BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul Meterai sudah sering digunakan oleh setiap orang dewasa ini, sehingga sudah bukan merupakan penggunaan yang asing lagi dalam masyarakat. Meterai atau yang biasa diucapkan oleh banyak orang sebagai “Materai”, sebenarnya yang dimaksud adalah benda meterai, dimana benda meterai tersebut terdiri dari meterai yang ditempelkan dan meterai yang berupa kertas atau yang biasa disebut orang sebagai kertas segel.1 Meterai-meterai tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat perjanjian, baik perjanjian jual-beli, sewa menyewa pembuatan surat kuasa, surat pernyataan, surat gugatan, akta notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan lain sebagainya. Penggunaan meterai untuk keperluan tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sebagai peraturan pelaksanaannya. Secara prinsip kedua peraturan tentang Bea Meterai tersebut menentukan bahwa meterai digunakan sebagai pajak dokumen. Penggunaan meterai ini dilakukan juga oleh Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, layaknya seperti instansi dimana saja tidak dapat dipungkiri 1
Mohammad Umar. Apa dan Bagaimana Meterai Digunakan. Diakses melalui http://inclawhukum.com/index.php/hukum-pajak/87-apa-dan-bagaimana-meterai-digunakan. tanggal 28 April 2012.
1
2
akan berurusan dengan dokumen-dokumen penting yang pastinya akan melibatkan benda yang namanya meterai. Sebenarnya merupakan hal yang biasa tetapi akan menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dengan seksama karena setelah mengamati, melihat dan sedikit bertanya kepada pihak-pihak yang sering berurusan dengan dokumen-dokumen yang harus atau wajib dibubuhkan meterai ada penggunaan meterai sepertinya tidak lazim. Penulis mendapatkan informasi bahwa meterai tidak hanya ditempelkan pada dokumen-dokumen saja tetapi juga terdapat pada kwitansi, nota dan struk kecil atau berupa nota belanja sebagai bukti pembayaran. Penggunaan meterai pada nota, struk kecil ini sepertinya tidaklah lazim dan tidak terdapat petunjuknya dalam Undang-undang tentang Bea Meterai beserta peraturan pelaksananya. Jadi rupanya ada hukum baru yang telah lazim yang digunakan di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana. Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk mengangkat
tulisan
dengan
judul
“PENGGUNAAN
METERAI
ATAS
DOKUMEN-DOKUMEN DI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA”.
B. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua Warga Negara untuk berperan serta dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini salah satu cara untuk mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan berdasarkan
3
ketentuan Undang-undang.2 Pembiayaan untuk pembangunan membutuhkan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Dalam hal ini pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari: bumi, air dan kekayaan alam, pajak-pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (non tax), hasil perusahaan negara, serta sumbersumber lain, seperti: pencetakan uang dan pinjaman negara.3 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pungutan pajak dan bea merupakan sumber dari pendapatan negara. Perlu adanya kesadaran rakyat yang tinggi bahwa dengan membayar pajak kepada negara berguna untuk ketentraman dan kesejahteraan rakyat.4 Untuk itu diperlukan suatu keserasian antara penduduk dan negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yaitu dengan adanya hukum pajak yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan negara, sehingga hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.5 Dalam masyarakat, bea meterai merupakan satu hal yang sangat umum dijumpai. Hampir semua dokumen yang dibuat oleh masyarakat harus dilampiri dengan meterai tempel.6 Definisi dokumen adalah "kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak berkepentingan" dalam hal ini dikenal
2
Penjelasan Umum Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 11. 4 Marhainis Abdul Hay, Dasar-Dasar Hukum Pajak, Badan Penerbit Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1982, hal. 3. 5 Ibid. hal. 23. 6 Rini Yesti. Tinjauan Penggunaan Meterai Dalam Surat Perjanjian. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011, hal. 3. 3
4
sebagai surat dan dapat dikembangkan menjadi akta.7 Bahkan sebagian masyarakat masih kuat anggapan bahwa bea meterai lebih sering dianggap sebagai suatu keharusan yang mutlak dilakukan dalam pembuatan dokumen. Dokumen perjanjian misalnya, tidak sah karena tidak diberi meterai. Atau setiap tanda terima uang harus diberi meterai supaya sah, tanpa tahu apa yang dimaksud dengan sah itu. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang bea meterai memang masih tegolong rendah. Seperti diketahui, peraturan mengenai Bea Meterai yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai
sebagai
pengganti
dari
Aturan
Bea
Meterai
Tahun
1921
(zegelverordening 1921) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UUBM) dinyatakan bahwa “Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini”. Ayat ini mengisyaratkan bahwa yang menjadi objek Bea Meterai adalah dokumen. Adapun dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk : (a) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata; (b) Akta-akta notaris sebagai salinannya; (c) Aktaakta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-
7
Siahaan , Marihot Pahala, Bea Meterai di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 15.
5
rangkapannya; (d) Surat yang memuat jumlah uang; (e) Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek; (f) Efek dalam nama dan bentuk apapun; (g) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan . Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UUBM) secara tegas dinyatakan bahwa dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah: (a) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata; (b) Akta-akta notaris sebagai salinannya; (c) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkapannya; (d) Surat yang memuat jumlah uang; (e) Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek; (f) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.8
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUBM huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dikenakan bea materai dengan tarif Rp. 6.000,- Sedangkan untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, huruf d dan e dikenakan: (1) yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000 tidak dikenakan Bea Meterai; (2) yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000; dan (3) yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000 dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000.9
8
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. 9 Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.
6
Penggunaan meterai di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW) bahwa materai tidak hanya ditempelkan pada dokumen-dokumen, misalnya dalam Surat Keterangan Masih Kuliah, seperti yang pernah penulis alami sendiri menggunakan meterai tersebut, tetapi juga terdapat pada kuitansi, nota dan struk kecil (nota juga hanya ukurannya lebih kecil) atau berupa nota belanja sebagai bukti pembayaran. Penggunaan materai seperti di UKSW ini ternyata berbeda dengan menurut hukum positif. Cara seperti yang dilakukan di UKSW sudah berjalan sejak beberapa tahun, menurut staf yang bertanggung jawab sendiri mengatakan sejak ia menjabat disana hal tersebut sudah berlaku. Demikian juga informasi yang diperoleh dari Kepala Bagian Keuangan bahwa hal tersebut sudah menjadi aturan turun-temurun sejak tahun 1987 (beliau mulai bekerja di sana).10 Oleh karena itulah menarik untuk dilihat bagaimana kekuatan hukum dari penggunaan meterai seperti yang dilakukan oleh UKSW selama ini.
C. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus kajian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah penggunaan meterai di UKSW sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang meterai? 2. Sumber hukum mana yang digunakan sebagai pedoman hingga berlaku sampai sekarang? 3. Apakah kekuatan hukum penggunaan meterai seperti itu? 10
Hasil pengamatan pendahuluan penulis dan wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Universitas Kristen Satya Wacana, pada tanggal 25 Mei 2013, pukul 13.35. WIB.
7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui apakah penggunaan meterai di UKSW sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku atau tidak. b. Untuk
menggambarkan
perilaku
penggunaan
materai
tersebut
bersumber/berpedoman darimana sehingga sampai sekarang tetap digunakan. c. Untuk menggambarkan kekuatan hukum penggunaan meterai seperti tersebut dapat dibenarkan atau sahkah menurut hukum positif.
2. Manfaat Penelitian a. Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum, khususnya aspek penggunaan dan kekuatan hukum Bea Meterai dalam lalu lintas hukum dan ekonomi. b. Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak yang terkait dengan penggunaan meterai secara benar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap transaksi perdagangan maupun jasa.
8
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal). Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.11 Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal condong bersifat kualitatif dan berdasarkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dapat berupa publikasi/laporan.12
2. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah status approach. Pendekatan status approach adalah pendekatan undangundang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani 13 dalam hal ini peraturan tentang bea meterai yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000
3. Bahan Hukum
11
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006, hal. 57. 12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. UI Press, Jakarta, 1994, hal. 11. 13 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2002, hal. 93.
9
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu : a. Bahan hukum primer, meliputi : 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain. 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian 6) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122b/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan. 7) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi. 8) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-02/PJ./2003 tentang Tatacara Pemeteraian Kemudian. b. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai tulisan ahli di bidang hukum yang isinya relevan dengan permasalahan yang diteliti.
10
c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Indonesia-Belanda, Kamus Bahasa Inggris dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai pedoman untuk memahami berbagai pengertian terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, digunakan pula wawancara untuk memperoleh data dan informasi mengenai situasi yang berkaitan dengan masalah penelitian agar lebih akurat. d. Sumber hukum lain yaitu Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki kompetensi dan terkait dengan penggunaan meterai, yaitu: Kepala Bagian Keuangan, Manajer Keuangan, Staf Bagian Tata Usaha, dan Staf Bagian Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan terstruktur dan terbuka, yaitu bentuk pertanyaan yang telah disiapkan penulis sebelumnya sebagai pedoman wawancara.
4. Unit Analisis Unit analisis yang menjadi fokus kajian penelitian adalah kekuatan hukum penggunaan meterai atas dokumen-dokumen di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
