BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Aspek yang paling penting dalam tata pemerintahan yang baik
(Good Governance and Clean Government) adalah kontrol dan pengawasan yang memadai terhadap fungsi kekuasaan di berbagai lini pelaksana, baik itu secara formal maupun informal. Good Governance and Clean Government akan tercapai bila pelaksana melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan secara efektif – efisien dan diwujudkan dengan
pelaksanaan yang jujur, bersih, adil, profesional,
transparan dan akuntabel, tidak memihak serta menyediakan semua peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaannya secara lengkap dan pasti sehingga menghilangkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan secara tidak benar. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Good Governance merupakan kepemerintahan yang menjalankan
prinsip-
prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, professionalitas, dan mendapat dukungan dari masyarakat. Beberapa badan atau lembaga telah dibentuk untuk melaksanakan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Thoha dalam Nasution, (1993;33) menyatakan bahwa pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang maupun suatu instansi
1
2
tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu Dalam UU No 25 Tahun 2009 pasal 1, mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut : “ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Tujuannya yang terpenting adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendekatkan masyarakat pengguna
layanan
dengan
sumber
penyedia
layanan
atau
jasa.
Peningkatan kualitas fungsi pelayanan publik tentunya tidak terlepas dari peran pengelolaan keuangan penyelenggara pelayanan itu sendiri. Pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola dan dibelanjakan secara efektif dan efisien adalah merupakan langkah yang ditempuh untuk menuju pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Landasan hukum APBN, yaitu Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, yang mengatakan “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
3
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”. Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang baik tentunya diperlukan suatu proses dimana suatu bagan alur dan proses lainnya perlu disusun dan diterapkan secara tepat, tegas dan konsisten. Setiap rupiah yang dibelanjakan perlu dipertanggung jawabkan secara baik, baik itu dari segi fisik, manfaat maupun keuangan. Filter terakhir dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa ada pada otoritas pembayaran, fungsi
pengawasan
intern secara
luas
pada
proses ini sangat
menentukan sekali. Maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam suatu lembaga pemerintah merupakan ladang yang paling potensial terhadap terjadinya suatu kasus korupsi, baik dari tahap perencanaan maupun pelaksanaannya. Sehingga proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mendapat sorotan khusus dari para pengendalian internal. Pengendalian intern yang baik dapat dilihat dari kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Suherwana, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Efi Kurniawati (2013) mengenai Peranan Manajemen dan Inspektorat Jenderal terhadap Pengendalian Intern
atas
Pengadaan
Barang/Jasa
pada
Kementerian
menunjukkan bahwa Manajemen dan Inspektorat
Jenderal
Agama memiliki
peran yang signifikan terhadap pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa.
4
Indonesia Procurement Watch menyingkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Diketahui selama ini 70 persen korupsi bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa baik yang ada di pusat maupun di daerah. “ 70 persen kasus tindak pidana korupsi itu bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa dan ini tidak boleh dibiarkan harus ada sosial kontrol dari seluruh lapisan masyarakat.” Hayie Muhammad (2015) Penyimpangan
dalam
pengadaan
barang/jasa
diindikasikan dengan banyaknya penanganan tindak
Pemerintah
pidana korupsi
terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh penegak hukum lain di Indonesia. KPK menyatakan, kasus korupsi yang paling banyak dilakukan pejabat pemerintah umumnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Pada periode 2004-2010, 44 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi tertinggi yang ditangani KPK. Tertinggi kedua adalah kasus penyuapan yang mencapai 29 persen. KPK (2015) Berdasarkan kasus tersebut, dalam bidang pengadaan barang dan jasa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden yang terbaru Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur pengguna barang dan jasa dan penyedia barang dan jasa sesuai dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban
5
serta peranan masing-masing pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah. Meskipun peraturan tersebut sudah diberlakukan, kecurangan di bidang pengadaan barang dan jasa masih kerap terjadi pada kementerian maupun instansi lainnya.
Kecurangan tersebut sebenarnya dapat
diminimalisir apabila pengendalian intern di dalam kementerian maupun instansi
lainnya
pengendalian
tersebut
intern,
maka
memadai. segala
Dengan bentuk
menerapkan
penyalahgunaan
sistem dapat
diidentifikasi sedini mungkin. Dengan ini maka segala bentuk upayaupaya korupsi dapat dihindari (Wahyuni, 2010:15). Atas dasar latar belakang tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut peranan salah satu fungsi dan bagian dari rangkaian pengadaan barang dan jasa, sehingga tepatnya penulis akan memilih judul : “ PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFISIENSI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KUKM (LLP-KUKM) BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM DI JAKARTA “
6
1.2
Identifikasi Masalah
Bagaimana pengendalian internal pada lingkungan LLP-KUKM ?
Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
pemerintah di lingkungan LLP-KUKM ?
Seberapa besar pengaruh pengendalian
internal
dalam
mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan LLPKUKM ?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan, yaitu: 1.
Mengetahui bagaimana pengendalian internal pada lingkungan
LLP-KUKM. 2.
Mengetahui dan memahami bagaimana proses pengadaan barang
dan jasa pemerintah di lingkungan LLP-KUKM. 3.
Mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal sehingga
tercapai efektifitas dan efisiensi belanja barang dan jasa di instansi pemerintah pada LLP-KUKM.
7
1.4
Kegunaan Penelitian
Penelitian ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain : 1.
Penulis
Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis, selain itu tentunya dapat menerapkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya. 2.
Perusahaan/Instansi
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau bahan pembanding antara kegiatan selama ini dengan kemungkinan adanya koreksi pelaksanaan. 3.
Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salahsatu bahan informasi bagi yang akan mengambil bahan referensi sejenis. 4.
Peneliti lain
Sebagai bahan referensi dan kerangka kerja khususnya untuk penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penulis melakukan penelitian pada Lembaga Layanan Pemasaran KUKM (LLP-KUKM) Badan Layanan Umum Kementerian Koperasi dan UKM yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kav. 94 Jakarta Selatan, yang dimulai pada bulan September 2015 sampai dengan selesai.
