BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Transparansi keuangan Pemerintah Daerah merupakan wujud dari pemerintahan yang sistematis dan memiliki kredibilitas tinggi dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh negara. Transaparansi keuangan ini perlu ditingkatkan agar publik mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai keuangan daerah. Peningkatan transparansi
sangat
dibutuhkan
untuk
meningkatkan
pengawasan
dan
penyalahgunaan sumber daya publik yang pada akhirnya akan mengakibatkan pemborosan. Transparansi keuangan ini mulai menjadi salah satu isu utama dalam pemerintah daerah karena didukung oleh peraturan pemerintah nomor 58 (PP 58/2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. UndangUndang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientansi kepada pelayanan masyarakat serta pejabat publik dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam keterbukaan informasi dapat menggunakan sarana atau media elektronik dan nonelektronik. Atas dasar tersebut
9
maka salah satu cara yang paling efektif dalam melaksanakan keterbukaan informasi keuangan publik adalah menggunakan media elektronik yaitu situs resmi. Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa “internet merupakan media yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan merupakan sarana dengan biaya yang paling efektif untuk mempublikasikan informasi keuangannya dalam bentuk pelaporan online”. Moon (2002) berpendapat bahwa tekhnologi sangat berperan pada perkembangan
sebuah
organisasi
dan
memberikan
kontribusi
terhadap
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Chadwik (2003) mengatakan bahwa internet bisa menawarkan kemungkinan peningkatan interaksi
antara
pemerintah
daerah
selaku
administrasi
publik
dengan
masyarakatnya. Astari (2013) mengatakan bahwa informasi keuangan yang berkualitas dapat dicapai melalui tiga komponen yang penting dalam sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas dang pengawasan. Pentingnya transparansi informasi keuangan ini tidak sepenuhnya dipahami oleh pemerintah daerah di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pemerintah daerah yang memilih untuk mempublikasikan laporan keuangannnya melalui media internet. Maka dari itu penting untuk mengetahui motivasi pemerintah untuk melakukan pengungkapan informasi keuangannya pada situs resminya dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dianalisis alasan yang digunakan pemerintah untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan pada situsresminya sehubungan dengan efektifnya menggunakan media internet sebagai alat untuk
mewujudkan transparansi yang merupakan suatu komponen penting dalam laporan keuangan sektor publik yang dapat memenuhi harapan masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Pada Pedoman UmumGood Public Governance (GPG) disebutkan bahwa transparansi merupakan salah satu asas yang harus dilaksanakan guna tercapainya GPG (KNKG, 2010). Maka dari itu salah satu cara dalam mewujudkan GPG maka Pemerintah Daerah dapat menyediakan informasi keuangannya melalui situs resminya sehingga pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukannya. Moon (2002) mengatakan bahwa penggunaan situs dan teknologi informasi yang ada merupakan aplikasi dari penerapan egovernment yang pada masa yang akan datang akan memegang peranan yang sangat penting. Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah antara lain Laswad (2005), Styles dan Tennyson (2007), Yurisca (2011), Garcia (2010), Giroux (1989), Yacoeb (2014), Setyaningrum (2012), serta Medina (2012) memberikan hasil yang berbeda-berbeda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Styles dan Tennyson (2007) dan Yurisca (2011) diperoleh hasil bahwa ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh
11
Laswad (2005) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Laswad (2005) juga memperoleh hasil bahwa leverage memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurisca (2011) yang menunjukkan hasil bahwa leverage memiliki hubungan negatif tehadap transparansi informasi keuangan daerah. Garcia (2010) menyatakan bahwa kompetisi politik memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad (2005) dan Yurisca (2011) yang menyatakan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Penelitian Yurisca (2011) menunjukkan hasil bahwa tipe pemerintah daerah berhubungan negatif dengan transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Giroux (1989) yang menunjukkan hasil bahwa tipe pemerintah daerah memiliki hubungan yang positif terhadap transparansi informasi keuangan padda situs resmi pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan
pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2012) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio kemandirian memiliki pengaruh negatif terhdap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya perbedaan hasil penelitian (research gap) yang terdapat pada penelitian terdahulu. Research gap tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 1.1 Research Gap Nomor
Variabel
Penellitian Terdahulu Laswad (2005)
1
Ukuran Pemerintah Daerah
Styles dan Tennyson (2007) Yurisca (2011
Laswad (2005) 2
Leverage Yurisca (2011)
Laswad (2005)
3
Kompetisi Politik
Garcia (2010)
Yurisca (2011)
Hasil Penelitian Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah leverage berpengaruh negatif terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah Kompetisi Politik tidak berpengaruh terhadap transpparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah kompetisi Politik berpengaruh positif terhadap transpparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah kompetisi politik berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap transpparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah 13
Yurisca (2011) Tipe Pemerintah Daerah
4
Giroux (1989)
Setyaningrum (2012) Rasio Kemandirian
6
Medina (2012)
Tipe Pemerintah Daerah berpengaruh negatiif terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah tipe Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah Rasio Kemandirian berpengaruh secara negatif terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah rasio Kemandirian berpengaruh secara positif terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah
Berdasarkan research gap yang telah di jelaskan sebelumnya terkait dengan transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah terdapat
inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu. Hal tersebut membuat
penulis ingin meneliti kembali dan mengambil topik mengenai transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah ini yang diberi judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.” 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka
perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah? 2. Apakah leverage berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah?
3. Apakah kompetisi politik berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan padasitus resmi pemerintah daerah? 4. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah? 5. Apakah rasio kemandirianberpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah? 6. Apakah ukuran pemerintah daerah, leverage, kompetisi politik, tipe pemerintah daerah, dan rasio kemandirian berpengaruh secara simultan terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk meneliti pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. 2. Untuk meneliti pengaruh leverage terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. 3. Untuk meneliti pengaruh kompetisi politik terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. 4. Untuk meneliti pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. 5. Untuk meneliti pengaruh rasio kemandirian pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.
15
6. Untuk meneliti pengaruh ukuran pemerintah daerah, leverage, kompetisi politik, tipe pemerintah daerah, dan rasio kemandirian berpengaruh secara simultan terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. 1.4 Manfaat Penenlitian 1. Bagi Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk lebih mngembangkan situs resminya sehingga dapat dijadikan sumber informasi yang efektif bagi penggunanya. 2. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 3. Publik Melalui penelitian ini masyarakat dapat mengetahui pemerintah daerah mana saja yang menyediakan informasi keuangan dalam situs resminya dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan. 4. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan tentang transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah dan menjadi bahan referensi untuk peneliti-peneliti berikutnya.
