BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pendidikan adalah investasi terbesar dari suatu bangsa, bangsa mana yang
mengabaikannya akan menuai bencana di masa datang, apalagi di era persaingan bebas seperti sekarang ini. Fasilitas hidup mahasiswa sebenarnya secara teoritis ada beberapa cara untuk meringankan beban perguruan tinggi dan mahasiswa. Misalnya: pemerintah membuat rencana jangka panjang untuk meningkatkan subsidi ke perguruan tinggi. Tentunya tidak realistis secara drastis meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN dan APBD sebagaimana yang tercantum dalam amandemen UUD 1945, namun sangat mungkin untuk secara bertahap mengucurkan dana lebih banyak ke sektor ini seiring dengan pemberantasan korupsi di birokrasi pemerintahan. Biaya pendidikan makin mahal. Bahkan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sekalipun, yang dulu menjadi andalan pendidikan yang murah dan bermutu. Lebih-lebih lagi di beberapa PTN yang diubah statusnya menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), mereka harus mencari sumber pembiayaan alternatif. Selain hasil kerja sama dengan industri, tentu saja biaya pendidikan dari mahasiswa akan dinaikkan seiring dengan berkurangnya subsidi dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9/PERMEN/M/2008 tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa
Universitas Sumatera Utara
(Rusunawa) pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama, maka mahasiswa dapatlah bernafas lega sedikit guna meringkankan biaya pendidikan. Bantuan pembangunan rusunawa adalah bantuan pembangunan fisik maupun pembangunan baru Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), maupun rehabilitasi asrama/hunian yang telah ada dan dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN pada Kementrian Negara Perumahan Rakyat dan pada Kementrian terkait lainnya. Bantuan Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan fisik bangunan Rusunawa sehingga mendorong lembaga pendidikan tinggi dan/atau lembaga pendidikan berasrama untuk memenuhi kebutuhan asrama bagi mahasiswa/siswa/santri dan hunian bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan dan bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan dalam mengajukan usulan bantuan pembangunan Rusunawa. Beberapa perguruan tinggi di kota Medan telah menerima bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa sejak dikeluarkannya kebijakan tentang bantuan pembangunan rusunawa bagi lembaga pendidikan tinggi. Namun pada kenyataannya, beberapa bangunan rusunawa yang telah selesai dibangun tidak dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk mencermati proses pemberian bantuan tersebut.
1.2
Perumusan Masalah Masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah
sejauh mana
efektifitas implementasi kebijakan bantuan pembangunan rusunawa pada lembaga pendidikan tinggi di lapangan.
Universitas Sumatera Utara
1.3
Tujuan dan Sasaran Penelitian Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui efektifitas implementasi
kebijakan yang telah dilaksanakan dalam proses bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa yang ada di Kota Medan. Dari studi ini nantinya dapat menjadi masukan kepada lembaga perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan dalam pemanfaatan dan pengendalian rusunawa mahasiswa yang ada.
1.4
Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi kegunaan dan
manfaat yang antara lain: 1. Bagi lembaga perguruan tinggi sebagai obyek penelitian dapat lebih mengetahui peran dan fungsinya sebagai salah satu aktor yang turut aktif dalam mensukseskan penyelenggaraan penghunian rusunawa mahasiswa, sehingga rusunawa tersebut dapat lebih berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan lembaga perguruan tinggi. 2. Bagi pemerintah nantinya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyempurnakan kebijakan sehingga penerapannya dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh pihak perguruan tinggi.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) rusunawa mahasiswa yaitu Rusunawa Universitas Sumatera Utara (USU)
Universitas Sumatera Utara
yang terletak di Kampus USU Jalan Dr. Mansyur, Rusunawa Universitas Medan Area (UMA) yang terletak Kampus UMA di Jalan Kolam Medan Estate dan Rusunawa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara di Kampus IAIN Sumatera Utara Jalan Willem Iskandar Medan Estate. Masing-masing rusunawa mahasiswa ini terletak di lingkungan kampus, sehingga mudah dicapai oleh mahasiswa sebagai penghuni rusunawa.
1.5.2
Ruang lingkup materi Keinginan untuk menyediakan hunian dan asrama yang terjangkau bagi para
mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai hal. Begitu juga halnya dengan perumahan yang berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mahasiswa. Dalam penelitian ini, hal-hal yang menjadi fokus penelitian adalah yang berkaitan dengan kebijakan bantuan pembangunan rusunawa pada lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama bukan evaluasi purnahuni. Hal ini antara lain adalah tentang kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9/PERMEN/M/2008 tentang bantuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama, dan Rancangan Pedoman Umum Penyusunan dan Pengajuan Usulan Bantuan Pembangunan Rusunawa pada Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2006, serta implementasi dari kebijakan tersebut.
Universitas Sumatera Utara
1.5.2.1 Identifikasi kebijakan perguruan tinggi
bantuan
pembangunan
rusunawa lembaga
Kebijakan pemberian bantuan pembangunan rusunawa lembaga perguruan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9/PERMEN/M/2008 tentang bantuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama dan Rancangan Pedoman Umum Penyusunan dan Pengajuan Usulan Bantuan Pembangunan Rusunawa pada Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2006. Dalam mengidentifikasi kebijakan ini, peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan melalui unit pengelola rusunawa mahasiswa. Hal-hal yang ingin diketahui dari kebijakan ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan yang berhubungan dengan bantuan pembangunan rusunawa tersebut. Pada bagian ini, peneliti ingin mengidentifikasi tentang kebijakan yang berkenaan dengan: 1) prosedur permohonan bantuan pembangunan rusunawa; 2) persyaratan lembaga pemohon bantuan pembangunan rusunawa; 3) ruang lingkup pemberian bantuan pembangunan rusunawa. Identifikasi yang dilakukan terhadap kebijakan di atas tentu saja akan menghasilkan variabel-variabel dari masing-masing bagian. Variabel-variabel ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena peneliti mencoba memberikan gambaran secara deskriptif tentang kebijakan yang ada berkaitan dengan proses bantuan pembangunan rusunawa bagi lembaga perguruan tinggi. Gambaran yang diberikan nantinya harus dapat
Universitas Sumatera Utara
menjelaskan tentang bagaimana seharusnya proses kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan.
1.5.2.2 Implementasi kebijakan bantuan pembangunan rusunawa pada lembaga pendidikan tinggi Setelah mengidentifikasi kebijakan bantuan pembangunan rusunawa pada lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama, peneliti mencoba mengidentifikasikan efektifitas implementasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pihak lembaga perguruan tinggi. Identifikasi terhadap implementasi kebijakan ini dilaksanakan dengan teknik wawancara kepada pihak pengelola rusunawa mahasiswa dan lembaga perguruan tinggi. Hal ini berkaitan dengan: (1) prosedur permohonan bantuan pembangunan rusunawa; (2) persyaratan lembaga pemohon bantuan pembangunan rusunawa; (3) ruang lingkup pemberian bantuan pembangunan rusunawa. Faktor ini akan diidentifikasi karena faktor inilah yang menjadi dasar bagi pemberian bantuan pembangunan rusunawa lembaga perguruan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama. Identifikasi ini tentu saja akan menghasilkan variabel-variabel yang berhubungan dengan proses pemberian bantuan. Metode analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara implementasi yang dilaksanakan dengan proses pemberian bantuan, sejauh mana kebijakan ini berpengaruh terhadap proses pemberian bantuan dan apakah proses pemberian bantuan ini mencapai sasaran seperti yang diinginkan oleh kebijakan tersebut.
Universitas Sumatera Utara
1.5.2.3 Analisis implementasi kebijakan pada proses bantuan pembangunan rusunawa lembaga pendidikan tinggi Setelah didapatkan hasil analisa dari sasaran yang diinginkan, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap proses bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif karena peneliti ingin memberikan gambaran bagaimana sebenarnya implementasi
proses
bantuan
pembangunan
rusunawa
mahasiswa
dengan
membandingkan pelaksanaan pembangunan rusunawa di ketiga lembaga pendidikan tinggi tersebut. Dengan demikian dari implementasi kebijakan tersebut akan diberikan suatu kesimpulan dan rekomendasi terutama dalam hal proses pemberian bantuan rusunawa lembaga pendidikan tinggai agar dapat memberikan solusi bagi pemanfaatan rusunawa mahasiswa.
1.6
Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran studi ini didasarkan kepada suatu harapan agar bantuan
pembangunan rusunawa mahasiswa lebih fokus terhadap permasalahan pengadaan perumahan bagi mahasiswa. Keinginan ini disebabkan karena adanya masalahmasalah yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan tidak efektifnya pemberian bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1.
Universitas Sumatera Utara
LATAR BELAKANG UU No. 16 Tahun1985 tentang Rumah Susun Rancangan Pedoman Umum Penyusunan Dan Pengajuan Usulan Pembangunan Rusunawa Pada Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2006 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9/PERMEN/M/2008 tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama
PERUMUSAN MASALAH Sejauh mana efektifitas implementasi kebijakan bantuan pembangunan rusunawa pada lembaga pendidikan tinggi di lapangan.
DASAR TEORI 1. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain (Dwijowijoto, 2003). 2. Syarat-syarat penting efektifitas suatu kebijakan (Eduards dalam Isworo,1996)
TUJUAN Untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan dalam proses bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa yang ada di Kota Medan
MANFAAT Memberikan masukan kepada pihak universitas dan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas pemberian bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa khususnya bagi lembaga pendidikan tinggi.
Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir
Universitas Sumatera Utara
Latar belakang yang mengawali penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah yang berhubungan dengan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) yang berbentuk undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam penelitian ini yang menjadi dasar penelitian adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun,
Peraturan
Menteri
Negara
Perumahan
Rakyat
Nomor
9/PERMEN/M/2008 tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama dan Rancangan Pedoman Umum Penyusunan dan Pengajuan Usulan Pembangunan Rusunawa pada Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2006. Setelah
pengumpulan
kebijakan
yang
melatarbelakangi
penelitian,
dirumuskanlah masalah yang ditimbulkan oleh keluarnya kebijakan tersebut, yaitu sejauh mana efektifitas implementasi kebijakan bantuan pembangunan mahasiswa pada lembaga pendidikan tinggi di lapangan, dalam hal ini lembaga pendidikan tinggi yang telah menerima bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa sesuai dengan kebijakan Pemerintah tersebut di atas. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik serta hal-hal yang berkenaan dengan syaratsyarat penting efektifitas suatu kebijakan. Kemudian ditetapkan tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan dalam proses bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa yang ada di kota Medan, sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pihak universitas dan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas pemberian
Universitas Sumatera Utara
bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa khususnya bagi lembaga pendidikan tinggi.
1.7 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini terdiri dari: BAB I Pendahuluan Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan tesis.
BAB II Tinjauan Pustaka Bab ini membahas tentang pengertian dasar kebijakan, implementasi kebijakan, efektifitas suatu kebijakan, pengertian rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
BAB III Metode Penelitian Bab ini membahas tentang langkah-langkah penelitian mulai dari pengumpulan data hingga kepada pengolahan data.
BAB IV Hasil dan Pembahasan Bab ini membahas tentang hasil analisa implementasi kebijakan bantuan pembangunan rusunawa lembaga perguruan tinggi dan identifikasi implementasi kebijakan pada proses bantuan pembangunan rusunawa lembaga perguruan tinggi.
BAB V Penutup Bab ini membahas kesimpulan dan saran.
Universitas Sumatera Utara
