BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Suatu sistem yang mengolah data keuangan menjadi suatu informasi yang digunakan unuk pengambilan keputusan bagi pemakainya adalah akuntansi. Pemakai informasi akuntansi diklasifikasikan menjadi dua kategori, pertama adalah “pemakai internal”, yaitu pihak manajemen dan karyawan dan kedua “pemakai eksternal”, diantaranya pemerintah, bank, kreditor, dan investor atau calon investor. Informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan harus diperiksa oleh eksternal auditor untuk memenuhi kebutuhan
pemakai
eksternal.
Pemeriksaan
laporan
keuangan
bagi
perusahaan swasta dilakukan oleh akuntan publik, sedangkan bagi perusahaan milik negara atau departemen pemeriksaaan laporan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pejabat negara yang dipilih oleh DPR dan diresmikan dengan keputusan presiden. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan
Universitas Sumatera Utara
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan Indonesia dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa (auditor),. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kode etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan,dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Auditor diharapkan untuk bertindak pada tingkat yang lebih tinggi daripada anggota masyarakat. Istilah profesional berarti tanggung jawab yang dibebankan kepada auditor lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Masyarakat yakin akan independensi dan kompetensi auditor sehingga mempercayai laporan-laporan yang dihasilkannya walaupun masyarakat tidak dapat menilai tiap-tiap pelaksanaan audit yang terjadi. Auditor yang profesional juga harus memiliki etika kode perilaku dan etika profesi kode etik selain independensi dan kompetensi,. Hal ini bertujuan untuk dapat menjaga mutu dan kualitas auditor yang mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi. Prinsip etika profesi akuntan menyebutkan bahwa seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.
Universitas Sumatera Utara
Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Tanggung jawab etis seorang auditor kepada masyarakat non-profesional harus sedemikian rupa sehingga masyarakat atau kelompok tertentu yang berkepentingan tidak disesalkan oleh suatu laporan audit yang menyesatkan yaitu birokrasi, militer, dan akuntan publik. Profesi akuntan publik mendapat tempat kehormatan sebagai pelaku dan konstributor dalam kebangkrutan ekonomi Indonesia. Etika akuntan menjadi isu yang sanagat menarik. Di Indonesia isu ini berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang terjadi baik yang dilakukan auditor independen, auditor internal, maupun auditor pemerintah yaitu tidak memenuhi standar profesional akuntan publik, tidak menerapkan sistem pengendalian mutu, tidak mematuhi kode etik, dan tidak
mematuhi
praturan
perundang-undangan.
Contoh
kasus
yang
menunjukkan pelanggaran kode etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya pelanggaran azaz independensi dan integritas yang terjadi di instansi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat oleh seorang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (Tempo, 28 Juni 2010). Pelanggaran-pelanggaran ini seharusnya tidak terjadi apabila setiap auditor mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan menerapkan kode etik secara memadai dalam pekerjaan profesionalnya. Pekerjaan seorang professional harus dikerjakan dengan sikap profesional, dan sepenuhnya melandaskan pada standar moral dan etika tertentu. Kemampuan seorang
Universitas Sumatera Utara
professional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada. Penelitian yang dilakukan oleh Ananto (2002) berhasil membuktikan bahwa persepsi auditor independen dan auditor internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kode etik akuntan Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada kantor akuntan publik yang berada di Surakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Siek Yen (2003) bertentangan dengan penelitian Ananto, dan membuktikan bahwa akuntan publik dan akuntan non publik di kota Medan tidak memiliki
persepsi yang positif terhadap kode etik akuntan
Indonesia.Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis ingin penelitian
pada
obyek
penelitian
yang
berbeda
melakukan
yaitu
auditor
pemerintah.Penelitian di lakukan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) wilayah Sumatera Utara untuk memahami kode etik yang tertuang dalam Peraturan Badan Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas tersebut maka masalah pokok yang akan dibahas adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan pemahaman antara auditor senior dan auditor yunior dalam pelaksanaan kode etik akuntan.
C. Tujuan Penelitian
Universitas Sumatera Utara
Tujuan dari penelitian ini adalh untuk mengetahui perbedaan pemahaman antara auditor senior dan auditor yunior dalam pelaksanaan kode etik akuntan. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau keinginan bagi berbagai pihak, diantaranya: 1.
Bagi peneliti, peneliti diharapkan dapat menambah wawasan tentang pemahaman kode etik di kalangan akuntan.
2.
Bagi civitas akademik dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3.
Bagi instansi Badan Pemeriksa Keuangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi pihak yang terkait dalam masalah ini.
Universitas Sumatera Utara
