BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Kredit dalam suatu perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting
dikarenakan bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpunan dana dari masyarakat harus menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, dimana dari kredit tersebut itulah bank akan memperoleh keuntungan dalam kegiatan operasionalnya sehingga kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara baik menjadi suatu hal yang sangat mutlak diperlukan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya, semakin baik kredit yang disalurkan oleh bank maka peluang untuk mendapatkan laba akan semakin baik. Pentingnya penyaluran kredit pada bank dapat kita lihat dari gambaran neraca suatu perbankan dimana bila kita lihat sisi aktiva dari bank maka komponen pinjaman yang diberikan merupakan salah satu bagian terbesar. Selain itu dalam laporan rugi laba dapat diketahui bahwa sebagian besar dari laba yang dihasilkan merupakan pendapatan kredit yang berasal dari bunga pinjaman kredit. Sebagai
sumber
utama
bank
dalam
mendapatkan
laba,
kredit
dalam
penyalurannya memiliki aturan-aturan yang memagari sehingga pemberian kredit tersebut dapat berjalan dengan baik dan menciptakan suatu kredit yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1
Berdasarkan pentingnya kredit didalam perbankan menarik minat penulis untuk membuat karya tulis yang mefokuskan pada proses pemberian kredit perbankan terutama dalam proses pemberian kredit mikro utama dan KUR (kredit usaha rakyat), skema kredit tersebut sempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimulai dari tahun 2011 sampai mulai menurunnya pada tahun 2014. Selain itu ketertarikan tersebut juga dikarenakan dengan peningkatan penyaluran kredit secara signifikan di Bank Pembangunan Dearah Jawa Barat dan Banten selanjutnya disebut bank bjb secara umum juga mengalami peningkatan angka kredit macet atau yang biasa disebut dengan non performing loan (NPL) yang disalah satu kantor cabang pembantu (KCP) di bank bjb Cabang Tangerang tingkat NPL tembus sampai kisaran 84%1 untuk penyaluran skema kredit mikro dan KUR. Dalam dunia perbankan, keputusan kredit identik dengan keputusan bisnis, pemberian kredit adalah kegiatan bisnis utama bagi hampir setiap bank. Menurut Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, bisnis atau business dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu usaha dagang atau urusan atau sebagai perusahaan komersial, profesi atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan2. Setiap bisnis merupakan ciptaan oleh yang mengusahakannya atau oleh pengusaha atau pebisnis, mereka menempatkan uangnya ke dalam bisnis itu dan mengambil risiko yang terkait dalam bisnis tersebut demi memperoleh keuntungan yang diinginkan. Jadi bahwa pemberian kredit yang merupakan bisnis 1
Berdasarkan hasil penelitian pada salah satu kantor cabang pembatu di bank bjb Cabang Tangerang yang memiliki angka NPL tinggi dalam penyaluran skema kredit mikro dan KUR 2 Silondae, Arus Akbar dan Fariana, Andi, Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis, Mitra Kencana Media, Jakarta, 2010
2
bank pun dapat mengalami resiko kerugian jika dalam proses pemberiannya bank mengambil keputusan yang salah sehingga menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak selalu merupakan akibat dari pengambilan keputusan kredit yang salah atau tidak tepat, keputusan yang salah tersebut tidak selalu disebabkan adanya faktor kesengajaan, ataupun dengan niat memperkaya diri sendiri maupun orang lain sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang cermat. Kemampuan yang baik dalam melakukan analisa kredit disertai dengan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip dalam pemutusan kredit tidak selalu menghasilkan keputusan kredit yang baik juga. Kesalahan dalam pengambilan keputusan sering kali dikaitkan dengan pelanggaran hukum, sehingga terjadi keseganan dalam pengambilan keputusan kredit yang kadang terjadi dalam lingkup perbankan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).3 Sering kali hal tersebut juga terjadi di bank bjb bahwa terjadi keseganan dan ketakutan dalam pengambilan keputusan, karena bila terjadi kesalahan sehingga kredit yang dihasilkan malah akan menyebabkan kerugian. Bahkan kerugian tersebut dapat dianggap melakukan tindakan pidana mulai dari kelalaian petugas bank sampai pada tingkat memperkaya diri sendiri. Hal tersebutlah yang membuat timbulnya keseganan dalam membuat suatu keputusan kredit padahal bila hal tersebut terus berlanjut maka pertumbuhan kredit bank akan mengalami kemandekan dengan lambatnya kredit yang disalurkan sehingga laba yang akan dihasilkan tidak sesuai dengan proyeksi yang direncanakan oleh bank.
3
Herijanto, Hendy, Teori dan Praktik Pemberian Pemutusan Kredit Perbankan Berdasar Prinsip Kehati‐hatian, Universitas Padjajaran, Bandung, 2013, halaman 20
3
Bank selain sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba, bank juga memiliki beberapa tujuan yang telah diatur dalam undang-undang artinya bank juga harus berkontribusi dalam perekonomian. Salah satu tujuannya adalah bank dapat membantu pemerataan ekonomi dengan cara melakukan penyaluran kredit kepada masyarakat terutama kredit produktif yang dapat meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Untuk mendorong kegiatan tersebut Bank Indonesia melalui PBI Nomor 14/26/PBI/2012 mewajibkan penyaluran kredit di sektor produktif minimal 55% dari total kredit untuk kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) I, 60% untuk kelompok BUKU II, 65% kelompok BUKU III, dan 70% untuk kelompok BUKU IV4. Selain itu juga disebutkan secara jelas pada Pasal 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun1992 tentang perbankan yang selanjutnya disebut UU No.10/1998 yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan adanya peraturan PBI dan telah disebutkan dalam undang-undang maka bank dituntut untuk dapat menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke berbagai sektor agar dapat menjadi penggerak perekonomian, tetapi dalam proses penyaluran kredit tersebut bank juga memiliki resiko-resiko yang dihadapi dan memungkinkan bahwa dana yang di salurkan tersebut tidak dapat kembali, artinya bahwa bisnis perbankan adalah bisnis yang penuh resiko (full risk business) tetapi 4
Bank Indonesia, “Peraturan Perbankan” http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/ pbi_142612.aspx, , diakses 28 Oktober 2015
4
bank harus dapat melakukan mitigasi risiko agar bisnis bank tetap dapat berjalan serta tujuan bank sebagai penggerak ekonomi juga dapat dilakukan. Sebagai lembaga keuangan dengan bisnis yang penuh dengan risiko maka bank dalam menjalankan usahanya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yang termaktub dalam Pasal 2 UU No.10/1998 tentang perbankan dimana disebutkan “Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Lebih detailnya berdasarkan pemaparan sebelumnya didalam karya ilmiah ini penulis mencoba membuat fokus pada pembahasan proses pemberian kredit perbankan yang dalam proses pemberian kreditnya didasarkan pada prinsip pemutusan kredit terutama pada skema kredit mikro dan KUR. Prinsip pemutusan kredit yang akan dibahas lebih dalam pada bab selanjutnya adalah pada saat dilakukan penyaluran kredit mikro dan KUR oleh bank bjb telah dilakukan hal-hal sesuai antara lain menggunakan prinsip 5 C (capacity, character, capital, collateral, condition of economic) dalam melakukan analisa kredit serta prinsipprinsip lain seperti one obligor principle,four eye principle, dimana pengambilan keputusan yang didasarkan dengan prinsip tersebut dilakukan untuk menciptakan penyaluran kredit yang baik, sehingga jika terjadi kerugian akibat keputusan yang salah hal itu karena faktor bisnis bukan dari kesengajaan dalam penyaluran kredit. Hal menarik lainnya dalam pembahasan materi tersebut karena pada kredit mikro dan KUR skim kredit tersebut dapat mendorong laju pertumbuhan terutama pada sector reel, selain itu tingkat pertumbuhan kredit UMKM tersebut cukup tinggi hal ini sempat memacu pertumbuhan kredit yang ada di diperbankan terutama di
5
periode tahun 2009 sampai 2013, dimana khususnya bank bjb sempat mencapai angka pertumbuhan kredit mikro sebesar 33.9% secara YoY5. Perkembangan kredit kredit mikro dan KUR yang cukup signifikan tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan baru bagi bank bjb yaitu tingginya angka NPL (non performing loan) atau yang kita kenal angka kredit macet, permasalahan inilah yang menjadi latar belakang dari penulisan karya ilmah ini bagaimana proses yang dilakukan dalam pemberian kredit mikro dan KUR yang ada khususnya di bank bjb, apakah pemberian kredit tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip perbankan sehingga dengan pemberian kredit yang baik harus didukung kualitas kredit yang baik juga. Dalam proses penyaluran dan pemberian kredit tersebut dapatkah teori dan praktek berjalan dengan seiringan dan baik sehingga dapat menghasilkan sinergi yang baik dan menjalankan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam UU No.10/1998 tentang perbankan. Permasalahan akan timbul jika dalam mengambil suatu keputusan bisnis ternyata salah, dan kemudian membawa kerugian. Tidak ada jaminan bahwa keputusan yang diambil akan selalu membuahkan hasil yang diharapkan, walaupun telah menerapkan sikap hati-hati sekalipun dan mematuhi seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku. Permasalahan ini akan menjadi kasus hukum jika komite kredit dalam proses pemberian kredit dapat menyebabkan kerugian. Salah satu faktor yang membuat hal itu menjadi kasus hukum adalah karena yang membuat keputusan kredit tersebut cenderung 5 Bank bjb, “Berita Perusahaan”,http://www.bankbjb.co.id/id/corporate –website /berita/ berita‐ perusahaan/ undian‐berhadiah‐mikro‐bank‐bjb‐amp‐gerebek‐pasar‐ciamis.html, diakses 28 Oktober 2015 6
disalahkan dengan alasan sebagai ketidak mampuan dalam memberikan keputusan kredit serta kealpaan dari pemberi kredit. Bahkan analis dan tim komite kredit dapat disalahkan, dengan adanya anggapan bahwa mengambil pemberian kredit dilakukan dengan tidak hati-hati. Dengan logika yang sederhana alasan tersebut cenderung diterima karena memang pengambilan keputusan pemberian kredit sering melibatkan unsur subjektivitas seseorang yang tidak memiliki ukuran yang pasti. Di samping itu unsur kehati-hatian merupakan konsep yang abstrak, dan tidak secara konkrit dan seragam diketahui oleh orang awam6. Dalam suatu analisa kredit diungkap bahwa kita tidak akan dapat mengenal semua aspek mengenai debitur kita, dan andai kata kita tetap saja kita tidak dapat mengetahui bagaimana pembayaran kredit kedepannya, bahwa kita tidak dapat memastikan bahwa kredit yang diberikan akan lancar sepenuhnya. Pemberian kredit yang disalurkan tersebut dipertegas dalam pasal 8 UU No. 10/1998 disebutkan :“Bank umum wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”. Dalam penjelasan umum pasal 8 UU No.10/1998 disebutkan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur dengan cara melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal dan prospek usaha. Penjelasan ini mewajibkan bank untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit atau yang dipersamakan dengan itu. Khusus mengenai agunan disebutkan bahwa apabila berdasarkan analisis tersebut bank telah yakin bahwa debitur cukup baik dari segi usaha maupun karakter maka Tohir, Noel Chabannel, Panduan Lengkap Account Officer, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012 6
7
agunan dapat berupa barang yang berkaitan langsung dengan kredit ataupun objek yang dibiayai tanpa agunan tambahan. Penjelasan ini meyakinkan kita bahwa pada hakekatnya setiap kredit yang diberikan bank harus ada agunan sebagai pengamanan karena setiap kredit mengandung risiko. Penyaluran kredit dan proses pemutusan kredit harus dilakukan dengan baik agar terdapat sinergi yang baik sehingga dapat tercipta penyaluaran dan hasil kredit yang baik dan menguntungkan serta meminimal mungkin kerugian yang ada, walaupun dalam setiap pemberian kredit tidak dapat dipastikan bahwa kredit tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam proses pemberian kredit tersebut kadang kala terhambat kepentingan, seperti percepatan penyaluran kredit sehingga bank dapat segera mencetak keuntungan tetapi terbentur dengan proses pemberian kredit yang harus memenuhi prinsip perbankan, serta prinsip pemberian kredit yang menjadi hedging dalam pemberian kredit dapat menghalangi pertumbuhan portofolio kredit.
B.
PERUMUSAN MASALAH Sehubungan dengan penjabaran di atas mengenai perbankan serta tentang
keputusan kredit di bank, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimana praktik pemberian kredit mikro dan KUR yang berlangsung di bank bjb Cabang Tangerang?
2.
Bagaimana proses pemberian kredit berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perbankan di bank bjb Cabang Tangerang?
8
3.
Bagaimana praktik mitigasi risiko kredit terhadap kredit yang diberikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit di Perbankan ?
C.
TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang
menyeluruh tentang proses dalam pemberian kredit, baik langkah-langkah maupun aturan yang mencangkup tentang perkreditan serta mitigasi resiko yang dilakukan dalam proses pemberian kredit, yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lain. Adapun secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : a.
Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimanakah proses pelaksanaan pemberian kredit di perbankan sesuai dengan prinsip pemutusan kredit.
b.
Untuk memberikan penjelasan apa saja dan bagaimana perbedaan yang terjadi antara teori dan praktik pemberian kredit mikro dan KUR yang berlangsung di bjb Cabang Tangerang.
c.
Untuk memberikan penjelasan mitigasi risiko kredit terhadap kredit yang telah diberikan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit di perbankan.
D.
MANFAAT PENELITIAN Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi berupa
analisa yang lebih mendalam dan menyeluruh dalam bidang perbankan, terutama
9
dalam bidang perkreditan dalam hal penyaluran kredit mikro dan KUR dimana proses pemberian kredit skim tersebut dilakukan analisa sehingga langkahlangkah sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan dan pemutusan kredit. Selain itu kontribusi yang diharapkan agar dapat memberikan wawasan serta menanamkan cara berpikir yang kritis dalam mempelajari dan memahami system penyaluran perkreditan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maupun dalam penerapannya. Bagi para mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh sehubungan dengan proses pemberian kredit perbankan berdasar prinsip yang berlaku. Selain itu, peneilitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembentukan peraturan pelaksana/peraturan pedoman perkreditan dalam perbankan khususnya pada bank bjb. Dalam prakteknya, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para banker yang khususnya account officer kredit UMKM terutama dari bank bjb, praktisi hukum, maupun para birokrat pemerintah daerah Jawa Barat dan Banten khususnya Tangerang, agar dalam melaksanakan penyaluran kredit dapat lebih memahami alur-alur dalam pemberian kredit, serta memahami penerapan dari ketentuan yang berlaku.
E.
KEASLIAN PENELITIAN Sepanjang pengetahuan Penulis, pokok permasalahan yang dibahas dalam
usulan penelitian ini adalah orisinil, yang merupakan hasil temuan dari pengalaman Penulis sebagai banker. Berdasarkan pengetahuan dan hasil observasi sejak bulan Januari 2014 sampai dengan diajukannya usulan penelitian ini , bahwa
10
pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini belum pernah ada yang meneliti/ membahas dalam suatu karya ilmiah apapun, baik skripsi, tesis, maupun disertasi, tetapi ada kemiripan judul dengan karya tulis antara lain : 1.
Teori dan Praktek Proses Pemberian Kredit Perbankan Berdasar Pada Prinsip Kehati-hatian yang ditulis oleh Hendy Herjanto.
2.
Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon) yang ditulis oleh Dwi Santi Wulandari.
3.
Analisis Yuridis Kebijakan Bank Indonesia Menegenai Prinsip Kehatihatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan yang ditulis oleh Inngar Widiyarto. Perbedaan antara karya tulis tersebut diatas dengan karya tulis ini adalah
pembahasan dari karya tulis tersebut lebih menitik beratkan pada proses pemberian kredit secara umum dengan dikaitkan pada prinsip kehati-hatian juga pembahasan pada perjanjian kredit dibank, sedangankan dari karya tulis ini lebih menitik beratkan pada prosedur pemberian kredit baik dari aturan internal bank bjb maupun ekternal, dan alur pemberian kredit yang dilakukan bank bjb dengan langsung fokus pada skema kredit mikro utama dan KUR. Selain itu dalam karya tulis ini tidak hanya membahas pada prinsip kehati-hatian tetapi juga prinsip perbankan lainnya serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam proses pemberian kredit perbankan. Meskipun demikian harus diakui berdasarkan hasil observasi dalam kurun waktu tersebut, beberapa pembahasan perihal proses pemberian kredit telah
11
dilakukan terutama dalam tesis untuk menyelesaikan program Magister Hukum ,akan tetapi belum ada yang membahas mengenai pemberian kredit berdasarkan prinsip perbankan terutama dengan topik bahasan mengenai proses pemberian keputusan kredit secara eksplisit pada skim kredit mikro dan KUR pada bank bjb secara khususnya. Lebih lanjut penulis bersedia untuk bertanggungjawab penuh atas segala informasi yang diperoleh dan disampaikan dalam karya ilmiah ini, serta segala konsekuensi-konsekuensinya.
12
