BAB I PENDAHULUAN. Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-islaman, menyuruh. berbahagia " (AlQur'an, S. Ali-Imran:104)

BAB I PENDAHULUAN

Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia " (AlQur'an, S. Ali-Imran:104). 1.1 Latar Belakang Masalah Muhammadiyah merupakan organisasi Islam diIndonesia, konsistensi muhammadiyah dalam berbagai bidang antara lain bidang sosial, agama, dan pendidikan serta kesehatan dengan konsep pembaharuan diharapkan mampu manjalankan aktifitas yang baik serta konsisten dalam memperjuangkan masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara dengan tidak membedakan kelas kelas sosial yang ada.Pegangan ataupun pondasi awal muhammadiyah berada pada Al-Qur’an dan As-Sunnah sehingga masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dapat diwujudkan. Kekuatan Muhammadiyah berada pada amal usaha yang dijalankan selama ini,sikap resfonsif Muhammadiyah terhadap kemajuan bangsa ini menjadikan kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat dilihat melalui amal usaha pendidikan yang sangat berperan penting dalam memperdayakan sumber daya manusia perihal mencerdaskan kehidupan bangsa agar bangsa menjadi besar dan sejahtera. Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pendidikan politik

Universitas Sumatera Utara

tidak kalah penting dan strategis agar Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama Muhammadiyah berangkat dari gerakan tajdid, yang berarti pembaruan, perbaikan, dan modernisasi. 1 Dalam mempromosikan tujuannya, Muhammadiyah memperluas aktivitasnya dalam berbagai bidang keagamaan, sosial dan pendidikan melalui jaringan luas organisasi pemuda dan wanita, klinik, rumah sakit, dan sistem pendidikan Islam yang modern. Selain itu Muhammadiyah memiliki organisasi yang berada di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten, dan Kecamatan dan biasanya sebagian besar anggota Muhammadiyah tinggal di wilayah perkotaan. Dalam mengemban misi da'wah amar ma'ruf nahi munkar muhammadiyah senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam pendidikan politik untuk tujuan usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai dengan khittah (garis) perjuangannya meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur ad-dunyawiyat) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral baik melalui pendidikan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak dengan demikian muhammadiyah harus bisa lebih resfonsif dan aktif dalm mengedepankan pendidikan politik yang sangat diperlukan untuk membangun bangsa. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendekatan pendidikan politik dalam rangka mencapai rangkaian usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui

1

Fachruddin, Fuad, Agama dan Pendidikan Demokrasi. Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006, hal. 7


pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Muhammadiyah senantiasa memainkan pendidikan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun yang ada. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang pendidikan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban dan memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing.Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah,demi kemaslahatan bangsa dan negara. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (akhlaq al-karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (ishlah) aktifitas politik tersebut

harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam

melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dan senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan. 2

2

Mohamad Ali dan Marpuji Ali. Filsafat Pendidikan Muhammadiyah: Tinjauan Historis dan Praksis. Sebuah Makalah.


1.1.1 Komitmen Dan Konsistensi Muhammadiyah Komitmen dan konsistensi pendidikan politik oleh Muhammadiyah adalah ideologi gerakan dakwah Islam, amar makruf dan nahi munkar. Dakwah Muhammadiyah adalah dakwah yang merangkul dan merengkuh siapa pun yang peduli Islam, peduli Quran-Sunnah. Agar ideologi Muhammadiyah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah, diperlukan sosialisasi. Oleh karena itu Muhammadiyah dalam menjalankan proses pendidikan politik prihal komitmen dan konsistensi terhadap pemahaman, keyakinan dan pengamalan Islam sebagai satu-satunya agama Allah dan jalan hidup yang diridhai Allah dengan senantiasa berpegang teguh dan mengikuti dengan cermat langkah-langkah perjuangan pembawa risalah Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. 3 Dengan kata lain Organisasi ini mempunyai penjelasan mengenai keyakinan maupun harapan yang tergambarkan pada Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. 4 Dengan membangun kesadaran dan keyakinan serta pemahaman, dan aktualisasi mengenai hal-hal fundamental juga menjadi penting untuk dilakukan oleh seluruh kader maupun warga Muhammadiyah.Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah tersebut antara lain : 1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk malaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 2. Muhammdiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia 3

Suyatno Model Kelembagaan Pendidikan Berbasis Orientasi Akademik Dan Ideologi Muhammadiyah sebuah makalah. 4 Keputusan Tanwir Tahun 1969 di Ponorogo.


sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi. 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: a. Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW; b. Sunnah Rasul: Penjelasan dan palaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. 4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidangbidang: a. 'Aqidah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejalagejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. b. Akhlak Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia c. Ibadah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. d. Muamalah Duniawiyah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT. 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan


bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT. Muhammadiyah memberikan pendidikan politik kepada waraga persyarikatan maupun masyarakat untuk aktif dalam kegiatan politik dengan batasan–batasan organisasi. Peranan pendidikan Muhammadiyah sebagai suatu pembinaan harus dimaksimalkan dengan ketentuan dan terorganisasi sehingga menjadi kekuatan untuk menciptakan sumber daya yanang tangguh dan mandiri dalam rangka mencapai ridho Allah swt.Upaya masyarakat untuk menunjukkan apa yang dianggap baik (sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya) bisa dilakukan dengan melalui berbagai cara, seperti memilih partai politik yang mengangkat isu sesuai dengan prefensinya, memilih kandidat yang memperjuangakan program sesuai dengan prioritasnya, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang sedang menjadi agenda publik. cara-cara ini bisa dilakukan secara pribadi (sebagai warga negara) maupun kelompok yang terorganisir (sebagai suatu asosiasi).5 Bila kita melihat dari landasan filosofis berdirinya muhammadiyah karena KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah manifestasi dari perjuangan pergerakan politik nasional, muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari wacana pendidikan maupun politik namun keberadaan muhammadiyah sangat erat hubungannya dengan perpolitikan nasional karena pemikiran – pemikiran muhammadiyah melalui pendidikan politik mewarnai perpolitikan nasional. Namun Muhammadiyah sejak Muktamar ke-38 di Ujung Pandang (Makassar) telah memutuskan bahwa Organisasi ini, tidak mempunyai afiliasi apa pun dengan salah satu kekuatan sosial politik, dan elit serta anggotanya di beri kebebasan untuk

5

Muhammad Asfat, PILKADA Dan Demokratisasi Politik Di Tingkat Lokal ( Sebuah pengantar ). Dalam Kacung Marijan, Demokratisasi Di daerah Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung. Surabaya : Pustaka Eureka. 2006, hal 4.


menyalurkan aspirasi politiknya sepanjang tidak menyimpang dari garis persyarikatan. 6 Maka dari paparan tersebut, yang menjadi ketertarikan penulis dalam menulis skripsi ini adalah, karena Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki potensi yang besar dilihat dari kualitas maupun jumlah anggota,program dan jaringannya dibandingkan dengan organisasi masyarakat madani lainnya termasuk LSM, oleh karena itu potensi yang dimaksudkan tidak terlepas dari pendidikan politik Muhammadiyah yang pastinya menjadi landasan filosofis dari rangkaian berfikir Muhammadiyah,dengan kata lain pendidikan politik dianggap menarik untuk dijadikan sebuah penelitian dianalisis secara filosofis mengenai pendidikan politik muhammadiyah agar bisa dicermati dan difahami. 1.1.2 Pendidikan Politik Dan Dinamika Muhammadiyah Politik dalam ranah yang konkret selalu dikaitkan dengan kekuasaan, termasuk di dalamnya pengaruh dan kekuatan. Politik berkaitan dengan beragam kegiatan manusia dalam sistem politik. Politik sering dikaitkan dengan kepentingan atau seni memperjuangkan kepentingan padahal Politik juga menyangkut nilai yaitu dikenal dengan pendidikan politik, yakni alokasi nilai yang dipandang berharga untuk diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan Politik senantiasa aktual dan seringkali krusial ketika dihadapkan pada dinamika organisasi keagamaan yang memiliki Basis massa yang sangat besar, seperti halnya Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai Organisasi keagamaan tidak berpolitik praktis, artinya tidak terlibat dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan proses perjuangan kekuasaan, sebagaimana diperankan oleh kekuatan politik formal. Namun dalam momentummomentum tertentu pada perkembangan sejarah yang dilaluinya, persoalan politik senantiasa masuk kedalam percaturan gerak organisasi keagamaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6

Syarifuddin Jurdi, Op Cit, hal 10.


Pergumulan Muhammadiyah dan pendidikan Politik telah memenuhi sebagian besar lembaran sejarah bangsa. Kontribusi Muhammadiyah terhadap masa depan bangsa tidak diragukan lagi. Ada tiga kategorisasi kesejarahan yang dapat dikelompokkan dalam membaca peta dinamika Persyarikatan Muhammadiyah dalam dunia politik. 7 antara lain : Pertama, generasi awal, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada masa pra-kemerdekaan. Perjuangan generasi ini, sebagaimana diungkapkan oleh Bernhard Dahm (1917), paling tidak, telah dihadapkan dengan lima tahapan persoalan sosial politik, antara lain ; (a) fase akhir abad ke 19 (the second Islamic Wave), (b) fase ethical policy (Politik Etis) yang dimulai tahun 1900, (c) fase awal pertumbuhan organisasi-organisasi nasionalisme modern sejak 1924, dimana cita-cita kemerdekaan telah mencapai bentuk konkret untuk mendirikan Indonesia merdeka dari jajahan pemerintah Belanda, (d) fase tercapainya konsensus gerakan Nasionalisme Moderen sejak 1924, dimana cita-cita kemerdekaan telah mencapai bentuk konkret untuk mendirikan Indonesia merdeka dari jajahan Belanda dan terakhir adalah (e) fase Perang kemerdekaan. Kedua, generasi pertengahan yang ditumbuhkan melalui perjuangan yang dilakukan kader persyarikatan dalam menancapkan pilar dan atau pondasi Negara menjelang kemerdekaan. Pada masa generasi ini, dikenal tokoh persyarikatan seperti Ki. Bagus Hadikusuma, (dikenal sebagai arsitek Pancasila). Keteguhan prinsip Ki. Bagus untuk memperjuangkan aspirasi (politik) umat Islam melalui tujuh kata yang terkandung dalam piagam Jakarta. 8 Ketiga, generasi masa kini yang dilukiskan melalui “robohnya” kekuasaan Orde Baru hingga berganti menjadi Orde Reformasi. Isu suksesi kepemimpinan Orde Baru yang dilontarkan Amien Rais, pada akhir Desember 1993 di sidang Tanwir Surabaya menjadi titik

7

Farid Setiawan, “Muhammadiyah dan Pemilihan Kepala Daerah”. Dalam Suara Muhammadiyah No. 12/TH. Ke-93/16-30 Juni 2006, hal 32. 8 Ibid.


tolak perlawanan terhadap pemerintah Soeharto. Sekalipun isu tersebut baru direspon selama lima tahun setelahnya, dengan membuahkan hasil reformasi dan demokratisasi bangsa. 9 Walaupun organisasi Muhammadiyah ikut memberikan subangsih terhadap perjuangan kemerdekaan, Muhammadiyah tetap dalam batas-batas sebagai gerakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, dan sama sekali bukan organisasi politik dan sama sekali tidak bermaksud menjadi Partai politik. Sesuai dengan Khittah Muhammadiyah tahun 1971 dan Khittah Denpasar tahun 2002. Khittah Muhammadiyah adalah Garis Kebijakan Pesyarikatan dalam hal menghadapi perkembangan pendidikan politik. Khittah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1971, yang merupakan hasil muktamar di Ujung Pandang tahun 1971. Khittah inilah yang dikenal secara luas dalam Muhammadiyah selama ini. Secara substansi Khittah tahun 1971 tersebut kemudian disempurnakan dan menjadi satu kesatuan dengan khittah Perjuangan Muhammadiyah “tahun 1978 (Hasil Muktamar ke 40 tahun 1978 di Surabaya) 10 yang menjadi acuan resmi yang utama dan berlaku hingga saat ini dalam menentukan posisi dan sikap Muhammadiyah dengan Politik. Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasionil dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridhai

9

Ibid. Laporan Materi TANWIR Muhammadiyah, yang disampaikan Pada Sidang TANWIR Muhammadiyah tahun 2007 di Yogyakarta tanggal 26-29 April 2007.

10


Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya. 11 Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah.Dalam hubungan ini Muktamar Muhammadiyah ke-38 telah menegaskan bahwa: Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun.Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah. 1.2 Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan– pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya,atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah. 12 Muhammadiyah mendasari gerakannya kepada sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al Qur’an dan Assunnah, meskipun tidak anti madzhab. Dengan sikap ini, Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan Islam non Madzhab. Dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, Muhammadiyah mengembangkan sikap tajdid dan ijtihad, serta menjauhi sikap taklid.

11 12

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya . Husani Usman dan Purnomo. Metodologi Penelitian Sosial, Bandung : Bumi Aksara. 2004, hal 26.


Oleh karena itu disamping sebagai gerakan sosial keagamaan, gerakan Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan tajdid. Perkataan “tajdid” pada asalnya adalah pembaruan, inovasi, restorasi, modernisasi dan sebagainya. Hal ini mengandung pengertian bahwa kebangkitan Muhammadiyah dalam usaha memperbarui pemahaman kaum Muslimin terhadap agamanya, mencerahkan hati dan pikirannya dengan jalan mengenalkan kembali ajaran Islam sejati sesuai dengan jalan Al Qur’an dan Assunnah. Muhammadiyah sangat resfon dan aktif dalam hal penyelenggaraan pendidikan politik Muhammadiyah juga sangat objektif dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat semua tidak terlepas dari filosofis penddikan politik yang dianut Muhammadiyah,Filsafat yang dianut dan diyakini oleh Muhammadiyah adalah berdasarkan agama Islam, maka sebagai konsekuensi logiknya, Muhammadiyah berusaha dan selanjutnya melandaskan filsafat pendidikan politik

Muhammadiyah atas prinsip-prinsip filsafat yang diyakini dan

dianutnya. 13 Filsafat pendidikan politik memanifestasikan pandangan ke depan tentang generasi yang

akan dimunculkan.

Dalam

kaitan

ini

filsafat

pendidikan politik

Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari penjelasan filsafat Islam, karena yang dikerjakan oleh Muhammadiyah pada hakikatnya adalah prinsip-prinsip Islam yang menurut Muhammadiyah menjadi dasar pijakan bagi pembentukan manusia Muslim. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah landasan filosofis pendidikan politik Muhammadiyah dalam menjalankan roda organisasi ditengah realitas sosial.Maka dari rumusan masalah di atas, dapat ditarik sebuah pertanyaan sebagai bahan penelitian yang akan diteliti (question research) yakni; bagaimana pendidikan politik muhammadiyah dalam kerangka analisis filosofis?

13

Mohamad Ali dan Marpuji Ali. Filsafat Pendidikan Muhammadiyah: Tinjauan Historis dan Praksis. Sebuah Makalah.


1.3 Pembatasan Masalah Suatu Penelitian membutuhkan pembatasan masalah dengan tujuan untuk dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah filosofis pendidikan politik Muhammadiyah. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 1.

Untuk mengetahui bagaimana cerminan pendidikan poltik Muhammadiyah secara

filosofis. 2. Untuk mengetahui bentuk aktivitas pendidikan politik Muhammadiyah secara substansi. 1.4.2 Manfaat Penelitian Setiap penelitian, diharapkan mampu memberikan manfaat, terlebih lagi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah 1.

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam

meneliti Fenomena filosofis pendidikan muhammadiyah, sehingga menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti. 2.

Secara teoritis hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat menambah Khazanah

kepustakaan politik dan sebagai rujukan bagi Mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP USU. 1.5 Kerangka Teori Bagian ini merupakan unsur yang paling penting di dalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori–teori yang relevan dengan penelitiannya. Teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian effendi dalam buku Metode Penelitian Survai mengatakan, teori


adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 14 Oleh karena itu, dalam penelitian ini, untuk menggambarkan masalah penelitian yang menjadi objek di dalam penelitian, penulis menggunakan teori, yaitu : 1.5.1 Teori Tajdid Muhammadiyah Pengertian tentang tajdid ialah menghidupkan kembali ajaran agama, baik dalam ruang lingkup aqidah, amalan ataupun menghidupkan kembali sunnah-sunnah nabi yg terhapus, menghentikan peruntukan-peruntukan bid’ah dan perkara-perkara baru, sebagaimana yg dilakukan oleh para mujaddid dari kalangan imam-imam agama sepanjang sejarah kaum muslimin hingga hari ini. Merekalah yg memperbaharui kembali amalan-amalan sunnah dan petunjuk-petujuk Salafus Shalih dalam bidang ilmu dan amal. Seperti yg dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan lain-lain. Menurut paham Muhammadiyah, tajdid mempunyai dua pengertian, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Pertama, mengandung pengertian purifikasi dan reformasi. Yaitu pembaruan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ke arah keaslian dan kemurniannya sesuai dengan Alquran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Muhammadiyah sebagai kelompok ”IslamicModernism”, yang lebih terfokus bergerak membangun “Islamic society” (masyarakat Islam) daripada perhatian terhadap “Islamic state” (negara Islam); yang fokus gerakannya pada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik kendati para anggotanya tersebar di berbagai partai politik. 15 Dalam pengertian pertama ini diterapkan pada bidang akidah dan ibadah mahdhah. Kedua, mengandung pengertian modernisasi atau dinamisasi ( pengembangan ) dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 14 15

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Sosial. Jakarta : LP3ES, 1998, hal 37. Shepard (dalam Suha-Taji-Farouki & Basheer M. Nafi, 2004: 74).


teknologi serta perubahan masyarakat. Pengertian yang kedua diterapkan pada masalah muamalah duniawi. Tajdid dalam pengertian ini sangat diperlukan, terutama setelah memasuki era globalisasi, karena pada era ini bangsa-bangsa di dunia rnengalami interaksi antar budaya yang sangat kompleks. Tajdid dalam khazanah klasik sendiri sebenarnya memberi peluang pada rentangan pemikiran yang luas. Tajdid bukan sekadar ‘iadat al-syaiy ka al-mubtada (mengembalikan sesuatu pada asal mulanya), tetapi juga bermaka al-ihya (menghidupkan sesuatu yang mati) atau bahkan al-ishlah (membangun, mengembangkan, memperbarui). 1.5.2 Teori Filosofis Pendidikan Politik Pemikiran mengenai kaitan antara filsafat dan politik sebenarnya sudah bisa ditemukan dalam gagasan Plato yang memahami filsafat dan politik dalam terma-terma yang sama; tujuannya adalah untuk merasionalisasikan tatanan politik menurut hasil-hasil permenungan filosofis dan untuk melembagakan pencarian pengetahuan filosofis sebagai prinsip utama tatanan politik. Pemikiran ini juga dilanjutkan oleh Aristoteles yang memandang politik sepenuhnya sebagai praksis, yang banyak bergantung pada kebiasaan-kebiasaan yang baik dan pemikiran yang jernih. Gramsci pernah mengatakan bahwa filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia. 16Oleh karenanya, politik Gramsci mengarahkan dia pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosofis.

16

Gramsci, Selections from Prison Notebooks, 1933.


Gramsci sepenuh hati sepakat dengan Sartre bahwa apa yang dibutuhkan adalah sebuah teori yang meletakkan pengetahuan di dalam dunia dan yang menentukannya dalam negativitasnya. Dan harus dipahami bahwa mengetahui bukanlah pengetahuan tentang ideide, tetapi pengetahuan praktis tentang segala hal. 17 Gagasan mengenai kaitan antara filsafat dan politik sebenarnya sudah bisa ditemukan dalam pemikiran Plato yang memahami filsafat dan politik dalam terma-terma yang sama; tujuannya adalah untuk merasionalisasikan tatanan politik menurut hasil-hasil permenungan filosofis dan untuk melembagakan pencarian pengetahuan filosofis sebagai prinsip utama tatanan politik. Pemikiran ini juga dilanjutkan oleh Aristoteles yang memandang politik sepenuhnya sebagai praksis, yang banyak bergantung pada kebiasaan-kebiasaan yang baik dan pemikiran yang jernih. 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deksriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang di teliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang diteliti dan menjadi pokok permasalahan. 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan Data sekunder semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan ( Library Research) dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari buku – buku, literature,

17

Sartre, Search for a Method, 1963.


jurnal, majalah, Koran, Laporan-laporan Organisasi dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. 1.6.3 Teknik Analisa Data Sesuai dengan metode penelitian, dalam menganalisa data, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Metode kualitatif dapat didefeniskan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati.


BAB I PENDAHULUAN. Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-islaman, menyuruh. berbahagia " (AlQur'an, S. Ali-Imran:104)

Recommend Documents