BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat, hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah dan lembaga keuangan non bank.Ekonomi Islam bukan hanya sekedar membahas tentang perbankan Islam, tetapi semua hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi manusia, diantaranya Perusahaan Pembiayaan. Pengaturan lembaga keuangan dalam syariah islam dilandasi pada kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa “maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan untuk itu, pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan, maka lembaga keuangan ini pun wajib untuk diadakan5. Disini terlihat pentingnya eksistensi lembaga keuangan dalam hal pembiayaaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan bahwa, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga
5
Karim, Adiwarman A,2006, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14-15
1
pembiayaan 6.
Kehadiran
perusahaan
pembiayaan,
menambah
deretan
berkembangnya industri jasa pembiayaan di Indonesia.Perusahaan pembiayaan seperti ini memberikan kemudahaan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri (konsumsi). Hal ini juga terlihat dengan mulai menjamurnya perusahaan pembiayaan, dikarenakan banyaknya permintaan pembiayaan dari masyarakat atau kredit untuk barang-barang seperti motor dan alat elektronik. Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Di Indonesia telah banyak bermunculan perusahaan pembiayaan yang mengadopsi prinsip syariah.Dalam rangka merespons kegiatan usaha perusahaan pembiayaan secara syariah, Bapepam telah mengeluarkan Peraturan Nomor Per-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka memberikan kerangka hukum terhadap segala kegiatan bagi perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan syariah merupakan bentuk pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan imbalan 7.
6
Lihat Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan 7 Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nomor: Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prnsip Syariah.
2
Pesatnya laju perkembangan perusahaan pembiayaan syariah, dikarenakan lembaga ini memiliki keistimewaan, yaitu melekat pada konsep (buil in concept) dengan orientasi pada kebersamaan.Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan perusahaan pembiayaan syariah mampu tampil sebagai alternatif pemberian pembiayaan
dengan
mengganti
sistem
bunga
seperti
pada
pembiayaan
konvensional lainnya. Selain itu, pembiayaan syariah ini merupakan penyaluran dana ke masyarakat yang berupaya menghindarkan diri dari riba. Secara etimologis riba berarti perluasan, pertambahan dan pertumbuhan dan secara teknis riba merupakan suatu pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara bathil8. Perusahaan pembiayaan syariah memiliki kegiatan usaha berupa Sewa Guna Usaha yang dilakukan berdasarkan Akad Ijarah atau Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Anjak Piutang yang dilakukan berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah, Pembiayaan Konsumen yang dilakukan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, atau Akad Istisna, dan Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, serta kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah 9. Padapenerapan prinsip syariah dalam pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan
dapat
menggunakan
akad
murabahah,
akadsalam atau
akad istisna. Secara bahasa arab, akad (al-aqdu) merupakan terjemahan dari suatu perikatan atau perjanjian, persetujuan, dan lainnya. Para ahli Hukum Islam
8
9
Muhammad Syafi’I Antonio, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan Pertama, Penerbit Gema Insani, Jakarta, hlm 37 Lihat Pasal 6 Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembagan Keuangan Nomor: PER03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
3
mendefinisikan akad sebagai “adanya hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan”10.Dari penjelasan akad diatas, dinyatakan bahwa akad terdiri dari adanya para pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang dilakukan dalam suatu hal tertentu11. Salah satu kegiatan pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan menggunakan akad murabahah.Murabahah merupakan jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati 12.Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut 13, dengan adanya jual beli berarti antara kedua belah pihak telah melakukan perikatan.Dalam pembiayaan konsumen yang dilakukan dengan akad murabahah, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan hak dan kewajiban dimana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada supplier untuk kepentingan konsumen. Konsumen berkewajiban membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang telah menyediakan obyek pembiayaan dan disisi lain, konsumen berhak mendapatkan obyek pembiayaan (barang) yang telah disediakan perusahaan pembiayaan. Perjanjian (akad) ini dilengkapi dengan jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen 10
Wahbah al-Zuhaili, 2009, al-Fiqh al-Islam wa adillatuh jilid IV, Dar al-Fikr,Damaskus, hlm 80 Fathurahman Djamil, 2012, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi dilembaga Keuangan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6 12 Muhammad Syafi’i Antonio, op.cit, hlm. 101. 13 Wiroso, 2005, Jual-beli Murabahah, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13. 11
4
(debitur) sebagai jaminan bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai dalam bentuk jaminan pokok secara fiducia. Dalam penerapan Hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian, dimana adanya asas-asas ini sangat berpengaruh pada suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas tersebut diantaranya adanya asas kebebasan (Al-Huriyah), asas keadilan (Al-Adalah), asas kerelaan (Al-Ridayah), asas kejujuran (Ash-Shidq), asas kemanfaatan (Al-Manfaat), asas tertulis (Al-Kitabah), asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah).Dalam melakukan kontrak (akad) para pihak berhak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan 14. Asas kesetaraan (Al-Musawah) yang mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (bargaining posisition) yang sama, sehingga setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Penerapan asas keseteraan berfungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan para pihak, yaitu saat sebelum terjadinya akad atau proses penyusunanakad, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang setara 15. Asas Kesetaraan merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan akad murabahah, agar hubungan perikatan jual beli antara pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen tercipta keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak.Akad murabahah merupakan
14
Gemala Dewi, 2007, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm 33 15 Destri Budi Nugraheni, 2010, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM),Yogyakarta, hlm 5
5
akad unggulan yang banyak dilakukan dalam perusahaan pembiyaan konsumen yang berbasis syariah.Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dinyatakan asas kesetaraan merupakan dasar dalam pelaksanaan akad yang dinyatakan bahwa, dimana para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang16. Pada dasarnya prinsip kesetaraan merupakan kesetaran antara kedudukan, yaitu kesetaraan para pihak dalam penyusunan akad, kesetaraan dalam isi akad terkait hak dan kewajiban para pihak, serta setara dalam penyelesaian sengketa bila terjadi masalah.Gama Multi Finance Syariah dan Mandala Finance Syariah merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melaksanakan pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah di Yogayakarta.Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada kedua perusahaan pembiayaan tersebut disebabkan penulis mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin penelitian pada perusahaan pembiayaan lainnya yang berada diYogyakarta. Selain Gama Multi Finance dan Mandala Finance yang mengadopsi pembiayaan konsumen dengan prinsip syariah, diantaranya FIF, WOM, BAF, Adira Finance sebagai perusahaan pembiayaan diYogyakarta yang menggunakan akad murabahah dalam pembiayaan konsumen syariah. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan konsumen perusahaan pembiayaan dalam hal ini Gama Multi Finance dan Mandala Finance menggunakan akad murabahah.Dalam pembentukan dan penerapan akad murabahah pada pembiayaan konsumen harus ditunjang dengan penerapan asas 16
Lihat Pasal 21 huruf F Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
6
kesetaraan dan keseimbangan para pihak, terutama dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan akad murabahah.Penerapan asas persamaan dan kesetaraan pada akad murabahah bertujuan untuk menjamin segala hak dan kewajiban para pihak baik dalam menentukan klausula akad, dalam pelaksanaan akad, dan hak kewajiban para pihak apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam konteks perusahaan pembiayaan syariah, sangat jarangnya tulisan dan makalah yang ditulis saat ini, terlebih memang konsep dan pelaksanaan pembiayaan syariah oleh perusahaan pembiayaan syariah belum selama prinsip konvensional beroperasi di Indonesia serta kurang terbukanya perusahaan pembiayaan dalam memberikan informai mengenai pembiayaan berbasis syariah kepada.Terhadap permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menuangkanya menjadi suatu karya ilmiah dengan judul penelitian “Asas Kesetaraan (Al-Musawah) Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah di Yogyakarta(Tinjauan Analisis Pada PT. Mandala Finance Syariah dan PT. Gama Multi Finance Syariah)”.
7
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan asas kesetaraan (al-musawah) dalam proses pembuatan akad murabahah dalam perusahaan pembiayaan PT. Mandala Finance Syariah dan PT. Gama Multi Finance Syariah? 2. Bagaimana penerapan asas kesetaraan (al-musawah) pada pembagian hak dan kewajiban para pihak dalam akad murabahah pada PT. Mandala Finance Syariah dan PT. Gama Multi Finance Syariah? C. Keaslian Penelitian Penelitian dan penulisan yang berkaitan dengan pembiayaan dengan judul Asas Kesetaraan (Al-Musawah) Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah di Yogyakarta, berdasarkan penelusuran dan pencarian terhadap hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah telah dilakukan, dan telah ditemukan berbagai hasil penelitian maupun jurnal, yang juga membahas permasalahan serupa. Peneliti juga menemukan bahwa meskipun membahas permasalahan serupa, akan tetapi tidak ditemukan hasil penelitian maupun jurnal yang secara spesifik membahas asas kesetaraan (al-musawah) dalam akad murabahah pada perusahaan pembiayaan konsumen syariah. Dari sekian beberapa hasil penelitian dan jurnal, calon peneliti hanya mengangkat beberapa yang dianggap memiliki substansi yang memiliki kemiripan dengan permasalahan yang dirumuskan calon peneliti, yakni sebagai berikut : 8
1. Asas Kesetaran Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah diYogyakarta, Laporan Penelitian Dosen oleh Destri Budi Nugraheni, Tahun 2009, yang membahas mengenai asas kesetaraan dalam pembiayaan musyarakah yang belum diterapkan dengan baik. Dalam pembahasannya dimana pihak Bank tidak menyatakan dengan jelas kewajiban mereka untuk ikut menanggung risiko dan kerugian bersama-sama dengan nasabah dan mereka juga telah mematok proyeksi pendapatan yang pada akhirnya mengaburkan mekanisme bagi hasil sehingga membuat sistem ini mirip dengan konvensional. 2. Kesesuaian Akad Pembiayaan Murabahah Pada Unit Usaha Gama Multi Finance, PT. Gama Multi Usaha Mandiri (ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah), tesis hasil penelitian oleh Ichsan Kurniawan, tahun 2011, Mahasiswa Magister Kenotariatan UGM, yang membahas mengenai pengaturan penyelesaian perselisihan dalam akad pembiayaan murabahah pada unit Usaha Gama Multi Finance PT. Gama Multi Usaha Mandiri. Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan peneliti yang sudah pernah dilakukan 17.Berdasarkan uraian hasil penelusuran kepustakaan tersebut, jelas bahwa yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, oleh karena itu penelitian ini adalah asli.
17
Maria SW. Suwardjono, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penenlitian, Gramedia, Jakarta, hlm 18
9
D. Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Mengetahui penerapan asas kesetaraan (al-musawah) dalam proses pembuatan suatu akad murabahah dalam perusahaan pembiayaan konsumen syariah. 2. Mengetahui penerapan asas kesetaraan (al-musawah) dalam pembagian hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad pembiayaan konsumen yang berlandaskan asas kesetaraan (al-musawah) E. Manfaat Penelitian Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan dampak yang positif dalam menambah pengetahuan dan wawasan hukum di Indonesia baik secara ilmiah maupun praktis, serta sebagai suatu masukan bagi pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang sejenis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum islam dibidang pembiayaan konsumen syariah, yang mana dalam hal ini terkait dengan lembaga pembiayaan, khususnya mengenai peran asas kesetaraan terhadap kedudukan para pihak dalam akad murabahah pada pembiayaan konsumen syariah.
10
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat umum mengenai pelaksanaan konsep syariah khusunya pada akad murabahah dalam pembiayaan konsumen syariah.
11
