BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berlandaskan pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 untuk dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, berbagai program
pembangunan
diarahkan
pada
peningkatan
kesejahteraan
dan
kemakmuran masyarakat. Hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Di negara-negara berkembang persoalan yang dihadapi adalah keterbelakangan diberbagai bidang dan susahnya akses terhadap sektor kehidupan termasuk diantaranya sektor kesehatan. Di Indonesia, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tercantum dalam UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Kesehatan merupakan suatu investasi karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang. Ketika terdapat tingkat kemiskinan yang tinggi maka permasalah kesehatan akan semakin banyak ditemukan. Pada umumnya orang miskin rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami
1
gangguan seperti menderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan kurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman yang buruk. Berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang ada, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejak tahun 2005 usaha atas penyelenggaraan jaminan kesehatan telah dirintis. Namun selama ini jaminan sosial di bidang kesehatan masih terfragmantasi. Hal tersebut menjadikan biaya dan mutu pelayanan kesehatan sulit untuk dikendalikan. Skema pemberian jaminan sosial dibidang kesehatan yang telah diselenggarkan selama ini diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Untuk mengatasi hal itu, maka dikeluarkan Undang-undang No 24 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(JKN)
yang
pengimplementasiannya mulai tanggal 1 januari 2014. Kepesertaan JKN sendiri meliputi PBI dan Non PBI. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Sedangkan peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan
2
di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuan dari pelaksanaannya adalah untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai model jaminan kesehatan baru diharapakan mampu mengatasi berbagai polemik dari model jaminan kesehatan sebelumnya, baik dalam biaya ataupun pelayanannya. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai sistem asuransi kesehatan bagi seluruh warga Indonesia dilaksanakan seluruh agen pelayan kesehatan mulai dari rumah sakit sampai puskesmas. Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten juga mencantumkan visinya untuk mewujudkan masyarakat Purworejo yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Hal tersebut tentu sejalan dengan program asuransi kesehatan JKN yang ditujukan pada seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan pada data Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2013 jumlah peserta jaminan kesehatan berjumlah 258.689 jiwa. Jumlah tersebut tentu akan terus mengalami perubahan mengingat masih banyaknya pendataan yang banyak menuai masalah. Peserta yang sebelumnya masuk dalam kepesertaan Jamkesmas secara otomatis akan masuk dalam kepesertaan JKN. Namun sejak digulirkannya program JKN 1 Januari 2014 yang lalu belum ada pembaruan data kepesertaan. Hal tersebut dibuktikan dalam pernyataan Ketua DPRD Purworejo M Abdullah saat ditemui di kantornya (Suara Merdeka, 8 Januari 2014):
3
Abdullah mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas soal kepesertaan BPJS bagi warga miskin non kuota Jamkesmas. Dikatakan, masalah itu bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama jika sampai ada warga yang ditolak berobat karena tidak adanya kejelasan status. Dia meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purworejo segera memberikan kejelasan nasib warga miskin non Jamkesmas dalam program JKN. "Kalau memang regulasinya mengharuskan agar APBD menanggung premi yang harus dibayarkan warga miskin, saya kira kewajiban pemerintah untuk menganggarkan. Apalagi sesuai dengan UU BPJS seluruh warga negara harus terdaftar," katanya. Pembaruan pendataan perlu secara cepat dilakukan oleh BPJS agar masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jamkesmas dalam program JKN mendapatkan kepastian status. Masalah tersebut bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat apabila terjadi warga yang ditolak karena ada ketidakjelasan status. Pihak pemberi layanan kesehatan seperti rumah sakit tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang belum jelas statusnya karena belum ada kepastian pihak mana yang akan menanggung biaya perawatan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kasubag Tata Usaha Puskesmas Banyuurip Purworejo, Bawuk Sumardi yang mengkonfirmasi hal tersebut: “Sampai bulan september 2014, puskesmas masih belum menerima data terbaru peserta JKN. Untuk kategori PBI pendataannya juga masih belum tepat sasaran. Mereka (peserta JKN kategori PBI) juga masih menggunakan kartu Jamkesmas untuk berobat, belum menggunakan kartu terbaru.”
4
Berbagai polemik yang muncul dari pelaksanaan Program asuransi kesehatan selama ini tentunya akan mempengaruhi presepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan tersebut berkaitan erat dengan kepuasan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan aparaturnya di berbagai sektor pelayanan terutama yang berkaitan erat dengan hak-hak kebutuhan dasar manusia, sampai saat ini masih dirasa belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Untuk mengukur tingkat kepuasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penulis melakukan studi komparasi antara peserta JKN kategori PBI dan Non PBI di Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo. Puskesmas Banyuurip memiliki wilayah kerja di 14 desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Banyuurip. Berikut adalah data penduduk penerima kartu Jamkesmas yang secara otomatis sudah masuk dalam pesertaan JKN:
5
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Penerima Kartu Jamkesmas UPT Puskesmas Banyuurip Tahun 2013 No.
DESA
JUMLAH KARTU
1
Borokulon
489
2
Candingasinan
533
3
Borowetan
512
4
Candisari
403
5
Cengkawakrejo
562
6
Condongsari
447
7
Kledung Karangdalem
364
8
Kledung Kradenan
727
9
Malangrejo
464
10
Sumbersari
488
11
Popongan
390
12
Tegalrejo
284
13
Pakisrejo
195
14
Banyuurip
299
JUMLAH
6157
Sumber: Puskesmas Banyuurip (2013) Puskesmas tidak hanya menjadi pengganti rumah sakit namun juga bertanggung jawab atas peningkatan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan. Secara umum, mereka harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo yang merupakan agen pelaksana program JKN bertugas memberikan pelayanan
6
JKN mulai dari sosialisasi JKN, pembagian kartu kepesertaan JKN dan tentunya pelayanan kesehatan dasar. Untuk itu puskesmas harus selalu dapat meningkatkan kualitas karyawan – karyawati menjadi pribadi-pribadi yang profesional sehingga pasien yang datang mampu mendapat palayanan yang optimal karena apresiasi didapat dari pasien yang merasa puas terhadap pelayanan yang telah diterima. Dalam tabel berikut menggambarkan jumlah pengunjung pasien peserta jaringan pengaman sosial dalam bidang kesehatan dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Tabel 1. 2 Jumlah pengunjung Jaringan Pengaman Sosial
Bulan
Tahun 2011
2012
2013
Januari
676
680
785
Februari
778
653
767
Maret
837
687
887
April
729
604
647
Mei
840
539
586
Juni
612
590
566
Juli
718
480
621
Agustus
526
461
411
September
634
635
644
Oktober
550
523
577
November
728
446
619
Desember
550
357
522
Jumlah
8178
6655
7632
Sumber: Puskesmas Banyuurip, 2013
7
Dari data tersebut terdapat dinamika perubahan jumlah penggunjung jaring pengaman sosial di bidang kesehatan. Dinamika yang terjadi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kinerja dari pegawai puskesmas dan fasilitas yang tersedia
di
puskesmas.
Aparatur
pemerintah
penyelenggara
pelayanan
berkewajiban memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Masih buruknya kinerja pelayanan publik dikarenakan belum mampunya menyelenggarakan pelayanan yang transpran dan akuntabel. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan pelayanan agar dapat transparan dan akuntabel disetiap instansi pemerintah karena kualitas kinerja pemerintah akan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin keselarasan berjalannya hak masyarakat dan kinerja aparatur negara diperlukan standar penilaian mengenai kinerja pelayanan publik yang telah diberikan. Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja pelayanan publik dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan atau mungkin kegagalan tugas dan fungsi pelayan masyarakat yang diemban aparat publik. Oleh karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo berkenaan dengan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tertuang dalam tulisan dengan judul “Indeks Kepuasan Masyarakat Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Pelayanan Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo.
8
1.2 Batasan ruang lingkup penelitian Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian tentang indeks kepuasan masyarakat peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengkomparasikan pasien kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI yang datang berobat ke Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo.
1.3 Rumusan Masalah Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas, perlu dilakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan membandingkan antara layanan yang diharapkan dengan layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Terlebih dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih banyak ditemukan permasalahan. Instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan harus segera melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan tersebut dapat dirasakan manfaatnya semaksimal mungkin dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat disekitar Puskemas Banyuurip khususnya. Sekaligus untuk menjamin program Jaminan Kesehatan Nasional ini mampu menjawab tantangan program Jaminan sosial bidang kesehatan yang pada masa sebelumnya, yang masih terfragmantasi serta biaya dan mutu yang sulit dikendalikan.
9
Dari latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan indeks kepuasan masyarakat peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) terhadap pelayanan Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo?
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan umum: Untuk mengetahui bagaimana indeks kepuasan masyarakat peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) Terhadap Pelayanan Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo. Tujuan khusus: 1.
Mengetahui indeks kepuasan pasien JKN kategori PBI
2.
Mengetahui indeks kepuasan pasien JKN kategori Non PBI
3.
Mengetahui komparasi indeks kepuasan antara pasien JKN kategori PBI dan Non PBI terhadap Pelayanan Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo.
10
1.5 Manfaat Penelitian 1. Memberikan pemahaman tentang kinerja pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelebihan kinerja pelayanan publik bidang kesehatan. 2. Memberikan pemahaman faktor-faktor atau dimensi-dimensi yang menjadi kekurangan dari pelayanan publik tersebut. Hal ini diharapakan bisa dijadikan bahan masukan ke depan bagi instansi pemerintah agar dapat lebih meningkatkan kinerja pelayanannya kepada publik/masyarakat. 3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi kajian di bidang administrasi publik, khususnya pelayanan publik. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian berikutnya.
11
