BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini peran humas semakin diperhitungkan oleh banyak kalangan tidak hanya organisasi profit seperti perusahaan, tetapi juga instansi pemerintah daerah. Adanya otonomi daerah juga menuntut pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan transparan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kapada publiknya. Maka dari itu eksistensi humas pemerintah daerah menjadi sangat diperhitugkan dan dibutuhkan. Dalam hal ini humas bertugas sebagai gate keeper yang menjaga dan mengatur arus dari keran-keran informasi masing-masing instansi pemerintahan. Selain itu dalam era keterbukaan informasi ini humas pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam menyediakan, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga programprogram kerja lembaganya. Secara garis besar peran humas pemerintah adalah jembatan untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang kebijakan-kebijakan baru yang diambil pemerintah, menciptakan hubungan harmonis dan akur antara pemerintah dengan publik, memberikan pengertian kepada publik tentang kinerja pemerintah serta menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan menampung aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan supaya kepuasan publik bisa tercapai sehingga citra dan kredibilatas
1
lembaga secara khusus dan pemerintahan Indonesia secara umum semakin dipercaya di mata masyarakat. Pada dasarnya peran strategis humas pemerintah telah dikemas dalam peraturan menteri yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor, PER/ 12/ M.PAN/ 08/ Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Humas di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 33/KEP/M.KOMINFO/1/2008 tentang pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Periode 2008-2011. Berdasarkan peraturan menteri di atas fungsi humas pemerintah adalah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberi pelayanan informasi kepada publik, menindak lanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan. Seperti yang telah disebutkan di atas salah satu fungsi humas pemerintah adalah memberi pelayanan informasi kepada publik, informasi menjadi penting agar publik tahu aktifitas dan program-program yang sedang dijalankan pemerintah. Tentunya bagi humas pemerintah hal ini bukan pekerjaan yang mudah dan butuh tenaga ekstra. Maka dari itu dibutuhkanlah saluran komunikasi yang tepat, yang dapat mendistribusikan pesan/informasi secara massif
kepada publik, dan saluran
komunikasi yang efektif untuk melakukan hal tersebut adalah media massa. seyogyanya humas pemerintah daerah harus menjalin hubungan kerja sama dengan
2
media lokal baik itu media elektronik maupun cetak, selain sebagai sarana distribusi informasi, media juga bisa dijadikan sarana untuk menjaring aspirasi publik. Praktek menjalin hubungan dengan media massa atau media relation bukan hal baru dalam dunia humas, salah satu humas pemerintah daerah yang telah menggunakan cara ini adalah Humas Pemkab Kebumen. Hal ini dilandasi dengan sebuah pemikiran bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan pemerintah harus bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menyediakan sarana untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang kemudian bagian humas setda menindak lanjutinya dengan melakukan berbagai cara untuk menyampaikan informasi dan mencoba menampung aspirasi dari masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengatur jadwal bupati untuk rutin mengunjungi beberapa kecamatan selama seminggu secara bergiliran. memang terjadi sebuah komuniaksi yang interaktif antara warga dan bupati secara langsung di dalamnya, namun cara seperti ini memiliki banyak kekurangan, pertama, menyita banyak waktu, kedua mengeluarkan banyak biaya dari warga karena harus menyediakan fasilitas untuk kunjungan, dan ketiga ternyata komunikasi yang terjadi lebih didominasi komunikasi satu arah yakni dari bupati, dan lebih terkesan seperti sebuah acara pidato dari sang bupati daripada komunikasi interaktif seperi yang diharapkan. Maka dari itu dalam hal ini Humas Pemkab Kebumen bekerjasama dengan lembaga penyiaran publik lokal berupa radio dan TV, yaitu TV Ratih dan Radio In Fm untuk menciptakan sarana yang lebih efektif dan efisien untuk berinteraksi dengan masyarakat.
3
Yang menarik disini adalah pada mulanya baik Ratih TV maupun Radio In Fm merupakan lembaga penyiaran di bawah HumasPemkab Kebumen, akan tetapi sejalan dengan ditetapkannya UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 dan PP No.11 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik lokal, menuntut perubahan status kepemilikan dari yang mulanya di bawah pemerintah daerah sekarang menjadi milik publik secara utuh. Uniknya meskipun secara status dua media penyiaran ini telah menjadi lembaga penyiaran publik lokal, akan tetapi media tersebut masih dimanfaatkan sebagai media kehumasan oleh Pemkab Kebumen. Meskipun termasuk dalam kategori media penyiaran publik lokal bukan berarti nihil prestasi, terbukti TV Ratih sempat menyabet penghargaan sebagai Program TV Lokal terbaik versi Anugerah Penyiaran KPID 2014, sedangkan Radio In Fm berhasil menyabet 2 buah piala sekaligus;.yakni anugerah dalam kategori lembaga penyiaran publik lokal terbaik bidang kelembagaan, dan kategori Program Anak Radio terbaik1. Dari fenomena tersebut yang menjadikannya menarik untuk diteliti disini adalah bagaimana praktek humas pemerintah daerah dalam memanfaatkan media penyiaran publik lokal sebagai media humas pemerintah daerah. Karena dengan adanya perubahan status Ratih TV dan Radio In Fm dari lembaga penyiaran pemerintah menjadi LPP menuntut adanya perubahan struktur dalam lembaga tersebut, mengingat LPP merupakan lembaga yang netral dan Independen. B. Rumusan Masalah
1
http://www.jatengprov.go.id/id/newsroom/ratih-tv-peroleh-anugerah-penyiaran-kpid-2014 diakses pada 22-04-2015
4
Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas maka didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Humas Pemkab Kebumen memanfaatkan LPP Ratih TV dan Radio In Fm menjadi saluran komunikasi humas pemerintah daerah. C. Tujuan Penelitian Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik pemanfaatan media penyiaran publik lokal dalam hal ini adalah TV Ratih dan Radio In Fm sebagai media kehumasan Pemerintah Kabupaten Kebumen. D. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis. a. Manfaat akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penggunaan media penyiaran publik lokal sebagai media kehumasan pemerintah daerah. b. Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para praktisi dibidang public relations mengenai pemanfaatan media penyiaran publik lokal sebagai media kehumasan pemerintah daerah. E. Kerangka Pemikiran Penelitian ini akan membahas suatu fenomena pemanfaatan media penyiaran publik lokal sebagai media kehumasan pemerintah Kabupaten Kebumen. Humas pemerinhtah memiliki fungsi untuk memberikan informasi dan juga melakukan komunikasi dengan publiknya. Tujuannya selain untuk transparansi tetapi juga untuk
5
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Agar terciptanya hubungan yang harmonis antara publik dan pemerintah daerah. Pemanfaatan media penyiaran publik lokal sebagai media kehumasan pada dasarnya merupakan ide yang brilian, karena dengan itu humas pemerintah daerah selain dapat menginformasikan dan mengedukasi masyarakat terhadap programprogram pemerintah yang sedang dijalankan, juga sekaligus dapat menjadi sarana untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya peran dari media penyiaran lokal ini dapat terjadi interaksi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terciptalah komunikasi dua arah yang baik. Di era keterbukaan informasi publik, ketika masyarakat semakin bersikap kritis dan haus akan informasi, humas pemerintah dituntut untuk berani memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terkini, tanpa ada yang ditutup-tutupi, dengan caracara yang baik dan benar sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kegagalan humas pemerintah dapat berakibat fatal, yakni terganggunya stabilitas kehidupan masyarakat. Tidak diterimanya kebijakan pemerintah di tengah masyarakat merupakan salah satu akibat dari kurang berfungsinya humas. Untuk lebih memahami tentang konsep humas ini, maka diawal kerangka pemikiran ini akan dimulai dengan uraian tentang humas. 1. Humas dan Humas Pemerintah Salah satu pengertian humas yang banyak digunakan secara akademis disampaikan oleh Cutlip, Center dan Broom (2000: 6, dalam Putra 2008: 1.3) yang
6
memberikan suatu definisi singkat dan jelas mengenai Public Relations. Menurut mereka humas dapat dilihat sebagai suatu fungsi manajemen yang memiliki tujuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai publik yang menentukan keberhasilan dan kegagalan organisasi tersebut. Dalam definisi di atas dikatakan bahwa yang menjadi target strategi humas adalah pihak yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan organisasi baik internal maupun eksternal, dalam organisasi profit tentu pelanggan menjadi salah satu pihak yang penting dan sangat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan konsep Public Relations yang lebih kompleks dapat ditemukan dalam pengertian yang disepakati oleh IPRA (International Public Relations Association) yang mendefinisikan humas sebagai suatu fungsi manajemen dari suatu sikap budi yang terencana dan berkesinambungan dan dengan itu organisasi serta lembaga yang bersifat umum dan pribadi, berupaya untuk membina pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada kaitannya atau mungkin ada hubungannya dengan jalan menilai pendapat umum diantara mereka untuk mengorelasikan sedapat mungkin kebijakan dan tata cara mereka yang dengan informasi yang terencana tersebut untuk mencapai kerjasama yang lebih produktif dan memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien (Putra, 2008: 21). Salah satu fungsi yang dijalankan humas dalam upaya menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan berbagai publiknya adalah dengan merespon isu atau opini publik yang disampaikan terhadap organisasi baik itu
7
berupa pertanyaan, keluhan maupun pendapat. Respon tersebut dapat berupa respon secara simbolik dimana organisasi berusaha merepon isu hanya dengan tindakan komunikasi untuk menjelaskan kebijakan organisasi dan menyampaikan rencananya, maupun respon secara manajerial yaitu respon dengan perilaku dimana perusahaan menanggapi isu dengan tindakan perbaikan yang nyata. Secara teoritik Cutlip, Center dan Broom (2009) menyatakan bahwa respon secara tindakan lebih meyakinkan bagi publik dari pada sekedar kata-kata karena publik menilai keseriusan organisasi dari tindakannya bukan dari janji atau kata-katanya. Humas Pemerintah Berbeda dengan Humas dalam organisasi komersil yang berorientasi pada proit-making, humas di lembaga pemerintah lebih mengarahkan kegiatannya untuk meraih kepercayaan dan dukungan nyata masyarakat dalam rangka mensukseskan berbagai kebijakan pemerintah. Humas pemerintah memiliki cakupan yang sangat luas dan menyeluruh, karena publik dari humas pemerintah itu menyentuh segala aspek dalam kehidupan masyarakatnya, berbeda dengan organisasi profit yang hanya menyentuh segmen-segmen tertentu. Prinsip kerja dari humas pemerintah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan humas dalam organisasi profit, jika dalam organisasi profit humas memiliki fungsi marketing yang mana bertugas untuk memasarkan dan menciptakan awareness sebuah produk pada target marketnya dengan efektif dan efisien, maka humas pemerintahan pun melakukan hal yang sama, bedanya jika humas perusahaan memasarkan produk atau brandnya, sedangkan humas pemerintah memasarkan
8
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah supaya masayarakat mengetahui dan tertarik untuk berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Keberadaan humas dalam lembaga pemerintah pada dasarnya dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintahan tersebut menjadi lebih baik, seperti yang diungkapkan Mordecai Lee dalam bukunya The Practice of Governmnet Public Relations (2012: 12): “Public relation can help a public administrator do a better job by being better at (1) implementing the agency’s central mission and (2) fulfilling the democratic responsibilities inherent in government”. Selain itu Cutlip dkk (2009) dalam bukunya menjelaskan inti dari aktivitas humas pemerintahan yakni : “Aktivitas humas banyak disebut dengan istilah seperti public affair, public information dan public communication, yang kemudian dikembangkan sebagai respon politik dan administratif untuk mencapai berbagai tujuan organisasi anda, mereka merupakan komponen kunci dari sistem administrasi yang didesain khusus untuk menjembatani rakyat dan birokrasi pemerintahan”. Di Indonesia kesadaran akan pentingnya humas dalam lembaga pemerintah sudah ada sejak lama, hal ini terbukti lembaga pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dilengkapi dengan bagian humas yang bertugas untuk mengelola informasi dan opini publik. Informasi disebarkan seluas-luasnya pada khalayak dan opini publik dikaji sedemikian rupa untuk keperluan pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya. Meskipun setiap humas sebuah lembaga memiliki tujuan yang berbeda-beda, akan tetapi secara umum prinsip dasar dari tujuan humas pemerintah berdasar pada dua dasar pemikiran. pertama, pemerintahan yang demokratis harus melaporkan aktivitas mereka kepada rakyat. kedua, bahwa
9
pelaksanaan pemerintahan yang efektif membutuhkan peran serta yang aktif dan dukungan dari rakyat (Cutlip dkk: 2009). Secara umum tujuan dari program humas pemerintahan paling tidak terdapat tiga hal: pertama, menginformasikan kepada rakyat mengenai aktifitas dari pemerintah. kedua, memastikan adanya kerjasama yang aktif atau partisipasi, dalam program pemerintah (seperti perintah penggunaan sabuk pengaman area bebas rokok). ketiga, mengembangkan dukungan rakyat dalam mewujudkan peraturan dan program, sebagai contoh urusan bantuan luar negeri dan kesehatan (Cutlip dkk: 2009). Dozier mengkonsepsikan dua peran yang dapat dijalankan oleh praktisi humas dalam sebuah lembaga. Pertama peran manajer. kedua, peran teknis (Putra: 2004) Kedua hal tersebut merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang menejer humas dalam sebuah organisasi, yang mana dituntut untuk memiliki pengetahuan serta pemahaman yang luas mengenai seluk beluk bidang pemerintahan dan sektorsektor publik, memiliki kemampuan riset yang baik untuk memperoleh input dari publik dan juga untuk mengevaluasi program-program humas yang sudah dijalankan, juga memiliki kemampuan perencanaan dan kepemimpinan yang baik. Bagian humas juga harus dilengkapi oleh tenaga teknis yang bertugas untuk mengimplementasikan program-program humas yang sudah dirancang. Adanya otonomi dan era reformasi menuntut pemeritah daerah untuk lebih baik dalam peningkatan kesejatahteraan dan pelayananan publik. Selain itu juga dituntut untuk lebih transparan dalam pengelolaan pemerintahan, dan pelaksanaannya
10
lebih dapat dipertanggungjawabkan, ditambah lagi dengan disahkannya UU keterbukaan informasi publik, yang mewajibkan setiap instansi pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah untuk lebih transparan dalam memberikan informasi terhadap publiknya dalam proses penyelenggararaan pemerintahan. Sudah seyogyanya dalam proses demokratisasi ini lembaga pemerintah harus mulai berbenah diri dan dituntut untuk menjadi sebuah lembaga yang kredibel dan akuntabel, hal ini dilakukan agar terciptanya good governance. Dalam proses tersebut humas pemerintah memiliki peranan besar dalam mesukseskan program-program pemerintah, humas tidak lagi corong dari pemerintahan dan alat propaganda seperti yang terjadi pada zaman orde baru, tapi sekarang ini humas dituntut untuk menjalankan peran sebagai inisiator, komunikator, negosiator, mediator dan fasilitator. Yang intinya humas harus bisa menciptakan komunikasi dua arah (two way communication) dengan publiknya, karena memang domain kegiatan public relations adalah komunikasi dalam bentuk komunikasi dua arah (two way communication). Di satu sisi, melakukan penyebaran informasi kepada publik. Di sisi lain juga melakukan pencarian informasi (information seeking), mendengarkan apa yang menjadi keinginan publik dan konstituennya (Putra: 2004) Jika masyarakat mengetahui dengan jelas setiap kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah atau dengan kata lain hak tahu publik terpenuhi dengan baik, ditambah lagi jika aspirasi mereka dapat terakomodir dalam perumusan kebijakan publik. Maka yang terjadi adalah terciptanya peningkatan citra positif pemerintah dimata masayrakat, hal ini juga berbanding lurus dengan peningkatan kepercayaan
11
masyaraka m (public ( trust) terhadap kinerja pem merintah. huumas pemeriintah memaang harus h mendaapatkan publlic trust dalaam kehidupaan demokrasii sekarang inni, selain dappat meningkatka m an partispasii masyaraat dalam kebijjkan-kebijakkan pemerinttah, juga dappat melancarkan m n jalannya peemerintahan n, sehingga ddapat terciptaa situasi yanng stabil dalaam proses p peny yelenggaraan n pemerintah han. Berikutt bagan yanng menggam mbarkan prosses humas h mend dapatkan pub blic trust :
DEMOKR RASI Kebebasan n Politik
Humaas Pemerin ntah
KOMPETE
Public Approval
LEGITTIMASI
Public Trust Bag gan 1. 1 Publicc Trust Su umber: Materi Kominfo, K Direk ktorat Jendral Informasi dan Komunikasi P Publik
Dalaam bagan terrsebut dapatt kita lihat bbahwa humaas pemerintaah memainkkan peran p sentral dalam memperoleh m kepercayaaan publik ((public trusst) dalam eera demokrasi d seperti s sekaarang ini. Untuk U menddapatkan keppercayaan ppublik, hum mas pemerintah p harus mam mpu mencerritakan kebiijkaan dan hasil-hasil pembangunnan kepada k publlik, akan tetaapi yang perrlu digaris baawahi adalahh humas pem merintah harrus menyampaik m kan yang ben nar itu benarr dan yang ssalah itu salaah, namun saampaikan yaang salah s terseb but dengan cara yang benar (Maateri kominffo, Dirjen IInformasi ddan Komunikasi K i Publik, 20 015). Public trust meruupakan sebuuah hal yangg penting ddan mendasar m un ntuk terciptaanya sebuah h good goveernance dalaam era dem mokrasi, sepeerti
12
yang dikatakan Seppo Tiihonen (2004, dalam Hermawan 2008: 428 ): “Basic principle in the new political governance regime are trust”. Bukan hal mudah bagi sebuah pemerintahan untuk medapatkan kepercayaan dari publiknya, pemerintah sebelumnya harus sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena kedua prinsip tersebut merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan trust dari masyarakat. trust itu sendiri lahir ketika harapan-harapan atau ekpektasi masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. nah disnilah letak kerja keras praktisi humas dalam pemerintahan untuk mendapatkan trust dari masyarakat. Humas pemerintah dituntut untuk membangun two way communication antara pihak pemerintah dan publik yang mana bertujuan untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Diharapkan dengan terjaringnya aspirasi masyarakat pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang sesuai, ketika harapan masyarakat telah terpenuhi oleh pemerintah maka otomatis
pemerintahan akan
memiliki trust yang cukup kuat di mata publik. Indikator kuat dari terciptanya public trust adalah adanya keyakinan positif masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang mana hal ini nantinya akan berimplikasi pada tingkat antusiasme partisipasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat. Humas pemerintah baik pusat maupun daerah, pada hakikatnya memiliki prinsip serta tujuan yang sama, yang membedakan keduanya hanyalah ruang lingkup cakupan wilayahnya, yang harus disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia meimiliki wilayah yang cukup luas serta keragaman budaya yang sangat banyak, itulah yang nantinya akan menjadi tantangan
13
tersendiri bagi humas pemerintah untuk membuat strategi kehumasan yang cocok dengan budaya dan keadaan lingkungan sekitarnya. Menurut sam black dalam bukunya Practical Public Relation, ada empat tujuan utama humas pemerintah daerah yaitu memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijakan lembaga beserta kegiatannya sehari-hari, memberi kesempatan pada mereka untuk menyatakan pandangannya mengenai proyek baru yang penting, sebelum lembaga mengambil keputusan, memberikan penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka, terakhir mengembagkan rasa bangga sebagai warga Negara (Efendy, 2000). Implementasi kegiatan humas di daerah berbeda dengan pelaksanaan di pusat. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor kesenjangan fasilitas yang dimiliki pusat dan daerah. Pelaksanaan kegiatan humas di daerah tentu harus disesuaikan dengan fasilitas yang dimilliki dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal pula. Untuk itu humas pemerintah daerah harus mampu menciptakan strategi yang efektif dan efisien sesuai dengan keadaan lingkungannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. 2. Media Humas Pemerintah Dalam masyarakat demokrasi, informasi adalah penting. Partisipasi warga negara dalam sistem politik hanya mungkin tercapai baik jika warga negaranya mendapatkan informasi yag baik (McNair: 2003). Tugas seorang humas pemerintah untuk menyediakan informasi-informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan maupun program-program pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat dapat ikut
14
berpartisipasi di dalamnya. Adanya komunikasi merupakan prasyarat adanya demokrasi (Young, 2007). Karena, salah satu tugas humas pemerintah adalah membangun komunikasi dua arah yang bersifat interaktif antara pemerintah dan publik. Seorang praktisi humas dituntut untuk memiliki ketrampilan dalam menyebarkan informasi dengan berbagai tujuan (to persuade, to inform dan to affect behavior), untuk menjalankan fungsi ini seorang praktisi humas harus memiliki saluran komunikasi baik itu interpersonal, publik, kelompok dan media massa baik cetak maupun elektronik. Saluran komunikasi atau biasa disebut chanel merupakan syarat mutlak terciptanya komunikasi dan interaksi satu sama lain. Dalam prakteknya slauran komunikasi terdiri dari berbagai macam dan jenis saluran, seperti tertera pada bagan berikut: Pertemuan Forum Langsung/tatap muka
Diskusi fanel Media Penyiaran (TV, Radio)
Ceramah Simposium Elektronik
Seminar
Media Non Penyiaran (Film, Internet)
Periodik
Saluran komunikasi
Cetak (surat Kabar, Majalah)
Media massa
Manusia (juru kampanye)
Dengan Media
Non-Periodik
Non-Media massa
Manusia (Kurir)
Benda 15
Benda (spanduk) Elektronik (telepon, faks) Non-Elektronik
Bagan 1. 2 Klasifikasi Saluran Komunikasi Sumber : Hidajanto Djamal & Andi Fachruddin (2013)
Dalam konteks humas pemerintah, yang memiliki tugas untuk melakukan komunikasi dengan khalayak banyak, maka saluran komunikasi yang dipilih haruslah bisa digunakan untuk melakukan komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri didefinisikan sebagai proses komunikasi yang dilakukan media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas (Bungin, 2008: 71). Dalam definisi ini jelas bahwa satu-satunya medium untuk melakukan komunikasi massa adalah melalui media massa, yang mana media massa memiliki jangkauan yang cukup luas, bersifat massif serta efektif dan efisien dalam mendistribusikan pesan kepada publik. 3. Media penyiaran Media penyiaran merupakan salah satu bentuk lain dari media massa yang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dari media massa lainnya, bahkan antara sesama media penyiaran pun misal radio dan televisi, kita tahu keduanya memiliki dua karakteristik yang berbeda, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Keberadaan media penyiaran merupakan salah satu kemajuan dibidang teknologi komunikasi massa dimana dengan media penyiaran informasi dapat disebarluaskan dan diterima masyarakat dengan lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pendahulunya yakni media cetak. Media penyiaran dalam hal ini adalah TV dan radio dapat dikelompokkan sebagai media yang menguasai ruang
16
tetapi tidak menguasai waktu, sedangkan media cetak menguasai waktu tetapi tidak menguasai ruang. Artinya, siaran dari suatu media televisi atau radio dapat diterima di mana saja dalam jangkauan pancarannya (menguasai ruang) tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali.2 Secara umum kita mengenal dua media penyiaran yakni televisi dan radio, media penyiaran televisi merupakan salah satu media penting sebagai bagian penting dalam sistem komunikasi modern di Indonesia, media penyiaran televisi menjadi sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, televisi menjangkau sekitar 80-90 persen penduduk Indonesia, sehingga penetrasinya pun ke dalam kehidupan masyarakat begitu kuat. Kedua, sebagai sebuah media komunikasi massa, tv memiliki pengaruh yang relatif lebih kuat jika dibandingkan dengan media massa lain. Ini karena karakter adari televisi yang menggabungkan semua unsur komunikasi, sehingga pesan yang ditampilkan benar-benar nyata (Putra, 2014: 6.1). Senada dengan radio yang juga merupakan media penyiaran yang tidak kalah populer dengan TV, radio memiliki jangkauan yang sangat luas dan juga digandrungi oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini mungki dikarenakan radio bersifat portabel atau mudah dibawa kemana-mana, selain itu juga karena dalam pemanfatannya radio menggunakan indra pendengaran jadi bisa sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 radio adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat. Di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, 2
http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/capture/article/download/194/170 diakses pada 29-09-2015
17
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Di Indonesia sendiri media peyiaran memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai dengan radio siaran sejak zaman penjajahn belanda yang kemudian nantinya menjadai cikal bakal dari berdirinya RRI, radio sendiri pada waktu itu memiliki peran yang cukup penting salah satunya yakni menyiarkan secara langsung proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia keseluruh penjuru dunia waktu itu. Sedangkan TV baru berdiri dan beroperasi pada tahun 1962 dan diberi nama TVRI. Dalam perjalanannya media penyiaran di Indonesia mengalami pasang surut, hal ini dipengaruhi oleh pergantian rezim di Indonesia yang turut mempengaruhi pola regulasi media penyiaran yang mana hal ini turut berpengaruh pada berubahnya sistem penyiaran di Indonesia. a. Sistem Penyiaran di Indonesia Pada dasarnya sistem penyiaran di suatu negara biasanya terkait dengan sistem sosial kemasyarakatan, termasuk sistem sosial politik (Putra, 20014). Indonesia sendiri yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, kebebasan berkomunikasi melalui media penyiaran dijamin oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah undang-undang penyiaran No 32 tahun 2002, yang di dalamnya telah mengatur banyak hal mulai dari bentuk media penyiaran, fungsi serta peran media penyiaran bagi masyarakat umum dan lain sebagainya.
18
Keberadaan UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran ini juga turut ikut andil merombak beberapa model media penyiaran sebelumnya yang ada di Indonesia. Jika dulu dikenal adanya media penyiaran pemerintah baik itu radio maupun tv misal TVRI dan RRI maka sekarang setelah diberundangknnya UU No 32 taun 2002 Tentang Penyiaran, dalam sistem penyiaran kita tidak mengenal lagi namanya media penyiaran pemerintah. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa jasa penyiaran yakni televisi dan radio dibagi menjadi empat yakni: a. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Bersifat independen, netral tidak komersil dan berfungsi untuk memberikan layanan pada masyarakat. Lembaga penyiaran publik (LPP) terdiri atas RRI dan TVRI. Yang mana sumber pembiayaannya berasal dari 1) iuran penyiaran 2) APBN atau APBD 3) sumbangan masyarakat 4) siaran iklan dan 5) usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. b. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk
badan
hukum
Indonesia,
yang
bidang
usahanya
hanya
menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Jadi, dapat kita pahami pada hakikatnya TV swasta adalah TV yang didirikan dengan motif utama untuk mencari keuntungan. c. Lembaga penyiaran komunitas lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauannya wilayah
19
terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Dalam UU ini ditegaskan bahwa tujuan berdirinya LPK (Lemabaga Penyiaran Komunitas) tidak untuk mencari keuntungan. LPK didirikan untuk mendidik dan memajukan masyarakat agar dapat hidup sejahtera. d. Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan terdiri atas:
Lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit
Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel
Lembaga penyiaran berlangganan melalui teresterial.
Setiap
lembaga
penyiaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya
mengacu kepada aturan yang ditetapkan baik melalui undang-undang maupun ketentuan lainnya berupa peraturan serta keputusan-keputusan pemerintah. b. Media penyiaran publik Seiring dengan tumbangnya rezim orde baru, muncullah sebuah harapan baru akan adanya institusi media komunikasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang mana hal ini merupakan konsekuensi agar terciptanya civil society.
20
Nampaknya harapan ini mulai terwujud, terbukti dengan disahkannya UU penyiaran No 32 Tahun 2002 yang melahirkan lembaga penyiaran publik sebagai public sphere. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 pasal 14 Lembaga penyiaran publik adalah lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi untuk memberi layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang pusat penyiarannya berada di ibu kota negara. Sedangkan di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal. Effendi dan Victor Menayang (2002: 41, dalam
Lisa Adhrianti, 2005)
memberikan batasan definisi sebagai berikut: Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang mempunyai visi untuk memperbaiki kualitas kehidupan publik, kehidupan suatu bangsa, dan juga kualitas hubungan antarbangsa pada umumnya, serta mempunyai misi untuk menjadi forum diskusi, artikulasi dan pelayanan kebutuhan publik. Lembaga penyiaran ini memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervise dan evaluasi oleh publik dalam posisinya sebagai khalayak dan partisipan aktif. Karena itu, lembaga penyiaran publik bukanlah lembaga penyiaran pemerintah, serta bukan pula lembaga penyiaran yang sematamata mendasarkan dirinya pada hukum pasar. Pada dasarnya lembaga penyiaran publik adalah lembaga yang melayani masyarakat, maka dari itu lembaga penyiaran publik harus mengedepankan kontenkonten informasi yang netral dan independen. Selain itu lemabaga penyiaran publik
21
harus mencerminkan budaya identitas bangsa Indonesia seklaigus mendidik. Karena lembaga penyiaran publik mempunyai peran untuk menjalankan fungsi edukatif. Menurut Ecip (2005, dalam Putra: 2014) Dalam menjalankan pelayanannya terhadap masyarakat LPP memiliki sejumlah prinsip yakni: Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah NKRI. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional. Penyiarannya hendaknya bervariasi. Dengan sahkannya UU No 32 tahun 2002 secara otomatis lembaga penyiaran milik pemerintah harus berubah status menjadi LPP, karena dalam undang-undang tersebut tidak mengenal adanya lembaga penyiaran pemerintah. Ditingkat nasional hal ini semakin dipertegas dengan dikeluarkannya PP No 11 dan 12 tahun 2005 yang menjelaskan perubahan status TVRI dan RRI yang mulanya lembaga penyaiaran pemerintah kemudian menjadi LPP yang kemudian banyak diikuti juga oleh lembaga penyiatan pemerintah ditingkat lokal, baik itu RSPD maupun tv pemda, satu persatu mereka berubah status menjadi LPP lokal. Di tingkat lokal misalnya, lembaga penyiaran milik pemerintah yang menjadi LPP adalah Ratih TV dan Radio In Fm Kebumen, kedua lembaga penyiaran tersebut awalnya merupakan media yang digunakan oleh Pemkab Kebumen untuk menyebarkan informasi dan menjaring aspirasi rakyat Kebumen. Kedua lembaga ini berada di bawah komando Humas Pemkab Kebumen. Senasib dengan TVRI dan RRI yang awalnya adalah corong pemerintah pusat, kemudian menjadi LPP, begitu juga
22
halnya dengan Ratih TV dan Radio In Fm yang mulanya media komunikasi pemkab di bawah humas setelah disahkannya UU tersebut maka mau tidak mau, Ratih TV dan Radio In Fm harus berubah status menjadi LPP lokal yang independen. Sejak disahkannya UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, maka dalam sistem penyiaran baik tv maupun radio di Indonesia tidak mengenal lagi adanya lembaga penyiaran pemerintah ataupun RSPD karena, menurut Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dalam ketentuan umum Bab I pasal (1) dikatakan : Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut IGN. Putra dan Widodo A. Setianto dalam bukunya Sistem Komunikasi Indonesia TV publik memilik berberapa keungulan jika dibandingkan dengan TV pemerintah maupun TV komersial: a. Dari segi kultural TV publik sangat mementingkan pluralisme kultur yang ada, sehingga bagi masyarakat multi kultur, TV publik diharapkan bisa mempertahankan keanekaragaman kultur yang ada. TV publik memberi peluang kepada budaya kelompok minoritas untuk hidup berdampingan dengan budaya kelompok mayoritas. b. Secara politik, TV publik lebih menempatkan khalayak sebagai warga negara. Ini bisa ditunjukkan dari program-program pemberitaan yang
23
disajikannya. TV publik, karena tidak didorong oleh semangat untuk mencari keuntungan akan berusaha untuk menyampaikan laporan-laporan yang mampu menambah pengetahuan publik tentang berbagai persoalan publik secara lebih komprehensif. Oleh karena itu berita-berita investigasi lebih sering muncul di TV publik dibandingkan dengan TV komersial. Seperti yang dikutip dari Putra (2014) menurut Tracey dan Raboy, secara ringkas, TV publik beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini: Pertama, akses yang universal. TV publik melayani semua kelompok masyarakat tidak melihat status sosial ekonomi dan jarak geografis yang ada. Kedua, daya tarik yang lebih universal. TV publik menyiarkan acara yang lebih beraneka ragam dengan mempertimbangkan aspek kultur yang ada. Ketiga, perhatian terhadap kaum minoritas. Siaran TV publik tidak hanya ditujukan untuk kelompk dominan atau mayoritas, tetapi juga memberi perhatian yang cukup besar terhadap kelompok minoritas. Keempat, komitmen untuk pendidikan publik. TV publik sangat berkepentingan dengan usaha peningkatan pendidikan publik. Kelima, menjaga jarak dengan seluruh kepentingan. TV publik menjaga jarak dengan seluruh kepentingan baik politis, ekonomis, maupun sosial. Oleh karena itu, TV publik adalah TV independen. Keenam, TV publik berkompetisi untuk menghasilkan program yang berkualitas atau baik bukan untuk memperoleh ratting. Ketujuh, arahan yang diterima lebih memberi kebebasan bagi produser TV publik. Pembuat program untuk TV publik memiliki derajat kebebasan yang sangat tinggi. Kedelapan, TV publik sebagai public sphere. Fungsi utama TV publik adalah
24
sebagai ruang publik tempat debat rasional tanpa restriksi dari kepentingan politis, ekonomis dan agama tentang persoalan bersama dapat berlangsung. Untuk lebih jelasanya kia dapat melihat karakteristik-karakteristik yang membedakan antara media penyiaran publik dengan media penyiaran non publik baik itu tv atapun radio sebagai berikut: Tabel Tabel 1. 1 Karakteristik TV
Aspek
TV Swasta
TV Publik
TV Komunitas
Definisi
Lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi
Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat
Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
Khalayak
Umum, terbuka lebar
Umum, lebih dari satu komunitas
Satu komunitas tertentu saja
Visi
Memberikan hiburan, informasi dan pendidikan, namun semua visi pada implementasinya khususnya untuk produksi dan pemasarannya tetap diperhitungkan berdasarkan prinsipprinsip pencapaian keuntungan ekonomi.
Meningkatkan kualitas hidup publik. Meningkatkan apresiasi terhadap keanekaragaman ditengah masyarakat dengan harapan menciptakan kehidupan yang harmonis di antara berbagai komunitas yang berbeda.
Meningkatkan kualitas hidup anggota komunitasnya. Secara khusus menjadi lembaga siaran yang bersifat dari, oleh, dan untuk komunitas.
Jangkauan area siaran
Umumnya luas, lebih dari satu propinsi, namun memiliki batasan
Bersifat nasional atau daerah. Tetap mengemban misi meningkatkan apresiasi
Terbatas, umumnya dalam radius 6 km.
25
tertentu.
terhadap identitas dan integrasi nasional.
Ukuran kesuksesan
Rating untuk masingmasing program dan pemasukan iklan (rating program yang tinggi akan menarik pemasang iklan)
Kepuasan publik.
Kepuasan anggota komunitas.
Kepemilikan
Umumnya berbentuk PT, sebagian menjadi PT. Tbk.
Negara atau pemerintah (untuk TVRI, RRI).
Badan hukum nonkomersial, biasanya berbentuk yayasan.
Pengambilan putusan tertinggi
Pemilik modal/para komisaris dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), manajemen operasional akan tunduk pada garis besar ini.
Lembaga supervisi bersama-sama dengan manajemen operasional. Jika lembaga penyiaran publik didirikan oleh pemda atau PT maka lembaga supervisinya harus tetap independen.
Lembaga supervisi komunitas bersama-sama dengan manajemen operasional.
Sumber pemasukan
Iklan dalam arti luas, mencakup hard selling (penjualan langsung), sponsorship untuk suatu program atau acara, dll.
APBN untuk lembaga penyiaran public nasional dan APBD untuk lembaga penyiaran public daerah; siaran iklan, dll
Iuran anggota komunitas, hibah, sumbangan tidak mengikat, sponsor, dll.
Kriteria dan jumlah materi iklan
Terbuka luas 20% dari keseluruhan jam tayang
Tidak boleh menerima iklan hard selling, biasanya hanya sponsor program. Maksimal 15% dari keseluruhan jam tayangnya
Iklan layanan masyarakat, bukan iklan hard selling, biasanya berupa sponsor program. Maksimal 10% dari keseluruhan jam tayangnya.
Sumber: Fauzan A Mahanani (2012) Tabel Tabel 1. 2 Jenis-jenis Radio
Aspek
Radio Publik
Radio Komersil
26
Radio Komunitas
Jangkauan
Nasional berjaringan
Lokal berjaringan
Lokal terbatas
Iklan dan off air
Sumbangan atau iuran
dan publik lokal
Pendanaan
Berbagai sumber: APBN/D, iklan,
anggota atau warga;
sponsorship
anggaran desa , ILM
Pengendalian Dewan pengawas yang dipilih DPR
Dewan komisaris yang
Dewan penyiaran
mewakili pemilik
komunitas sebagai wakil komunitas
Orientasi
Memberi pelayanan
Memperoleh keuntungan Menjadi saluran
publik sebagai warga
dengan menyajikan
komunikasi bagi warga
negara dalam tingkat
siaran popular sehingga
komunitas
nasional
bisa menarik pengiklan
Sumber: Putra (2014) 4. Hubungan Media – Pemerintah Menurut Cutlip dkk (2006: 286) praktisi humas menggunakan huruf, ucapan, gambar, dan kombinasi dari semua bentuk komunikasi. Mereka menggunakan baik itu media yang bisa dikontrol oleh mereka maupun yang tidak, untuk berkomunikasi dengan banyak publik organisasi. Pendapat tersebut cukup untuk menyiratkan bahwa sebagai seorang praktisi humas harus memiliki kepiawaian untuk menjalin hubungan
27
yang baik dengan media. Praktek menjalin hubungan dengan media ini dalam dunia humas sering disebut sebagai media relation atau press relations. Hubungan pers atau press relations sendiri memiliki arti yang sama dengan hubungan media atau media relations, hanya istilah hubungan pers memang cenderung lebih popular (Jefkin,1992: 98). Kepiawaian menggunakan media relation menjadi sebuah strategi komunikasi humas merupakan hal yang lumrah harus dimiliki oleh para praktisi humas, dalam konteks ini adalah humas pemerintah. Pemerintah membutuhkan saluran komunikasi yang efektif dan efsien untuk melakukan komunikasi dengan publiknya. Seperti yang kita ketahui bahwa media massa merupakan saluran komunikasi yang memiliki pengaruh yang cukup besar bagi masayarakat, media massa dapat menciptakan public interest dan menggiring opini publik terhadap suatu hal yang sedang terjadi, selain itu media juga merupakan wahana informasi yang strategis dalam menampung aspirasi grassroot atas berbagai keputusan yang akan diambil pemerintah, sekaligus menginformasikan keputusan itu sendiri. Maka dari itu pemerintah harus jeli dalam membangun hubungan yang baik dengan media. Ketika pemerintah dan media saling mendukung maka akan tercipta sebuah iklim yang stabil dalam kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan pemberitaan positif oleh media tentang pemerintah dapat meningkatkan Public trust terhadap pemerintah. Lebih lanjut lagi, Khodarahmi (2009), Michaelson dan Griffin (2005 dalam Michaelson dan Stack 2011) menyatakan bahwa media relations tidak hanya terbatas mengenai hubungan antara pemerintah dengan media saja, namun hubungan
28
secara tidak langsung dengan publiknya karena media dianggap sebagai kepanjangan tangan untuk menjangkau publik. Tujuan kegiatan media relations adalah membangun dan mempertahankan kredibilitas instansi pemerintah di mata publik dengan meningkatkan kesadaran, mengubah sikap, atau mendorong tindakan publik (Iriantara, 2005). Media Relations menurut Frank Jefkin, (2000) adalah suatu usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi Humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan
menurut (Iriantara, 2005)
Media Relations merupakan bagian dari Public Relations eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi. Dari dua teori di atas dapat disimpulakan bahwa Media Relations adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh praktisi humas sebagai kegiatan Public Relations Eksternal dengan media massa (elektronik dan cetak) sebagai langkah-langkah untuk membangun hubungan baik dengan media massa yang nantinya akan berdampak pada pemberitaan
informasi atau pesan dalam media massa itu sendiri guna
mempertahankan citra positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Adapun kegiatan media relations ini sendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya (Iriantara, 2005: 90):
29
1. Meningkatkan kesadaran, misalnya kesadaran merek (brand-awareness) pada publik. 2. Mengubah sikap, misalnya mengubah sikap dari anti menjadi netral dan dari netral menjadi mendukung terhadap tindakan yang dilakukan organisasi. 3. Mendorong tindakan, misalnya mendorong untuk mendukung kebijakan proses produksi yang ramah lingkungan yang dilakukan organisasi. Seorang praktisi humas harus bisa menjaga hubungan yang baik dengan mitra kerja strategisnya, tidak hanya mengemban tugas untuk menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan media massa secara organisasi, namun juga secara personal, yaitu wartawan-wartawan yang tergabung di dalamnya. Komunikasi yang dibangun dengan pihak wartawan tersebut hendaknya bersifat dua arah dan dilakukan secara berkesinambungan, mengingat opini public bersifat sangat dinamis, seiring dengan informasi yang diberitakan oleh media. Berikut merupakan gambaran sederhana dari arus komunikasi dalam praktik media relations (Iriantara: 2005) Media Massa
Organisasi
Publik
Bagan 1. 3 Arus komunikasi dalam praktik media relations
Dari bagan di atas dapat kita lihat bagaimana arus komunikasi terbentuk antara organisasi, media massa dan publik. Garis tipis memperlihatkan arus
30
komunikasi yang dilakukan oleh publik, sedangkan garis tebal memperlihatkan arus komunikasi yang dilakukan organisasi. Dalam bagan di atas tergambar bahwa media berperan sebagai jembatan antara organisasi dan publik. Organisasi dapat menyampaikan aspirasi, saran dan kritiknya kepada organisasi melalui media massa. Meskipun terkadang publik memiliki akses langsung untuk menyampaikan aspirasinya kepada organisasi, namun penyampaian melalui media massa cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar, mengingat kemampuan media massa dalam mempengaruhi publik. F. Kerangka Konsep Dari semua kerangka pemikiran tersebut, peneliti akan memilih beberapa konsep kunci dan menyusun sebuah kerangka konsep yang sesuai dan nantinya akan digunakan untuk menganalisis fenomena pemanfaatan dan pengelolaan “media penyiaran publik lokal sebagai media kehumasan pemerintah daerah” sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka konsep yang disusun nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis dan pembahasan sampai dengan menarik kesimpulan penelitian setelah semua data terkumpul. Penelitian ini dibangun berdasarkan konsep dasar bahwa pengelolaan dan pemanfaatan media penyiaran publik lokal sebagai media humas pemerintahan merupakan salah satu indikator bahwa pemerintah daerah kabupaten Kebumen telah menyadari pentingnya peran dan fungsi humas pemerintah daerah untuk menciptakan hubungan yang harmonis baik internal maupun eksternal, dan juga
31
sebagai sarana untuk menjembatani interaksi antara pemerintah dan publik. Agar komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan lancar, maka dibutuhkanlah saluran komunikasi yang efektf, efisien, dan juga dekat dengan masyarakat, maka dipilihlah media penyiaran publik lokal yakni Radio In Fm dan TV Ratih sebagai saluran komunikasi pemerintah daerah dengan publik, yang mana tentunya dalam hal ini humas pemerintah mau tidak mau harus melakukan kerjasama dengan media tersebut. Hal ini untuk menciptakan komunikasi dua arah antara
pemerintah
dan
publik,
sehingga
pemerintah
daerah
tidak
hanya
menginformasikan program kerjanya, tapi juga dapat menjaring aspirasi dari masyarakat, baik itu berupa kritik maupun saran. Agar lebih mudah melihat arus komunikasi yang terjadi anatara LPP lokal, Humas Pemkab Kebumen dan Masyarakat kita dapat melihat dalam bagan berikut:
TV Ratih dan In Fm
Pemerintah Kabupaten
Masyarakat Kebumen
Bagan 1. 4 Arus Komunikasi dalam praktik media relation Radio In Fm Ratih TV dan Pemkab Kebumen
Dari bagan di atas dapat kita lihat bagaimana arus komunikasi terbentuk antara Pemkab Kebumen, LPP lokal yakni IN FM dan TV Ratih dan
32
publik/Masyarakat Kebumen. Garis putih memperlihatkan arus komunikasi yang dilakukan oleh publik, sedangkan garis tebal memperlihatkan arus komunikasi yang dilakukan Pemkab. Dalam bagan di atas tergambar bahwa media berperan sebagai jembatan antara Pemkab dan publik. Publik dapat menyampaikan aspirasi, saran dan kritiknya kepada pemkab melalui media massa. Sebaliknya Pemkab juga dapat memberikan informasi kepada publik mengenai program-program pemerintah dan juga dapat menyaring aspirasi dari masyarakat. Meskipun publik memiliki akses langsung untuk menyampaikan aspirasinya kepada organisasi, namun penyampaian melalui media massa cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar, mengingat kemampuan media massa dalam mempengaruhi publik dan memiliki jangkauan yang luas. Jadi, dalam penelitian ini pemanfaatan lembaga penyiaran publik lokal sebagai media humas pemerintah daerah secara umum dan konseptual dapat dilihat sebagai implikasi dari penerapan peran dan fungsi humas dengan memanfaatkan media penyiaran lokal berupa TV dan radio sebagai saluran komunikasinya. Pemanfaatan media menjembantani dan menciptakan komunikasi dua arah antara publik dan pemerintah. G. Metodologi Penelitian Dalam sebuah penelitian ilmiah, peneliti perlu menentukan sebuah metode penelitian yang nantinya berguna untuk menciptakan sebuah penelitian yang sistematis dan menghasilkan analisis akhir yang valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus sebagai metode penelitiannya. Studi kasus menurut Yin
33
(2006) menyatakan bahwa studi kasus adalah pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana: batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti digunakan.
1. Tempat dan Waktu 1.1 Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen dipilih karena disana terdapat dua lembaga penyiaran publik yakni Ratih TV dan Radio In Fm. 1.2. Waktu Penelitian Penelitian ini diperkirakan akan dimulai pada bulan April tahun 2015 dan diperkirakan akan selesai pada bulan November 2015. 2. Jenis Penelitian Penelitian ini memerlukan pembahasan data yang mendalam tentang suatu kasus yang spesifik, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi kasus. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (200: 3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif
34
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Studi kasus sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung obyek yang diteliti. Ada tipe studi kasus tunggal holistik, tunggal terjalin, multikasus holistik, multikasus terjalin (Yin, 2006: 46). Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kasus tipe tunggal holistik, karena didalam penelitian ini penulis fokus pada suatu kasus yakni pemanfaatan media penyiaran lokal sebagai media humas pemerintah Kebumen.
3. Obyek Penelitian Obyek yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan media penyiaran publik sebagai media HumasPemkab Kebumen. 4. Data dan Sumber Data Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen atau arsip. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dibutuhkan yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa rancangan program-program yang terkait dengan proses pengelolaan media penyiaran publik lokal sebagai media humas pemkab. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini antara lain hasil dokumentasi mengenai pelaksanaan aktivitas pengelolaan media publik
35
lokal sebagai media Humas Pemkab. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan akan dikumpulkandari beberapa sumber, antara lain: 4.1 Wawancara Mendalam Wawancara ini bersifat lentur dan terbuka, serta tidak terstruktur ketat dalam suasana formal dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap setiap informan dalam penelitian ini dengan berpedoman pada interview guide yang sebelumnya telah disusun. Hasil dari wawancara yang dilakukan akan dituangkan dalam transkrip hasil wawancara untuk memudahkan proses analisis. Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang yang diperkirakan memahami data, informasi maupun fakta dari obyek penelitian.Informan dipilih menggunakan teknik purpose sampling, dengan mengambil orang-orang yang dipilih secara cermat hingga relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang digunakan yakni: 1. Muchriyanto (Kepala Seksi Radio dan Televisi pada Bidang Telematika Dinas Informasi Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kebumen. Sekaligun menjabat Direktur Oprasional Ratih TV) 2. Dwi Purwantoro ( Staf Subbag Publikasi dan Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kab. Kebumen Sekaligus menjabat Direktur Operasional Radio In Fm) 3. Kholid Anwar ( Dewan Pengawas Ratih TV) 4. Sunaryo (Mantan Pengelola Ratih TV Tahun 2004) 4.2 Observasi Langsung
36
Observasi ini dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai observasi berperan pasif. Observasi ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal, untuk mengamati kegiatan yang terkait dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan melalui pengamatan terhadap implementasi program pengelolaan media penyiaran publik lokal sebagai media humas pemkab dan program-program apa saja yang telah dicetuskan. Dari observasi langsung terhadap peristiwa dan aktivitas ini, peneliti akan bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu bisa terjadi dengan lebih detail dengan cara menyaksikan sendiri secara langsung peristiwa yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap pengelolaan media tersebut. 4.3 Dokumen Yang dimaksud dengan dokumen dan arsip dalam penelitian ini merupakan dokumen tertulis yang berhubungan dengan proses pengelolaan dan pemanfaatn media penyiaran publik lokal sebagai media humas Pemkab. Adapun beberapa dokumen tersebut yakni: 1). Data Salinan Dokumen Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) 2). Dokumen Penyelenggaraan Penyiaran LPP Lokal Ratih TV Kebumen. 3) Data LPP Lokal Televisi 4). Kerangka Acuan Kerja (KAK) Ratih TV Kebumen Tahun 2015 Data yang dimaksud dapat berupa arsip tertulis maupun yang sifatnya visual seperti foto-foto dokumentasi kegiatan yang telah berlalu dan audio visual berupa video. Adapun beberapa data tersebut adalah: 1) Video Program Acara Sorotan 2).
37
Video Program Acara Berita Kebumen 3) Video Program Acara Selamat Sore Kebumen 4) Foto Dokumentasi Program Acara Selamat Sore Kebumen. 5
Validitas Data Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang biasa digunakan
dalam penelitian kualitatif yaitu teknik trianggulasi data atau sumber. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data tersebut sebagai pembanding (Moleong, 2001). Dalam melakukan teknis trianggulasi data ini peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap derajat kepercayaan berbagai informasi yang didapatkan dengan beberapa cara,yaitu: a. Membandingkan data yang didapat dari wawancara dengan hasil pengamatan langsung di lapangan. b. Membandingkan apa yang dikatakan data dengan materi yang didapat melalui studi pustaka, teori maupun pendapat akademisi dan pengamat. c. Melakukan kroscek mengenai pernyataan seorang informan dengan pernyataan informan lain yang sama-sama mengetahui kasus tersebut. d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan 6
Analisis Data Dalam proses analisis data terdapat 4 komponen utama yang harus dipahami
oleh setiap peneliti kualitatif. Empat komponen utama tersebut adalah: (1) pengumpulan
data,
(2)
reduksi
data,
38
(3)
sajian
data,
(4)
penarikan
kesimpulan/verifikasi. Keempat komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses analisis data yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan, dimana komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahapan analisis interaktif Miles dan Huberman yang menekankan kepada tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Pawito, 2007). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penjodohan pola. Teknik analisis penjodohan pola merupakan teknik analisis dengan mencocokkan data yang ditemukan secara empiris dalam penelitian dengan pola yang telah diprediksi secara teoritis (Yin, 2006). Dengan teknik analisis ini peneliti akan dapat memetakan secara lebih mendalam pemanfaatan LPP lokal sebagai media kehumasan Pemkab Kebumen. Diharapkan dengan teknik analisis data dalam metode penelitian studi kasus ini diharapkan akan menghasilkan deskripsi pemanfaatan LPP lokal sebagai media kehumasan Pemkab Kebumen yang menyeluruh dan mendalam.
39
