BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah Manusia memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan kenyamanaan dalam kesejahteraan hidupnya. Hak tersebut merupakan hak yang seharusnya bisa dirasakan serta dinikmati oleh manusia. Ketika seorang manusia lahir kedunia sampai manusia menutup mata, manusia membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang-orang. Akan tetapi, tidak banyak orang yang memiliki dan menikmati kehidupan yang layak. Masalah kemiskinan di dunia membawa dampak pada ketelantaran, ketunaan sosial hingga masalah sosial lainnya. Krisis global membawa dampak di berbagai sektor baik di bidang ekonomi maupun sosial. Jumlah keluarga miskin bertambah karena pencari nafkah utama dari keluarga dimaksud tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, pada September 2014 tercatat 10.356.690 penduduk miskin Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Data ini menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keempat yang memiliki jumlah masyarakat miskin di Indonesia dibandingkan dengan provinsi padat penduduk yaitu DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin khususnya di Sumatera Utara lebih banyak dibandingkan provinsi padat penduduk lainnya(Badan Pusat Statistik, 2014).
Universitas Sumatera Utara
Meningkatnya jumlah penyandang kemiskinan, dikhawatirkan akan terjadi permasalahan sosial yang lebih besar. Disadari bahwa kemiskinan menjadi masalah mendasar dari kesejahteraan sosial. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spritual. Dengan demikian akan terjadi keterlantaran, pemenuhan gizi buruk, pemeliharaan kesehatan yang sangat minim dan bahkan sampai terjadinya eksploitasi, perdagangan anak, dan tindak kekerasan. Lebih jauh lagi dapat berakibat pada terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dan masalah anak.
Lingkungan keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi setiap insan dan menjadi tempat utama bagi anak untuk memperoleh hak. Adapun hak anak yaitu hak untuk
mempertahankan kelangsungan hidup (survival), hak untuk
tumbuh kembang secara wajar (deverlopmental), hak untuk mendapatkan perlindungan (protection), dan hak untuk ikut berpartisipasi membangun masa depannya (participation).
Anak sejak dikandung dan lahir ke dunia, mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses biologis yang menentukan baik buruknya seseorang diawali saat anak dilahirkan dan mengalami pertumbuhan. Pada masa ini manusia dibekali dengan akal, dan perilaku yang di mulai sejak anak diajarkan untuk mengenal orang–orang di sekitarnya. Selama tahun 2013, terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa lingkungan keluarga Indonesia masih cenderung diwarnai oleh sejumlah problematika keluarga yang sangat tidak kondusif terhadap masa depan anak Indonesia. Beragam kasus yang melibatkan keluarga masih belum terselesaikan.
Universitas Sumatera Utara
Akan tetapi, banyak anak yang tidak mendapatkan hak yang sama. Anak terlantar merupakan contoh bahwa tidak semua anak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya dan tidak mendapatkan hak untuk belajar serta bermain. Anak menjadi telantar dikarenakan orang tuanya bercerai, yatim-piatu, konflik, serta bencana alam sehingga tidak memiliki pengawasan orang tua yang dalam arti terlantar. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa
tugas pemerintah Indonesia adalah
untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesuai dengan amanat Pemerintah dan bangsa Indonesia, maka semua rakyat Indonesia harus mendapatkan perlindungan sosial, wajib bekerjasama membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur serta sejahtera. Akan tetapi, segenap lapisan masyarakat tidak seluruhnya mampu menikmati Kesejahteraan Sosial. Perlindungan sosial yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu. Perlindungan Sosial terhadap Permasalahan Sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, termasuk halnya masalah Anak. Menurut Undang–Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini menjelaskan bahwa
Universitas Sumatera Utara
anak terlantar sepenuhnya dipelihara oleh pemerintah serta menjamin kehidupan anak terlantar dan kurang mampu untuk dibina, didampingi dan diasuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
Disamping itu masih ada sejumlah Undang-Undang yang memberi arahan untuk pembangunan anak. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak di bidang keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, warga sekitar dan negara (Setyawan, 2014).
Anak seharusnya dapat melakukan perannya dan mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan yang baik, ruang gerak untuk bermain, serta perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak. Akan tetapi yang terjadi saat ini, tidak semua anak mampu menjalani masa pertumbuhannnya dengan baik. Terkadang anak harus memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan, karena orang tua tidak memiliki biaya. Anak memilih untuk membantu orang tuanya dalam mencari nafkah walaupun harus mengotori tangan dengan setumpukan sampah yang bertebaran dijalanan. Selain itu, banyak anak yang dieksploitasi, anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga dan lingkungannya sehingga fisik dan psikis anak menjadi terganggu. Seorang anak dimasa usia sekolah harus mengikuti pendidikan di usianya dan kebutuhan akan hal tersebut harus mampu dipenuhi orang tuanya. Namun kenyataan banyak anak yang tidak mampu bersekolah dan melanjutkan pendidikan serta lebih memilih untuk putus sekolah.
Universitas Sumatera Utara
Masalah anak terlantar menjadi permasalahan yang tidak kunjung dapat diselesaikan Pemerintah Indonesia. Di Jawa tengah, empat orang anak ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Anak ditelantarkan dan ditampung oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Wonosobo. Anak tersebut rata- rata di bawah umur lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa orangtua sekalipun mampu meninggalkan tanggung jawabnya dalam mendidik, mengasuh, serta memberikan kebutuhan yang layak kepada anak (Solopos, 2012). Selain kasus penelantaran anak di Jawa Tengah, kasus anak terlantar juga terdapat di Sumatera Utara. Anak perempuan berusia 4 tahun ini dibuang oleh keluarganya di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak tersebut sering mengalami penyiksaan dari orang tuanya. Bahkan sesaat sebelum ditinggalkan dikawasan penimbunan tanah di Deli Serdang pada Minggu (30/11/2014) lalu, ia mengaku masih ditampar oleh orang tuanya yang sampai saat ini tidak diketahui identitasnya. Saat pertama ditemukan, Rifa dalam kondisi lemah dan demam tinggi. Diduga karena malam sebelumnya anak ini berada di lapangan terbuka dan kelaparan. Pada sekujur tubuhnya ditemukan luka lebam dan goresan yang diduga akibat dipukul. Kasus ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya mengalami kekerasan namun anak juga harus menerima kenyataan jika orang tua anak tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai orang tua. Masalah anak terlantar menjadi permsalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Akibat yang ditimbulkan dari anak terlantar yaitu anak tidak mampu mengikuti pendidikan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan usia anak. Anak terlantar cenderung lebih memilih bekerja daripada menghabiskan waktu berjamjam disekolah yang dianggap tidak menghasilkan pendapatan. Apabila persoalan
Universitas Sumatera Utara
ini terus berlanjut, jumlah generasi masa depan akan semakin berkurang. Hal yang ditimbulkan adalah banyaknya anak yang tidak bersekolah dan sering melakukan tindakan kriminal (Gusti, 2015). Berdasarkan statistik, Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki jumlah anak sekolah yang termasuk tinggi yaitu mencapai sekitar 17.286 anak. Sementara yang tidak melanjutkan sekolah, mencapai lebih dari 78.000 anak. Di Sumatera Utara, menurut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dana anggaran pendidikan 2009 diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah lebih. Jumlah tersebut diantaranya untuk penyaluran dan dana bantuan operasional sekolah yang mencapai 1,065 triliun. Pada tahun 2011 jumlah anak usia sekolah diperkirakan mencapai 2,6 juta dari 13 juta penduduk. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa tahun 2014 terdapat perkembangan jumlah Anak usia sekolah tiga kali lipat dari tahun–tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2014). Ketika situasi ketelantaran anak yatim-piatu dan anak–anak dari keluarga yang kurang mampu terjadi tanpa ada usaha penanggulangan, dikhawatirkan anak akan menjadi frustasi, merasa terhina dan akan berontak terhadap keadaan. Adapun sebagai kompensasinya adalah mereka akan melakukan perbuatan yang menggarah pada tingkah laku menyimpang yang dapat mengganggu dirinya sendiri, orang lain maupun masyarakat karena kurangnya pendidikan yang mereka dapatkan. Sebagai wujud konkrit usaha dan kepedulian pemerintah dalam menanggulangi
masalah
ini,
pemerintah
mendirikan
Lembaga
Sosial
Kesejahteraan Anak seperti Pelayanan Sosial Anak yang menjadi tempat bagi
Universitas Sumatera Utara
anak terlantar dan kurang mampu. Program ini memiliki fungsi sebagai tempat penampungan bagi anak. Anak diberikan makan dan minum setiap hari serta diberikan biaya pendidikan, tempat penampungan serta pelayanan alternatif yang mampu menggantikan fungsi keluarga, sehingga gangguan keluarga dapat dibatasi semaksimal mungkin dan anak akan merasa hidup dalam lingkungan keluarga sendiri. Salah satu lembaga pemerintah yang memberikan Pembinaan bagi anak terlantar dan kurang mampu adalah UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborongborong. Lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, yang secara khusus memberikan pelayanan, pembinaan dan pengurangan angka putus sekolah (buta aksara) bagi anak terlantar dan kurang mampu sesuai dengan undang –undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 No. 32). Selama menjadi warga binaan di UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia, anak mendapatkan proses sosialisasi atas nilai-nilai hidup dalam bermasyrakat, nilai keagaamaan, adat istiadat, dan pendidikan. Anak dipersiapkan secara mental dan sosial untuk mampu hidup di masyarakat dan mencapai citacitanya sebagai penerus masa depan bangsa. Sesuai dengan Undang–Undang No. 4 tahun 1979 Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis dan sosial anak merupakan tanggung jawab utama orang tua. Namun, anak–anak yang tidak memiliki orang tua mempunyai hak untuk diasuh oleh negara dan
Universitas Sumatera Utara
lembaga lain. UPT Pelayanan Sosial Anak Siborongborong memiliki tugas dalam memberikan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan anak dalam menjalankan fungsi di masyarakat. Program yang diberikan oleh UPT Pelayanan Sosial Anak Siborongborong adalah menjadikan anak mandiri, mendapatkan pendidikan sesuai umur dan wajib belajar dari pemerintah serta memberikan keterampilan berbentuk usaha yang diharapkan mampu menjadi bekal keterampilan anak dimasa depan. Program pemberdayaan yang diberikan oleh UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborongborong diikuti oleh semua warga binaan anak. Keterampilan yang ditawarkan kepada anak juga meliputi dua keterampilan yakni Keterampilan Jok untuk warga binaan Pria dan Keterampilan Salon untuk warga binaan wanita. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Warga Binaan Anak oleh UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara”. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Warga Binaan Anak oleh UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia di Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sudah efektif ?”.
Universitas Sumatera Utara
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan progam pemberdayaan warga binaan anak yang dilakukan dan diselenggarakan oleh UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia di Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. 1.3.2 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah : a.
Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah dapat memberikan kemampuan bagi penulis dalam mengembangkan penulisan karya ilmiah mengenai pelaksanaan program Pemberdayaan warga anak binaan di UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia , dengan kemampuan yang diperoleh penulis.
b. Hasil penelitian dapat diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak- pihak yang terlibat didalam pelaksanaan program pemberdayaan anak binaan. c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam hal referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sehubungan dengan masalah ini. 1.4 Sistematika Penulisan Untuk memahami dan mengetahui isi skripsi ini, penulis menyajikan penelitian ini dalam enam bab yang memiliki sistematika sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan uraian konsep yang berkaitan dengan masalah dan objek yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, defenisi konsep, dan defenisi operasional.
BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tipe penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah objek yang akan diteliti.
BAB V
: ANALISA DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dalam penelitian beserta analisisnya.
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian
Universitas Sumatera Utara
