.
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan memang dapat terjadi di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Hubungan antara ketimpangan dan pembangunan sejatinya memang sangat erat. Ardani (1992) mengemukakan
bahwa
kesenjangan/ketimpangan
antardaerah
merupakan
konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Menurut Williamson (1965) kesenjangan antardaerah semakin besar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) Adanya migrasi tenaga kerja antar daerah bersifat selektif yang pada umumnya para migran tersebut lebih terdidik, mempunyai ketrampilan yang tinggi dan masih produktif; (2) Adanya migrasi kapital antar daerah. Adanya proses aglomerasi pada daerah yang relatif kaya menyebabkan daya tarik tersendiri bagi investor pada daerah lain yang berakibat terjadinya aliran kapital ke daerah yang memang telah terlebih dahulu maju; (3) Adanya pembangunan sarana publik pada daerah yang lebih padat dan potensial berakibat mendorong terjadinya kesenjangan/ketimpangan antar daerah lebih besar; (4) Kurangnya keterkaitan antar daerah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada semakin besarnya kesenjangan/ketimpangan yang terjadi. Ketimpangan pembangunan antardaerah selalu
muncul dan cenderung
semakin melebar. Teori Gunnar Myrdal menekankan proses divergen yang 1
.
menyebabkan ketimpangan makin melebar (Kuncoro, 2013). Untuk itu masalah ketimpangan antardaerah perlu diatasi dengan suatu cara yaitu melalui pemerataan distribusi pendapatan antardaerah. Usaha pemerataan distribusi pendapatan tentunya harus dilaksanakan secara baik dan adil serta dapat dinikamati oleh masyarakat. Sebab menurut (Kuncoro: 2006) menjelaskan bahwa distribusi pendapatan merupakan indikator penting yang menunjukkan kualitas proses pembangunan yang tidak hanya meningkatkan “kue nasional” tetapi juga bagaimana “kue” tersebut dapat didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat. Kesejahteraan ekonomi mengandung pertimbangan nilai tentang tingkat distribusi pendapatan. Oleh karena itu kesejahteraan ekonomi tidak hanya mempertanyakan keadilan distribustif namun juga membahas bagaimana komposisi “kue nasional” dan bagaimana “kue” ini dinikmati oleh masyarakat. Salah satu kabupaten yang diduga terdapat ketimpangan antarkecamatan tinggi di daerah Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi sebagai kawasan yang dekat DKI Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga muncul kawasan industri. Kabupaten Bekasi dapat dikatakan sebagai salah satu sentra industri terbesar yang ada di wilayah Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah kontribusi sektor industi manufaktur yang menyumbang sekitar 78% pada PDRB Kabupaten Bekasi di tahun 2010. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi antara tahun 2004-2011 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya (lihat Gambar 1.1). Namun, pada tahun 2009 pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi mengalami penurunan cukup 2
.
dalam yaitu sebesar 5,04%. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011, masing-masing menjadi sebesar 6,18% dan 6,26%. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi tersebut, jika dilihat secara rata-rata kontribusinya per kecamatan yang ada, pada tahun 2004-2011 menunjukkan 5 kecamatan dengan urutan penyumbang PDRB terbesar. Pertumbuhan PDRB 5 kecamatan berdasarkan urutan yaitu Kecamatan Cikarang Barat sebesar 20,55%, Cikarang Utara 20,16%, Tambun Selatan 18,87%, Cikarang Selatan 15,04%, Cibitung 10,14% (lihat gambar 2). Dan berdasarkan rata-rata kontribusi PDRB per kecamatan di Kabupaten Bekasi terbesar dapat disimpulkan bahwa ada 3 kecamatan yaitu Cikarang Barat, Cikarang Utara dan Cikarang Selatan.
Gambar 1.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi, 2004-2011 7.00
6.11
6.01
Pertumbuhan PDRB (%)
6.00
6.14
5.99
6.07
6.18
6.26
2010
2011
5.04 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2004
2005
2006
2007
2008
Tahun
Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2012
3
2009
.
Gambar 1.2. Rata-Rata Kontribusi PDRB Per Kecamatan di Kabupaten Bekasi, 2004-2011 25.000 20.55 18.87
20.16 PDRB (%)
20.000 15.04 15.000
10.14 10.000 5.000
Kecamatan
Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2012
Berdasarkan sejumlah uraian latar belakang di atas, maka begitu menarik untuk
diteliti
mengenai
“Analisis
Ketimpangan
Distribusi
Pendapatan
Antarkecamatan di Kabupaten Bekasi” dengan periode waktu dari tahun 2003 sampai 2011.
1.2 Perumusan Masalah Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kabupaten Bekasi memiliki PDRB yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Bekasi sendiri memiliki 23 kecamatan dan memiliki nilai PDRB yang berbeda setiap kecamatan tersebut. Pada PDRB antarkecamatan di Kabupaten Bekasi memiliki angka yang beragam, dari keberagaman tersebut terdapat perbedaan yang cukup tinggi antar kecamatan tersebut. Hal ini dikarenakan perbedaan potensi ekonomi/pola struktur ekonomi setiap daerah tersebut berbeda-beda yang dapat dilihat dari beberapa 4
Muaragembong
Cabangbungin
Pebayuran
Sukakarya
Sukatani
Sukawangi
Tambelang
Tarumajaya
Babelan
Tambun Utara
Tambun Selatan
Cikarang Barat
Cibitung
Karangbahagia
Cikarang Utara
Kedungwaringin
Cikarang Timur
Bojongmangu
Cibarusah
Cikarang Selatan
Cikarang Pusat
Serang Baru
Setu
0.000
.
sektor perekonomian seperti pertanian, pertambangan, industri manufaktur dan perdagangan maupun jasa. Dengan adanya perbedaan potensi ekonomi antarkecamatan tersebut memungkinkan terjadinya ketimpangan antardaerah di Kabupaten Bekasi. Maka dari itu perlunya pemerataan distribusi pendapatan yang adil untuk mencegah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antardaerah.
1.3. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, penulis mencoba membuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana struktur dan pola perekonomian antarkecamatan di Kabupaten Bekasi berdasarkan Tipologi Klassen? 2. Bagaimana ketimpangan distribusi pendapatan antarkecamatan di Kabupaten Bekasi?
1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis struktur dan pola perekonomian antarkecamatan di Kabupaten Bekasi dengan Tipologi Klassen. 2. Menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan antarkecamatan di Kabupaten Bekasi.
5
.
1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 1. Bagi pemerintah Kabupaten Bekasi, memberi masukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam hal penanganan masalah ketimpangan distibusi pendapatan. 2. Bagi akademisi, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 3. Bagi peneliti, memberikan pengetahuan dan khasanah ilmu.
1.6 Sistematika Penulisan Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan antarkecamatan di Kabupaten Bekasi disusun ke dalam 4 bab yaitu: Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan kerangka teoritis dan metodelogi, terdiri dari tinjauan pustaka, landasan teori dan alat analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tipologi Klassen, Indeks Entropi Theil dan Indeks Jaime Bonet. Bab III merupakan pembahasan dan hasil penelitian, menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian dan pembahasan hasil serta analisis. Bab IV merupakan kesimpulan dan saran, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.
6
.
7
