BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Perbankan dalam suatu Negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim sebagai intermediasi keuangan (financial intermediary function). Dana yang terkumpul di bank dalam kehidupan suatu Negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan. Mengingat fungsi perbankan yang sangat penting, tidak heran jika lembaga keuangan berupa bank sebagai yang sarat akan pengaturan baik di tingkat undang-undang maupun pada peraturan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI). Secara historis perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonialis Belanda. Pada waktu itu operasional bank mendasarkan pada system bunga. Dalam hal bank memberikan jasa kepada nasabah, maka imbalan yang diminta bank berupa fee. Hal tersebut terus berlangsung pada era kemerdekaan dengan dilakukan nasionalisasi terhadap bank-bank milik Belanda, antara lain De
Javasche
Bank
dinasionalisasi
menjadi
Bank
Indonesia
dengan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1951, Bank Escompto yang semula bernama Nederlansche Indische Handlesbank (NIH) dinasionalisasi menjadi Bank Dagang
1
2
Negara dengan Undang-undang Nomor 13/Prp/1960, dan sebagainya. Periode 1959-1966 atau yang dikenal masa Orde Lama menunjukkan bahwa perkembangan sector perbankan di Indonesia banyak diintervensi oleh kepentingan politik, karena pada waktu itu pemerintahan yang berkuasa sedang melakukan berbagai perjuangan politik, karena pada waktu itu pemerintahan yang berkuasa sedang melakukan berbagai perjuangan politik, seperti konfrontasi pengembalian wilayah Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia, pembentukan system Ekonomi Terpimpin dengan Rencana Pembangunan Semesta, sejumlah proyek mandataris, dan lain-lain yang semuanya dibiayai dengan defisit spending (defisit anggaran) dan APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pada masa ini juga tingkat inflasi yang mencapai 650 %, sehingga terjadi pelarian modal keluar negeri secara besar-besaran (capital flight) yang mengakibatkan terganggunya prosees pembangunan. Pada masa Orde baru kondisi kehidupan perbankan yang memprihatinkan mulai dibenahi, antara lain dengan mengeluarkan regulasi baru berupa Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967, yang didalamnya memuat pokok-pokok penting dalam perbankan, antara lain : 1. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah di bidang perbankan. 2. Memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi.
3
3. Membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut di atas bagi kepentingan ekonomi rakyat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan dasar hukum bagi dual banking system di Indonesia, yang berarti adalah umum konvensional juga diperkenankan memberikan layanan secara syariah melalui mekanisme Islamic window. Untuk melakukan hal itu terlebih dahulu perlu dibentuk Unit Usaha Syariah berupa unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari’ah dan atau unit syariah. Keberadaan
bank
syariah
di
Indonesia semakin
kokoh
dengan
diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini cakupannya lebih luas, bahwa bank syariah tidak semata-mata melakukan kegiatan usahanya berdasarkan bagi hasil melainkan bank yang memberikan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan penulisan sebelumnya Penelitian Wadah Yuspin (2006), dalam menganalisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah yang tujuannya bahwa pelaksanaan prinsip syariah dalam akad murabahah sudah sesuai dangan fatwa MUI, penelitian Dumiati (2002), dalam mengenai Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI (Persero) TBK Kantor Cabang Medan yang tujuannya untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh PT. BNI (Persero) TBK
4
kantor syariah cabang Medan dan apakah penerapannya telah sesuai dengan PSAK 59. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem pembiayaan murabahah, penelitian yang dilakukan Aries Muftie (2001) dalam mengenai konsep dan aplikasi pembiayaan syariah, bahwa penjualan dengan margin adalah perjanjian jual beli suatu barang antara pemilik barang dengan pembeli. Dalam proses penentuan harga barang itu, pemilik yang menetapkan jumlah keuntungannya. Dari penelitian diatas tidak membahas perbedaan persepsi nasabah antara pemberian kredit dengan murabahah hanya aplikasi dan penerapan pembiayaan syariah. Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui langkah-langkah pemecahan masalah melalui suatu kegiatan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Bank Syariah (Studi Kasus : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk)”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat penulis rumuskan yaitu untuk membuktikan seberapa besar persepsi nasabah terhadap perbedaan sistem pemberian kredit bank konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah bank syariah. C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian
5
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar persepsi nasabah terhadap perbedaan sistem pemberian kredit bank konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah bank syariah. 2. Manfaat Penelitian Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya: a. Bagi Penulis 1) Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi akuntansi. 2) Untuk mengetahui apakah yang menjadi persepsi mendasar nasabah terhadap perbedaan dalam sistem pemberian kredit bank konvensional dengan pembiayaan murabahah bank syariah. 3) Sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah yang berupa teori-teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga teori yang diperoleh dapat digunakan pada kondisi yang sesungguhnya. 4) Untuk mengetahui prosedur/pelaksanaan dalam pemberian kredit pada umumnya. 5) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis berkaitan dengan perbedaan sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada bank syariah.
6
b. Bagi Pihak Bank 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam memberikan kredit pada nasabah yang membutuhkannya. 2) Seberapa besar perbedaan sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah. 3) Bagi dunia perbankan, memberikan kontribusi untuk organisasi perbankan dalam aktifitas perbankan. c. Bagi Pembaca 1) Masyarakat, yaitu memberikan gambaran mengenai bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam sistem pemberian kredit pada bank konvensional dan sistem pembiayaan murabahah pada bank syariah. 2) Penulis, yaitu guna menambah dan memperluas wawasan dalam berfikir dan rekan-rekan mahasiswa khususnya jurusan akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta. d. Bagi Lembaga Pendidikan Dalam hal ini Universitas Mercu Buana Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, penulis dapat memberikan sumbangan pikiran tentang perbedaan sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada bank syariah.
