BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kegiatan pembangunan nasional suatu bangsa yang menjadi bagian tak
terpisahkan dari perkembangan internasional akan menumbuhkan apa yang lazim disebut global governance. Keberhasilan pembangunan
nasional akan sangat
dipengaruhi oleh berhasil tidaknya menyingkirkan atau mengurangi permasalahan penting yang berkembang di pedesaan. Perjalanan pembangunan daerah selama ini masih didominasi oleh strategi yang menempatkan pembangunan pedesaan pada posisi yang terpisah dari pembangunan perkotaan. Pembangunan daerah mempunyai watak atau ciri tersendiri, serta memiliki pola dan spirit yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki itulah sebabnya pembangunan daerah sepatutnya dilihat sebagai sub-sistem di dalam sistem pembangunan nasional. Sebagai suatu sub-sistem, pembangunan daerah memiliki kebulatan tersendiri yang bersifat fungsional bagi keseluruhan sistem pembangunan nasional. Strategi pembangunan daerah yang menempatkan pembangunan pedesaan pada posisi yang terpisah dari pertumbuhan kota dalam jangka panjang kurang mendatangkan hasil maksimal. Strategi pembangunan semacam itu mengingkari eksistensi segi-segi krusial yang melekat pada keterkaitan desa-kota dan konsekuensinya melahirkan kebijaksanaan yang kurang tepat dalam menafsirkan dinamika pembangunan perdesaan. Peningkatan produksi pertanian di pedesaan misalnya tidak akan membuahkan hasil yang menetes kebawah dan menyentuh lapisan masyarakat miskin (trickle down effect) apabila kurang memperhitungkan eksistensi dan kemampuan pusat pasar diperkotaan. (Usman, 2004:17-18).
1 Universitas Sumatera Utara
Pembangunan pedesaan seharusnya tidak semata-mata dicanangkan untuk mempertahankan swasembada pangan atau untuk meningkatkan pendapatan petani. Lebih dari itu, pembangunan pedesaan harus diwujudkan untuk memperkuat kota supaya fungsi kota sebagai penampung surplus tenaga kerja pedesaan dan sumber pemasok (supply dan input) kebutuhan pertanian menjadi lebih efektif.
Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang
kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Berdasarkan ketentuan ini desa diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya.Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat,utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Dengan diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa, desa merupakan sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak- hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa.
2 Universitas Sumatera Utara
Dengan adanya otonomi desa, masyarakat desa sendiri dapat melakukan upaya untuk mencapai masyarakat desa yang sejahtera. Sebagai penunjang terwujud masyarakat desa yang sejahtera, pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi Dana Desa lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara swakelola. Program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat harus lebih melibatkan masyarakat di dalam proses agar hasilnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa mendapat alokasi anggaran dana desa sebesar 9,06 triliun rupiah dalam APBN 2015. Dana tersebut sejatinya bukan anggaran baru karena diambil dari jatah desa yang selama ini dikucurkan lewat nomenklatur lain seperti pada pos sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berada di Kementrian Dalam Negeri dan anggaran Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Alokasi dana tersendiri memang langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan desa. Dengan mengelola dana sendiri, desa telah ditempatkan sebagai subjek sesungguhnya dari pembangunan karena mendorong perangkat desa dan masyarakat aktif memegang peranan pembangunan karena merekalah yang memahami secara utuh persoalan dan kebutuhan desa. Namun pada kenyataannya apa yang diharapkan pemerintah sejatinya masyarakat Indonesia khususnya belum mampu untuk mengelola dana tersebut secara maksimal.
3 Universitas Sumatera Utara
Banyak masyarakat belum mampu untuk menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Masyarakat terkadang tidak merespon atau bahkan tidak perduli dengan program pemerintah. Desa di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 74.994 desa. Pada tahun 2015, jumlah desa yang mendapat dana desa 74.093 desa dan
tahun 2016
meningkat menjadi 74.753 desa. Dana desa pada tahun 2016 sebesar 46,6 triliun dikucurkan oleh Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Pada tahun 2015 dana desa berjumlah Rp 20,7 triliun. Pada tahun 2016 meningkat dua kali lipat menjadi sebesar Rp. 64,9 triliun. Artinya, setiap desa mengelola uang secara mandiri Rp.500-800juta. (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia (diakses pada 5 Maret 2017 pukul 10.25) Tahun 2013 desa di Sumatera Utara berjumlah 5323 desa yang tesebar di 78 kabupaten/kota. Kabupaten Karo adalah salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang memiliki 17 kecamatan, 10 kelurahan dan 259 desa. Desa Kutambaru merupakan desa yang berada di kecamatan Munte Kabupaten karo yang mendapat Program Dana Desa. (http://sumut.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/ (diakses pada tanggal 25 April 2017 pukul 09.20) Pada Tahun 2015 Desa Kutambaru mendapat Dana Desa sebesar Rp.250.075.500,- yang digunakan untuk pembangunan seperti gudang desa, perbaikan pipa air bersih, perbaikan bak penampungan air, pembangunan saluran air limbah. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat belum ada. Tahun 2016, Desa Kutambaru mendapat Dana Desa sebesar Rp.600.892.000, yang digunakan
4 Universitas Sumatera Utara
untuk membangun infrastruktur desa seperti pengerasan dengan tellford jalan juma Talinbabo dan pengecatan jambur. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat kegiatan yang dilakukan berupa penambahan gizi balita, lansia dan paud, gotong royong, sosialisasi bahaya narkoba, dan pembentukan/pembuatan BumDes. Kepala Desa Kutambaru menyatakan bahwa begitu banyak program dari danadesa yang dilakukan namun dilihat masyarakat setempat kurang memiliki sambutan yang baik terhadap program yang dilaksanakan. Masyarakat setempat kurang menyadari bahwa mereka lah sebagai objek dan subjek pembangunan padahal pemerintah berharap dengan adanya Dana Desa maka pembangunan dan pemberdayaan antara kota dan desa akan merata. Sehingga masyarakat desa dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki di daerahnya masingmasing. Dana Desa dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan Perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program Dana Desa yang dibuat kedalam skripsi “respon masyarakat pada program Dana Desa di Desa Kutambaru Kecamatan Munte”.
5 Universitas Sumatera Utara
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan
yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana respon masyarakat terhadap program Dana Desa di Desa Kutambaru Kecamatan Munte Kabupaten Karo?” 1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1
Tujuan Penelitian Adapun tujuan peneliti
mengadakan penelitian ini adalah untuk
mengetahui respon masyarakat terhadap program dana desa di Desa Kutambaru Kecamaan Munte Kabupaten Karo. 1.3.2
Manfaat Penelitian Adapun hasil penelitian ini dapat digunakan dalam rangka:
a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membandingkan teori dan kenyataan dilapangan khususnya dibidang dana desa. b. Pengembangan referensi pelaksanaan dana desa dan dapat dimanfaatkan lebih baik lagi sesuai dengan tujuannya. 1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian dalam penelitian ini disajikan
dalam 6 bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan
6 Universitas Sumatera Utara
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan tentang teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, bagan pemikiran dan definisi konsep.
BAB III
:METODE PENELITIAN Bab
ini
berisikan
tentang
tipe
penelitian,lokasi
penelitian,informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. BAB IV
:DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana penulis mengadakan penelitian.
BAB V
:ANALISIS DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta analisisnya
BAB VI
:PENUTUPAN Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat dengan penelitian yang dilakukan.
7 Universitas Sumatera Utara
