BAB I PENDAHULUAN. daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonimi daerah juga diharapkan sebagai upaya untuk

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Tuntutan otonomi daerah secara penuh terus dilakukan agar setiap daerah dapat memainkan peranan dan posisi yang strategis sebagai pemilik sumber daya di daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonimi daerah juga diharapkan sebagai upaya untuk mempercayai

masyarakat

dan

Pemerintah

Daerah

dalam

mengatur

dan

mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Terlalu besarnya dominasi negara selama ini yang menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk melakukan perubahan yang mendasar pada pemerintahan daerah terlebih dalam pemerintahan desa. Proses prencanaan, pengambilan keputusan dan program pembangunan kerap kali dilakukan dengan sistem dari atas kebawah ( top-donw). Rencana program-program pembangunan diseragamkan di buat ditingkat pusar (atas) dan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, sedangkan potensi setiap daerah berbeda-beda. Sistem perencanaan pembangunan top-donw yang bersifat sentralistik ini menyebabkan mandulnya partisipasi masyarakat. sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam peleksanaan program-program kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan. Suatu skema baru otonomi daerah, yang didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus

Universitas Sumatera Utara

ditunjukan adanya saluran aspirasi masyarakat semenjak dini. ( Alexander Abe,2005). Disni dapat kita ketahui bahwa sudah seharusnya ide awal proses pembangunan harus menyertakan masyarakat didalam perumusannya. Maka perumusan ini merupakan proses perumusan yang umum, yang mana pada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pokok-pokok harapan, dan kepentingan dasarnya. Artinya skema politik dan sistem perencanaan pembangunan yang lama, dimana rakyat hanya menerima putusan dari pemerintah (sistem bottom-up) supaya dapat terlaksana dengan baik. Dalam UU No. 25 Tahun 2004, pemerintah meletakan komitmen politik untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia Indonesia mulai dari pemetaan sisitem perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta profesional masyarakat dan pemerintah daerah dari sejak awal tahap perencanaan sampai pemanfaatan dan pelestarian. Untuk mendukung pelaksanaan amanat UU No.25 Tahun 2004 ini, maka pemerintah atas nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappena ssudah mengeluarkan surat edaran tentang sisitem perencanaan pembangunan Daerah. Dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan harus mempunyai koordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui sutu forum yang disebut sebagai musyawarah perencanaan pembangunan atau yang disebut dengan Musrenbang. Penyusunan rencana RKPD dilakukan melalui proses pembahasan antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui penyelenggaraan musrenbang di daerah. Musrenbang ini dilaksanakan mulai dari


lingkup yang paling kecil yaitu Desa/ kelurahan, kecamatan, dan kemudian musrenbang kota. Dalam setiap musrenbang ini diharapkan harus tetap menekankan partisipasi masyarakat. Lahirnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah. Dimana dominasai negara berubah menjadi institusi lokal, untuk itu peran serta langsung masyarakat sangat diperlukan dan terus diperkuat dan diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak sekedar menjadi retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah metodelogi yang mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi,

sehingga dapat menganalisa dan mencari selusi dari masalah yang

dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintahan desa berhubungan langsung dengan masyarakat. dalam UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab 1 pasal 1 di poin 1 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonessia.


Dengan demikian desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masayarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta desa yang yang otonom yaitu masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi masyarakat desa tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Di desa telah dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wujud dari demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga legeslatif desa. Masyarakat desa baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari Pemerintahan Desa karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjukan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan desa tidak saja ditangan Kepala Desa, BPD dan Aparat Desa tetapi juga ditangan masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat sebagai obyek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu masyarakat ikut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu tentang kondisi lingkungannya. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mensinergikan antara keinginan penguasa dengan dengan keinginan rakyat. Yang mana pada dasarnya partisipasi masyarakat timbul tidaklah semata-mata dengan sendirinya melainkan ada hal-hal yang mampu mempengaruhinya, sehingga


masyarakat merasa sadar dan terdorong untuk terlibat lebih jauh dalam segala aspek kehidupan negara. Perencanaan pembangunan merupakan sebuah instrumen yang sangat penting. Sebab perencanaan partisipatif merupakan sala satu dari serangkaian perjalanan pembangunan dan juga tahap awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya di desa. Pada fase ini sudah selayaknya pembangunan di desa merupakan hasil dari musyawarah yang senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh. Setelah reformasi, desa mempunyai wewenang untuk membentuk dan melasanakan kebijakan sesuai parakarsa maupun aspirasi dari masyarakat setempat. Dengan semangat partisipatif, pembangunan desa dapat dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum tahunan yang dilaksanakan sacara partisipatif oleh semua elemen desa untuk menyepakati pembangunan tahun berikutnya. Desa Sekijang merupakan sala satu desa yang ada di Kecatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau belum melaksanakan pradigma baru dari perencanaan pembangunan, dimana dalam perencanaan pembangunan belum membuka kesempatan kepada seluruh warga untuk berpartisipasi, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih sangat kurang sekali. Keikut sertaan masayarakat dalam penyusunan agenda pembangunan masih terlihat sesuatu yang asing bagi masyarakat, sehingga dalam perencanaan pembangunan masyarakat kecendrungan apatis/ enggan melibatkan diri, masyarakat lebih tertarik kepada masalah-masalah yang secara langsung terkait dengan kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan makan, tempat tinggal dan lain-lain, sementara keterlibatan dalam halhal politik dan pemerintahan masih belum terbangun dari masyarakat desa.


Maka Berdasarkan permasalahan yang diuraiankan diatas peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten kamapar”.

1.2 Perumusan Masalah Untuk memudahkan peneliti nantinya, dan agar peneliti memiliki arah yang jelas dalam menginterprestasikan hasil penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan masalahnya Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah: Faktor-Faktor Apa Saja Yang dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten kampar.

1.3 Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Menurut Arikunto (2004: 51) Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan desa di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.


b. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembanguanan di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian Disamping tujuan yang ingin dicapai maka suatu penelitian harus memilik manfaat yang jelas. Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: a. Secara subjektif, dengan penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah dan menganalisis masalah dilapangan. b. Secara praktis, sebagai masukan/kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat desa di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar c.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan khasanah ilmiah dan kepustakaan baru dalam penelitian-penelitian ilmu sosial.

1.5 Kerangka Teori 1.5.1 Desa Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa, maka dalam pengembangan peran serta masyarakat, pemerintah desa selaku Pembina, pengayom dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi ( Widjaja, 2001: 42) Adapun menurut Syarif dalam Purwoko (2004: 60) secara umum tujuan dari otonomi dan desentarlisasi yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan kreativitas


daerah, menciptakan pemerataan pembangunan, memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan mewujudkan demokrasi ditingkat lokal terutama pada tingkat pemerintahan desa. Pengertian desa secara umum menurut Daldjoeni (2003: 53) adalah pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya berjiwa agraris, sedangkan desa dalam artian administaratif menurud Kartohadikusumo dalam Daldjoeni (2003: 54) yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 adalah desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada dikabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam UU 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sisial budaya masyarakat setempat, dan pembentukan desa sebagai mana yang dimaksud harus memenuhi syarat: a. Jumlah penduduk


b. Luas wilayah c. Bagian wilayah kerja d. Perangkat, dan e. Serana dan prasarana pemerintahan Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelengaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, 1.5.2 Pemerintahan Desa Dalam pemerintah daerah Kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. Desa di Kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan perda. 1. Pemerintahan Desa Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekdes dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.


Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan

dalam perda dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, menurur Nurcholis (2005: 138) pemerintah mempunyai tugas pokok: 1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat 2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi: a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa b. Pelaksanaan tugas di bidang pembanggunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya c. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya dan gotong royong masyarakat e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisiahan antar masyarakat g. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada desa


Berdasarkan Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pertama, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Kedua, urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Ketiga, urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kepala Desa mempunyai wewenang : a.

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b. Mengajukan rancangan peraturan desa; c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. Membina kehidupan masyarakat desa; f. Membina perekonomian desa; g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i.

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


2. Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenang BPD yaitu Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; Membentuk panitia pemilihan kepala desa; Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan Menyusun tata tertib BPD BPD mempunyai hak, meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat. Anggota BPD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan

perundang-undangan;

melaksanakan

kehidupan

demokrasi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa; mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; memproses pemilihan kepala desa; mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat


istiadat masyarakat setempat; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. 1.5.3 Partisipasi Masyarakat Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurud Juliantara (2004: 84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: pertama, partisiapsi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi. Kedua, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi prolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun. Menurud Adisasmita, (2006:38) Partisipasi masyarakat dapat didefenisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam prencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Dan juga Adisasmita mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorentasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:


a. Aspek masukan atau input ( SDM, dana, peralatan/serana, data, rencana, dan teknologi) b. Aspek proses (pelaksanaan, menitoring, dan pengawasan) c. Aspek keluar atau output ( pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi) Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, mempelancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan.

Maka

secara

umum

partisipasi

dapat

diartikan

sebagian

”pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Menurud Tjokromidjojo (dalam Safi’i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu: a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, startegi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuh kembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki(sense of belonging), rasa tanggung jawab (sese of renponbility) dari masayarakat secara sadar, bergairah dan bertanggung jawab( Tjokroamidjojo,2002) Partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa demensi, yaitu; a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan) b. Sumbangan meteri (dana,barang dan alat)


c. Sumbangan tenaga (berkerja atau memberi kerja) d. Memanfaatkan atau melaksanakan pelayanan pembangunan e. Partisipasi sebagai pemberdayaan, yaitu partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masarakat desa, meskipuin sulit untuk difenisikan akan tetapi pemberdayaan merupakan upaya untuk mngembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakt desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembanguan. Menurut Tjokrowinoto (1995: 48) arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah: a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemauan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat. c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tetap terungkap. d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki. e. Partisipasi

merupakan

game

zone

(kawasan)

penerimaan

proyek

pembangunan. f. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat. g. Partisipasi menopang pembangunan h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.


i.

Partisipsi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan has daerah.

j.

Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

1.5.4 Perencanaan Pembangunan Untuk memahami hakikat dari perencanaan pembangunan maka perlu kita lihat lebih luas mengenai perencanaan. Para ahli administrasi menetapkan perencanaan sebagai fungsi utama dari administarsi. Perencanaan merupakan fungsi dasar, sebelum melaksanakan suatu kegiatan, perencanaan sangat mutlak diperlukan dimana ditentukan tujuan dan arah yang jelas dari sautu kegiatan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU. No. 25 Tahun 2004) Tanpa adanya perencanaan maka suatu kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif dimana akan terjadi kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan berbagai hal seperti ketidak jelasan arah, tumpang tindih, pemboroan tenaga dan biaya. Perencanaan

menurut Sondang P. Sagian (2003 : 88) perencanaan

didefenisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Bintoro Tjokroamidjojo (1994: 12) merumuskan arti dan fungsi perencanaan pembangunan sebagai berikut:


a.

Perencanaan

dalam

arti

yang

seluas-luasnya

adalah

suatu

proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. b. Suatu cara bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya dengan sumbersumber yang ada supaya efektif dan efisien. Dalam pembangunan suatu negara atau daerah sangat diperlukan perencanaan sehingga pembangunan dapat dimanajemeni sebaik mungkin melalui sebuah perencanaan pembangunan yang ideal serta dapat menghasilkan sebuah konsep pembangunan yang baik. Dimana perencanaan suatu kegiatan dalam pembangunan yang paling prioritas karena perencanaan tersebut menentukan arah, prioritas dan startegi pembangunan. Penyusunan perencanaan dan proses pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam tahap penyusunan perencanaan, proses pemebangunan yang nantinya akan terjadi dalam periode perencanaan tersebut diperkirakan akan sesuai dengan kerangka perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan merupakan jawaban sementara atas persoalan-persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat. Jadi dalam hal ini perencanaan cendrung menetapkan langkah-langkah yang hendak dilakukan dengan belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang terus-menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaannya. Pembangunan

adalah

suatu

proses

perubahan,

perbaikan

ataupun

pembaharuan kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara. Pratikno ( 2002: 119) mengemukakan defenisi pembangunan sebagai suatu jenis


perubahan sosial untuk meningkatkan penghasilan perkepita serta standar hidup masyarakat. Kemudian konsep pembangunan yang agak konseptual dengan pembangunan di Indonesia dikemukakan oleh Siagian ( 2002 : 147 ) bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan

yang berencana

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintah menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah peningkatan taraf hidup masyarakat dan penggunaan sarana untuk tujuan-tujuan sosial. Berdasarkan defenisi tersebut diatas terdapat 4 (empat) elemen dasar perencanaan pembangunan sebagai mana yang dikemukakan oleh Arsyad dalam Robinson ( 2002: 5) yaitu : a. Merencanakan berarti memilih b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan d. Perencanaan adalah berorientasi ke masa depan Dalam penyusunan perencanaan pembangunan haruslah diperhatikan sumberdaya yang tersedia atau potensi wilayah yang menyangkut sumber daya alamnya, potensi sumberdaya aparatur yang mengelolanya serta memperhatikan kemampuan anggaran untuk membiayai berlangsungnya proses pembangunan tersebut. Menurut Bintoro Tjokroamijojo (1994: 57) secara umum unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pemebangunan adalah: a. Kebijakan atau starategi dasar rencana pembangunaan, disebut juga sebagai arah, tujuan dan prioritas pembangunan, meliputi pula sasaran pembangunan.


Unsur ini merupakan dasar dari semua rencana yang kemudian dituangkan kedalam unsur-unsur perencanaan. b. Perkiraan sumber-sumber pembangunan, yaitu sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang juga sangat penting diketahui dalam penyusunan perencanaan pembangunan. c. Adanya kerangka rencana, disebut juga kerangka makro rencana, dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabl-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut. d. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisiten, berbagai kegiatan perlu

dirumuskan

dan

dilaksanakan,

dan

juga

kebijakan-kebijakan

pembangunan tersebut satu sama lain harus serasi dan konsisiten. Kebijaksanaan dalam hal ini meliputi kejakan fiskal, penganggaran, kebijakan moneter, serta berbagai kegiatan sektoral lainnya. e. Program investasi, program ini dilakukan secara sektoral seperti bidang pertanian, industri, pertambangan, pendidikan dan sebagainya. Program investasi secara sektoral ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan sasaran-sasaran rencana, dilihat dari pembinaan ekonomi dan pembangunan diserasikan dengan kemungkinan biaya secara wajar. f. Administrasi pembangunan, hal ini penting dalam proses perencanaan karena diperlukan suatu administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut


1.5.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Perencanaan dengan pendekatan partisipasitif merupakan sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Alexander Abe (2005: 71) suatu perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat dimana perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan kongkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan aspirasi masyarakat setempat dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai kehidupan baru yang lebih baik dan bermakna melalui langkah-langkah pembangunan. Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh dengan sistem perencanaan dari bawah ke atas (bottom up). Inilah yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif. Tahap-tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi dan seterusnya, lebih jelasnya dalam uraian berikut ini: a. Musyawarah Pembangunan (musbang ) Tingkat Desa/Kelurahan Musbang desa dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah yang dibimbing oleh Camat dan dibantu oleh Kepala urusan Pembangunan Desa. Musyawarah desa ini menginventarisasi

potensi

desa,

permasalahan-permasalahan

desa

serta

menyusun usulan program dan proyek yang dibiayai dari swadaya desa, bantuan pembangunan desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN b. Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan Temu karya dipimpin oleh Camat dan dibimbing oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kota yang


bersangkutan. Tujuannya membahas kembali rencana program yang telah dihasilkan Musbang Desa. c. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rekorbang) Kabupaten Rapat ini membahas hasil Temu Karya Pembangunan Tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Ketua Bappeda Kabupaten. Dalam rapat ini usulan-usulan program dan proyek dilengkapi dengan sumber-sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Program Bantuan Pembangunan, maupun Bantuan Luar Negeri dan sumber dana dari Perbankan. Usulan dari Bappeda Kabupaten?kota disampaikan kepda Gubernur, Ketua Bappenas dan Mendagri d. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rekorbang) Provinsi Hasil rumusan dari Rakorbang Kabupaten/Kota dan usulan-usulan proyek-proyek pembangunan dibahas bersama-sama dengan Biro Pembangunan dan Biro Dana Keuangan, Sekretaris Wilayah dan Provinsi serta Direktorat pembangunan Desa Provinsi. Ketua Bappeda Provinsi mengkoordinasikan usulan rencana program dan proyek untuk dibahas dalam Rekorbang Provinsi yang dihadiri oleh lembaga vertikal dan Bappeda Kabupaten/Kota. e. Konsultasi Nasional Pembangunan Hasil Rekorbang Provinsi diusulkan ke pemerintah pusat melalui Forum Konsultasi Nasional. Forum ini dipimpin oleh Bappenas dan dihadiri oleh wakilwakil Bappeda Provinsi serta Wakil Depdagri dan depertemen teknis tertentu. Hasil dari forum ini dibahasBappenas sebagai masukan untuk menyusun proyekproyek yang dibiayai oleh APBN. Daftar proyek yang telah dipadukan antara kebijakan sektoral dan keinginan daerah disusun dalam buku Satuan Tiga untuk disampaikan kepada DPR sebagai lampiran nota keuangan.


Perencanaan dengan pendekatan partispatif sebagai startegi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik sangat tergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Namum demikian perlu diketahui mengapa masyarakat begitu esensial dalam penentuan keputusan publik itu senduri. Hal ini sangat terkait erat dengan posisi negara dan masyarakat dalam kelangsungan unsur-unsur publik yang ahirnya juga terkait dengan kelangsungan negara berikut tatanan bermasyarakat yang ada didalamnya. Masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu sistem publik atau sistem kehidupan dalam suatu negara seringkali terbentur ketika berhapan dengan pemerintah yang dianggap sebagai perwujudan negara itu sendiri. Slamet (2003: 11) menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan melalui proses perencanaan partisipatif perlu didekatkan dengan berbagai cara yaitu: (1) pengendalian potensi-potensi yang dapat dibangun oleh masyarakat setempat, (2) penggunaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digukannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan. (3) pembinaan organisasi usaha

utau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan

berbagai teknologi tepat gunan untuk mencapai tujuan pembangunan. (4) pembinaan organisasi Pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau tingkat yang lebih tinggi (kecamata, kabupaten, provinsi, nasional) (5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lainlain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan. Ndraha (1990 : 104) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi harus


dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku Dalam perencanaan yang partisipatif (participatory planning), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana. Suatu

upaya

menumbuhkan/mengembangkan

partisipasi

masyarakat

membutuhkan dua langkah sekaligus yaitu: 1. Penguatan Kapasitas Kritis Masyarakat (Desa) Dan Keterampilan Politik Upaya yang melandaskan diri pada suatu keyakinan dan kepercayaan, bahwa masyarakat pada dasarnya sudah memiliki suatu kesadaran yang kuat mengenai pentingnya partisipasi atau pentingnya keterlibatan masyarakat. Dibutuhkan langkah-langkah yang memungkinkan masyarakat untuk kembali memperkuat pemahaman, pengetahuan dan teknik-teknik yang dimiliki, khususnya untuk bisa ikut mengambil bagian secara produktif dan demokratis dalam proses politik dalam hal ini pengambilan kebijakan ditingkat desa. Untuk mencapai maksud ini dapat dikembangkan melalui berbagai program penguatan yaitu a. Pendidikan Politik Hal ini dimaksud untuk memungkinkan masyarakat baik sebagai individu ataupun kelompok dapat memahami dengan “utuh” proses politik ( proses pemerintahan) dan proses sosial, budaya dan ekonomi yang ada. Pemahaman yang utuh tidak dalam arti penguasaan suatu pengetahuan, melainkan adanya


kemampuan dan kemauman masyarakat untuk terus menerus memeriksa rialitas sosial yang ada, mengembangkan refleksi daripadanya dan berani mengambil sikap atas konisi-kondisi yang ada. b. Pengembangan Area-Area Pengambilan Kebijakan Pengalaman masa lalu menunjukan bahwa hampir semua arena pengambilan kebijakan tersentralisasi pada figur Kepala Desa, kondisi ini tentu tidak mendukung suatu proses demokrasi. Maka itu, dibutuhkan arena baru yang lebih partisipatif, ditandai dengan pembentukan yang telepas dari intervensi kekuasaan dan memungkinkan masyarakat sendiri yang mengelola dan membentuk aturan main dalam arena tersebut. Arena arus bawah ini akan memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran alternatif dan kritis. Sehingga

akan

memperkaya

gagasan

dan

memperluas

keterlibatan

masyarakat. maka dibutuhkan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai arena partisipasi masyarakat. 2. Penguatan Kelembagaan Desa Bermakna ke dalam penguatan kelembagaan internal, yakni yang mengurus persoalan-persoalan internal desa, dapat pula bermakna sebagai penguatan eksternal melalui pengembangan wahana “konsolidasi” kelembagaan desa untuk memperkuat kelembagaan itu sendiri. adanya BPD pada dasarnya memungkinkan untuk mendorong suatu proses baru yang berbasis arus bawah. Adapun menurut Juliantara (2004: 85) pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mempunyai beberapa maksud yaitu: a. Partisipasi akan memungkinkan masyarakat secara mendiri (otonom) mengoganisasi

diri

dan

dengan

demikian

akan

memudahkan


rakyat/masyarakat menghadapi situasi-situasi sulit serta mampu menolak berbagai kecendrungan pembangunan yang merugikan b. Partisipasi tidak saja menjadi cermin kongkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan untuk memperjuangkanya tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semcam garansi bagi tidak diabaikan kepentingan rakyat c. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat, prinsip ini sekaligus menjadi titik pijak suatu kepercayaan kepada rakyat bahwa rakyat tidak perlu dimaknai sebagai kebodohan melainkan sebagai objek pembangunan yang mempunyai kemampuan d. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan ada sikap yang terbuka dari penyelenggara pemerintahan tentu saja akan menjadi basis bagi suatu “kepercayaan sosial politik” yang dengan demikan akan meningkatkan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi. Wrihatnolo dan Nugroho (2006: 57) mengemukakan bahwa ada tiga asumsi agar perencanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik, yaitu: 1. kepemimpinan pembangunan. Kepemimpinan merupakan faktor penentu munculnya penganbilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan yang baik akan menentukan mutu perencanaan pembangunan, sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan tujuan perencanaan. 2. Manajemen sumber daya pembangunan. Sumber daya pembangunan merupakan

merupakan aspek pertama yang

menentukan perencanaan pembangunan agar asumsi perencanaan dapat


terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan manajemen sumber daya pembangunan yang meliputi segenap upaya manajemen dalam mengelola fungsi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 3. Prosedur perencanaan. Presedur perencanaan merupakan langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari langkah pengumpulan data, penyusunan informasi, perumusan kebutuhan, penilaian

anggaran,

pengambilan

keputusan,

pelaksanaan

keputusan,

pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil. Sedangkan Menurut Tjokromidjojo dalam Syaiful Arif ( 2006: 148-149) ada tiga elemen yang mendapat perhatian dalam partisipasi pembangunan, yaitu: 1. Masalah Kepemimpinan. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin formal yang mempunyai legalitas dan pemimpin-pemimpin informal yang memiliki legitimasi. 2. Masalah Komunikasi. Gagasan-gagasan

mengenai kebijakan dan

rencana

hanya akan dapat

dukungan,bila diketahui dan dimengerti. Sebab hal tersebut mencerminkan sebagai atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. kemudian diterima dengan pengertian masyarakat, bahwa hasil dari kebijakan rencana itu akan betulbetul sebagian atau seluruhnya dipetik masyarakat. 3. Masalah Pendidikan. Kesadaran dan kemampuan untuk tumbuh sendiri dari masyarakat tergantung sekali pada tersedianya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, baik formal maupun informal.


Pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya partisiapsi aktif masyarakat yang dikenal dengan istilah pembangunan partisipatif atau bisa juga disebut dengan istilah perencanaan partisipatif. Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program-program pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal ( R. Adisasmita, 2006: 35) Untuk dapat mewujudkan keterlibatan partisipasi masyarakat agar dapat berdaya, sangat dibutuhkan kebebasan, kesempatan, dan ruang gerak yang tersusun dalam empat tingkatan, sebagai mana yang diungkapkan oleh Kremer dalam Saiful Arif ( 2006: 150-151), sebagai berikut: 1. Partisipasi akan mendukung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan 2. Partisipasi hendaknya mengarah pada pembangunan program penduduk yang yang ditempatkan sebagai konsumen utama dari program-progaram imfrastruktur fisik daerah. Oleh sebab itu kepentingan-kepentingan dan saransaran mereka harus didengar oleh mereka yang bertanggung jawab memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah. 3. Partisipasi yang

menempatkan masyarakat

sebagai konsumen perlu

memproleh stimulan dan dukungan sebagai reaksi terhadap birokrasi pembangunan

yang

kurang

memiliki

kepekaan

terhadapkepentingan

masyarakat. 4. Pertisipasi diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial dan dalam rangka tersedianya kelonggaran memproleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.


1.6. Defenisi Konsep Menurut Masri Singarimbun (1995:37) konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk mengambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat ilmu sosial. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka defenisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan diatas maka konsep operasional tersebut adalah sebagai berikut: 1.2.1 Desa Desa adalah : Kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. 1.2.2 Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Adalah keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok serta mambagi tanggung jawab bersama. 1.6.3 Pembangunan Desa Pembangunan Desa Adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan aspirasi, partisipasi, adat istiadat masyarakat setempat.


1.6.4 Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Adalah keterlibatan atau keikutsertaan anggota masyarakat untuk secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa yang meliputi kegiatan prencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

1.7. Defenisi Operasional Dalam defenisi operasional ini disajikan para meter atau indikator dari variabel yang diteliti dengan tujuan untuk memudahkan membaca fenomenafenomena yang diteliti. Kemungkinan lainnya adalah defenisi operesional merupakan spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel. Agar penelitian ini dapat dijawab secara rinci maka penulis mengambil indikotor-indikator seperti tercantum dibawah ini: Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanan pembangunan desa. Yaitu, Yang dilihat dari: 1. Masalah Kepemimpinan. Bahwa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan, kepemimpinan merupakan faktor penentu munculnya penganbilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan yang baik akan menentukan mutu perencanaan pembangunan, sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan tujuan perencanaan. Pemimpin selaku Pembina, pengayom dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi. a. Adanya pemerintah melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan


b. Adanya

masyarakat

dilibatkan oleh pemerintah dalam perencanaan

pembangunan. c. Adanya masyarakat diberi kesempatan dan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya 2. Masalah Pendidikan. Kesadaran dan kemampuan untuk tumbuh sendiri dari masyarakat tergantung sekali pada tersedianya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat bisa. a. Paham tentang perencanaan pembangunan desa, seperti pemahaman tentang konsep perencanaan pembangunan. b.

Paham tentang program pembangunan desa serta pemahaman tentang tujuan program-progaram pembangunan desa tersebut.

4. Peran BPD sebagai lembaga legislatif desa Kemampuan anggota BPD dalam melaksanakan perannya dan fungsinya dalam menjaring aspirasi masyarakat.


1.8. Sistematika Penulisan BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konsep, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan

BAB II : METODE PENELITIAN Pada bab ini ini terdiri dari Bentuk Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data. BAB III : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN Dalam bab ini berisikan karakteristik objek penelitian yang relevan dengan topik penelitian BAB IV : PENYAJIAN DATA Berisikan hasil data yang diproleh dari lapangan dan atau berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisis BAB V : ANALISA DATA Bab ini berisikan analisa data yang diproleh dari penelitian dan memberikan interpretasi atas permasalahan yang ditetliti BAB VI : PENUTUP Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian. DAFTAR PUSTAKA


BAB I PENDAHULUAN. daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonimi daerah juga diharapkan sebagai upaya untuk

Recommend Documents