1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Dalam pembelian aktiva tetap, perusahaan harus mempertimbangkan alternatif pembiayaan mana yang paling menguntungkan agar dapat meminimalkan pengeluaran perusahaan dan dengan demikian keuntungan yang diperoleh dapat semakin meningkat. Beberapa alternatif pembiayaan pembelian aktiva tetap antara lain adalah pembiayaan secara tunai
atau
secara leasing. Pembiayaan tunai merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan memanfaatkan kas atau uang tunai yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan. Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah pembiayaan secara tunai dilakukan untuk pembelian peralatan atau barang modal yang nilai harga perolehannya tidak terlalu besar. Pembiayaan secara tunai dilakukan dengan memperhatikan posisi saldo kas minimum sehingga tidak mengganggu posisi kas yang digunakan untuk biaya operasional jangka pendek. Pembiayaan secara leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, menjabarkan perusahaan sewa guna usaha (leasing company) sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pada
1
2
finance lease, penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasar nilai sisa (residual value) yang disepakati bersama. Sedangkan pada operating lease, penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Alternatif pembelian barang modal secara leasing ini tetap menarik minat para pelaku usaha karena dengan adanya beberapa pertimbangan yang dianggap menguntungkan dari pada dengan meminjam atau kredit pada pihak bank. Keuntungan pembiayaan dengan sistem sewa guna usaha atau leasing antara lain karena adanya pembiayaan jangka panjang atau menengah. Dilihat dari perspektif ekonomi, pembiayaan jangka panjang atau menengah ini sesuai dengan adanya umur ekonomis barang modal. Selain itu, leasing memungkinkan pengoptimalkan dana investasi karena dana investasi barang modal dapat dialihkan untuk investasi hasil cepat lainnya, misalnya modal kerja atau investasi surat-surat berharga. Leasing juga dianggap lebih mempunyai nilai fleksibilitas dalam struktur kontrak, sehingga dapat dilakukan
beberapa
pembaharuan
perjanjian
yang
dianggap
masih
menguntungkan perusahaan. Selain memilih alternatif pembiayaan yang paling menguntungkan bagi perusahaan, harus diupayakan bagaimana cara meminimalkan pajak supaya
beban pajak perusahaan dapat
ditekan serendah mungkin.
Perencanaan pajak (tax planning) adalah upaya untuk menghemat pajak dengan cara merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Perencanaan pajak merupakan upaya legal
3
yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur. Dengan pembiayaan secara tunai, jumlah yang dapat dibiayakan dalam
rangka
menghitung
penghasilan
kena
pajak
adalah
biaya
penyusutannya dan biaya penyusutannya ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, leasing dianggap dapat digunakan sebagai penghematan pengeluaran pajak. besarnya penghematan pajak pada leasing dilakukan dengan menghitung jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Dengan leasing, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh lease fee dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan beserta bunga apabila dijumlahkan maka biaya leasing akan lebih mahal dibandingkan dengan pembelian secara tunai, tetapi penghematan pajaknya jauh lebih besar karena semua lease fee dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha (lease term) lebih pendek dari umur ekonomis, keringanan pajak pada alternatif pembiayaan secara leasing adalah tentang keberadaan barang modal. Pada neraca yang mencatat keberadaan aktivitas tetap, antara lesse dengan lessor berbeda, tergantung adanya hak opsi. Berdasarkan pencatatan aktiva tetap pada neraca tersebut akan timbul status penyusutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengenaan pajak.
4
Penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk menentukan pembiayaan yang mempunyai penghematan pajak terbesar pada perusahaan yang bergerak dibidang jasa ekspedisi pengangkutan. Perusahaan selama ini membeli armada truk sebagai sarana transportasi pendukung usaha dengan pembiayaan secara tunai dan leasing. Perusahaan ingin
melihat
alternatif
pembiayaan
mana
yang
dianggap
paling
menguntungkan bagi perusahaan terkait dengan konsekuensi perpajakan.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan alternatif pembiayaan aktiva tetap seperti tersebut di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: alternatif pembiayaan manakah yang paling menguntungkan setelah adanya penerapan perencanaan pajak alternatif pembiayaan tunai atau alternatif pembiayaan melalui leasing (sewa guna usaha ) ?
1.3.Tujuan Penelitian Berdasarkan
identifikasi
pada
rumusan
masalah
yang
telah
dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk : a. Mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak didalam perolehan pengambilan keputusan perusahaan melalui leasing atau tunai ? b. Mengetahui alternatif pembiayaan manakah yang paling menguntungkan antara tunai dan leasing setelah adanya penerapan perencanaan pajak?
5
1.4. Manfaat Penelitian a. Bagi Penulis Menambah pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah dan membandingkan antara teori-teori yang diterima dari bangku kuliah dengan dunia nyata melalui pengaplikasian teori-teori dalam dunia kerja. b. Bagi Pembaca Diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam aktivitas usaha dan bisnis serta diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pada penelitian selanjutnya. c. Bagi Perusahaan Untuk memberikan gambaran bagi perusahaan sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan alternatif pembiayaan aktiva tetap.
6
BAB II TELAAH PUSTAKA
2.1. Perencanaan Pajak (Tax Planning) Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (tax planning) dibawah ini : 1. Tax planning is the systematic anlysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods (Suandy 2011:7). 2. Tax planning is arrangements of a person’s business andlor private affairs in order to minimize tax liability (Suandy 2011:7). Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk di bagikan kepada pemegang maupun untuk di investasikan kembali.
6
7
Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakn (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah tax avoidance dan tax evasion. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer’s affairs so as to reduce his tax liability, it’s often to pejorative overtones, for example it is use to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business affair to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provision (Suandy 2011:7). 2. Tax evasion is the reduction of tax by ilegal means. The distinction, however,is not always easy. Some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdictions, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives (Suandy 2011:7). Penghindaran pajak adalah rekayasa ’tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarananya.
8
3 (Tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak : 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan buat wajib pajak merupakan
resiko (tax risk) yang sangat berbahaya dan mengancam
keberhasilan perencanaan pajak tersebut. 2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian faktur dan juga perlakukan akuntansinya. (Suandy 2001:10) Memotivasi
dilakukannya
perencanaan
pajak
adalah
untuk
memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakukan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan : 1. Perbedaan tarif pajak 2. Perbedaan perlakukan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak.
9
2.2. Strategi untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Didalam menyusun perencaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan maka strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang harus dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya tidak dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the least and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diijinkan
undang-undang
dan
peraturan
perpajakaan.
Strategi
mengefisiensikan beban pajak antara lain : 1. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat. Bila dilihat dari segi perpajakan bentuk usaha perseorangan, firma adalah bentuk yang lebih menguntungkan dari pada perseroan terbatas, (PT) pada PT yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang dari 25% akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. 2. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan
tarif
pajak
tertinggi,
maka
sebaiknya
perusahaan
membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat
10
secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Seperti biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Hal ini tergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku. 3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha. Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk indonesia mengatur bahwa pembagian deviden antar corporate tidak dikenakan pajak. 4. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu saja terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak yakni menghindari tarif pajak tinggi. Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati lapisan tarif terendah. 5. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi disamping pembelian langsung dengan jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian aktiva tersebut dapat
11
dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian di lakukan secara langsung. 6. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (Saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awalawal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penysusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
2.3. Perencanaan Pajak untuk Pendanaan Aktiva Tetap Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aktiva tetap yang baru akan dibeli maupun aktiva tetap yang sudah ada. Pada aktiva tetap yang baru, perusahaan dapat melakukan pertimbangan untuk membeli secara langsung atau melalui leasing. Sedangkan pada aktiva tetap yang sudah ada, pertimbangannya adalah mempertahankannya, merevaluasi, atau menjual dan disewa guna usaha kembali (Sale and lease back). Berdasarkan adanya keinginan perusahaan untuk pengadaan aktiva tetap baru, maka perusahaan dapat melakukan pertimbangan membeli secara langsung atau melalui leasing. Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak untuk hal ini antara lain :
12
1. Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung pajak penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan. 2. Besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. 3. Apabila membeli secara sewa guna usaha (leasing) maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. 4. Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aktiva tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan (penyusutan yang dipercepat/ accerelated depreciation) masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan 1 dan 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (Tujuh) tahun untuk golongan bangunan.
2.4. Aktiva Tetap Menurut PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain, pengertian aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.
13
Berdasarkan pernyataan tersebut maka didalam PSAK No.16 juga dijelaskan tentang definisi aktiva tetap, yaitu : Aktiva tetap adalah aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva perusahaan. Aktiva tetap meliputi aktiva yang ditidak dapat disusutkan (nondepreciable)
seperti tanah,
dan aktiva
yang
dapat
disusutkan
(depreciable) seperti mesin, bangunan, peralatan lainnya. Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan. Aktiva tetap merupakan sumber-sumber ekonomi yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, meliputi tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan-peralatan, serta sumber-sumber alam. Aktiva tetap merupakan salah satu bentuk kekayaan perusahaan yang berupa sumber ekonomi untuk menciptakan pendapatan. Aktiva tetap tersebut keberadaannya sangat diperlukan karena sebagai syarat mutlak untuk mencapai tujuan perusahaan.
14
2.5. Metode Penyusutan Aktiva Tetap menurut Perpajakan Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1994 pasal 11 (ayat (1) tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undangundang nomor 17 tahun 2000 menyatakan bahwa : ”Penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (Satu) tahun dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar selama manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut”. Dalam pengaturan penyusutan tersebut mengandung maksud persyaratan aktiva tetap yang dapat disusutkan dan metode penyusutannya. Persyaratan aktiva tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi :
Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud
Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dalam sistem penyusutan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan,
semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 (Dua) golongan : (Suandy 2011:33).
Harta berwujud kelompok bukan bangunan
Harta berwujud kelompok bangunan
15
Tabel 2.1 Memperlihatkan harta berwujud kelompok bukan bangunan yang dikelompokkan menurut masa manfaatnya. Tabel 2.1 Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan Kelompok Harta Berwujud
Masa Manfaat
Kelompok 1
4 tahun
Kelompok 2
8 tahun
Kelompok 3
16 tahun
Kelompok 4
20 tahun
(Sumber : Undang-undang pajak tahun 2000)
Tabel 2.2 Memperlihatkan harta berwujud kelompok bangunan yang dikelompokkan menurut masa manfaatnya. Tabel 2.2 Harta Berwujud Kelompok Bangunan Kelompok Bangunan
Masa Manfaat
Bangunan permanen
20 tahun
Bangunan tidak permanen
10 tahun
(Sumber : Undang-undang pajak tahun 2000)
Untuk lebih memudahkan wajib pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokkan harta berwujud bukan bangunan, maka keluarlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/LML.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
16
Keuangan nomor 138/LML.03/2002 tanggal 8 April 2002 yang mengatur tentang pengelompokkan jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan. Mulai tahun 1995 wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode garis lurus (Straight line method) atau metode saldo menurun (declining balance method).( Lumbarantoruan 1999:260).
Metode garis lurus atau straight line method Metode ini disebut dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditentukan bagi harta tersebut. Contoh penggunaan metode ini misalnya sebuah gedung yang harga perolehannya Rp. 200.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 (Dua puluh) tahun, penyusutan setiap tahun adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (= Rp. 200.000.000,00/20 tahun). Dasar penyusutan dalam perpajakan adalah harga perolehannya, taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan.
Metode saldo menurun atau declining balance method Metode ini termasuk metode penyusutan yang dipercepat dan dapat dipakai dalam perpajakan. Tarif pajak dalam metode ini telah ditentukan terlebih dahulu dan besarnya sama untuk setiap tahun. Penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai buku yang semakin kecil. Dasar penyusutan pada tahun pertama sama dengan nilai perolehan, sehingga taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan dalam metode ini. Contoh penggunaan metode ini, misalnya sebuah kendaraan dibeli pada bulan
Januari
tahun
2008
dengan
harga
perolehan
sebesar
17
Rp. 150.000.000,00. masa manfaat dari kendaraan tersebut adalah 4 (empat) tahun. Jika tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, maka perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Contoh perhitungan penyusutan metode saldo menurun Tahun
Tarif
Penyusutan
Harga perolehan
Nilai sisa buku Rp.
150.000.000,00
2008
50%
Rp.
75.000.000,00 Rp.
75.000.000,00
2009
50%
Rp.
37.500.000,00 Rp.
37.500.000,00
2010
50%
Rp.
18.750.000,00 Rp.
18.750.000,00
2011
Disusutkan
Rp.
18.750.000,00 Rp.
0,00
sekaligus
Metode mana yang akan dipakai tergantung pada wajib pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. Dengan demikian tidak dapat misalnya terhadap kelompok 1 diterapkan metode saldo menurun sedangkan kepada kelompok lainnya diterapkan metode garis lurus. Dalam hal wajib pajak memilih metode saldo menurun maka pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Sebagai akibat dari adanya 2 (Dua) metode penyusutan ini menimbulkan perbedaan persentase penyusutan fiskal, (Suandy 2001:34).
18
Tabel 2.4 Memperlihatkan tarif penyusutan untuk aktiva tetap yang dikelompokkan menurut metode penyusutannya. Tabel 2.4 Tarif Penyusutan untuk Aktiva Tetap Kelompok Harta Berwujud
Tarif Penyusutan Metode garis
Metode saldo
lurus
menurun
Kelompok 1
25%
50%
Kelompok 2
12,5%
25%
Kelompok 3
6,25%
12,5%
Kelompok 4
5%
10%
Bukan Bangunan
Bangunan Permanen
5%
Tidak permanen
10%
(Sumber : Undang-undang Pajak Tahun 2000)
Untuk perhitungan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode garis lurus (Straight line method), karena penyusutan dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan yang sama besar setiap periode dan memberikan biaya yang lebih kecil sehingga lebih menguntungkan bagi perusahaan.
19
2.6. Pemenuhan Kebutuhan Dana melalui Alternatif Pembiayaan Tunai, dan Leasing 2.6.1. Pemenuhan Dana Secara Tunai Pembiayaan tunai merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan memanfaatkan kas atau uang tunai yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan untuk melakukan pembelian peralatan atau barangbarang modal. Dana modal sendiri tersebut biasanya diperoleh dari candangan investasi pada perusahaan. Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah pembayaran secara tunai dilakukan untuk pembelian peralatan atau
barang
modal
yang
nilai
harga
perolehannya tidak terlalu besar. Pembayaran secara tunai dilakukan dengan memperhatikan posisi saldo kas minimum karena agar tidak mengganggu posisi kas atau uang tunai yang digunakan untuk biaya operasional jangka pendek.
2.6.1.1. Perlakuan Perpajakan atas Alternatif Pembiayaan Tunai Dengan pembiayaan secara tunai maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutannya dan biaya penyusutannya ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. (Suandy 2001:56).
20
2.6.2. Pemenuhan Kebutuhan Dana Secara Sewa Guna Usaha (leasing) a.
Pengertian Sewa Guna Usaha (leasing) Leasing didefinisikan sebagai ikatan kontrak antara pemilik barang modal (lessor) dan pihak yang lain (lessee) dimana lessor memberikan hak eksklusif kepada lessee untuk mempergunakan barang modal itu selama jangka waktu tertentu. Dalam banyak kejadian, jangka waktu penggunaan barang modal itu sama dengan umur ekonomisnya. Sebagai imbalannya secara periodik lessee membayar sewa kepada lessor yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua pihak sebelumnya. Pada akhir masa kontrak, lessee mempunyai tiga macam pilihan, yaitu : a) Mengembalikan barang modal kepada lessor, b) Memperpanjang masa kontrak, dan c) Membeli barang modal dengan harga yang disetujui kedua belah pihak. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing) mendefinisikan leasing sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan
21
pembayaran secara berkala selanjutnya, yang dimaksud finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lesse pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Ada beberapa istilah yang sering dipakai dalam transaksi leasing seperti :
Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (Satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lessee.
Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh ijin usaha dari menteri keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.
Lessee
adalah
perusahaan
atau
perseorangan
yang
menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor.
Harga perolehan (acquisition cost) adalah harga beli barang modal yang disewa guna usahakan ditambah dengan biaya langsung.
22
Nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh lessor.
Pembayaran sewa guna usaha (lease payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh leesee kepada lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.
Angsuran pokok pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan.
Nilai sisa (residual value) adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor dengan lesse pada awal masa sewa guna usaha yang besarnya biasanya 10% dari harga pembelian.
Simpanan jaminan (Security deposit) adalah jumlah uang yang diterima lessor dari lessee pada permulaan masa sewa guna usaha sebagai jaminan untuk kelancaran sewa guna usaha.
Masa sewa guna usaha (lease term) adalah jangka waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang disewa guna usahakan oleh lesse sampai perjanjian sewa guna usaha berakhir.
23
Masa sewa guna usaha pertama adalah jangka waktu sewa guna usaha barang modal untuk transaksi sewa guna usaha yang pertama kali.
Opsi (option right) adalah hak lessee untuk membeli barang modal yang disewa guna usahakan atau memperpanjangkan jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Dari beberapa definisi leasing tersebut dapat disimpulkan
bahwa sewa guna usaha atau leasing merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Obyek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai siswa (residual value).
b. Keuntungan Sewa Guna Usaha (leasing) Ditinjau dari pihak lessee, menurut Kieso & Weygandt (2001:1161) leasing mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan tersebut antara lain : 1) Pembiayaan dengan suku bunga tetap Perusahaan tidak terganggu dengan fluktuasi suku bunga yang berlaku dipasar sehingga tidak terjadi kerugian akibat fluktuasi suku bunga.
24
2) Sangat fleksibel Leasing bersifat sangat fleksibel karena antara lessor dengan lesse dapat saling menyesuaikan dalam hal kontrak, jangka waktu pembayarannya, dan lain-lain 3) On atau off balance sheet Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan (neraca) berdasarkan on atau off balance sheet yang sesuai dengan target perusahaan. 4) Melindungi terhadap kadaluarsanya aktiva tetap Dengan leasing perusahaan bisa menggunakan aktiva tetap yang baru tanpa membeli sehingga perusahaan tidak khawatir aktiva tetapnya ketinggalan mode atau teknologi. 5) Penghematan pajak Perusahaan dapat menghemat pajak, karena semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha (lease payment) dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Sedangkan kerugian-kerugian leasing adalah sebagai berikut :
Lessee mungkin tidak dapat memanfaatkan keuntungan dari nilai sisa.
Kadang-kadang persyaratan yang ditetapkan oleh lessor cukup berat, misalnya membatasi pengoperasian aktiva.
25
Aktiva yang disewa tidak dapat digunakan sebagai jaminan kredit.
Finance lease tidak tepat dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek.
Pada umumnya biaya bunga leasing lebih tinggi daripada biaya bunga pinjaman pada bank. Tingkat bunga leasing rata-rata adalah 110% dari bunga pinjam, karena sebagian besar perusahaan leasing sumber dananya berada dari pinjaman bank.
c. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Capital atau finance lease) Menurut KMK nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha menyatakan bahwa leasing yang digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi adalah apabila memenuhi semua kriteria sebagai berikut : 1) Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai siswa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Nilai sisa barang modal disepakati oleh kedua belah pihak pada awal masa sewa guna usaha. 2) Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal kelompok I, 3 tahun untuk barang
26
modal kelompok II, III dan IV dan 7 tahun untuk kelompok bangunan. Pengelompokkan jenis barang modal yang disewa guna usahakan, ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 11 UU pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000. 3) Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee. Secara singkat, Lumbantoruan (1999:507) mengatakan bahwa
lessee
berkewajiban
membayar
secara
berkala
(pembayaran sewa guna usaha) kepada lessor atas barang modal yang digunakannya, sedangkan kepemilikan secara hukum dipegang oleh lessor. Pada waktu kontrak sewa guna usaha berakhir, lesse berhak mengambil alih atau membeli barang modal tersebut sesuai dengan kontrak. Pada umumnya, sewa guna usaha dengan hak opsi termasuk ke dalam golongan sewa guna usaha yang tidak dapat dibatalkan (uncancelable).
2.6.2.1. Perlakuan Perpajakan atas Alternatif Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Menurut
Lumbantoruan
(1999:519),
perlakuan
pajak bagi lessee ditentukan bahwa selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Penyusutan baru dapat dilakukan setelah lessee menggunakan hak opsi untuk
27
membeli barang modal tersebut. Untuk perpajakan tidak ada satu pihak pun yang diperkenankan untuk melakukan penyusutan atas aktiva yang disewa guna usahakan. Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee dapat melakukan penyusutan. Dasar penyusutan adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan. Nilai residual menurut ketentuan fiskal adalah nilai barnag modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor dengan lesse pada awal masa sewa guna usaha. Oleh sebab itu, menurut Lumbantoruan (1999:520) harta tersebut
tidak
boleh disusutkan oleh
lessee,
pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terhutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. Pembayaran sewa guna usaha di sini meliputi bunga dan angsuran dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi, pihak fiskus melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Dalam pasal 1 huruf d angka 1 UU PPN, disebutkan bahwa penyerahan barang kena pajak karena perjanjian
28
leasing adalah penyerahan yang dikenakan PPN. Dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease), ada dua jenis penyerahan, yaitu penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak. Menurut Lumbantoruan (1999:522), biaya leasing yang dibayarkan atau terutang oleh lessee adalah biaya yang
dapat
dikurangkan
dari
penghasilan
dalam
menghitung Penghasilan Kena Pajak. Dalam praktek, perusahaan sering menggunakan fasilitas seperti kendaraan melalui sewa guna usaha, maka fiskus telah menegaskan perlakuan perpajakan atas penyediaan fasilitas yang dimaksud.
2.7. Perbedaan Antara Tunai dan Leasing
Kriteria KEBUTUHAN MODAL AWAL PENGARUH PADA FASILITAS BANK YANG SUDAH ADA PENGARUH PADA MODAL OPERASIONAL
Tabel 2.5 Perbedaan Antara Tunai dan Leasing Tunai Leasing Signifikan 100% Minimal hanya dengan sejumlah uang dari biaya muka Beberapa Kemungkinan tidak ada lease secara kehilangan periodik mencerminkan sumber kredit likuiditas tambahan
Signifikan biaya yang tinggi
Seluruh biaya dibayar dimuka (Sumber : www.klik.pajak.com)
PEMBAYARAN
Minimal biaya yang rendah
Tetap tidak ada peningkatan selama masa
29
2.8. Dampak atau Pengaruh Biaya yang dapat dikurangkan antara tunai, dan Sewa Guna Usaha (Leasing) Dampak atau pengaruh biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung
penghasilan
kena
pajak
untuk
masing-masing
pilihan
pembiayaan aktiva tetap dapat kita gunakan untuk menganalisis alternatif pembiayaan yang paling menguntungkan antara tunai dan sewa guna usaha (leasing). Tabel 2.6 Memperlihatkan dampak atau pengaruh biaya yang dapat dikurangkan antara tunai dan sewa guna usaha (leasing) menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
30
Tabel 2.6 Dampak atau Pengaruh biaya yang dapat dikurangkan antara Tunai dan Sewa Guna Usaha (Leasing) menurut Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia Alternatif pembiayaan Biaya yang dapat Cara perhitungan/ dalam memperoleh dikurangkan penentuan besarnya aktiva tetap sehubungan dengan biaya alternatif Pembiayaan secara tunai Biaya penyusutan Besarnya biaya penyusutan ditentukan oleh masa manfaat (umur ekonomis) dan metode penyusutan yang ditentukan peraturan perpajakan. Pembiayaan secara sewa Lease payment Biaya lease payment guna usaha (leasing) terdiri dari biaya pokok ditambah dengan biaya bunga leasing. Biaya lain-lain Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi sewa guna usaha meliputi pembayaran biaya asuranasi dan biaya notaris. Biaya penyusutan Setelah mengambil alih aktiva tetap yang disewa guna usaha dengan hak opsi, dasar penyusutannya adalah nilai sisa aktiva tetap yang bersangkutan. Nilai siswa (residual value) menurut ketentuan fiskus adalah nilai aktiva tetap pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor dengan lessee pada awal masa sewa guna usaha. (Sumber : Suandy 2001)
31
2.9. Kajian Penelitian Terdahulu Skripsi terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah skripsi dengan judul “Analisa perbandingan penghematan pajak sebagai dasar pengambilan keputusan memperoleh aktiva tetap melalui leasing atau kredit pada bank’’ (studi kasus pada UD. “SETIO JOYO”) milik Dwi Srihartati 2007. Skripsi ini menganalisa tentang pembiayaan manakah yang paling menguntungkan diantara kedua alternatif pembelian tersebut dan apa dampak dan pengaruh biaya yang dapat dikurangkan untuk masingmasing pembelian aktiva tetap terhadap pajak penghasilan yang dapat dihemat oleh perusahaan. Skripsi yang akan ditulis oleh penulis, membahas dua alternatif pilihan perolehan aktiva tetap didalam pembiayaan tunai atau Leasing. Sehingga
dapat
dibandingkan
pembiayaan
manakah
yang
paling
menguntungkan ditinjau dari perencanaan pajaknya apakah tunai atau leasing didalam CV. ”SUMBER KARYA”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama melakukan penelitian terhadap perlakuan akuntansi sewa guna usaha atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode capital lease. Perbedaan diantara keduanya adalah subyek penelitian, penelitian terdahulu dengan subyek yang bergerak dalam usaha dagang kertas, sedangkan penelitian ini subyeknya adalah Badan Usaha yang bergerak dalam bidang jasa ekspedisi pengangkutan darat.
