1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian PSAK No. 46 merupakan suatu hal yang baru dalam standar akuntansi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan go public yang di terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). PSAK No.46 mulai berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimulai pada tanggal tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang sudah go public dan berlaku
bagi
perusahaan yang belum go public setelah tanggal 1 Januari 2001. Di dalam PSAK No. 46 diatur mengenai pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dikompensasikan ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) ditentukan oleh Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang notabennya dibuat untuk kepentingan negara berdasarkan pendekatan politis. Sementara PSAK dibuat untuk kepentingan para pelaku usaha dan stake holder (manajemen, investor, kreditur dan pemerintah) dengan menggunakan pendekatan bisnis.
2
Perbedaan kepentingan antara Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dengan PSAK kemudian menimbulkan perbedaan cara memandang suatu transaksi keuangan, baik dalam menentukan waktu pengakuan maupun besarnya nilai yang diakui. Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak pajak penghasilan dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perbedaan perlakuan akuntansi dengan perpajakan (fiskal) serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan dimasa mendatang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Nugroho (2010) untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan balance sheet liability method harus memahami konsep perbedaan temporer (temporary difference). Dalam hal perbedaan tersebut, ada yang bersifat sementara (temporary difference) dan ada yang bersifat tetap (permanent different). Atas perbedaan tersebut harus dilakukan suatu tahapan yang disebut rekonsiliasi fiskal sehingga pada akhirnya dapat diketahui laba fiskal perusahaan. Perbedaan tetap adalah suatu konsekuensi yang harus diterima bahwa hal tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rugi karena secara fiskal atau berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku tidak dapat dibebankan atau bukan merupakan penghasilan. Berbeda dengan perbedaan tetap, perbedaan sementara baik secara standard akuntansi maupun peraturan perpajakan boleh diakui, hanya saja waktu pengakuannya yang berbeda, tetapi pada akhirnya mempunyai nilai yang sama.
3
Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Pajak menganut konsep matching principles artinya jika penghasilan tersebut diterima pada suatu periode maka konsekuensi pajaknya harus diperhitungkan pada periode tersebut. Oleh karena itu, penerapan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi Dengan PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan, tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Kesalahan itu bisa berupa overvalued atau undervalued terhadap apa yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonimian. Pemerintah pada tahun 2008 mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Undangundang tersebut menerapkan sistem self asessment sebagai sistem pemungutan
4
pajak, dimana wajib pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang. Dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional, pajak menjadi salah satu tumpuan sektor penerimaan negara. “ Presiden meminta kepada Menkeu terkait perkembangan APBN 2014, tentunya kami melaporkan seaktual mungkin. Tantangan terbesar adalah mengejar target penerimaan pajak yang masih jauh dan hampir pasti penerimaan negara tidak tercapai. Target pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp.1.200 triliun, namun pada bulan September 2014 yang baru tereaslisasi Rp.683 triliun. Kami fokus menggarap gap antara target dan pendapatan” imbuh Menkeu Bambang PS Brodjonegoro yang dimuat dalam Kompas.com. Dilain pihak, bagi dunia usaha pajak merupakan sumber pengeluaran (cash disburment) tanpa diperoleh imbalan secara langsung. Dengan demikian dalam hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin. Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturan yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang perpajakan lainnya sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi ini disebut dengan perencanaan pajak (tax planning).
5
Perencanaan pajak (tax planning) menurut Erly Suandy (2011) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak (tax planning) dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) mengacu pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Upayaupaya yang dapat dilakukan dalam melakukan tax planning dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terhutang badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, dan memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan serta pemilihan metode akuntansi. Dengan menunda pembayaran pajak sampai
batas waktu
yang
diperbolehkan oleh Undang-undang dan Peraturan Perpajakan, bisa mendapatkan penghematan aliran kas konsep time value for money itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Husnan (2005) dalam Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan adalah sebagai setiap individu berpendapat nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Pengetahuan yang memadai bagi perusahaan merupakan
6
langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (loopholes) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya undangundang belum tentu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Penelitian yang dilakukan oleh Handri Rori (2010) menyimpulkan bahwa tax planning untuk mengelola kewajiban dengan meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran secara akurat. Oleh karena itu penulis ingin membahasnya ke dalam skripsi dengan judul: “ Analisa Tax Planning dan Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. XYZ Tahun 2013.” B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka
perumusan
masalah yang harus dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana penerapan Tax Planning pada PT. XYZ? 2. Bagaimana Penerapan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan PT. XYZ?
7
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui Tax Planning PT. XYZ 2. Mengetahui penerapan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan PT. XYZ 2.
Kontribusi Penelitian Penelitian ini berkontribusi untuk beberapa pihak yang terkait, yaitu : 1. Bagi Penulis : sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perencanaan pajak (tax planning) dan perlakuan akuntansi tentang PSAK No.46 serta sebagai refrensi bagi penelitian selanjutnya. 2. Bagi Perusahaan: sebagai bahan masukan dalam menerapkan perencanaan pajak (tax planning) dan penerapan PSAK No.46 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
8
