1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara sebagai organisasi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional memerlukan adanya pegawai yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 45, negara dan pemerintah, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna,berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat. Kedudukan, fungsi dan peranan
pegawai
negeri
adalah
menyelenggarakan pemerintahan
unsur
aparatur
negara
untuk
dan pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional. Tujuan
pembangunan
nasional
adalah
untuk
mewujudkan
masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara, dan kesempurnaan aparatur negara sangat tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri.
2
Persyaratan
untuk
mewujudkan
keberhasilan
pembangunan
nasional tidak sekedar tersedianya aparat yang memiliki keahlian dan kompetensi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah terbentuknya aparat yang mempunyai akuntabilitas, moral dan etos kerja. Secara nyata hal itu mencerminkan fungsinya sebagai public servant dan yang mampu menjaga konsistensi peran birokrasi sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Ratminto,2000). Pembangunan
aparat
negara
pada
hakikatnya
merupakan
serangkaian kegiatan mengupayakan penyempurnaan pendayagunaan dan pembinaan sistem administrasi negara. Fokus utamanya meliputi unsur penataan kelembagaan, penyempurnaan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat dan pemantapan mekanisme pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Untuk menunjang peran strategis aparatur dalam mengantisipasi laju perkembangan lingkungan nasional, regional dan global dewasa ini, maka aparatur dituntut mampu untuk tampil secara profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, baik di bidang pelayanan publik, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada arah pembangunan aparatur negara yang diinginkan, khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta yang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis Departemen Dalam Negeri di bidang pelayanan publik, maka Badan Kepegawaian
3
Daerah
yang
mempunyai
tugas
Melaksanakan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah b. Pelaksanaan Tugas Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah c. Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah d. Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian Daerah e. Pengoordinasian Pengelolaan Kepegawaian Daerah f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. http://bkd.slemankab.go.id/Tugas-dan-Fungsi.html ( diakses hari selasa tanggal 05 febuari 2013 pukul 12.30 ) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dituntut secara serius dalam pelaksanaanya, sehingga tercipta hasil yang maksimal, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari lembaga ini. Salah satu hal yang paling penting guna terwujudnya keberhasilan kerja yang baik, maka unsur pegawai yang bekerja pada kantor ini mempunyai peran yang penting. Sumber daya manusia dengan latar belakang yang dimiliki mempunyai hubungan yang erat dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien dalam badan pemerintah. Sumber daya manusia atau pegawai yang produktif merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Produktivitas kerja merupakan perbandingan antara pengorbanan yang telah dikeluarkan dengan hasil yang ingin dicapai. Pengorbanan yang dikeluarkan dapat berupa biaya, waktu, dan tenaga kerja. Apabila adanya pegawai yang berdedikasi tinggi, berdayaguna dan berhasil guna dan semua pengorbanan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam proses bekerja, maka
4
seluruh tugas-tugas pada kantor ini akan terlaksana dan terwujud dengan baik dan produktivitas kerja dapat meningkat. Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional sangat diperlukan suatu peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk mengatur proses kegiatan dalam instansi tersebut, dengan demikian setiap atasan perlu mengadakan pengawasan melekat dan juga motivasi secara rutin, sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai peraturan dan rencana yang telah ditentukan. Namun selama ini sebagian besar masyarakat menilai banyak hal negatif yang melekat pada pegawai negeri sipil seperti kurangnya kemampuan bekerja pegawai yang dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan pimpinan dan motivasi yang diberikan sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi. Jakarta, Kompas (Kamis, 31 Januari 2013) - Pegawai negeri di lembaga riset yang memanfaatkan jam kerja untuk keperluan lain memang perlu ditindak daripada menjadi virus bagi yang lain. Peraturan kepegawaian dapat digunakan untuk itu. Namun, hal itu tidak berjalan bila tidak ada sistem pengawasan internal, keterbukaan, dan ketegasan pimpinan unit kerja terkecil. Kamis,31 Januari 2013 Pengawasan pimpinan sangat diperlukan supaya pegawai bisa lebih menghargai tugas dan tanggung jawab kerja serta bisa lebih serius dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Tingkat pelanggaran PNS di Pemkot Jogja tahun 2012 naik 22 orang dibanding tahun sebelumnya, 14 pegawai direkomendasikan mendapat hukuman “karena itulah aspek pembinaan dan pencegahan akan selalu dikedepankan untuk merealisasikan hal
5
tersebut” jelas Wahyu. Komisi A DPRD Jogja Bambang Anjar Jalumurti menegaskan selain dengan pengawasan juga harus ada peningkatan dan perbaikan sehingga dengan langkah tersebut pemerintah yang bersih dan baik dapat terwujud. (http://www.sindo.com/pelanggaran/disiplin-pns-DIYmeningkat.html diakses hari selasa tanggal 04 Juni 2013 pukul 20.49) Pernyataan di atas memperlihatkan bilamana pimpinan kurang melakukan pengawasan, maka pegawai melaksanakan tugasnya dengan seenaknya , pegawai yang mempunyai aktivitas tinggi apabila dalam pengerjaanya diawasi pimpinan padahal pimpinan sendiri keperluan dinasnya banyak, sehingga dengan banyaknya keperluan tersebut mengurangi kegiatan pengawasan secara rutin. Pengawasan yang dilakukan secara rutin juga merupakan salah satu cara motivasi bagi pegawai untuk melaksanakan pekerjaanya. Namun, faktor motivasi untuk dapat bekerja secara maksimal yakni motivasi yang berhubungan dengan gaji, promosi jabatan dan tunjangan. Namun jika motivasi tersebut tidak didapat
seringkali
pegawai
menunjukan
suatu
bentuk
kegiatan
ketidakpuasan kerja seperti masih adanya pegawai yang datang terlambat, pegawai yang keluar kantor bukan untuk keperluan dinas, seperti contohnya masih ada pegawai yang makan siang di luar saat jam istirahat seringkali kembalinya kekantor tidak tepat waktu atau melebihi jam istirahat. Berita berikut ini menguatkan ketidakpuasan kerja pegawai.
Belasan PNS di Lamongan yang keluyuran saat jam kerja, terjaring razia yang dilaksanakan tim gabungan dari Badan Pengawas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka tidak bisa mengelak karena meninggalkan kantor tanpa surat tugas atau izin dari pimpinan. Razia PNS dalam operasi penegakan disiplin
6
PNS itu dimulai dari Pasar baru Lamongan. Petugas mendapati beberapa PNS, termasuk Mj yang bertugas di Puskesmas Tikung. Sementara itu, dari penelusuran di sejumlah ruas jalan petugas mendapati dua PNS. Seorang PNS dipergoki sedang belanja di toko saat jam kerja.” (http://regional.kompas.com/read/2009/11/11/14580099/Belasan.P NS.Terjaring.Razia.Saat.Kerja, diakses tanggal 17 januari 2012 pukul 10.00) Masalah pengawasan dan motivasi perlu diperhatikan oleh lembaga pemerintah. Dengan pengawasan melekat dan motivasi yang tinggi akan mempertinggi aktivitas kerja pegawai pada tingkat yang optimal sehingga pegawai mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Apabila tanggung jawab terhadap lembaga tinggi maka produktivitas kerja pegawai juga akan meningkat sehingga dengan produktivitas kerja pegawai yang tinggi akan menjadi ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuanya.
Begitu pula permasalahan yang terjadi dalam Badan Kepegawaiaan Daerah Kabupaten Sleman, tempat yang kurang strategis sering dijadikan alasan pegawai dalam hal jam kerja, dimana pada saat istirahat dan mencari makan siang pegawai sering mencari makan siang di luar area Parasamya sehingga di saat jam masuk mereka sering terlambat kembali ke kantor dan permasalahan juga terlihat dari kurangnnya motivasi dari Pimpinan dimana Pimpinan yang sering tidak ada di tempat kerja atau sering dinas di luar kota sehingga motivasi yang ditunjukan untuk pegawai dirasa kurang sehingga banyak pegawai yang menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk tidak semangat dan produktif dalam bekerja.
7
Berdasarkan
permasalahan
tersebut
penulis
tertarik
untuk
melakukan penelitian di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta guna mengetahui Hubungan antara pengawasan melekat dan motivasi dengan Produktivitas Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat didentifikasikan beberapa masalah berikut : 1. Masih rendahnya pengawasan melekat terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 2. Produktivitas kerja pegawai masih rendah dalam melaksanakan tugasnya 3. Masih kurangnya dalam kedisiplinan waktu yang dilakukan pegawai pemerintah 4. Kurangnya penghargaan yang didapat pegawai pemerintah dan kurangnya
motivasi
dari
pegawai
tersebut
sehingga
muncul
ketidakpuasan. C. Pembatasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperoleh beberapa hal yang dapat diteliti. Namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang peneliti miliki, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi mengenai hubungan antara pengawasan melekat dan motivasi dengan produktivitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta
8
D. Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Adakah hubungan antara pengawasan melekat dengan produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta? 2. Adakah hubungan antara motivasi dengan produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta? 3. Adakah hubungan antara pengawasan melekat dan motivasi secara bersama-sama dengan produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta?
E. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1. Hubungan antara pengawasan melekat dengan produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta. 2. Hubungan antara motivasi dengan produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta. 3. Hubungan antara pengawasan melekat dan motivasi secara bersama-sama dengan produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta.
9
F. Manfaat Penelitian Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka suatu penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 1. Bagi peneliti Penelitian ini merupakan kesempatan baik dalam memenuhi tugas akhir serta sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana sosial. 2. Bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta a. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pimpinan untuk meningkatkan produktivitas kerja. b. Untuk
memberikan
penyadaran
tentang
aspek
pentingnya
pengawasan melekat dan motivasi kerja terhadap produktivitas pegawai. 3. Bagi peneliti lain a. Sebagai
sumbangan
wawasan
mengenai
hubungan
antara
pengawasan melekat dan motivasi kerja dengan produktivitas pegawai. b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca kajian ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan tentang produktivitas pegawai.
