BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anak merupakan suatu bagian dari masyarakat yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang dewasa pada tahun-tahun permulaan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakberdayaan yang dimiliki oleh anak-anak menjadikan mereka sering dipandang sebagai kelompok usia belia yang bodoh maka perlu diajar; tidak bertanggungjawab maka perlu didisiplinkan; belum matang maka perlu dididik; tidak mampu maka perlu dilindungi; dan sebagai sumber daya anak-anak sering dimanfaatkan. 1 Anak-anak berhak atas semua hak dan kebebasan yang sepenuhnya sama dengan orang dewasa. Tetapi hal tersebut tidak cukup karena anak-anak memerlukan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka. 2 Peraturan perundang-undangan tidak ada yang memuat secara tegas tentang batasan usia seseorang masih dikatakan sebagai anak. Beda peraturan perundang-undangan beda pula batasan usia yang dimuat. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, bagian 1 pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan menurut World Health Organization 1
Robert Chambers, Partisipasi dan Anak-anak, (dalam) Tim Read Book, ed., Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis (Stepping Forward, alih bahasa H. Prabowo, Nur Cholis), Read Book, Yogyakarta, 2002, hal xi 2 Ibid, hal. 371
(WHO) batasan usia anak antara 0-19 tahun. Peraturan perundang-undangan Indonesia juga tidak memuat secara tegas mengenai batasan usia seorang anak. Misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 330 menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin, pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun, pasal 1 ayat 2 UndangUndang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terlepas dari ketentuan mengenai batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan, anak adalah sumber daya manusia potensial yang diharapkan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan melanjutkan proses pembangunan dimasa yang akan datang. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak mampu mengemban tanggungjawabnya dalam masyarakat. Dalam
bentuknya
yang
paling
sederhana
perlindungan
anak
mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara inter alia 3 menjamin bahwa anak-anak
3
Inter Alia merupakan sebuah ungkapan Latin yang secara harfiah berarti “antara lain”. Hal ini biasanya dipergunakan dalam bahasa inggris terutama dalam hukum. Lihat Webster’s New World Law Dictionary, http://law.yourdictionary.com. Diakses Senin, 20 Desember 2010
menerima apa yang mereka butuhkan sehingga anak-anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. 4 Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. 5 Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. 6 Hak-hak asasi manusia bersifat universal dan dimiliki setiap orang sejak seseorang tersebut berada dalam kandungan sampai meninggal, tanpa pembedaan seperti ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, maupun status yang lain. Hak asasi manusia dilindungi oleh instrumen internasional dan hukum nasional banyak negara di dunia. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dapat dijumpai dalam hukum hak asasi manusia domestik yang memberikan penegasan bahwa setiap individu termasuk anak merupakan subjek dari hak. Gagasan mengenai hak anak ini muncul sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Hak-hak anak pada umumnya lebih fokus pada aspek legalitas dari hak-hak anak yang secara resmi tertulis dalam piagam atau konvensi maupun undang-undang. 7 Sejarah penetapan hak-hak anak dimulai sejak tahun 1923 yakni dengan dibuatnya 10 Pernyataan Hak-hak Anak (Declaration of The Rights of The Child) 4
Dan O’Donnel, Perlindungan Anak, Sebuah Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, (Child Protection, a handbook for Parlementarians, alih bahasa Agus Ryanto), Jakarta, UNICEF, 2006, hal. 3 5 C. de Rover, To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM (To Serve & to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces, alih bahasa Supardan Mansyur), Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 47 6 C. de Rover, Ibid. 7 Robert Chambers, Loc. Cit. hal. xi
oleh seorang tokoh perempuan yang bernama Eglantyne Jebb. 8 Yakni seorang aktivis perempuan yang mendirikan organisasi anak yakni “Save the Children” pada tahun 1919 atas keprihatinannya terhadap situasi buruk yang dialami oleh perempuan serta anak-anak akibat perang dan bencana. Adapun Pernyataan Hak Anak yang dikemukakan oleh Eglantyne Jebb mencakup hak anak atas: nama dan kewarganegaraan, kebangsaan, persamaan dan non-diskriminasi, perlindungan, pendidikan, bermain, rekreasi, hak akan makanan, kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. 9 Rancangan deklarasi hak anak ini kemudian diadopsi oleh lembaga Save the Children Fund International Union. 10 Rancangan deklarasi hak anak yang dibuat oleh Eglantyne Jebb pada tahun 1924 kemudian diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Asasi Anak, dan pada tahun 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk memberikan bantuan darurat kepada anak-anak di Eropa sesudah perang dunia ke dua. 11 Hak asasi anak kemudian mengalami kemajuan pertama dengan dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Hal ini merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah hak asasi manusia, dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. 8
Remaja Aulia (Remalia), Aku Anak Dunia: Bacaan Hak-hak Anak bagi Anak, Penerbit Yayasan Aulia, Jakarta, 2002, hal. 8 9 Sejarah Hak Anak, http://dewananaksoe.wordpress.com. Diakses Rabu, 22 Desember 2010 10 Supriady W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hal. 1 11 UNICEF, UNICEF at a Glance, United Nations Children’s Fund, New York, 2004, hal. 29
Pada saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional tahun 1979, pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Tahun 1989 rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tanggal 20 Nopember 1989 naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Salah satu hak anak yang dimuat oleh Konvensi Hak Anak adalah hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Hak anak atas pendidikan ini diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak pasal ini memuat ketentuan bahwa: Pasal 28 (1) Negara-negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama: a. Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak; b. Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan; c. Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat; d. Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak; e. Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah (2) Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini. (3) Negara-negara pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dengan tujuan mengarah pada penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia dan memberikan fasilitas akses ke ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknik dan
metode-metode mengajar modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.
Pasal 29 (1) Negara-negara pihak bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan ke: a. Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka; b. Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; c. Pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap nilainilai nasional dari negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradabanperadaban yang berbeda dengan miliknya sendiri; d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi; e.
Pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.
(2) Tidak satu pun bagian dari pasal ini atau pasal 28 dapat ditafsirkan sehingga mengganggu kebebasan orang-orang dan badan-badan untuk membuat dan mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan, dengan selalu tunduk pada pentaatan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi standar minimum seperti yang mungkin ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Pendidikan merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia. Hal ini jelas tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 yakni dalam Pasal 26.
(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluasluasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian. (3) Orangtua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Perkembangan selanjutnya dari perlindungan hak anak atas pendidikan dapat ditemui dalam Millennium Development Goals. Millennium Development Goals dibentuk pada September 2000 dengan perwakilan dari 189 negara dunia yang menandatangani sebuah deklarasi yang disebut sebagai Millennium Declaration (Deklarasi Milenium). Deklarasi Milenium merupakan sebuah bentuk komitmen dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
12
Deklarasi Milenium ini memuat 8 poin tujuan yang harus dicapai
oleh negara-negara sebelum tahun 2015. Delapan poin ini tergabung dalam suatu tujuan yang di Indonesia diartikan sebagai Tujuan Pembangunan Milenium. 13 Adapun delapan poin yang menjadi bagian dari Millennium Development Goals yaitu: 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem
12
Peter Stalker, Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia, Cetakan Kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , Jakarta, 2008, hal. 2 13 Dyah Ratih Sulistyastuti, Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2007, hal. 20
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV dan AIDS, malaria dan penyakit lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Pendidikan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik bertujuan untuk memberikan kemampuan bagi setiap orang untuk berkompetisi dengan orang lain dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun dalam kenyataannya masih banyak negara di dunia yang memiliki tingkat buta huruf yang tinggi. Tingkat buta huruf yang tinggi dalam suatu negara menunjukkan komitmen negara yang kurang dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan pendidikan sebagai salah satu bagian dari Millennium Development Goals. Ketentuan dalam Millennium Development Goals ini menetapkan agar setiap orang dapat mengecap pendidikan, setidak-tidaknya pendidikan dasar. Dicantumkannya pendidikan sebagai bagian dari Millennium Development Goals bertujuan untuk menjadikan pendidikan sebagai hak semua orang dan merupakan bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan. 14
14
Ade irawan, Buruk Wajah Pendidikan Dasar: Riset Kepuasan Warga atas Pelayanan Pendidikan Dasar di Jakarta, Garut dan Solo, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2006, hal. 19
Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, dan Deklarasi Milenium mempunyai kewajiban secara yuridis untuk mengimplementasikan konvensi dan deklarasi tersebut ke dalam ketentuan-ketentuan wilayah hukum nasional agar bersifat mengikat juga terhadap individu dan badan-badan swasta. Terkhusus dalam hal pendidikan dasar yang berkaitan dengan anak-anak, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kegagalan
melindungi
hak-hak
anak
merupakan
suatu
ancaman
bagi
pembangunan nasional dan memiliki pengaruh negatif serta akibat yang harus dibayar, serta terus terbawa sampai anak-anak tersebut menjadi individu yang dewasa. Keadaan anak-anak yang terus mengalami kekerasan, abuse dan eksploitasi menunjukkan bahwa dunia gagal memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak. Hal ini juga berpengaruh terhadap gagalnya pemenuhan aspirasi pembangunan dunia sebagaimana yang telah disusun dalam dokumen-dokumen internasional seperti Deklarasi Milenium dengan Millennium Development Goals-nya. Dengan melihat pentingnya perlindungan anak dalam mendapatkan pendidikan dasar sebagai modal pembangunan suatu bangsa, maka penulis tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HAK ANAK INDONESIA ATAS PENDIDIKAN DASAR DITINJAU DARI MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu:
1. Bagaimana kedudukan Millennium Development Goals dari segi hukum internasional dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam mendapatkan pendidikan dasar? 2. Bagaimana perlindungan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dasar di Indonesia? 3. Bagaimana perlindungan hak anak Indonesia dalam mendapatkan pendidikan dasar ditinjau dari Millennium Development Goals?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penulisan sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui kedudukan Millennium Development Goals dari segi hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam mendapatkan pendidikan dasar.
2. Untuk mengetahui produk hukum maupun kebijakan yang diterapkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dalam mendapatkan pendidikan dasar di Indonesia. 3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak anak Indonesia dalam mendapatkan pendidikan dasar apabila ditinjau dari Millennium Development Goals Manfaat penulisan yang diharapkan diperoleh dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Secara Teoritis
Secara teoritis, diharapkan pembahasan terhadap masalah-masalah yang diangkat dan dibahas mampu melahirkan pemahaman mengenai kedudukan Millennium Development Goals dalam hukum internasional serta peranannya dalam melindungi hak anak atas pendidikan. 2. Secara Praktis Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi para pihak akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama di bidang hukum internasional.
D. Keaslian Penulisan Skripsi yang mengangkat judul “Perlindungan Hak Anak Indonesia atas Pendidikan Dasar ditinjau dari Millennium Development Goals” ini adalah merupakan karya ilmiah yang belum pernah diangkat menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyusun skripsi ini berdasarkan referensi dari buku-buku, media cetak dan elekronik, serta sumbersumber hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak atas pendidikan.
E. Tinjauan Kepustakaan Anak sebagai bagian dari masyarakat merupakan generasi muda yang memiliki potensi yang besar serta mempunyai tanggungjawab untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa. Untuk dapat melaksanakan tanggungjawabnya, maka setiap anak harus mendapat perlindungan dari negara. Perlindungan yang diberikan terhadap anak dilaksanakan dengan memprioritaskan kepentingan
perlindungan hak anak dalam setiap usaha pembangunan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Perlindungan hak anak tidak saja hanya menjadi isu bagi anak di negara tertentu, tetapi sudah menjadi sebuah isu yang melekat bagi setiap anak disetiap negara dunia. Perlindungan anak bertalian erat dengan semua aspek kesejahteraan anak dan tidak hanya pada bidang tertentu karena seringkali seorang anak yang sama rentan terhadap kurang gizi dan penyakit, keluar dari sekolah dan besar kemungkinan diperlakukan salah dan dieksploitasi. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan suatu bagian integral dari pembangunan suatu bangsa. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah hal atau perbuatan yang bertujuan untuk memperlindungi yang menyebabkan seseorang atau sesuatu ditempatkan di bawah sesuatu. 15 Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar; milik/kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang); atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu. 16 Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 pasal 1 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 17 15
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal 674 16 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Ibid, hal. 381-382
Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. 18 Perlindungan anak berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuana Pusat pada Mei 1977 diartikan sebagai:
19
a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat dan badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak dalam Undangundang adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal
17
Undang-Undang nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 29 19 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 34. 18
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 20 Kata Indonesia dalam skripsi ini menunjukkan pembahasan yang dikhususkan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Dasar dalam Wikipedia diartikan sebagai sebuah jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak. 21 Pendidikan dasar menurut M. Nasrudin adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun disekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat, dengan tujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia. 22 Jadi pendidikan dasar adalah sebuah jenjang pendidikan umum yang menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditempuh dalam waktu sembilan tahun, yakni enam tahun ditingkat dasar dan tiga tahun di tingkat sekolah menengah pertama ataupun sederajat, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada anak-anak usia 6-15 tahun. Perlindungan mengenai pendidikan ini juga merupakan bagian dari Deklarasi Milenium yang ditandatangani oleh 189 negara anggota PBB pada tahun 2000. Millennium Development Goals adalah delapan tujuan pembangunan 20 21
Undang-Undang nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak Wikipedia, Pendidikan Dasar, http://id.wikipedia.org. Diakses Rabu, 22 Desember
2010 22
M. Nasruddin Anshoriy Ch, Pembayun (G.K.R.), Pendidikan Berwawasan kebangsaan: Kesadaran Ilmiah berbasis Multikulturalisme, PT. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2008, hal 185-186
yang didasarkan pada prinsip pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara serta diupayakan untuk dicapai oleh masyarakat internasional pada tahun 2015. Delapan kesepakatan dalam Millennium Development Goals tersebut adalah: 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan (eradicate extreme poverty and hunger). 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua (achieve universal primary education) 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (promote gender equality and empower women) 4. Menurunkan Angka Kematian anak (reduce child mortality). 5. Meningkatkan kesehatan Ibu (increase maternal health) 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya (combat HIV/AIDS, malaria and other diseases) 7. Memastikan
kelestarian
lingkungan
hidup
(ensure
environment
sustainability). 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan (develop a global partnership for development).
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis normatif karena penelitiannya dilakukan atas norma-norma hukum yang berlaku, apakah norma hukum yang berasal dari hukum internasional maupun hukum nasional,
2. Metode Pengumpulan Data Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang termasuk dalam sumber-sumber hukum internasional sesuai pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Dalam Tulisan ini mencakup: perjanjian/konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum internasional, dan putusan pengadilan maupun doktrin. Selain sumber-sumber hukum internasional, penulisan skripsi ini juga mempergunakan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan di tingkat yang lebih rendah. 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni: buku hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal hukum, serta kamus hukum. 3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup: a. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. b. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier (penunjang) diluar bidang hukum
3. Analisis Data Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu: a. Memilih ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah-kaidah hukum yang
mengatur
masalah
perlindungan
hak
anak
atas
pendidikan. b. Data yang berupa sumber hukum internasional dan hukum nasional ini dianalisis secara induktif kualitatif.
G. Sistematika Guna mempermudah penulis dalam penguraian skripsi ini, penulis membuat sistematikanya sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisi pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.
BAB II
: TINJAUAN UMUM HUKUM INTERNASIONAL DALAM MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS Bab ini menguraikan tentang pengertian hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, kedudukan Millennium Development Goals dalam hukum Internasional, pengaturan hukum
internasional
tentang hak
anak,
serta perwujudan
Millennium Development Goals dalam pendidikan dasar untuk semua sebagai perwujudan hak asasi manusia. BAB III
:
PERLINDUNGAN
TERHADAP
HAK
ANAK
ATAS
PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA Bab ini menguraikan tentang perlindungan hak anak atas pendidikan dasar di Indonesia ditinjau dari hukum nasional yang berlaku di Indonesia, masalah dan hambatan yang menjadi penghalang dalam perwujudan perlindungan hak anak atas pendidikan serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh stake holder dalam menyikapi hambatan dan masalah perwujudan hak anak atas pendidikan dasar di Indonesia. BAB IV
:
PERLINDUNGAN
PENDIDIKAN
HAK
DASAR
ANAK
DITINJAU
INDONESIA DARI
ATAS
MILLENNIUM
DEVELOPMENT GOALS Bab ini membahas tentang implementasi perlindungan hak anak dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bab ini selanjutnya
juga akan membahas mengenai indikator pencapaian target dan tujuan Millennium Development Goals dalam bidang pendidikan dasar di
Indonesia serta implementasi tujuan Millennium
Development Goals terhadap perlindungan hak anak atas pendidikan dasar di Indonesia. BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab akhir ini, penulis mengambil kesimpulan terhadap pembahasan mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV, dan juga memberikan
saran-saran
yang
mungkin
berguna
bagi
perkembangan pembahasan tentang perlindungan hak anak atas pendidikan.
