BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Di era globalisasi ini tidak bisa dipungkiri keberadaan masyarakat semakin
kritis dalam melihat setiap situasi yang terjadi, terlebih setiap perkembangan dalam hal ekonomi, salah satunya dalam dunia bisnis. Dan hal itu menjadi tantangan yang kepada setiap pengelolaan perusahaan karena pengelola perusahaan tidak hanya melihat kepentingan para pemegang saham dan pihakpihak terkait dalam perusahaan, namun era globalisasi mengakibatkan setiap pihak dapat memperhatikan setiap tindakan perusahaan juga menyebabkan para pengelola perusahaan harus berlaku baik dalam mengelola perusahaan karena setiap pihak dapat menilai perbuatannya dalam melakukan tindakan bagi perusahaan. Badan Usaha Milik Negara atau yang dikenal dengan BUMN, yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi.Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. 1 Keberadaan Badan Usaha Milik Negara atau yang dikenal dengan BUMN di Indonesia didasari oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang berbunyi: 1
Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 maka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir dalam perekonomian nasional, untuk ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan
(PERSERO)
secara
tegas
menyatakan
bahwa
berdasarkan
kedudukannya perusahaan negara memiliki dua fungsi, yaitu sebagai aparatur perekonomian Negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang usaha Negara, dan sebagai salah satu unsur di dalam kehidupan perekonomian nasional di samping perusahaan swasta dan koperasi. 2 Pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN),menyebutkan bahwa,Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran strategis 2
yaitusebagai pelaksana pelayanan
Republik Indonesia, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).
publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. 3 Pada tahun 1969, ditetapkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.Dalam Undang-undang tersebut, BUMN, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, maka dalam UU BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan
usaha
sebagai
implementasi
kewajiban
pemerintah
guna
menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. 4Pasal 1 angka 2, UU BUMN memberi pengertian bahwa,Perusahaan Perseroan (selanjutnya disebut Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh 3
Republik Indonesia, Penjenlasan Undang-Undang Dasar Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 4 Ibid.
atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perkembangan zaman yang disertai arus globalisasi membuat Indonesia tidak bisa tutup mata atas perkembangan ekonomi dunia yang sangat dinamis, terutama dalam hal yang berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang sudah disepakati dalam dunia Internasional, antara lain World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Service, dan kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC), dan perkembangan ekonomi dunia yang terbaru adalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Perkembangan ekonomi Internasional ini, menuntut Indonesia juga harus bersiap dan ikut dalam perkembangan-perkembangan tersebut. Badan Usaha Milik Negara yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, dan juga yang sejak semula keberadaannya adalah untuk membangun perekonomian nasional haruslah bersiap dan berpengaruh bagi Indonesia untuk menghadapi perkembangan ekonomi Internasional yang terus berkembang.Hal ini mengharuskan BUMN agar melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas serta penciptaan iklim yang sehat sehingga terbuka kesempatan yang cukup leluasa bagi BUMN untuk tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Keberadaan perekonomian
BUMN
nasional
sebagai
diharapkan
pendukung dapat
yang
bersaing
strategis
dalam
dalam
menghadapi
perkembangan ekonomi dunia yang sangatlah dinamis.Akan tetapi tidak dapat
dipungkiri bahwa masih ada BUMN yang secara ekonomi tidak berjalan efisien. Kondisi BUMN yang tidak berjalan efisien seperti ini dapat menjadi persoalan, dan
pada
akhirnya
akanditanggung
juga
langsung
dapat oleh
mengakibatkan negara
dalam
besarnya upaya
beban
yang
mempertahankan
pengelolaannya. Melihat setiap kondisi dari BUMN yang terdapat di Indonesia dan juga perkembangan ekonomi dunia yang tidak dapat dibatasi perkembangannya serta harus dihadapi oleh bangsa Indonesia,maka diperlukanlah peningkatan efisiensi dan efektivitas serta penciptaan iklim yang sehat bagi bidang usaha dan dalam sektor BUMN secara terkhusus, agar siap bersaing dalam perkembangan ekonomi dunia. Peningkatan efisiensi dan efektivitas serta penciptaan iklim yang sehat dalam BUMN dapat dilakukan dengan Restrukturisasi BUMN. 5 Pelaksanaan restrukturisasi dalam sektor BUMN bila dilihat dalam UUBUMN maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu restrukturisasi sektoral, yang dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal dan, restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. 6Restrukturisasi BUMN dapat dilakukan dengan
5
Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 1 angka 11. 6 Restrukturisasi meliputi: 1. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi: a. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
tindakan Penggabungan (merger), Peleburan (konsolidasi), Pengambilalihan (akuisisi)BUMN. 7 Di Indonesia sejarah tentang konsolidasi atau peleburan dapat dibilang masih baru dalam undang-undang, karena pengaturan mengenai konsolidasi di Indonesia baru dimulai sejak adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 yang kini diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan UUPT. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut PP No. 43 Tahun 2005)Pasal 1 angka 5 dituliskan bahwa,Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu BUMN baru dan masing-masing BUMN yang meleburkan diri menjadi bubar.
b. penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. c. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab VIII, Pasal 73. 7 Republik Indonesia, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara. 8 Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 119.
Sebagaimana dengan pranata hukum yang lain, maka konsolidasi perusahaan juga dilarang jika merugikan pihak-pihak lain. Dalam Pasal 7 PP No. 43 Tahun 2005 diatur bahwa pelaksanaan dari Merger, Konsolidasi, dan juga Akuisisi harus memperhatikan kepentingan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan, pemegang saham minoritas dan karyawan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan. 9Dengan begitu keberadaan BUMN tidak memberi kontribusi bagi perekonomian saja, namun juga mampu berharga bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Sangat penting untuk dilakukan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap kepemilikan saham pemegang saham minoritas terlebih dalam BUMN, dikarenakan pemegang saham mayoritas dalam BUMN adalah Pemerintah, sehingga Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam BUMN tidak bertindak sewenang-wenang dan agar keberadaan pemegang saham minoritas tetap dipandang dalam RUPS setelah terlaksana konsolidasi BUMN. Berdasarkan uraian di atas, maka hal yang ingin dibahas adalah mengenai akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas atas pelaksanaan konsolidasi BUMN persero yang dilaksanakan beserta perlindungan terhadap kepemilikan saham dari pemegang saham minoritas. Dan pembahasan tersebut akan dibahas dengan mengangkat judul “Akibat Hukum atas Konsolidasi BUMN Persero terhadap Pemegang Saham Minoritas”.
9
Republik Indonesia, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara.
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan paparan latar belakang untuk judul skripsi “Akibat Hukum
atas Konsolidasi BUMN Persero Terhadap Pemegang Saham Minoritas” yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu : 1. Bagaimana pengaturan mengenai peleburan (konsolidasi) BUMN persero di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan dari pemegang saham minoritas dalam BUMN persero? 3. Bagaimana perlindungan saham pemegang saham minoritas pada BUMN persero bila terjadi konsolidasi?
C.
Tujuan dan Manfaat Penulisan Dilihat dari judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat
dikemukakan bahwa tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran atas permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai peleburan (konsolidasi) BUMN persero di Indonesia. 2. Untuk mengetahui kedudukan dari pemegang saham minoritas dalam BUMN persero. 3. Untuk mengetahui perlindungan saham pemegang saham minoritas pada BUMN persero bila terjadi konsolidasi. Adapun manfaat penulisan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis Secara teoritis, pembahasan mengenai Akibat Hukum atas Konsolidasi BUMN Persero terhadap Pemegang Saham Minoritas ini akan memberi suatu pemahaman dan pengetahuan bagi setiap pembaca mengenai akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan konsolidasi di BUMN persero, serta perlindungan saham bagi pemegang saham minoritas, sehingga ilmu ini dapat berkembang dan dimanfaatkan. 2. Secara praktis Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan acuan pegangan kepada pembaca, khususnya para pemegang saham, dan masyarakat agar mengetahui akibat hukum atas konsolidasi BUMN persero terhadap pemegang saham minoritas beserta perlindungan saham terhadap pemegang saham minoritas.Dan menjadi bahan masukan kepada akademisi, mahasiswa dan praktisi hukum.
D.
Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan judul skripsi pada Perpustakaan Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara, judul “Akibat Hukum atas Konsolidasi BUMN Persero terhadap Pemegang Saham Minoritas” belum pernah ditulis. Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan referensi buku di perpustakaan, media cetak maupun elektronik dan bantuan diskusi dari berbagai pihak.Demikian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan jika di kemudian hari terdapat judul yang sama atau pembahasan yang sama, maka hal itu dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada penulis.
E.
Tinjauan Kepustakaan Penelitian ini membahas tentang BUMN yang dapat melakukan
konsolidasi atau peleburan dalam strateginya untuk meningkatkan perekonomian nasional.Dimana
dalam
pelaksanaan
konsolidasi
ini,
haruslah
tetap
memperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait, dalam hal ini termasuk pemegang saham minoritas. Pasal 122 UUPTmenyebutkan bahwa, 1. Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. 2. Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. 3. Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku. Pengaturan mengenai BUMN dapat ditemukan dalam UU BUMN, dan dalam Pasal 3 dari undang-undang tersebut diatur bahwa, terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Dan pengaturan mengenai peleburan BUMN terdapat dalam PP No. 43 Tahun 2005, dan di dalam Pasal 11 ayat (1) diatur bahwa, tata cara Penggabungan dan Peleburan Persero dengan Persero dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.Dalam hal ini berarti UUPT berlaku juga dalam pelaksanaan BUMN.
Istilah BUMN baru muncul padaUU BUMN sekalipun pengaturannya sudah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.Menurut UU BUMN, Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah, Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan perseroan (persero) diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001. 10 Dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN, yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan adalah, Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Istilah “peleburan” dipakai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menggunakan istilah “konsolidasi” serapan dari kata bahasa Inggris consolidation. Dengan demikian, istilah peleburan berarti sama dengan konsolidasi. 11 Pada sektor BUMN, pelaksanaan peleburandiizinkan untuk dilakukan peleburan untuk meningkatkan efisiensi BUMN dan juga penciptaan iklim yang
10
Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 83. 11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 150-151.
sehat bagi BUMNdalam UU BUMN.Dan selanjutnya diatur dalam PP No. 43 Tahun 2005.Pengertian daripada peleburan BUMN terdapat dalam PP No. 43 Tahun 2005 yaitu, Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu BUMN baru dan masing-masing BUMN yang meleburkan diri menjadi bubar. Salah satu yang menjadi syarat dalam peleburan BUMN diatur dalam Pasal 7 PP No. 43 Tahun 2005, yaitu : 1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan; a. kepentingan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan, pemegang saham minoritas dan karyawan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan; b. asas persaingan usaha yang sehat dan asas kepentingan masyarakat. 2. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN harus pula memperhatikan kepentingan kreditor. Salah satu alasan mengapa hak-hak pemegang saham minoritas perlu dilindungi adalah karena sifat putusan mayoritas dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap paling demokratis. Sebab, dengan sistem putusan mayoritas tersebut, bisa saja seorang yang sudah membiayai perusahaan sampai 48% (empat puluh delapan persen) dengan memegang saham 48% (empat puluh delapan persen) mempunyai kedudukan persis sama dalam pemberian suara dengan pemegang hanya 1% (satu persen) saham, dan akan sangat berbeda dengan pemegang saham 51% (lima puluh satu persen). Ini menjadi tidak fair. 12
12
Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru (Selanjutnya disebut Munir Fuady I)(Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm. 172.
F.
Metode Penulisan Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara melakukan analisis. Selain itu, diadakan pada pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang relevan, untuk kemudian mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahanpermasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. 13 1.
Spesifikasi penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif.Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. 14 Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. 15 Penelitian ini dikaji atas peraturan perundang-undangan, antara lain: UU BUMN tentang Badan Usaha Milik Negara, UUPT, dan PP No. 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.Sifat penelitian yang dipergunakan
13
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm. 4. 14 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2006), hal. 118. 15 Penelitian Hukum Normatif, http://www.informasi-pendidikan.com/ 2013/08/ penelitian-hukum-normatif.html (diakses pada tanggal 7 Februari 2015, pukul 22.10).
adalah penelitian deskriptif.Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mempertegas
hipotesa
tertentu,
dan
memberikan
data
seteliti
mungkin. 16Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis.Pendekatan yuridis tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. 2.
Data penelitian Materi dari penelitian ini diambil dari data sekunder. 17Dimana data
sekunder adalah, data yang tidak diperoleh dari sumber pertama, data sekunder bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya. 18 a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang tentang Badan Usaha Milik Negara 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
16
Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum oleh Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, tanggal 10 April 2014. 17 Ciri-ciri umum dari data sekunder menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, adalah: 1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, 2. Isi dan bentuk data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, 3. Tidak terbatas oleh tempat dan waktu Dalam Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 12. 18 Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum oleh Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, tanggal11 Maret 2014.
3) Peraturan
Pemerintah
Penggabungan,
Nomo
Peleburan,
43
Tahun
Pengambilalihan,
2005 dan
tentang
Perubahan
Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporanlaporan dan sebagainya yang dapat diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik. c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: jurnal ilmiah, kamus hukum, dan bahanbahan lain yang sesuai dan dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini. 3.
Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan
teknik studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa dan membandingan dengan buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Dan juga dilakukan pengumpulan data melalui media elektronik. 4.
Analisis data Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
dengan metode kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Dan hasilnya akan dituangkan dalam
bentuk skripsi. Penggunaan metode kualitatif ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analistik.
G.
Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini dibagi atas lima bab untuk mempermudah
penulisan dan penjabaran dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan yang berkaitan dengan pembahasan akibat hukum atas konsolidasi bumn persero terhadap pemegang saham minoritas .
BAB II
PENGATURAN
MENGENAI
KONSOLIDASI
BUMN
PERSERO DI INDONESIA Pada bab ini yang menjadi pembahasan adalah tinjauan umum BUMN, pendirian BUMN di Indonesia, pengertian konsolidasi (peleburan), tujuan konsolidasi (peleburan), tata cara konsolidasi (peleburan) BUMN Persero. BAB III
KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM BUMN Pada bab ini yang menjadi pembahasan adalah pengertian pemegang saham, jenis-jenis pemegang saham, hak dan kewajiban pemegang saham minoritas dalam BUMN persero.
BAB IV
AKIBAT HUKUM ATAS KONSOLIDASI BUMN PERSERO TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS Pada bab ini yang menjadi pembahasan adalah kepemilikan saham oleh
pemegang
saham
minoritas
setelah
dilaksanakannya
konsolidasi BUMN, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan peraturan di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan prinsip Good Corporate Governance. BAB V
PENUTUP Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran menyangkut permasalahan yang ada dalam penulisan ini.
