BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Atas dasar kebijakan Undang-undang No. 28 Tahun 1999, Qanun
Kabupaten Bireuen No. 1 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 105 dan 108 Tahun 2002 tentang Azas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan suatu penentuan bagi setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat untuk mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, sebagai upaya pelaksanaan kebijakan dari hasil kegiatan yang dipercayakan kepada setiap unit kerja pemerintah berdasarkan suatu sistim Akuntabilitas Publik yang orientasi hasil kegiatan proyek pembangunan dilaporkan secara objektif.
Peranan LAKIP merupakan sebagai alat pengendali, penilaian kualitas kerja dan sebagai alat pendorong terwujudnya Good Governance yang bersih dan berwibawa yang merupakan tugas dan tanggung jawab kerja pemerintah. Laporan ini dibuat dalam bentuk perpektif yang lebih luas sehingga laporan Akuntabilitas ini dapat berfungsi sebagai media pertangung jawaban kepada publik.
1
Oleh karena itu Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten yang baru di bentuk berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 1999 yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen yang tugasnya untuk
melaksanakan
kewenangan
pemerintah
daerah
dalan
bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam hal ini dibentuklah suatu lembaga Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang ada dalam Kabupaten Bireuen dalam rangka mewujudkan penyampaian aspirasi dan ekspansi masyarakat. Namun demikian untuk terpilihnya Dewan Perwakilan Rakyat yang prosesnya dilakukan berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan, sehingga kepentingan publik dapat tersalurkan melalui berbagai proses yang antara lain : mulai dari masalah, agenda pemerintah sampai dengan keputusan kebijakan pemerintah, agar implementasi kepada masyarakat dapat dikontrol/dikendalikan oleh kedua belah pihak baik legeslatif maupun eksekutif.
Kebijakan
sebuah
keputusan
pemerintah
yang
telah
di
implementasikan di lapangan yang sedang berjalan, berhasil atau tidak pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan dapat dilihat pada rumusan evaluasi kinerja. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen telah melaksanakan pembangunan melalui beberapa kebijakan disamping kegiatan rutin untuk berjalannya suatu kantor. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan, Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir/Juru Mudik/Awak Kenderaan Angkutan Umum
2
Teladan
(Akut),
Pengadaan
Koordinasi
Rambu-rambu
dalam Lalu
Peningkatan
Lintas,
Pelayanan
Pembangunan
Angkutan,
Marka
Jalan,
Pembentukan dan Penataan Lampu Jalan, Meterisasi Lampu Jalan Umum, Pengadaan Alat Pengujian Kenderaan Bermotor, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos Telekomunikasi, Survey dan Pendataan Tower, Pengkajian dan
Penelitian
Bidang
Informasi
dan
Komunikasi,
Pembinaan
dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Bidang Perhubungan yang telah terprogram dan terkonsolidasi agar hasilnya dapat menjadi kontribusi dan signifikan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bireuen. Untuk terwujudnya program-program kegiatan, harus didukung dengan diadakan Pelatihan peningkatan sumber daya aparatur, Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, Peningkatan Pengendalian dan pengamanan lalu lintas, Peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan informatika tahun anggaran 2013. Perlu upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka penyediaan data yang objektif untuk memperoleh kondisi masyarakat yang telah/sedang terjadi, yang nantinya akan dijadikan suatu acuan kerja dan pengendalian melalui peningkatan pemberdayaan dalam pelayanan publik. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen hanya
memiliki
beberapa
kegiatan
proyek
pembangunan
dan
telah
dilaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program yang selaras dengan sarana pendukung yang tersedia, dimana pembangunan yang telah dilaksanakan dapat digunakan dan dinikmati oleh masyarakat banyak.
3
Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang artinya; Perencanaan pembangunan dilakukan dari bawah keatas (Bottom Up Planning) dan ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis dari atas kebawah (Top Down) melalui seluruh Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di Kabupaten Bireuen. Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen, diperlukan adanya proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pelayanan yang benar-benar kongkrit, agar setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat teratasi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Disamping itu juga harus mampu mewujudkan peningkatan kinerja serta pelayanan publik kearah yang lebih baik, transparan, partisipatif dan akuntabel (Good Governance). Berdasarkan uraian diatas, maka tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen adalah untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dibidang perhubungan yang diserahkan dan diperbantukan kepada daerah di Kabupaten Bireuen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi apabila sejenak kita melihat kebelakang, disamping telah berhasil melaksanakan sebagian besar tugas-tugas kedinasan, maka kita akan dapat melihat adanya masalah dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan yang mana kondisi dan situasi baru pulih dan belum begitu kondusif dari konflik yang menggeliat. Namun demikian kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi segala permasalahan guna mewujudkan visi dan misi
4
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen sebagaimana yang telah tertuang dalam perencanaan statejik (RENSTRA). Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bireuen
mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 2. Pengkoordinasian
pelaksanaan
tugas
dibidang
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika. 3. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, penggunaan jasa di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 4. Pengelolaan ketatausahaan Dinas. 5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 6. Pembinaan UPTD, dan 7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
B. Landasan Hukum 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. 7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 8. Peraturan Pemerintah nomor 208 Tahun 2000 tetang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 9. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Nomor 4737) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah(Lembaran
Negara
Tahun
2007
Nomor
89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 11. Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2005
Tentang
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
6
Rencana
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja
C. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan harus selaras dan konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi secara kolektif serta dapat menggambarkan arah stratejik dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai oleh organisasi yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen menetapkan 8 (delapan) tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi darat, laut dan udara; 2. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan bidang transportasi darat, laut dan udara yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas; 3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang komunikasi dan informatika;
7
4. Mengoptimalkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi di kalangan aparatur Pemerintahan; 5. Mengoptimalkan pengolahan data sebagai informasi yang mempunyai nilai strategis baik bagi pemerintah maupun swasta dalam pengambilan kebijakan; 6. Menambah tingkat pemahaman masyarakat terhadap telematika, serta menekan tingginya biaya penyediaan perangkat keras dan biaya komunikasi; 7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan; 8. Meningkatkan
profesionalisme
urusan
adminstrasi
umum,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.
b. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari pada tujuan dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan perkataan lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka tertentu, misalnya; Tahunan, Semesteran, Triwulan atau Bulanan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur keberhasilanya. Selaras dengan tujuan seperti disebutkan diatas, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen menetapkan 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai, yaitu : 1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika di Kabupaten Bireuen;
8
2. Terwujudnya pelayanan bidang tranportasi, komunikasi dan informatika yang berkualitas di Kabupaten Bireuen; 3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan tranportasi, komunikasi dan Informasi; 4. Terwujudnya
penyelenggaraan
telematika
yang
efisien,
mampu
mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial; 5. Terwujudnya jaringan intranet dan internet dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; 6. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel.
D. Susunan Organisasi Dalam rangka pertanggung jawaban fungsi sebagai mana di uraikan diatas telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 8 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen yakni sebagai berikut : a. Kepala Dinas, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. b. Bagian
Sekretariat,
dipimpin
oleh
seorang
kepala
bagian
Kesekretariatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala
9
Dinas. Kepala bagian ini membawahi 2 (dua) orang Sub Bagian yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan. c. Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang ini membawahi 2 (dua) orang Kepala Seksi yang terdiri dari : 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan 2. Seksi Angkutan d. Bidang Pengujian Kenderaan Bermotor, di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang ini membawahi 2 (dua) orang kepala seksi yang terdiri dari : 1. Seksi Pengujian 2. Seksi Rekayasa Kenderaan dan Karoseri e. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Pelayanan Media Informasi, di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang ini membawahi 2 (dua) orang kepala seksi yang terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi 2. Seksi Pelayanan Media Informasi f. Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Manajemen Data Base, di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dan bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Dinas.
Kepala
membawahi 2 (dua) orang kepala seksi yang terdiri dari :
10
bidang
ini
1. Seksi Pendayagunaan Sistim Informasi dana Manajemen Data Base 2. Seksi Pengawasan Teknologi Informasi g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Terminal, yang di pimpin oleh seorang kepala Terminal yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. E. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan SKPK Dalam rangka pertanggung jawaban tugas, fungsi dan Kewenangan SKPK Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 8 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen yakni sebagai berikut : – Tugas Pokok : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan. – Fungsi : Dalam dibidang
menyelenggarakan
Perhubungan,
tugas
Komunikasi
kewenangan dan
Otonomi
Informatika,
maka
Daerah Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen;
11
b. Pengkoordinasian
pelaksanaan
tugas
dibidang
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika. c. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, penggunaan jasa di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. d. Pengelolaan dibidang ketatausahaan Dinas. e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. f. Pembinaan UPTD, dan g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. – Kewenangan : Dalam menyelenggarakan Fungsinya, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Mengusulkan penetapan jalur penyeberangan. b. Mengusulkan penetapan tariff anfkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi. c. Mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Kabupaten, Danau, sungai dan laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut. d. Mengusulkan penertiban system jaringan transportasi jalan kabupaten. e. Melakukan pembinaan pengusahaan angkutan darat. f. Melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan.
12
g. Menetapkan standar batas maksimum muatan dan berat kenderaan pengangkutan barang. h. Mengusulkan penetapan lintas penyeberangan antar kecamatan. i. Menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang. j. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. k. Melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat. l. Melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan. m. Melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan. n. Melakukan
pembinaan
penyelenggaraan
pengujian
kenderaan
bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat. o. Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas dsan angkutan. p. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggaraan perhubungan laut. q. Melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran dibidang perkapalan dan kepelautan. r. Melakukan pengawasan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL)/Kantor pelabuhan (KANPEL). s. Melakukan
pengawasan,
pengendalian
kegiatan
kemaritiman,
pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunann lepas pantai didaerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai ; dan t. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang perhubungan.
13
F. Struktur Organisasi – Struktur Organisasi SKPK :
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT, LAUT DAN UDARA
SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN KESELAMATAN
SEKSI ANGKUTAN
BIDANG PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR
BIDANG POS TELEKOMUNIKASI DAN PELAYANAN MEDIA
SEKSI PENGUJIAN
SEKSI PELAYANAN POS DAN TELEKOMUNIKKASI
SEKSI REKAYASA KENDERAAN DAN KAROSERI
SEKSI PELAYANAN MEDIA INFORMASI
UPTD TERMINAL DAN PERPARKIRAN
14
SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN
BIDANG PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA BASE
SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTIM INFO.DAN MAN. DATA BASE
SEKSI PENGAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI
G. Data Kepegawaian Salah satu factor penentu keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas dan fungsi (Tupoksi) organisasi itu sendiri. Saat ini pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen tahun 2013, terdapat
55
Orang
Pegawai
Negeri
Sipil
dan
43
Orang
Pegawai
Honor/Kontrak dengan klasifikasi sebagai berikut :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Golongan III II 11 21
1
Jenis Kelamin Laki-Laki
IV 5
2
Perempuan
2
8
7
19
No
Jumlah
I 3
Tenaga Honor/Kontrak 42
5
-
1
16
26
3
43
98
Jumlah 82
Data Pegawai Berdasarkan Pembagian per Bidang
1
Sekretariat
15
Honorer/ Kontrak 31
2
Bidang Darat, Laut dan Udara
11
8
19
3
Bidang Pengujian Kenderaan
8
1
9
7
-
7
6
-
6
8
3
11
55
43
98
No
Unit Kerja
PNS
Jumlah 46
Bermotor 4
Bidang Pos Telekomunikasi dan Pelayanan Media Informasi
5
Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi Dan Manajemen Data Base
6
UPTD Terminal Jumlah
15
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
1
S-2
4
Honor/ Kontrak -
2
S-1
21
-
21
3
D-III
5
5
10
4
SMA sederajat
21
28
49
5
SMP sederajat
3
6
9
6
SD sederajat
1
4
5
55
43
98
No
Tingkat Pendidikan
PNS
Jumlah
Jumlah 4
H. Data Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen memiliki data sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :
No
Uraian Jenis Barang Inventaris
Jumlah
I 1 2 3 4 5
MESIN Bus Sekolah Kenderaan Dinas Roda 4 Kenderaan Dinas Roda 2 Kenderaan L-300 Sanyo
21 unit 4 unit 5 unit 3 unit 1 unit
II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PERALATAN Filling Cabinet Meja Kursi Kursi Tamu Mesin Ketik Manual/Elektrik Komputer Laptop Printer Televisi Air Conditioner (AC) Mesin Faximile Lemari Dispenser
18 unit 37 unit 73 unit 2 set 3 unit 7 unit 5 unit 5 unit 2 unit 5 unit 1 unit 7 unit 1 unit
16
Keterangan
Pihak ke III
No 14 15 16 17
Uraian Jenis Barang Inventaris Papan Nama Kantor Papan DUK Papan Struktur Papan Pengumuman
Jumlah
Keterangan
1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 unit
I. Sistematika Penulisan BAB I
: Pendahuluan berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Tujuan dan Sasaran, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan SKPK, Struktur Organisasi, Data Kepegawaian, Data Sarana dan Prasarana dan Sistematika Penulisan.
BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi Rencana Strategis, Visi, Misi, sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Kinerja Tahunan 2013. BAB III : Akuntabilitas KInerja meliputi Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja, Analisa Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan BAB IV : Penutup
dan
Lampiran-Lampiran
meliputi
Rencana
Kinerja
Tahunan 2013, Penetapan Kinerja Tahunan 2013 dan Pengukuran Capaian Kinerja 2013
17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan a. Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan bagian dari manajemen stratejik yang fokusnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya operasional serta berorientasi kemasa depan. Rencana Strategis dalam hal ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, yang mencakup masalah tata cara pihak-pihak yang melakukan, waktu dan fasilitas apa yang dibutuhkan guna mendukung program/kegiatan, sehingga pada akhirnya dapat tercapai hasil yang selama ini diharapkan. Konsep rencana strategis pada awalnya dikembangkan dan diterapkan pada
bidang-bidang
usaha
atau
kegiatan
disektor
swasta
untuk
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam melakukan suatu proses produksi. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya konsepsi rencana strategis ikut pula di terapkan pada program-program yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah (publik). Hal ini bertujuan agar program yang direncanakan tersebut dapat tercapai sasarannya secara lebih efektif dan efesien, Suatu RENSTRA setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang tesebut diatas adalah sebagai berikut :
18
1. Visi Visi adalah cara pandang Jauh kedepan kemana instansi pemerintahan dapat dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inofatif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan tersebut haruslah kondisi yang diinginkan dan menantang sehingga memotivasi dan memberi inspiriasi seluruh anggota organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, pada saat yang bersamaan visi masa depan organisasi harus realistis dan kredibel. Visi juga merupakan kerangka dari proses perencanaan organisasi. Adapun
visi
dari
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Transportasi, Pos Telekomunikasi dan Media Informasi yang handal”. 2. Misi Misi adalah suatu bentuk pernyataan umum dan bersifat lestari yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan dan wewenang dalam menentukan suatu keputusan atau kebijakan. Visi mengandung arti (tujuan dan sasaran) yang ingin dicapai oleh suatu organisasi/instansi
bersangkutan.
Dalam
kontek
publik
atau
pengembangan wilayah, misi dapat berupa penjabaran dari visi yang telah dirumuskan dan ditetapkan penekanan pada aspek teknis-teknis yang ingin dicapai. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan suatu organisasi selanjutnya mutlak perlu merumuskan misi yang dikembangkan oleh
19
masing-masing tersebut dipandang perlu. Oleh karena itu visi dan misi berperan sebagai pemandu tindakan para pengambil keputusan dimasa yang akan datang. Misi itu sendiri dapat diartikan sebagai aktual dari kegiatan utama yang membuat organisasi yang memiliki ciri-ciri khas dan sekaligus untuk memberdayakan dengan organisasi lain. Sesuai dengan Visi yaitu ; “Terwujudnya Transportasi, Pos Telekomunikasi dan Media Informasi yang handal”, maka Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Bireuen
merumuskan misinya sebagai berikut : 1. Menjalankan administrasi perkantoran secara professional. 2. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan 3. Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
sarana
dan
prasarana
transportasi 4. Memperluas jaringan pelayanan transportasi 5. Meningkatkan
daya
jangkau
infrastruktur
komunikasi,
pos
telekomunikasi dan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. 6. Meningkatkan kapabilitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Perencanaan
apa
yang
dikerjakan
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen selalu mengacu pada jiwa
yang
tertuang
dalam
20
pernyataan
misi
tersebut
diatas.
Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Namun demikian pernyataan misi tidaklah cukup untuk dipergunakan sebagai landasan berbuat bagi personil, karena pernyataan dalam misi tersebut masih abstrak dan perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran. Melalui misi inilah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran nantinya.
3. Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Tujuan harus selaras dan konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi secara kolektif serta dapat menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai oleh organisasi yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan
uraian
diatas,
maka
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen menetapkan 4 (empat) tujuan, yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan secara aman, tertib, teratur dan efesien. 2. Terpenuhinya
tingkat
kecukupan
perhubungan.
21
sarana
dan
prasarana
3. Terpenuhinya kualitas penyediaan jasa perhubungan. 4. Mendukung
percepatan
pertumbuhan
ekonomi
daerah
dan
pemerataan hasil pembangunan.
4. Sasaran Sasaran adalah penjabaran daripada tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan perkataan lain sasaran merupakan penyebaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka tertentu, misalnya; Tahunan, Semesteran, Triwulan atau Bulanan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur keberhasilanya. Selaras dengan tujuan seperti disebutkan diatas, maka Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Bireuen
menetapkan 4 (empat) sasaran yaitu : 1. Tersedianya sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalan rangka pengembangan pekonomian daerah 2. Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jasa perhubungan 3. Terciptanya rasa kenyamanan bagi pengguna jasa perhubungan 4. Terwujudnya kelancaran arus transportasi secara teratur
B. Penetapan Kinerja Tahunan 2013 Penetapan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
22
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK) g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan h. Kegiatan
penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor. i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah m. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnis perkantoran n. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas operasional 3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan b. Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
23
4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan b. Kegiatan
Pemilihan
dan
Pemberian
Penghargaan
Sopir/Juru
Mudik/Awak Kenderaan Angkutan Umum Teladan (AKUT) c. Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan a. Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK) b. Pembangunan Marka Jalan (DAK) c. Pembentukan dan Penataan Lampu Jalan d. Pemetaan Lampu Penerangan Jalan Umum 7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kenderaan Bermotor a. Pengadaan Alat Pengujian Kenderaan Bermotor 8. Prongram Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informatika a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos Telekomunikasi 9. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a. Survey dan Pendataan Tower 10. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa a. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 11. Program
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
Bidang
Perhubungan a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Bidang Perhubungan
24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Peraturan pemerintah (PP) nomor : 105 dan 108 tahun 2000 menyatakan
mengenai
penyusunan
APBD
berdasarkan
kinerja
dan
pertanggung jawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur RENSTRA. Demikian pula sebelumnya melalui Inpres nomor : 7 tahun 1999 tentang
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP),
kebijaksanaan tersebut mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki inprastruktur sehingga prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (Good Governance) dapat terwujud. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi, badan atau lembaga untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran priodik. Ruang lingkup pertanggung jawaban meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian amanah kepada seorang pejabat publik, berikut berbagai sumber daya yang dimiliki serta digunakan untuk mencapai misinya itu. Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2013 merupakan perwujudan dari kewajiban dinas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalannya dalam melaksanakan visi dan misinya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2013.
25
A.
Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Langkah pertama untuk menentukan tingkat pencapaian kinerja adalah metodelogi pengukuran kinerja. Pengukuran atau tolok ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan (kuantitatif atau kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran untuk setiap unit kerja. Tolok ukur kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap bentuk pelayanan pada bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang telah diterapkan oleh masing-masing daerah. Pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan di buat dalam bentuk ukuran (indikator) capaian kinerja suatu unit pemerintahan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen dalam waktu setahun sekali. Evaluasi kinerja dapat menunjukkan suatu penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka rencana strategis. Bagi instansi pemerintah, evaluasi dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui input, output, out come, benefit dan impact. Penilaian ini dilakukan untuk memberikan deskriptif jumlah persentase proyek tahun anggaran 2013 yang telah dilaksanakan atas suatu kegiatan sehingga tolok ukur dalam capaian kinerja dapat dilihat lebih jelas. Dalam program mempunyai suatu proyek, dimana setiap capaian kelompok indikator kinerja diberikan pembobolan yang wajar, supaya kelompok yang riil dilakukan kesepakatan berdasarkan
26
pertimbangan nilai yang terkait. Oleh karena itu kegiatan yang banyak terkait dengan program diberikan bobot terbesar, sementara kegiatan yang terkait dengan program tersebut diberi nilai lebih kecil dan nilai bervariasi. Indikator kinerja merupakan suatu capaian kerja dalam suatu kegiatan proyek pembangunan dan dapat di definisikan satu persatu secara sistematis yaitu; input, output, out come, benefit dan impact yang dapat dijelaskan kegunaannya sebagai berikut : 1. Input (masukan)
: Mengukur jumlah sumber daya yang tersedia baik dana, SDM, peralatan, material dan masukan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Output (keluaran)
: Untuk mengukur kegunaan sumber daya yang telah disediakan agar tercapainya hasil suatu kegiatan.
3. Outcome (hasil)
: Untuk memperoleh hasil kegiatan yang dicapai dari keluaran sumber daya.
4. Benefit (manfaat)
: Untuk menikmati hasil kegiatan yang telah dicapai
5. Impact (dampak)
: Adanya pengaruh manfaat yang ditimbulkan dari suatu hasil kegiatan.
Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka hasil Penetapan Kinerja (PK) dan Hasil Kinerja Evaluasi (HEK) yang dilakukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
27
Bireuen terhadap kegiatan yang telah direncanakan berupa kegiatan proyek
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kenderaan Bermotor, Program Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informatika, Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dan Program
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
Bidang
Perhubungan tahun anggaran 2013 dengan jumlah nilai capaian kegiatan sebesar 96,99%.
B.
Pengukuran Capaian Kinerja Dari hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan sebesar
96,99%, artinya
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen telah berhasil melaksanakan kegiatan berdasarkan pedoman Renstra (rencana strategis) Kabupaten Bireuen. Besar angka tersebut memberikan indikasi atau menunjukkan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang diusulkan saling berpengaruh dan terkait satu sama lain. Disamping itu indikator kinerja memberikan manfaat, dampak dan hasil yang baik berdasarkan rencana strategis yang telah disusun.
28
Pada tahun berikutnya renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen juga dapat mempertahankan pola yang sama, pada tahun 2014 dengan asumsi dana cukup tersedia, kegiatan ini telah mencapai 96,99 % dan mungkin kedepan akan lebih meningkat lagi dalam pelaksanakan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen.
C.
Analisa Akuntabilitas Kinerja Langkah berikutnya setelah penetapan indikator kinerja adalah penilaian tingkat pencapaian kinerja, nilai kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen adalah rata-rata dari pada nilai kinerja kebijaksanaan. Nilai kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten bireuen adalah 96,99 % (sangat baik). Analisis kinerja merupakan capaian kinerja kegiatan, program, kebijaksaan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen, semua termasuk dalam katagori sangat baik. Hal ini di sebabkan oleh karena : a. Tingginya dukungan dari bapak Bupati Bireuen beserta Muspida Kabupaten Bireuen. b. Kerja
sama
yang sangat
erat
antara
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait.
29
Adanya hasil evaluasi program merupakan evaluasi terhadap kinerja program berdasarkan hasil komulatif atau jumlah dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, maka pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen program yang diusulkan pada formulir Hasil Evaluasi Kinerja (HEK), dapat dilihat bahwa nilai capaian akhir untuk program, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kenderaan Bermotor, Pengembangan dan Pendayagunaan Tekhnologi Informatika adalah sebesar 99,81 %.
D.
Analisis Akuntabilitas Keuangan Dana yang digunakan untuk pelaksanaan proyek berasal dari APBK
kabupaten bireuen tahun anggaran 2013, kalau dilihat dari dana yang tersedia pada tahun anggaran 2013 masih minim dan sangat terbatas untuk kegiatan yang dapat dilakukan, seyogyanya kegiatan pada tahun ini masih banyak yang dapat dilaksanakan berhubung dana yang tersedia masih sangat terbatas sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara tepat guna atau dengan kata lain sistim anggaran masih menganut pada anggaran berimbang. Dampak dari keterbatasan dana dapat terpengaruhi kelancaran programprogram pembangunan yang telah direncanakan. Capaian hasil akhir untuk program-program tersebut diatas adalah sebesar 96,99% dari dana yang tersedia. Untuk lebih jelasnya dilihat pada laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan APBK kabupaten bireuen kondisi triwulan IV, tahun 2013.
30
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian diatas, dapat kami simpulkan maksud LAKIP ini, antara lain sebagai berikut : 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen dibuat berdasarkan surat Bupati Bireuen Nomor : Org.060/17/2014 tanggal 8 Januari 2014. 2. Laporan
administrasi
keuangan
ini
disampaikan
untuk
mempertanggung jawabkan plafon yang telah dialokasikan pada kegiatan proyek tahun anggaran 2013. 3. Hasil
kegiatan
yang
pengadministrasiannya
telah
dilaksanakan
dengan
sistematis,
dibuat baik
dan fisik
disusun maupun
keuangannya. 4. Bahwa setiap akhir tahun atau awal tahun selanjutnya kegiatan proyek yang telah dilaksanakan di evaluasi persentase yang berhasil dilaksanakan/tidak berhasil dijalankan dengan efektif, karena dampak situasi dan kondisi daerah tahun tersebut. 5. Demikian LAKIP ini kami sampaikan, semoga menjadi bahan evaluasi selanjutnya.
31
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................
i
DAFTAR ISI ...........................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Landasan Hukum ............................................................... 5 C. Tujuan dan Sasaran ........................................................... 7 D. Susunan Organisasi .......................................................... 9 E. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan SKPK .................. ............................................................................................ 11 F. Struktur Organisasi ............................................................ ............................................................................................ 14 G. Data Kepegawaian ............................................................. ............................................................................................ 15 H. Data Sarana dan Prasarana .............................................. ............................................................................................ 16 I. Sistematika Penulisan ........................................................ ............................................................................................ 17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan ..................................................................... ................................................................................................ 18 a. Rencana Stategis .......................................................... ....................................................................................... 18 - Visi ............................................................................ .................................................................................. 19 - Misi ........................................................................... .................................................................................. 19 - Tujuan ...................................................................... .................................................................................. 21 - Sasaran dan Indikator Sasaran ................................ .................................................................................. 22 b. Rencana Kinerja Tahunan 2013 ................................... B. Penetapan Kinerja Tahunan 2013 .................................... ................................................................................................ 22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ..................... ................................................................................................ 26 32
B. Pengukuran Capaian Kinerja ............................................. ................................................................................................ 28 D. Analisa Akuntabilitas Kinerja ............................................. ................................................................................................ 29 E. Akuntabilitas Keuangan ..................................................... ................................................................................................ 30 BAB IV PENUTUP .............................................................................. ................................................................................................ 31 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II Lampiran III
: Rencana Kinerja Tahunan 2013 : Penetapan Kinerja Tahunan 2013 : Pengukuran Capaian Kinerja 2013
33
