1
BAB I PENDAHULUAN
Penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu permasalahan. Masalah dapat muncul pada ruang (tempat) dan waktu tertentu. Pendahuluan akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 1.1. Latar Belakang Sumber daya aparatur mempunyai peran penting dalam mengembangkan tatanan pemerintahan. Penggerak dari sistem organisasi pemerintahan adalah manusia yang ada di dalamnya, yaitu pegawai yang bekerja dalam kerangka tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Sarana prasarana dalam kegiatan organisasi menjadi media bagi sumber daya aparatur untuk menunjang pekerjaannya. Sedangkan yang menentukan langkah strategis formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya. Peningkatan SDM dalam berbagai kegiatan, pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya, merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan kualitas dan kompetensi untuk meningkatkan kinerja SDM yang berkualitas dan professional. Pemerintah
terus
berupaya
melakukan
langkah-langkah
konkret
dalam
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM aparatur negara. Hayat (2014) menyatakan meningkatnya kualitas SDM mampu memengaruhi gerak sistem tatanan organisasi pemerintahan. Peningkatan SDM harus didukung oleh adanya ketentuan hukum yang memberikan ruang bagi aparatur negara dalam
2
menjalankan tanggung jawabnya. Upaya pemerintah tersebut pada akhirnya bermuara pada meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat. Ekspos hasil survei kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali pada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tabanan pada bulan September sampai dengan Desember 2014 menunjukkan hasil yang disajikan pada Tabel 1.1. Tabel 1.1. Zonasi Hasil Survei Ombudsman Bali Pada 24 SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Zona Merah Dinas Kesehatan; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Peternakan; BPBD; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Koperasi, UKM dan Perindag; Kantor KB dan PP; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Badan Kesbang Pol Linmas; Bappeda; Dishutbun; Kantor Perpustakaan dan Arsip; Satpol PP; DKP; KLH; Dinas Sosial; Inspektorat
1.
2.
Zona Kuning Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi; Dinas Pendapatan.
Sumber: Ombudsman RI Provinsi Bali (2015) Keterangan: a. Zona Merah: kepatuhan rendah (nilai 0-500); b. Zona Kuning: kepatuhan sedang (nilai 501-800) c. Zona Hijau: kepatuhan tinggi (801-1000)
1. 2. 3. 4.
Zona Hijau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; PDAM; RSUD Tabanan; Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah.
3
Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa secara umum (75%), kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada 24 SKPD di Kabupaten Tabanan masih rendah. Inspektorat Kabupaten Tabanan yang menangani pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan masuk kategori zona merah. Hasil pemetaan/assessment kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) oleh BPKP Tahun 2010 s/d 2011 terhadap 331 APIP pusat dan daerah, dengan pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor-IIA, atas lima level kapabilitas yang mungkin dicapai oleh APIP, menunjukkan bahwa secara nasional 93,96% APIP masih berada di level 1 (initial), selanjutnya 5,74% berada di level 2 (infrastructure) dan hanya 1 APIP yang berada di level 3 (integrated). Inspektorat Kabupaten Tabanan pada hasil pemetaan tersebut masih berada di level 1 (initial). Kedua fenomena tersebut menunjukkan masih rendahnya kinerja organisasi Inspektorat Kabupaten Tabanan. Kinerja organisasi yang rendah dipicu oleh rendahnya kinerja individu. Hal ini menurut penulis disebabkan karena ada beberapa hal yang memengaruhi, antara lain: pengawasan pimpinan, disiplin pegawai dan kompetensi pegawai. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk meneliti kembali pengaruh ketiga variabel yaitu pengawasan pimpinan, disiplin dan kompetensi pegawai pada kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan. Disamping itu untuk melanjutkan penelitian yang dilakukan Aryasa (2009), yang
4
hanya meneliti pengaruh 2 variabel yaitu: pengawasan pimpinan dan disiplin pegawai pada kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan. Kata kinerja berasal dari kata performance, yang menurut The Scribner – Bantam English Dictionary (dalam Rivai dan Basri, 2005:14) berasal dari akar kata to perform yang mempunyai beberapa masukan (entries), yakni : (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry out execute); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to dischange of fulfill; as vow); (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to execute or complete an understanding); (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what is expected of a person machine). Dari masukan tersebut dapat diartikan, kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Robbins (2006:56) menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah banyaknya upaya yang dikeluarkan individu dalam mencurahkan tenaga sejumlah tertentu pada pekerjaannya. Pengawasan pimpinan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mencapai kinerja pegawai. Perkembangan pengawasan melekat (waskat) menjadi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menempatkan pimpinan organisasi sebagai penggerak dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Lima unsur yang ada dalam SPIP, yakni: lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern mendorong pimpinan organisasi melakukan pergeseran pengawasan dari hard control ke soft control.
5
Terwujudnya kinerja pegawai suatu organisasi agar dapat meningkatkan kinerja organisasi secara totalitas dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan pimpinan secara intens dan sistematis. Pengawasan pimpinan akan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dan dari hasil pemantauan tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Hal yang biasanya terjadi adalah apabila pimpinan tidak ada ditempat atau sedang bertugas keluar daerah, bawahan tidak akan melaksanakan tugas secara optimal. Sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana. Karya (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan pimpinan sangat penting dilakukan, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan, baik sebelum pelaksanaan pekerjaan maupun setelah pelaksanaan pekerjaan dilakukan serta memperbaiki kesalahan dan penyimpangan tersebut agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja para pegawai dalam suatu instansi pemerintah. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Brahmasari dan Suprayetno (2008), Sami’an dan Aprilian (2013), Suseno (2013), menyatakan bahwa pengawasan pimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Faktor penunjang kinerja yang lain adalah disiplin pegawai. Disiplin PNS dalam organisasi merupakan suatu sikap PNS yang selalu mentaati setiap peraturan peraturan perundangan yang berlaku dalam organisasi. Disiplin kerja PNS akan terkait pada tatalaku dan perilaku kerjanya sehari-hari dalam organisasi mulai dari masuk kerja, melaksanakan pekerjaan sampai dengan meninggalkan
6
kantor. Kecenderungan terjadi adalah terjadinya keterlambatan PNS dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai akibat kurangnya disiplin dari masing-masing pegawai. Hidayat dan Zainal (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa disiplin pegawai berpengaruh positif pada kinerja pegawai. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Reza (2010), Widyastuti dan Yeni (2010), Amanah dan Dita (2011), dan Robiansyah (2013). Pembinaan pegawai negeri secara individual merupakan upaya untuk menciptakan kinerja pegawai, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan kerja, memotivasi untuk meningkatkan dedikasi dan pengabdian, memperbaiki dan memelihara sikap mental, etos kerja dan integritas. Upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai program dan mekanisme peningkatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai secara komprehensip. Tanpa mempunyai kemampuan dalam bidang yang ditanganinya pegawai tidak akan dapat mengerjakan tugas dengan maksimal. PNS tidak akan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dengan baik, disamping itu juga akan melambatkan pelaksanaan tugas, serta terlambatnya pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan kinerja pegawai dibutuhkan kemampuan dari pucuk pimpinan untuk memperhatikan kecakapan staf atau pegawai dalam melaksanakan tugastugasnya.
Segenap
aktivitas
mengawasi,
memeriksa,
mencocokkan,
mengendalikan segenap kegiatan pegawai yang tentunya akan mengarah kepada pembinaan para pegawai. Pegawai dapat pula memahami tugas dan tanggung
7
jawab masing-masing serta mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan demikian tentunya akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai. Inspektorat Kabupaten Tabanan selaku APIP, sebagai perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan SKPD lainnya. Menitik beratkan pada aspek kebijakan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan penilaian manfaat. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Tabanan harus meningkatkan kompetensi pegawainya agar dapat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dengan maksimal. Kompetensi sumber daya manusia terdiri dari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) Peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti diklat fungsional. Saat ini diklat yang telah pernah diikuti oleh pegawai Inspektorat Tabanan adalah diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri. Pegawai yang telah mengikuti sertifikasi JFA sebanyak 10 orang. Pegawai yang telah mengikuti sertifikasi JFP2UPD sebanyak 10 orang. Ariani dan Badera (2015) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan dan positif pada kinerja. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Suwardji dkk (2012) dan Qamariah (2014).
8
1.2. Rumusan Masalah Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.2.1. Apakah pengawasan pimpinan berpengaruh pada kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan? 1.2.2. Apakah disiplin pegawai berpengaruh pada kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan? 1.2.3. Apakah kompetensi berpengaruh pada kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1.3.1. Mengetahui pengaruh pengawasan pimpinan pada kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan. 1.3.2. Mengetahui pengaruh disiplin pegawai pada kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan. 1.3.3. Mengetahui pengaruh kompetensi pada kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan. 1.4. Manfaat Penelitian 1.4.1. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Tabanan pada umumnya, dan Inspektorat pada khususnya mengenai pengaruh pengawasan pimpinan, disiplin dan
9
kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai, sehingga nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam peningkatan kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan. 1.4.2. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan secara empiris teori keagenan dengan peningkatan kinerja pegawai dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian-penelitian terkait, terutama tentang peningkatan kinerja pegawai pada sektor publik atau pemerintahan.
