BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Pada hakekatnya pembangunan adalah proses terencana dan berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menuju moderenisasi. Kita ketahui bersama bahwa Negara Indonesia termsuk Negara berkembang, yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan, baik dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Pembangunan yang dilaksanakan dimasukan dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Berbicara tentang pembangunan terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu : 1. Pembangunan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan, keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa. 2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya.
1
Pengertian pembangunan menurut Siagian, (1985 : 3) adalah sebagai berikut : “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah pembangunan nasioanal yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, sebagai berikut : Bahwa pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin terciptanya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera harus senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, karena pembangunan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, sebagai berikut : Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pelaksanaan
pembangunan
di
era
otonomi
daerah,
pelaksanaan
pembangunan mengacu pada Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
2
Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah propinsi, kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah. Di dalam perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sebagai berikut : a. RPJPD (rencana pembangunan jangka panjang daerah) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional. b. RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJM daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. c. RPJM daerah sebagai mana yang dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam rangka pendanaan yang bersifat indikatif. d. RKPD (rencana kerja pembangunan daerah) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah. e. RPJP daerah dan RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan perda pedoman pada peraturan pemerintah.
3
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan merupakan cerminan peran serta masyarakat secara menyeluruh serta didukung oleh stabilitas nasional yang benar dan dinamis yang akan mendorong terciptanya suatu landasan yang kuat. Salah satu sisi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan prasarana masyarakat desa secara adil dan merata dalam bentuk pembangunan fisik desa. Pembangunan fisik desa adalah pembangunan yang terbentuk prasarana dan sarana fisik masyarakat, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial, budaya maupun pendidikan masyarakat. Hal tersebut dapat berbentuk sarana pertanian, perekonomian, peribadatan keagamaan dan lain-lain yang terdapat di lingkungan masyarakat. Untuk itu pembangunan fisik desa perlu ditangani sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Pembangunan desa disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang desa pasal 64 sebagai berikut : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disingkat RKP desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun
4
Keberhasilan pembangunan fisik desa sangat tergantung pada kepedulian dan peran serta masyarakat untuk membangun daerah. Tentunya hal tersebut didukung oleh peran aktif dari pemerintah secara langsung sebagai suatu kekuatan pelaksanaan di lapangan baik secara administrarif maupun manajemen. Peran aktif dari pemerintah secara langsung dari proses pembangunan fisik desa tersebut dapat dituangkan dalam bentuk koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen pembangunan. Aparat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa. Sebagai seorang pimpinan dalam suatu desa, kepala desa dituntut untuk dapat berperan dalam pembangunan fisik desa dengan suatu team kerja yang dikoordinasi oleh seorang camat sebagai kepala kecamatan. Keikut sertaan kepala desa beserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa adalah dengan membuat sekala prioritas tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana fisik tersebut. Camat selaku kepala kecamatan dan koordinator pembangunan memegang peranan penting dalam upaya mencapai pembangunan fisik desa di tiap-tiap desa. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat sehari-hari camat selaku koordinator pembangunan mempunyai kewajiban untuk mengkoordinasi dari setiap unsur yang ada agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa dapat terarah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1988 tentang koordinasi instansi vertikal di daerah, bahwa tugas kepala kecamatan adalah :
5
“ menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya dan hasil guna yang sebesar-besarnya ”. Pembangunan fisik yang dilakukan di desa dalam suatu wilayah kecamatan, diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan kecamatan menurut pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan adalah sebagai berikut : “ Kecamatan adalah wilaya kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan”.Untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan desa diupayakan beberapa hal, diantaranya adalah koordinasi camat. Adapun yang dimaksud koordinasi menurut Siagian (1995 : 110) adalah sebagi berikut : Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin. Berdasarkan definisi tersebut maka koordinasi sangat diperlukan dalam rangka mencapai keberhsilan pembangunan fisik desa, hal tersebut dilakukan agar semua tindakan dapat disatupadukan dan diselaraskan untuk menghindari adanya perbedaan-perbedaan atau tumpang tindih masalah-masalah yang dibahas. Koordinasi camat sangat diperlukan untuk menyelaraskan kegiatan yang satu dengan yang lain sehingga pembangunan fisik desa berhasil. Dengan demikian keberhasilan pembangunan fisik desa yaitu merupakan suatu kondisi di mana sasaran-sasaran yang ditargetkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dapat tercapai dengan baik, artinya bahwa hasil dari pelaksanaan pembangunan fisik
6
benar-benar dapat memenuhi harapan masyarakat desa, sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon, di mana diharpkan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. 1.2 Fokus Penelitian Fokus Penelitian Skripsi ini dilakukan dengan mengacu kepada Analisis Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Di kecamatan Klangenan yang di dalamnya meliputi empat Fungsi dan Tugas Camat dalam melakukan koordinasi baik berupa bimbingan atau pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Camat dalam melakukan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Di Kecamatan Klangenan sehingga belum berjalan secara optimal. 1.3 Rumusan Masalah Berpedoman pada latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan (problem statemen) pernyataan permasalahannya sebagai berikut : “Analisis Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Di Kecamatan Klangenan masih kurang optimal”. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk sekripsi dengan judul : “ ANALISIS KOORDINASI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DESA DI KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON ”.
7
1.4 Identifikasi Masalah Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis menyusun identifikasi masalah, sebagai berikut : 1.
Bagaimana
koordinasi
yang
dilakuan
camat
dalam
pelaksanaan
pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon? 2.
Bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon?
3.
Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi camat dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya mencapaian pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon?
1.5 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mendapatkan gambaran koordinasi yang dilakukan Camat Klangenan dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.
2.
Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.
3.
Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan camat Klangenan melakukan koordinasi dalam upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.
8
1.6 Kegunaan Penelitian Penelitian fungsi koordinasi camat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa mempunyai beberapa kegunaan, diantaranya: 1.6.1 Kegunaan Praktis 1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada para Birokrasi di Kecamatan Klangenan. 2. Sebagai masukan kepada camat dalam melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan. 3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat koordinasi camat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan. 1.6.2 Kegunaan Teoritis 1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan
dalam
bidang
koordinasi
Camat
dalam
pelaksanaan
pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan. 2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai koordinasi camat dalam pelaksanaan pembagunan fisik desa. 3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
9
1.7 Kerangka Pemikiran Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang fundamental, di mana sifatnya yang penting dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penulis mengemukakan pengertian-pengertian koordinasi menurut beberapa orang ahli sebagai angapan dasar, yaitu sebagai berikut : Pengertian koordinasi menurut Siagian (1995 : 110) adalah sebagai berikut : Kooordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatu tindakan dalam usaha pencapaian tujuan usaha bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin. Handayaningrat (1996 : 86) menyatakan bahwa : “ koordinasi adalah proses di mana pimpinan menghubungkan pola usaha kelompok secara teratur bawahanya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama”. Pelaksanaan koordinasi yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi yang ada kaitannya dengan upaya meningkatkan pembangunan fisik. Prinsip-prinsip koordinasi menurut Pamudji (1982 : 41) adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi harus dimulai dari tahap yang permulaan sekali 2. Koordinasi adalah proses yang kontinyu 3. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuanpertemuan bersama-sama 4. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungan situasi seluruhnya. Setelah mengetahui beberapa definisi mengenai koordinasi beserta prinsipprinsipnya, penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan efektivitas dan pengertian pembangunan desa sebagaimana diuraikan pada awal yaitu pengertian efektivitas menurut Handayaningrat (1996 : 16 ) adalah sebagai berikut : “ Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah
10
ditentukan sebelumnya”. Sedangkan pengertian pembangunan desa menurut Sudirwo, (1981 : 63) ialah “merupakan suatu proses yang terus-menerus yang diselengarakan oleh masyarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materil dan sepirtual yang berlangsung di desa”. Pembangunan fisik menurut dirjen pembangunan desa adalah sebagai berikut : “Pembangunan Fisik adalah suatu usaha mempengaruhi dan mengontrol alam (fisik) yang berarti mengelola, menambah, memperbaiki dan menjadikan bagian-bagian alam tertentu sebagai barang jadi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, segenap manusia tersebut”. “jika koordinasi oleh camat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, maka pembangunan fisik desa di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon dapat dilakukan dengan baik”. Untuk memperoleh penjelasan dan kesamaan pandangan atau pengertian yang digunakan dalam kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat merumuskan definisi oprasionalnya adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi Camat adalah suatu proses mengkoordinasi yang dilakukan camat selaku kepala kecamatan terhadap para kepala desa dan para aparatur pegawainya yang ada di wilayah Kecamatan Klangenan agar dapat melakukan pembangunan fisik desanya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 2. Prinsip-prinsip koordinasi adalah sub variabel bebas, yaitu sebagai berikut : a. Koordinasi harus dimulai dari tahap yang permulaan sekali.
11
b. Koordinasi adalah proses yang kontinyu. c. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuanpertemuan bersama-sama. d. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungan dengan situasi seluruhnya. 3. Tercapainya pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan. 4. Pembangunan fisik desa adalah suatu bentuk pembangunan yang nyata dan konkrit dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah di bawah camat yang harus dilaksanakan, dibina terus menerus dan dapat diarahkan sehingga merupakan bagian penting dalam Pembangunan Nasional.
12
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat mengambarkan oprsional parameter yang di tuangkan dalam tabel di bawah ini : Tabel 1.1 Oprasional Parameter Variabel Koordinasi Camat
Dimensi 1. Koordinasi harus dimulai dari tahap yang permulaan sekali
Parameter 1. Koordinasi pada saat pertemuan. 2. Koordinasi pada saat permulaan kegiatan.
2. Koordinasi adalah proses yang kontinyu
3. Kontiyuitas koordinasi. 4. Jadwal pelaksanaan rapat koordinasi.
3. Sepanjang kemungkinan 5. Upaya camat mengikutisertakan unsur koordinasi harus yang terkait. merupakan pertemuan- 6. Kehadiran semua unsur yang terkait pertemuan bersamadalam koordinasi sama 4. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungan situasi seluruhnya
13
7. Kebebasan mengemukakan pandangan 8. Pengkajian terhadap ide / pandangan yang dikemukakan
1.8 Metode penelitian 1.8.1
Metode Penelitian Metode penelitian menurut Sugiyono (2007: 1) adalah ”cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Adapun metode yang penyusun dalam rangka melekukan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penyusunan sekripsi ini,
bahwa
penelitian yang penyusun
lakukan bukan untuk mencari seberapa besar keeratan hubungan antar variabel, dan juga bukan untuk mencari seberapa besar
pengaruh dari suatu variabel
terhadap variable lainnya. Namun penelitian yang penyusun lakukan adalah untuk menggali, untuk menemukan dan menjelaskan tentang bagaimana analisis koordnasi camat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa di kecamatan klangenan kabupaten cirebon. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun menggunakan metode kualitatif dengan setudi analisis deskriptif, karena penyusun ingin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa atau situasi. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rakhmat, (1994 : 24) bahwa penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak menguji hipoetsis atau reposisi. Menurut Moleong (2007 : 4) Mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung dari pengamatan pada manusia. Dan pendapat yang lain juga mendefinisikan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan prilaku yang diamati.
14
1.8.2 Informan Dan Teknik Pemilihan Informan Informan pada penyusunan sekripsi ini adalah H. Zaenal Abidin, SE., MM., selaku Camat Klangenan, Sutrisno S.Sos selaku Kasi Ekbang Kecamatan Klangenan beserta jajaran di Kecamatannya dan Kastiman selaku Kuwu Desa Serang. Sedangkan Teknik pemilihan informan yaitu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik pemilihan sampel dimana kewenangan untuk melakukan pemilihan sampel berada pada penilaian pribadi peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk pengambilan subyek bukan didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif, dilakukan dengan menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep teknis yang digunakan. Bisa dari rasa keingintahuan pribadi, karakteristik,empiris atau yang lainnya. Dalam hal ini pengumpulan data yang digunakan dengan teknik yang bersifat interaktif dan non interaktif, yang tujuannya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yang diantaranya: 1. Studi kepustakaann. Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penyusun teliti.
15
2. Studi lapangan Setudi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan eberapa teknik, yang diantaranya: a. Wawancara: Hal ini dilakukan dengan cara terstruktur dan ketat dengan pertanyaanpertayaan yang tertutup akan tetapi lebih bersifat “open ended” dan mengarah pada kedalaman informasi serta dengan cara yang tidak formal terstruktur (HB Sutopo, 2002 : 59). Teknik ini dilakukan dengan cara mmengadakan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan yang diteliti. b. Observasi: Teknik ini digunakan untuk menggali data dari sumber data, secara langsung dilokasi lapangan (objek penelitian) sehingga dalam mendapatkan hasil data juga lebih kongkrit. 1.8.4 Jenis Data Data dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua jenis data yaitu sebagai berikut: 1.
Data primer: Data primer adalah merupakan metode wawancara kepada informan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada informan, baik itu kepada Camat beserta jajaran di kecamatannya, kepada kepala desa beserta jajarannya serta informan lain yang mendukung penelitian ini.
16
2. Data sekunder: Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumendokumen yang ada dan dijadikan sebagai referensi analisis dari penyusun, serta setudi kepustakaan melalui literature yang dibutuhkan penyusun. 1.8.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data Teknik penulis dalam melakukan pengujian keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi.pengertian teknik triangulasi ini menurut Moleong (2007 : 330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagi pembanding dari data itu. Teknik triangulasi digunakan karna dengan teknik ini dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagi kejadian dan hubungan dari berbagi pandangan. Cara yang digunakan dalam triangulasi menurut Moleong (2007 :331) adalah sebagai berikut: a. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dan data hasil wawancara. b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitiann dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
17
d. Membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa dengan orang yang berpendidikan. e. Membandingkan hasil wawncara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 1.8.6 Teknis Analisis Data Penganalisaan data dilakukan selama penelitian berlangsung. Mulai dari mengumpulkan data
sampai pada tahap penyusunan laporan dan penarikan
kesimpulan. Meskipun laporan telah ditulis, kesimpulan akan ditarik jika terdapat kekurangan data atau keraguan terhadap data yang diperoleh. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis yang terdiri dari tiga langkah yaitu : 1.
Reduksi data adalah mencermati dan mempelajari semua catatan lapangan, memilih dan memfokuskan pada hal pokok, mencari tema atau polanya.
2.
Display data adalah penyajian data yang telah dipilih-pilih berdasarkan komponen pembelajaran sebelumnya kedalam matrik guna membantu dan mempermudah penguasaan data.
3.
Verification data adalah pengambilan kesimpulan, yang merupakan pencapaian pola, tema, hubungan, persamaan, hipotesis, dan sebagainya terhadap data yang sudah dimatrikskan. Kesimpulan masih bersifat tentratif dan membutuhkan verifikasi seiring dengan bertambahnya data.
18
1.9 Lokasi dan Lamanya Penelitian Penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon. Penelitian penulis lakukan kurang lebih memakan waktu 4 (empat) bulan, yang dimulai pada bulan desember 2012 sampai dengan maret 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
19
Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian
20
