ini yaitu 44.095 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya sebesar 9,18 persen dari total penduduk Kota Langsa atau sebanyak 14.421 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Langsa Tahun 2014 mencapai 598 orang/km2. Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Langsa Kota yang rata-rata per kilometer wilayahnya dihuni oleh sekitar 6.280 jiwa. Daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya dihuni oleh sekitar 184 jiwa per kilometer wilayahnya. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dikaitkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.
Bab I Pendahuluan
11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
1.2.3
Isu Strategis Pembangunan Kota 2012 – 2017 Berdasarkan RPJMD Kota Langsa maka yang menjadi isu strategis
pembangunan kota selama lima tahun ke depan (2012-2017) adalah sebagai berikut: 1.
Penegakan dan implementasi Syariat Islam belum optimal;
2.
Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum maksimal;
3.
Belum tertatanya ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib, bersih, indah, menarik, dan nyaman;
4.
Pelayanan pendidikan berkualitas belum merata;
5.
Belum optimalnya pelayanan publik;
6.
Rendahnya produktivitas UKM dan belum berkembangnya sentra-sentra ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan;
7.
Belum optimalnya penataan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup yang serasi dan lestari;
8.
Masih rendahnya kapasitas Pemerintah Gampong dan pembinaan masyarakat; dan
9.
Kerentanan keberlanjutan perdamaian.
I.
Analisis Lingkungan Internal (ALI)
a.
Kekuatan
1.
Penduduk mayoritas beragama Islam;
2.
Keinginan reformasi birokrasi pemerintahan tergolong tinggi;
3.
Letak strategis kota;
4.
Adanya pelabuhan Kota Langsa untuk jalur penyeberangan dan perdagangan;
Bab I Pendahuluan
12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
5.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tergolong tinggi;
6.
Tingginya potensi perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata;
7.
Tingginya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan;
8.
Memiliki Keanekaragaman sosial dan budaya;
9.
Aparatur gampong berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong dan tugas sosial kemasyarakatan;
10. Tingginya keinginan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban serta keberlanjutan perdamaian;
b.
Kelemahan
1.
Penegakan dan implementasi Syariat Islam belum optimal;
2.
Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum maksimal;
3.
Tata ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan belum tertata dengan baik;
4.
Sarana dan prasarana pelabuhan masih belum memadai;
5.
Ketersediaan dan validitas data indikator pembangunan masih rendah;
6.
Pelayanan pendidikan berkualitas belum merata;
7.
Pelayanan dasar publik belum optimal;
8.
Kemampuan sumber pendanaan/finansial Pemerintah Kota masih sangat terbatas;
9.
Penataan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup yang serasi dan lestari belum tertata dengan baik;
10. Kualitas sumber daya manusia masih rendah;
Bab I Pendahuluan
13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
11. Tingkat pengangguran masih tinggi; 12. Pemasaran produk lokal masih lemah; 13. Tingkat kemiskinan masih tinggi; 14. Kapasitas Pemerintah Gampong masih rendah; 15. Kerentanan keberlanjutan perdamaian.
II.
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
a.
Peluang
1.
Terdapat qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam;
2.
Reformasi di bidang politik dan birokrasi pemerintah;
3.
Adanya sumber dana pembangunan yang bersumber dari TDBH Migas dan Otsus;
4.
Perdagangan dan investasi dengan pihak dalam dan luar negeri;
5.
Pengembangan dan pemanfaatan Iptek;
6.
Kemudahan akses pasar internasional;
7.
Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan dasar publik;
8.
Adanya kerjasama antar daerah;
9.
Pengembangan ekonomi kecil dan menengah berbasis syariah;
10. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap stabilitas keamanan.
b.
Ancaman
1.
Maraknya penyakit masyarakat;
2.
Migrasi penduduk sulit dikendalikan;
Bab I Pendahuluan
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
3.
Inkonsistensi kebijakan pembangunan;
4.
Globalisasi ekonomi dan informasi;
5.
Dampak globalisasi terhadap sosial dan budaya;
6.
Persaingan pelayanan masyarakat antar daerah;
7.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparat hukum/birokrasi masih rendah;
8.
Wilayah rawan bencana;
9.
Instabilitas keamanan.
1.3
Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Struktur perekonomian
suatu
daerah
merupakan
gambaran
tentang
komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas sembilan sektor ekonomi. Struktur ekonomi sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB pada daerah tertentu. Sektor yang memegang peranan paling besar dalam pembentukkan PDRB di Kota Langsa pada tahun 2014 adalah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 27,97 persen dari total PDRB Kota Langsa. Selanjutnya adalah sektor jasa yang berperan sebesar 15,39 persen, sektor industri pengolahan itu sebesar 12,94 persen, Pada tahun 2014. Peranan masing-masing sektor terhadap perekonomian Kota Langsa disajikan dalam Tabel di bawah ini :
Bab I Pendahuluan
15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
Tabel 1.2
Tabel 1.4
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan Ekonomi
No
Kegiatan Ekonomi 2011
2012
2013
2014
Primer 1.
Pertanian
11,92
11,62
11,42
11,15
2.
Pertambangan dan Penggalian
0,21
0,15
0,14
0,18
Sekunder 3.
Industri Pengolahan
14,86
13,84
13,13
12,94
4.
Listrik, Gas dan Air Bersih
0,45
0,44
0,43
0,42
5.
Bangunan
12,11
12,04
12,20
12,20
Tersier 6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
25,80
26,18
26,38
27,97
7.
Pengangkutan & Komunikasi
9,88
10,08
10,49
10,65
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa
9,02
9,42
9,95
9,10
15,76
16,23
15,87
15,39
100
100
100
100
Perusahaan 9.
Jasa-Jasa JUMLAH
Sumber data BPS Kota Langsa
Bab I Pendahuluan
16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
1.4
Ketenagakerjaan Pengangguran adalah mereka yang termasuk dalam interval angkatan kerja
yang ingin dan mau mendapatkan pekerjaan tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Di daerah atau
sektor manapun, baik tergolong daerah / sektor kaya maupun
daerah/ sector miskin dapat dipasti terdapat pengangguran. Kondisi ketenagakerjaan di Langsa mengalami penurunan, dapat dilihat dari TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang terus meningkat dari tahun 2011 yaitu 7,61 persen menjadi 11,74 persen di tahun 2013. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Langsa tahun 2013 juga mengalami penurunan dari dari 61,70 persen menjadi 56,51 persen. Jika dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, angka TPT perdesaan lebih kecil dari TPT perkotaan yang berarti persentase pengangguran lebih sedikit di daerah perdesaan dibanding perkotaan. Seiring dengan hal tersebut TPAK perkotaan lebih kecil dari TPAK perdesaan. Ketika klasifikasi baku lapangan usaha dibagi menjadi pertanian, manufaktur dan jasa (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 3 Sektor) jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja mayoritas di bidang jasa yaitu sejumlah 46.503 jiwa (78,68 persen), lalu di bidang manufaktur sejumlah 10.451 jiwa (17,67 persen) Menurut status pekerjaan utama, penduduk di Langsa pada tahun 2013 yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja paling banyak berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 34,61 persen. Selanjutnya adalah berstatus berusaha sendiri sebesar 21,50 persen. Yang paling kecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebesar 2,57 persen dan pekerja bebas di pertanian sebesar 3,43 persen.paling sedikit di bidang pertanian sejumlah 2.183 jiwa atau 3,69 persen.
Bab I Pendahuluan
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
Namun demikian, sekecil apapun pengangguran tetap harus mendapatkan perhatian dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Jika kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian lebih serius, dikhawatirkan akan dapat menimbulkan dampak dalam pendapatan dan dampak
sector seperti ketimpangan
sector lainnya.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk perluasan kesempatan kerja adalah dengan tetap mengupayakan proses produksi berbasis pada labour intensive (padat karya) dan mengembangkan seluruh potensi yang belum tergarap secara maksimal melalui ekstensifikasi, konstruksi, rehabilitasi, ekspansi usaha serta menggalang pola kemitraan dengan berbagai unit ekonomi yang berkesesuaian dengan menciptakan ketergantungan satu dengan yang lainnya, sehingga satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Ketergantungan seperti ini akan menciptakan backward dan foreward linkage baik dalam proses penggunaan input maupun dalam proses pemanfaatan output, dari saling ketergantungan tersebut akan dapat menciptakan peluang-peluang baru sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih.
1.5
Pendidikan Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan
menjadi titik sentral pembangunan tidak terlepas dari peranan pendidikan. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional
Bab I Pendahuluan
18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
Orang Tua Asuh, dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi.Sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, pendidikan berperan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Maka itu Kota Langsa berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan di seluruh kecamatan untuk berbagai tingkat pendidikan. Pada tahun 2013. Tabel 1.3 Kuantitas Sarana Pendidikan di Seluruh Kecamatan Tingkat Pendidikan
Jumlah Sekolah
Jumlah Siswa
1
2
3
SD
71
19.657
SLTP
26
10.627
SLTA
25
10.430
Sumber Data BPS Kota Langsa
Jumlah SD/sederajat sebanyak 71 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 19.657 siswa. Untuk setingkat SMP terdapat 26 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 10.627 siswa. Untuk setingkat SLTA terdapat 25 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 10.430 siswa.
Bab I Pendahuluan
19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
1.6
Struktur Organisasi Struktur organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat
Daerah
ini
mencakup:
pengkoordinasian
perumusan
kebijakan
Pemerintah Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana, pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah, pengembangan dan pelaksanaan pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan Umum; Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi; Asisten Administrasi Umum; 3 (tiga) Staf Ahli Walikota dan 9 (Sembilan) Bagian
Bab I Pendahuluan
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
yaitu: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
Bagian
Pemerintahan
Umum;
Bagian
Hukum;
Bagian
Sosial
dan
Kesejahteraan Rakyat; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Keistimewaan Aceh; Bagian Perekonomian; Bagian Umum; Bagian Organisasi dan Kepegawaian; Bagian Hubungan Masyarakat.
Dinas Daerah Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu seperti : Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Syari’at Islam; Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pengelola Keuangan dan Aset; serta Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala
Bab I Pendahuluan
21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Beberapa lembaga teknis yang terdapat dalam pemerintah Kota mencakup : Badan Pemberdayaan Masyarakat; Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan
dan
Pertamanan;
Inspektorat;
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP); RSUD Kota Langsa; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik,
dan
Perlindungan
Masyarakat;
Badan
Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kantor Satpol PP dan WH; Kantor Arsip dan Perpustakaan; Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu;
Sekretariat
KIP;
Sekretariat
Korpri;
Majelis
Adat
Aceh;
Majelis
Permusyawaratan Ulama; Majelis Pendidikan Daerah; serta Baitul Mal Kota.
Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Kota Langsa terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan
Organisasi Kecamatan terdiri dari camat, sekretariat kecamatan, dan lima seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah Kota Langsa dan seluruh perangkat di bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi.
Bab I Pendahuluan
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014
1.7
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014 disajikan
dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
:
Pendahuluan,
menjelaskan
secara
ringkas
mengenai
latar
belakang,kondisi daerah, kelembagaan dan sumber daya aparatur. BAB II
: Perencanaan Kinerja, dengan sub bahasan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2014.
BAB III
: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang Pengukuran Capaian Kinerja, Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV
: Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014 dan upaya kedepan untuk perbaikan dalam penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Bab I Pendahuluan
23
