BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penulis memilih permasalahan EKSISTENSI WNA (WARGA NEGARA ASING) TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DAN BANGUNAN DI SEKITAR KAWASAN WISATA BUKIT LAWANG KEC. BOHOROK KAB. LANGKAT, dan mencoba menghubungkannya dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan Ketentuan Perundangan Agraria Nasional Indonesia UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok
Ketentuan Agraria Nasional
Indonesia, PP RI No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah, dan PP RI No. 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, Lembar Negara No : 59, Tambahan Lembaran Negara No : 3644, serta Permeneg. Agraria/ Kep. Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pusat No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing di Indonesia, dan lain-lain. 4 UUPA “Undang-undang Pokok Agraria” (No. 5 Tahun 1960) sebagai Peraturan Perundangan salah satu karya terbaik anak bangsa Indonesia, yang telah disepakati dan berhasil di Undangkan pertama sekali pada tanggal 24 September Tahun 1960 dan telah mengawal serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang
4
UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA),
PP RI
No. 41 Tahun 1996 Tentang Rumah Hunian/ Tempat Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia, PP RI No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak-hak Atas Tanah yang Dimungkinkan Diberikan Kepada Orang Asing.
Universitas Sumatera Utara
sangat sesuai dengan Jiwa Bangsa dan Semangat Kebangsaan (nasionalis/ sosialis) Indonesia, Perlindungan Terhadap BAR (Bumi, Air, dan Ruang Angkasa) di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), jaminan terhadap kepentingan umum/ sosial yang mengutamakan kepentingan Nasional, perlindungan terhadap Petani dan golongan ekonomi lemah lainnya. 5 Dapat kita lihat saat ini UUPA sedang mengalami tekanan dan cobaan yang sangat keras, terbukti dengan munculnya wacana-wacana untuk merubah/ mengganti UUPA dengan Peraturan Perundang-undangan sejenis yang baru, dengan dalih penyesuaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan serta tuntutan zaman, dimana UUPA dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan terhadap kemajuan maupun pembangunan yang berwawasan global. Argumentasi berikutnya yaitu, UUPA semenjak di Undangkan pada Tahun 1960 sampai saat ini belum berhasil mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dan argumen-argumen tajam lainnya. Apabila UUPA dirubah maka tentu akan merembet kepada perubahanperubahan aturan Perundang-undangan lainnya, baik itu aturan Perundangan yang status/ tingkatan hierakhinya sama, yaitu sama-sama Undang-undang, maupun aturan-aturan pelaksana (organik) dari UUPA itu sendiri, seperti PP (Peraturan Pemerintah RI), KepPeres (Keputusan Presiden RI), KepMen (Keputusan Menteri
5
Materi kuliah dari Tampil Anshari Siregar, Dosen Hukum Agraria FH USU, Medan,
Nopember 2009. Dan Pasal 2 ayat (3 dan) Pasal 6 UUPA.
Universitas Sumatera Utara
Negara RI), Peraturan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional RI), Perda (Peraturan Daerah), dan lain-lain.
6
Dalam pandangan banyak ahli, segala tekanan dan permasalahan di atas akan bertambah semakin berat dan kompleks ke depan, alasannya menurut analisis mereka, hanya sedikit orang (ahli/ ilmuan) yang benar-benar mengetahui tentang esensi UUPA ini, yang kemudian mau dan mampu, menyampaikan secara baik dan benar kepada masyarakat secara luas, kemudian juga dapat menjelaskan kaitan antara kesejahteraan yang belum dicapai oleh bangsa Indonesia dengan amanat UUD RI 1945 Pasal 33 ayat (3) khususnya UUPA sebagai penjabarannya, dan dapat pula menyampaikan serta menjelaskan secara tepat dan benar bagaimana sebenarnya kedudukan pemahaman maupun kedudukan hukum dari hal-hal yang belum dicapai tersebut. Telah di tegaskan bahwa, UUPA digali dari prinsif-prinsif hukum Adat dan hukum Agama (bagian berpendapat huruf : A dan Pasal 5, UUPA yang berlaku di Indonesia dengan mengutamakan) kepentingan Nasional dan sifat-sifat kebersamaan yang sangat khas yaitu “sosialis nasionalis” Indonesia. Akar dari semua permasalahan terhadap lambannya kemajuan dan proses mensejahterakan masyarakat Indonesia, lebih kepada penegakan aturan Perundangundangan yang sebenarnya tekah ada selama ini, karena dinilai belum benar-benar konsisten di laksanakan oleh para pemangku kekuasaan (steak holder) saat ini, khususnya para aparat penegak hukum, disebabkan karena faktor tingginya tingkat pertentangan kepentingan antar para oknum Pejabat maupun para penyelenggara
6
Tampil Anshari Siregar, Op.cit. September 2009.
Universitas Sumatera Utara
Negara, adanya praktik
KKN/ Pungli, maupun ketidak sefahaman antar
para
Pejabat tersebut tentang esensi dan tugas yang diembannya, kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat luas yang juga masih tergolong sangat rendah, dan penyebab-penyebab kompleks lainnya. 7 Sejalan dengan argumentasi di atas, Penulis ingin mengkhususkan penelitian ini kepada Indikasi kepemilikan maupun penguasaan lahan dan bangunan oleh Orang Asing yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar kawasan objek wisata Bukit Lawang Kec. Bohorok
Kab. Langkat Sumatera Utara, yang menurut
pengamatan Penulis daerah ini merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Sumatera Utara setelah Danau Toba (Lake Toba) dan Berastagi (Kab. Karo) yang paling banyak didatangi oleh Orang Asing karena kekhasannya. Beberapa alasannya disebabkan karena keindahan dan kekayaan alam yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), bahwa Bukit Lawang merupakan salah pintu utama untuk masuk ke daerah ini, yaitu dengan luas hutan mencapai 2,6 juta Ha. Merupakan hutan hujan trofis (Trofic Rain Forrest) yang merupakan Paru-paru dunia, dianggap sebagai rumah terakhir bagi populasi Gajah sumatera, Orangutan sumatera, Harimau sumatera, dan Badak sumatera serta merupakan tempat terakhir di muka bumi yang dapat ditemukan ke empat spesies ini di habitat yang sama. 8 Kawasan ekosistem Leuser merupakan sebuah habitat yang kompleks, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, sekaligus rentan terhadap segala bentuk 7
Pembukaan UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), bagian berpendapat, huruf ; A.
8
Buku Saku Menuju Taman Nasional Gunung Leuser (Trofical rain Forest Heritage Of Sumatera) Tangkahan Langkat Indonesia, 2010.
Universitas Sumatera Utara
ganguan yang meyebabkan ancaman kepunahan bagi spesies-spesies tersebut. Pada hutan Leuser ini, terdapat beraneka ragam jaringan spesies hewan dan tumbuhan yang saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ini juga telah ditetapkan sebagai hutan warisan dunia (Trofical Rainforest Heritage Of Sumatera Indonesia TRHS) Oleh UNESCO pada Juli Tahun 2004, yaitu karena hutan ini memiliki keaneka ragaman jenis satwa endemik yang jumlahnya tidak kurang dari 320 jenis burung, 176 bintang menyusui, 194 bintang melata, 52 jenis ampibi, serta 3500 jenis species tumbuhan. Bukit Lawang ditetapkan sebagai pusat rehabilitasi dan Pemantauan Orangutan liar yang dikelola oleh Departemen Kehutanan yang bekerjasama dengan UNESCO dan WWF (World Wild Foundation).
9
Karena faktor keasrian alamnya Bukit Lawang juga cukup diminati oleh para wisatawan lokal maupun asing, yaitu : terdapat permandian alam dengan tersediannya fasilitas ban, arung jeram dan panjat tebing, Treaking, yang sangat cocok untuk kegiatan pencinta alam, flaying fox, dan lain-lain. Sedangkan bagi para wisatawan asing pada umumnya datang ke Bukit Lawang untuk tinggal/ berada/ menetap dengan jangka waktu yang relatif lama (rata-rata sekitar 1-6 bulan), dalam kepentingan liburan, penelitian, pengamatan, dan lain-lain. Walaupun ada beberapa juga yang sifatnya insidendentil (sementara/ pelancong), maka jika dilakukan pendekatan melalui logika berfikir sederhana saja dapat dibayangkan gambaran bahwa dengan seringnya mereka berada ke daerah ini
9
Data BPS (Badan Pusat Statistik) Kab. Langkat, Kecamatan Bohorok Dalam Angka, Tahun
2009.
Universitas Sumatera Utara
dalam jangka waktu yang relatif lama tersebut, tentu mereka akan membutuhkan tempat tinggal yang permanen dalam kepentingan kenyamanan dan kelancaran tugas/ misi/ tujuan mereka, sehingga tentu akan berusaha untuk meminimalisir Coss (menekan pengeluaran/ biaya) mereka selama berada di daerah ini. Oleh karena itu dengan cara membeli suatu lahan dan/ atau suatu bangunan yang ada di daerah ini, adalah dianggap sebagai salah satu cara yang relatif murah dibandingkan jika mereka harus menyewa penginapan berkali-kali selama berharihari/ berbulan-bulan ketika setiap kali datang, belum lagi karena faktor kebebasan dan kenyamanan, dan lain-lain. Dengan maka mereka hanya sekali saja mengeluarkan uang yang cukup besar, setelah itu mereka dapat dengan bebas mempergunakan lahan dan bangunan yang telah mereka beli tersebut, kemudian mereka dapat juga menyewakan lahan dan bangunan itu ketika mereka sedang tidak di Bukit Lawang, ataupun untuk kepentingan ekonomis lainnya yang dilaksanakan oleh pengurus rumah (pembantu/ orang kepercayaan), sedangkan dalam kepentingan kapan mereka mau datang ke daerah ini tentu tidak perlu lagi menyewa penginapan dan seterusnya. Sesungguhnya UUPA pada Pasal 9 telah menegaskan bahwa hanya WNI (Warga Negara Indonesia) sajalah yang memiliki hubungan sepenuhnya dengan BAR (Bumi, Air, dan Ruang Angkasa) di dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) termasuk penilaian pelaksanaan terhadap PP RI 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal/ Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dengan aturan pelaksananya yaitu Permeneg. Agraria/ Kep. Kepala BPN
Universitas Sumatera Utara
Pusat No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Bagi Orang Asing. 10 Penjelasan Pasal 9 UUPA tersebut, juga biasa disebut dengan Prinsif/ Asas Nasionalitas, yaitu tidak semua orang bisa mempunyai Hak Milik atas tanah di wilayah Indonesia, artinya apabila ada Orang Asing (WNA) memiliki lahan dan/ atau bangunan atas dasar Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU) secara langsung, maka tentu menyalahi Peraturan Perundang-undangan. Hal inilah yang akan Penulis buktikan pada Penelitian nantinya. 1.2 Perumusan Masalah Bahwa di dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengumpulan informasi dan data/ dokumen serta keterangan-keterangan yang berkenaan dengan keberadaan Orang Asing (WNA) yang ada di Sekitar Kawasan Wisata Bukit Lawang,
Kec. Bohorok
Kab. Langkat, Sumatera Utara. Adapun fokus
Permasalahan di dalam Penelitian ini adalah, sebagai berikut : 1. Bagaimana status lahan dan bangunan secara mayoritas yang ada di sekitar kawasan Wisata Bukit Lawang ? 2. Upaya Penulis dalam usaha membuktikan Indikasi Kepemilikan Lahan oleh Orang Asing di Sekitar Kawasan Wisata Bukit Lawang. 3. Apa tanggapan masyarakat setempat terhadap keberadaan Orang Asing di Bukit Lawang, apakah lebih besar manfaatnya atau sebaliknya dan bagaimana pandangan Peraturan Perundanga-undangan Khususnya Tentang Hukum Agraria terhadap keadaan tersebut?
10
Pasal 9 UUPA op.cit hal.6.
Universitas Sumatera Utara
4. Bagaimana cara Orang Asing mempertahankan Eksistensinya Kepemilikan terhadap lahan dan/ atau bangunan di Bukit Lawang dan dalam kepentingan apa, serta berapa lama umumnya mereka berada di daerah ini? 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.3.1 Tujuan Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Eksistensi Warga Negara Asing (WNA) terhadap Kepemilikan Lahan maupun Bangunan di sekitar kawasan wisata Bukit Lawang, terutama dilihat dari status hukumnya (dengan kesesuaian bukti outentik) terhadap lahan maupun bangunan yang terindikasi memiliki kaitan dengan Orang Asing (Warga Negara Asing). 1.3.2 Manfaat Manfaat dari Penelitian ini adalah agar semua pihak dapat mengetahui dengan jelas tentang eksistensi Warga Negara Asing terhadap kepemilikan lahan maupun bangunan yang ada di sekitar kawasan wisata Bukit Lawang, bagaimana status lahan maupun bangunan yang mereka kuasai/ miliki tersebut, apakah bersesuaian dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, dan apakah pemanfaatan bangunan dan lahan-lahan tersebut bersesuaian dengan prinsif tata ruang dan tata kelola pelestarian dan perlindungan terhadap alam maupun semangat pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (suistinable development), hal ini sesungguhnya akan bermanfaat juga bagi para pemerhati masalah pertanahan maupun Pemerintah sebagai pembuat dan pembuat kebijakan.
Universitas Sumatera Utara
Sekalipun Hak Milik atas rumah ataupun bangunan dimungkinkan untuk diberikan kepada Warga Negara Asing sesuai dengan pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1996, dan tentunya bagi yang telah memenuhi syarat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agraria/ Ka. BPN Pusat No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing, namun tetap saja harus tunduk kepada kepentingan dan perlindungan masyarakat secara nasional di seluruh Indonesia, dengan segala kewajiban dan ketentuan-ketentuan perundangundangan yang mengikatnya. Hasil penelitian ini dapat juga kita bandingkan dengan daerahdaerah wisata lain yang juga banyak/ lebih banyak dikunjungi oleh Orang Asing di seluruh Indonesia, seperti Bali, Lombok, Bunaken dan lain-lain. Apakah mereka Orang Asing tersebut menggunakan cara/ modus yang sama atau berbeda, sehingga pada akhirnya dapatlah ditemukan suatu kesimpulan utuh dan konfrehenship tentang keberadaan Orang Asing di Indonesia ini adalah lebih besar manfaatnya atau sebaliknya. 1.4 Keaslian Penulisan Sesuai dengan pemeriksaan dan penelusuran oleh Penulis dan Petugas Perpustakaan Fakultas Hukum USU, terhadap skripsi-skripsi dan karya ilmiah lainnya yang telah ada selama ini, maka diperoleh Kesimpulan bahwa Judul Skripsi yaitu “ Tinjuan Yuridis, Eksistensi WNA Terhadap Kepemilikan Lahan dan Bangunan di Sekitar Kawasan Wisata Bukit Lawang Kec. Bohorok Langkat, Berdasarkan Ketentuan Hukum Agraria Nasional Indonesia
(UU No. 5 Tahun
1960)” tidak ada dan tidak ditemukan serta belum pernah diteliti oleh Mahasiswa/ i
Universitas Sumatera Utara
fakultas Hukum USU sebelumnya. Oleh karena itu, bahan/ materi dari Penelitian di dalam skripsi ini berstatus original di lingkungan Fakultas Hukum USU sampai Juli Tahun 2010. (Surat Keterangan dan Stempel Perpustakan Fakultas Hukum USU Terlampir). 11
11
Sumber : Keterangan dari Petugas Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara, Medan, Juni 2010.
Universitas Sumatera Utara
