1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penerimaan pajak merupakan sumber negara utama yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Terutama di Indonesia, pajak merupakan komponen penting dan
memberikan
kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara. Disamping itu selain pajak ada Dividen, utang domestik, utang luar negeri dan hasil ekspor. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan semakin tingginya suatu pendapatan, semakin tinggi pula pajak yang haris dibayar. Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self assessment system, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk
menghitung,
memperhitungkan,
membayar/menyetor
dan
melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam self assessment system Wajib Pajak
1
2
lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Untuk mewujudkan self assessment system dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment system memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikan dari kepatuhan wajib pajak dalam kebersediannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak,kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum jatuh tempo pelaporan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, dan kepatuhan dalam pembayaran kewajiban apabila memiliki tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan fraud dan ilegal yang disebut tax evasion, maupun penghindaran pajak tidak dengan fraud dan dilakukan secara legal yang disebut tax avoidance. Pada akhirnya tax evasion dan tax avoidance mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara. Terkait dengan kondisi tersebut kondisi ekonomi yang membaik
3
ataupun
memburuk
akan
mempengaruhi
pembayar
pajak
dalam
mempertanggng jawabkan jumlah pajak yang harus dibayar. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi yang meliputi palayanan pajak dan pelaksanaan pajak. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak. Oleh sebab itu, Kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak merupakan salah satu yang penting dalam rangka pengamanan penerimaan pajak juga penegakan dan serta pemberdayaan Undang – Undang Perpajakan (Law Enforcement) Dalam penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan dan melunasi
4
pajaknya. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya. Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (milyaran rupiah) tahun 2007-2013 Sumber Penerimaan Penerimaan Perpajakan Pajak Dalam Negeri Pajak penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Cukai Pajak Lainnya Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk Pajak Ekspor
2007 490,988
2008 658,701
2009 619,922
2010 723,307
2011 873,874
2012 1,016,237
2013 1,192,994
470,052 238,431 154,527
622,359 327,498 209,647
601,252 317,615 193,067
694,392 357,045 230,605
819,752 431,122 277,800
968,293 513,650 336,057
1,134,289 584,890 423,708
23,724
25,354
24,270
28,581
29,893
29,687
27,344
5,953
5,573
6,465
8,026
(1)
-
-
44,679 2,738 20,936
51,252 3,035 36,342
56,719 3,116 18,670
66,166 3,969 28,915
77,010 3,928 54,122
83,267 5,632 47,944
92,004 6,343 58,705
16,699 4,237
22,764 13,578
18,105 565
20,017 8,898
25,266 28,856
24,738 23,206
27,003 31,702
Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Bagian Laba BUMN Penerimaan Bukan Pajak Lainnya Pendapatan Badan Layanan Umum
215,120
320,604
227,174
268,942
331,472
341,143
332,196
132,893
224,463
138,959
168,825
213,823
217,159
197,205
23,223 56,873
29,088 63,319
26,050 53,796
30,097 59,429
28,184 69,361
30,777 72,799
33,500 77,992
2,131
3,734
8,369
10,591
20,104
20,408
23,499
Jumlah 706,108 979,305 847,096 992,249 1,205,346 1,357,380 Catatan : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan 1) LKPP 2) APBN-P 3) APBN Sumber : Departemen Keuangan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
1,525,190
Dilihat dari lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan rata-rata sekitar tujuh puluh persen dari total pendapatan negara seperti yang terlihat pada tabel diatas, dengan perincian pada tahun 2008 penerimaan pajak sebesar 67% dari total pendapatan negara, lalu mengalami
5
peningkatan pendapatan menjadi 73% di tahun 2009 dari total pendapatan, pada tahun 2010 tidak ada peningkatan pada penerimaan pajak, tetapi tahun 2011 mengalami sedikit penurunan menjadi 72% dari total pendapatan negara, sedangkan di tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi 75% dari total pendapatan negara. Beberapa tahun
lalu dunia
perpajakan digemparkan oleh
penggelapan pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu PT Ancora Mining Service (AMS). Kasus ini diusut pada tahun 2011 kemarin dan mencuatnya kasus ini berawal dari beredarnya dokumen laporan keuangan AMS tertanggal 31 Desember 2008. Dari laporan tersebut terungkap, AMS memperoleh penghasilan sebesar Rp 34,5 miliar. Padahal, tidak ada pergerakan investasi untuk periode itu. Bahkan, ditemukan pula bukti pembayaran bunga senilai Rp 18 miliar, meskipun perusahaan mengaku tidak memiliki hutang. Perusahaan juga menyebutkan memiliki piutang senilai Rp 5,3 miliar, tanpa didukung keterangan yang jelas. Selain temuan – temuan tersebut, ada beberapa nominal yang sangat mencurigakan. Salah satunya dari laporan laba-rugi diketahui, perusahaan memperoleh pemasukan sebesar Rp 34,9 miliar lebih. Padahal AMS tidak mencatatkan adanya pergerakan investasi. Keganjilan lainnya adalah adanya bukti pemotongan pajak senilai Rp 5,3 miliar dari sebuah perusahaan tanpa disertai keterangan penjelasan.
6
Kasus ini seharusnya tidak terjadi apabila Dirjen pajak teliti memeriksa berkas atupun dokumen pembayaran pajak dari perusahaan PT AMS. Kemudian penegakan hukum yang tegas bagi pelaku penggelapan pajak menjadi suatu yang harus sehingga tidak terus berlarut kasus penggelapan pajak di negara kita ini. Pajak penghasilan (PPh) sebagai salah satu jenis pajak yang turut memberikan andil dan peranan dalam penerimaan negara. Sebagai salah satu jenis pajak yang cukup besar dalam memberikan sumbangan/peran dalam penerimaan negara, penerimaan pajak dari PPh badan diiharapkan meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan uraian diatas, beberapa peneliti telah melakukan
penelitian tentang penerimaan pajak penghasilan tersebut.
Zakiah Muhammad Syahab (2008) menyimpulkan bahwa tingkat pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penambahan jumlah wajib pajak
terdaftar
secara
simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap
peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama dilingkungan kanwil DJP Jakarta Selatan. pengaruh antara variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan badan adalah searah dimana apabila jumlah pemeriksaan pajak semakin meningkat maka akan semakin meningkat pula jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini menyebutkan
bahwa pemeriksaan pajak
berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak badan pada Kantor
7
Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan adalah terbukti . Zakiah dan Hantoro (2008) menyimpulkan bahwa jumlah penerimaan PPH badan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan penagihan pajak dan surat pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penagihan pajak disetiap kantor pelayanan pajak secara umum sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara tindakan penagihan. Oleh karena itu penulis membuat sebuah penelitian dengan mengambil beberapa variabel dari penelitian – penelitian yang sudah dijabarkan diatas dengan daerah yang berbeda. Dengan berdasarkan hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu)”
8
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas,identifikasi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah
kepatuhan
wajib
pajak
badan
berpengaruh
terhadap
penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu? 2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu? 3.
Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap peneriman pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu ?
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian a) Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di kantor PelayananPajak Pratama Kebon Jeruk Satu. b) Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu.
9
c) Untuk mengetahuhi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pendapatan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu. 2. Kontribusi Penelitian a. Kontribusi Praktik Penelitian ini dibuat agar memberikan informasi wawasan kepada pembaca dan apabila ada peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, dapat menambahkan unsur – unsur yang terkait dari penelitian ini guna menyempurnakan penelitian yang sudah ada. b. Kontribusi Kebijakan. Penelitian ini juga memberikan informasi kepada para pelaku pemungut pajak terhadap kondisi perpajakan yang telah berlangsung, dan berdampak pada membaiknya kondisi perpajakan di Indonesia.
