BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pada zaman modern ini, perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama di

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada zaman modern ini, perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama di segala bidang berkembang sangat pesat. Dampak yang dirasakan akibat dari perkembangan tersebut salah satunya adalah di sektor ekonomi. Arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dilakukan antara lain melalui pembangunan dibidang ekonomi.1 Dengan perkembangan yang sangat pesat di sektor ekonomi maka berdampak pada berkembang pesatnya hukum perjanjian dimana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai macam perjanjian, diantaranya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya. Penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan

1 Propenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal 21.

1

Universitas Sumatera Utara

2

diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.2 Pada umumnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kesepakatan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang.3 Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.4 Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

2

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hal. 1 3 Ibid. 4 Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus), (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.1.


3

Dalam dunia bisnis sangat penting mewujudkan kesepakatan mengenai suatu transaksi dengan menuangkannya kedalam suatu penjanjian. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari menuangkan isi kesepakatan ke dalam perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya masalah pada saat pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Sehingga pembuatan suatu perjanjian itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pada penelitian tesis ini analisis yang akan dilakukan adalah analisis yuridis penyelesaian perselisihan kontrak akibat keterlambatan pembayaran (studi terhadap perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar antara PKS Kwala Sawit PTPN II dengan rekanan). PTPN II merupakan konsolidasi BUMN Perkebunan berdasarkan Akte pendirian Nomor 35, tanggal 11 maret 1996 oleh Notaris Harun Kamil, SH dan telah disyahkan

oleh

Menteri

Kehakiman

RI

dengan

Surat

Keputusan

No.

C2.8330.HT.01.01.TH.96, yang kemudian telah dilakukan perubahan anggaran dasar PTPN II oleh Notaris Sri Rahayu H. Prastyo, SH tanggal 8 oktober 2002.5 PTPN II memiliki perjanjian kerjasama dalam jual beli TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan beberapa pemasok yang terdaftar sebagai rekanan pemasok TBS kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit kwala sawit yaitu CV. Bina

5

PTPN II,“ProfilPerusahaan”,http://ptpn2.com/main/index.php/tentangkami/profilperusahaan. Diakses tanggal 31 Oktober 2013


4

Mandiri, CV. Marikena, dan CV. Kencana Perkasa, yang dimana salah satu dalam penelitian ini adalah CV. Bina Mandiri sebagai sumber data dalam penelitian ini. Kerjasama antara PTPN II dengan CV. Bina Mandiri adalah mengenai jual beli Tandan Buah Segar (TBS) yang dimana CV. Bina Mandiri menjadi pemasok TBS yang bertugas untuk mensuplai / memasok 25.000 Kg per hari. Dalam memasok TBS ke PTPN II Pabrik Kwala Sawit, pemasok harus memenuhi standarisasi dari kriteria yang diminta atas TBS yang dipasok, kemudian TBS kelapa sawit akan dimasukkan ke pabrik dengan membawa Surat Pengantar Buah (SPB) yang telah ditanda tangani oleh pihak pemasok dengan membubuhkan identitas badan hukum atau berupa stempel agar dapat diterima dipabrik untuk dapat ditimbang setelah proses penyortiran dilalui. Setelah proses penyortiran dan penimbangan itu selesai maka pihak PTPN II dalam hal ini Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kwala Sawit akan memberikan rekapan jumlah timbangan kepada pemasok sebagai bukti hasil dari jumlah timbangan. Harga pembelian TBS yang dipasok pihak rekanan ditetapkan oleh Manager Kebun Kwala Sawit PTPN II.dengan dasar ketentuan memenuhi persyaratan matang panen. Pembayaran yang dilakukan pihak PTPN II kepada pihak rekanan / pemasok dilakukan sekali seminggu, dan TBS yang dibayar adalah TBS yang tertera pada Surat Pengantar Buah (SPB) pada hari tanggal SPB. Proses atau tahapan tersebut merupakan suatu bagian dari isi perjanjian kerjasama tentang jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II dengan rekanan (CV. Bina Mandiri). Namun dalam praktek jual beli TBS kerap terjadi keterlambatan pembayaran atas pembelian TBS oleh pihak PTPN II, yang


5

dapat mencapai waktu empat (4) minggu bahkan mencapai dua belas (12) minggu. Mengenai hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak rekanan / pemasok karena dana dalam mengumpulkan TBS kelapa sawit hasil panen dari masyarakat menjadi sangat terbatas. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam suatu perjanjian atau disebut juga sebagai wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yaitu: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." Mengenai keterlambatan ini sudah dilakukan musyawarah / negosiasi antara pihak PTPN II yaitu Manager Kebun/ Distrik Rayon Utara dan manager PKS Kwala Sawit sebagai perwakilan Direksi dengan CV. Bina mandiri yaitu direktur, namun pada kenyataannya hanya dapat menunggu dikarenakan proses pembayaran bukan dilakukan oleh manager pabrik yang menjadi pihak pertama dalam penandatanganan surat perjanjian antara PTPN II dengan CV. Bina Mandiri sebagai pemasok (suplier) tapi pembayaran dilakukan oleh DIREKSI melalui transfer Bank, dalam hal ini isi dari surat perjanjian dapat diambil kesimpulan bahwa manager pabrik sebagai pihak I hanya sebagai perpanjangan tangan dan tidak mempunyai kuasa apapun dalam hal pembayaran, kemudian pihak PTPN II tidak menuntut kewajiban kepada para pemasok untuk memenuhi isi kontrak dalam hal kewajiban jumlah pemasok setiap


6

harinya. Dari kesimpulan ini perjanjian kerjasama antara PTPN II dengan para pemasok dalam hal ini CV. Bina Mandiri tidak cukup dapat melindungi bagi para pemasok (suplier), keadaan ini tentunya tidak mencerminkan kerjasama yang baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul "analisis yuridis penyelesaian perselisihan kontrak akibat keterlambatan pembayaran (studi terhadap perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar antara PKS Kwala Sawit PTPN II dengan rekanan)".

B. Perumusan Masalah Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II Tanjung Morawa? 2. Bagaimana perlindungan terhadap rekanan pemasok TBS dalam hal PTPN II tidak melakukan kewajibannya perihal ketepatan waktu bayar (terjadi keterlambatan pembayaran) atas pembelian tandan buah segar? 3. Bagaimana penyelesaian keterlambatan pembayaran oleh PTPN II terhadap rekanan yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran tersebut?

C. Tujuan Penelitian Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk


7

mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. 6 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II Tanjung Morawa. 2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap rekanan pemasok TBS dalam hal PTPN II terlambat melakukan pembayaran karena alasan ketiadaan uang kas. 3. Untuk mengetahui penyelesaian keterlambatan pembayaran oleh PTPN II terhadap rekanan yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran tersebut.

D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut: 1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui dan juga mengembangkan Ilmu Hukum Kenotariatan pada umumnya, khususnya hukum perjanjian, serta menambah pengetahuan dan wawasan juga sebagai referensi tambahan pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, khususnya dalam hal klausula mengenai wanprestasi dalam suatu perjanjian.

6

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2008), hal 3.


8

2. Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi PTPN II Tanjung Morawa, rekanan dan masyarakat secara umum berkenaan dengan perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit, khususnya tentang perlindungan terhadap rekanan pemasok TBS dan penyelesaian keterlambatan pembayaran oleh PTPN II yang menimbulkan kerugian bagi pemasok TBS .

E. Keaslian Penelitian Penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan objek pembahasan sudah pernah dilakukan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Sumatera Utara: 1. Muhammad Fahroji “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara PTPN I dan PT. Bangun Sempurna Lestari. Permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah: a. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara pihak PTPN I selaku penjual dan pihak PT. Bangun Sempurna Lestari selaku pembeli ? b. Faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan perselisihan dalam praktek pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara pihak PTPN I selaku penjual dan pihak PT.Bangun Sempurna Lestari selaku pembeli ?


9

c. Bagaimana penyelesaian hukum yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi perselisihan dalam praktak pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut ?

2. Muhammad Milsa “ Tinjauan yuridis perjanjian pola kemitraan perkebunan intiplasma antara PT. DMA dengan masyarakat (suatu penelitian di kabupaten aceh jaya) Permasalahan yang diajukan adalah: a. Bagaimanakah pengaturan pola kemitraan usaha perkebunan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat ? b. Bagaimanakah

implementasi

940/KPTS/oT.210/10/97

dan

keputusan Peraturan

Menteri Menteri

Pertanian Pertanian

Nomor No

26/Permentan/OT.140/2/2007 dalam perjanjian pola kemitraan antara PT. Boswa Megalopolis dengan masyarakat dikabupaten aceh jaya ? c. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam perjanjian pola kemitraan perkebunan kelapa sawit inti-plasma antara PT.Boswa Megapolis dengan masyarakat dikabupaten aceh jaya ? Berdasarkan penelusuran kepustakaan Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dan Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada analisis hukum penyelesaian perselisihan kontrak akibat keterlambatan pembayaran (studi terhadap perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar antara PKS kwala sawit PTPN II dengan rekanan, sehingga penelitian yang dilakukan, baik dari segi judul, permasalahan serta


10

metode penelitian belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, maka berdasarkan hal tersebut, penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa penelitian ini merupakan plagiat atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.7 Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalakan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (rech gewichtigheid), kemanfaatan dan kepastian hukum (rechtzkherheid).8 Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: a. Adanya kata sepakat b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

7

M. Soly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penilitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi). (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 85 8


11

c. Adanya suatu hal tertentu d. Adanya sebab yang halal Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:9 1. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk : a. Membuat atau tidak membuat perjanjian b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis. 2. Asas Konsensualisme (consensualism) Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja. 3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas

9

Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, http: //hukum Indonesia laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html, Diakses tanggal 31 Oktober 2013.

–


12

pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka dari pada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu subtansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait didalamnya. 4. Asas Itikad Baik (good faith) Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi : “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan subtansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian (personality) Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, di perlukan pula asas–asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penilitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sebebasbebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah fikiran atau pendapat atau


13

keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang–undang yang berlaku. Kebebasan berkontrak memiliki kaitan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul dari kontrak/perjanjian. Artinya para pihak bebas memilih / menentukan cara mereka menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam asas kebebasan berkontrak sendiri ada mencakup beberapa teori, pertama Teori Utilitis (Ultilitarianisme) oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaidah bagi orang, kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum.10 Peraturan yang timbul dari norma hukum (kaedah hukum) dibuat oleh penguasa Negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara. Keistimewaan dari norma hukum justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya berupa ancaman hukum. Bahwa undang-undang adalah keputusan kehendak dari satu pihak ; perjanjian, keputusan dari kedua pihak ; dengan kata lain, bahwa orang terikat pada perjanjian berdasar atas kehendaknya sendiri, pada undang-undang terlepas dari kehendaknya.11 Kedua, dikenal Teori Kedaulatan Hukum oleh Krabbe yang mengatakan: “aldus moet ook van recht de heerscappij gezocht worden in de reactie van het rechtsgevoel, en ligt dus het gezag niet buiten maar in den mens”, kurang lebih

10 11

L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta 1981 Hal. 168 L.J.van Apeldoorn. op.cit., Hal. 168


14

artinya, demikian halnya dengan kekuasan hukum yang harus kami cari dari dalam reaksi perasaan hukum; jadi, kekuasaan hukum itu tidak terletak diluar manusia tetapi didalam manusia. Hukum berdaulat yaitu diatas segala sesuatu, termasuk Negara. Oleh karena itu menurut Krabbe; Negara yang baik adalah Negara hukum (rechtstaat), tiap tindakan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum.12 Selain itu di kenal pula teori 3P, yang mana teori ini didasarkan kepada pemilikiran Scoott J. Burham yang mendasarkan dalam penyusunan suatu kontrak haruslah dimulai mendasari dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:13 1. Predictable Dalam perancangan dan analisa kontrak seorang darfter harus dapat meramalkan atau melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemngkinan apa yang akan terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun. 2. Provider Yaitu Siap-siap terhadap kemungkinan yang akan terjadi. 3. Protect of Law, Perlindungan hukum terhadap kontrak yang telah dirancang dan dianalisa sehingga dapat melindungi klien atau pelaku bisinis dari kemungkinan kemungkin terburuk dalam menjalankan bisnis.

12 13

Ibid. Scoott J. Burham, Drafting Contract, The Michie Company Montana 1992, Hal.2


15

Menurut Munir Fuady teori dalam berkontrak dapat dilihat dari prestasi kedua belah pihak, sehingga terbagi atas :14 1. Teori Hasrat (Will Theory) Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (will atau intend) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan. 2. Teori Tawar Menawar (Bargaining Theory). Teori ini merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” (equivalent theory) dan sangat mendapat tempat dalam Negara-negara yang menganut system Common Law. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dineosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak. 3. Teory sama nilai (Equivalent Theory). Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (equivalent).

14

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hal.5-11.


16

4. Teori kepercayaan merugi (Injurious Reliance Theory). Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana. Dan didalam ilmu hukum ada empat teori berdasar pada teori formasi kontrak, yaitu: 1. Teori kontrak defacto Kontrak de facto (implied in-fact) adalah kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna. 2. Teori kontrak ekpresif Bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekpresif) oleh para pihak baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat syahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak. 3. Teori promissory estoppel. Teori ini disebut juga dengan detrimental reliance, dengan adanya persesuaian kehendak diantara pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.


17

4. Teori kontrak quasi (pura-pura) Disebut juga quasi contract atau implied in law, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat dianggap adanya kontrak diantara para pihak dengan berbagai konsekwensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada. Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadipribadi tersebut.15 Pembahasan tentang hubungan perjanjian para pihak pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dalam masalah keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu dan lain pihak menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.16 Menurut Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan keteriban umum.17

15

W. Friedman, Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad. (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 21. 16 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2002),hal 12. 17 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1980), hal.5


18

Asas kebebasan berkontrak meliputi ruang sebagai berikut : 1. Bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian 2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian 3. Kebebasan untuk menentukan / memilih causa dari perjanjian yang dibuatnya 4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian 5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian 6. Kebebasan untuk menerima / menyimpangi ketentuan Undang undang yang bersifat aanvullend.18 Menurut Munir Fuady, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.19 Menurut Felix. O. Soebagjo, dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, bukan berarti dapat dilakukan bebas sebebasnya, akan tetapi juga ada pembatasan yang

diterapkan

oleh

pembuat

peraturan

perundang-undangan,

yaitu

tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian kita melihat bahwa asas kebebasan berkontrak ini tidak hanya milik KUHPerdata, akan tetapi bersifat universal.20

18

Kompasiana.com, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, http://m.kompasiana.com/post/read/238895/3/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-diindonesia 19 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2002) hal 12 20 Felix O. Soebagjo, Perkebangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir, Disampaikan dalam pertemuan ilmiah “Perkembangan Hukum Kontrak dalam PraktekBisnis di Indonesia”, diseleggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta 18 dan 19 Pebruari 1993.


19

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dari dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Dalam berkontrak terdapat pembatasan yang mana diatur oleh pasal – pasal KUHPerdata itu sendiri, yaitu pasal 1320 dan pasal 1338 ayat 3,yaitu mengenai asas itikad baik.21 Dalam The principles of European Contract Law penggunaan kebebasan berkontrak dibatasi, yaitu :22 a. Good faith (itikad baik) b. Fair dealing (transaksi yang adil) c. The mandatory rues estabilished by these Principles (peraturan yang memaksa yang diterapkan oleh prinsip ini). d. Exclusion of the principles is permitted, except as otherwise provides by these Principles (pengecualian dari prinsip – prinsip tersebut diijinkan, kecuali ditentukan sebaliknya oleh prinsip – prinsip ini). Pembatasan kebebasan berkontrak didasarkan pada beberapa alasan, yaitu :23 a. Tumbuh dan meluasnya penggunaan kontrak standart. Pembatasan oleh pihak yang kuat atau pihak yang membuat kontrak. 21

Opcit Opcit 23 Ibid 22


20

b. Menurunnya peranan dari pilihan bebas, tumbuhnya upaya perlindungan terhadap konsumen. Ketika terjadinya suatu kontrak, maka para pihak harus memahami syaratsyarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 hukum perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak dalam bertindak hukum, adaanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal, dalam pengertian bahwasanya hal yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dalam berkontrak itu sendiri dapat mencerminkan adanya suatu kedaulatan hukum yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu perbuatan hukum, yang mana hal yang disepakati akan mengikat para pihak dalam kontrak tersebut untuk kemudian dapat memberikan prestasi yang seimbang atau sama nilainya dan apa yang disepakati bersama menjadi undangundang bagi kedua belah pihak yang berjanji, sehingga menjadi kepastian hukum. Dalam perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kwala Sawit PTPN II dengan CV Bina Mandiri terdapat suatu penyimpangan dari isi kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerjasama jual beli tandan buah segar (TBS), sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan prestasi yang diterima oleh salah satu pihak atau disebut juga wanprestasi. Yaitu terjadinya pelanggaran pada pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar, yaitu mengenai keterlambatan pembayaran, yang mana pembayaran oleh PTPN II lewat dari pada jangka waktu yang telah di tentukan yaitu setiap satu minggu setelah proses pembelian tandan buah segar dari pihak pemasok selesai dilakukan. Adanya pelanggaran ini menimbulkan suatu sengketa/ perselisihan berupa keberatan dari pihak


21

rekanan/pemasok karena adanya kerugian yang diterima, maka diperlukan suatu pranata hukum untuk dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Pola penyelesaian sengketa/perselisihan dalam bidang perjanjian dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 1. Melalui jalur musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak 2. Melalui jalur mediasi dengan menggunakan mediator atau melalui jaliur alternatif penyelesaian sengketa 3. Melalui jalur litigasi (pengadilan)

2. Kerangka Konsepsi Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan relitas.24 Konsep

diartikan

sebagai

kata

yang

menyatakan

abstrak

yang

digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.25 Oleh karena itu, kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan kongkrit dalam proses penelitian. Jadi jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, maka konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu

24 25

Masri Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal.34. Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Raja Grafindo, 1998), hal.3.


22

karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.26 Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan beberapa konsepsi dan pengertian dari istilah yang digunakan sebagaimana yang terdapat di bawah ini: a. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 27 b. Tandan Buah Segar (TBS) adalah suatu istilah yang digunakan dalam penyebutan buah kelapa sawit yang telah dipanen dengan kualitas buah kelapa sawit yang masih segar/ baik. c. Perselisihan adalah suatu keadaan hukum dimana terjadi perbedaan pendapat antara pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama jual beli kelapa sawit yang membutuhkan suatu penyelesaian secara hukum pula. d. Ganti Rugi adalah penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Pasal 1243 KUH Perdata). Dengan demikian pada

26 27

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), hal.5. R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1980), hal.1.


23

dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. e.

Wanprestasi adalah suatu keadaan hukum dimana salah satu pihak ingkar janji/cidera janji sehingga menimbulkan akibat hukum suatu kerugian kepada pihak lain yang terlibat didalam perjanjian kerjasama jual beli kelapa swait tersebut.

f. Pembayaran adalah menerima sejumlah uang dari hasil penjualan TBS ke PTPN II berdasarkan jumlah TBS yang diterima pihak PTPN II dikali harga per Kg dalam satu periode (sekali seminggu). g. Keterlambatan Pembayaran adalah bahwa pihak pembeli terlambat melakukan pembayaran barang yang telah diterimanya sebagaimana waktu yang telah ditentukan atau tertera dalam surat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak ataupun pihak penjual dan pembeli.

G. Metode Penelitian Dalam setiap penelitian pada hakekatnya, mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.28 Kata metode berasal dari yunani “Methods” yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk

28

Jujun S.Suria Sumantri, Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Hal. 328.


24

dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.29

1. Sifat Penelitian Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan juridis normatif yang mengacu pada ketentuanketentuan hukum positif. Juridis yang dimaksud pada penelitian ini adalah, berusaha melakukan pendekatan terhadap dasar hukum dan menganalisa permasalahan yang ada. Menganalisa hukum baik yang tertulis, maupun yang di putuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Sedangkan sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini deskiptif bertujuan untuk, mendeskripsikan secara sistimatis, faktual dan akurat perihal perselisihan kontrak dalam perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II, maksudnya bahwa penelitian ini menelaah dan menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penyelesaian perselisihan kontrak akibat keterlambatan pembayaran studi terhadap perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II dengan rekanan dan analitis di artikan sebagai kegiatan menganalisa data secara komferenshif tentang penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II dengan rekanan, dan ditujukan untuk membatasi kerangka studi pada suatu

29

Koenjtraranigrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), Hal.16.


25

pemberian, suatu analisis, atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk membangun atau menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.

2. Data Data penelitian ini meliputi: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun pengertian baru mengenai studi gagasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.dan Perjanjian kerjasama jual beli TBS antara PTPN II dengan rekanan di PKS Kwala Sawit. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan pelajaran mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahwa hukum penunjang yang memberi penunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun internet. 4) Didukung oleh data primer yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. Lokasi Penelitian Sesuai dengan judul ini yaitu Analisis yuridis penyelesaian perselisihan kontrak akibat keterlambatan pembayaran (studi terhadap perjanjian kerjasama jual


26

beli tandan buah segar antara PKS Kwala Sawit PTPN II dengan rekanan, maka penelitian ini dilakukan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kebun Kwala Sawit PTPN II dengan luas kebun ± 11.000 Ha terdiri dari 12 afdeling didesa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). a. Penelitian kepustakaan Untuk mengumpulkan data sekunder maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan

cara

membaca, mempelajari,

meneliti,

mengidentifikasi,

dan

menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Penelitian lapangan Sebagai data penunjang dalam penelitian ini juga didukung penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer guna akurasi terhadap hasil yang dipaparkan, yang dapat berupa pendapat informan, laporan-laporan perusahaan dan lain-lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data Adapun alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam peneltian ini adalah, dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. a. Studi Pustaka, Sumber utama penulisan tesis ini diperoleh dari data sekunder,


27

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. b. Wawancara, kegiatan wawancara dilakukan terhadap pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit yaitu Manager Distrik Rayon Utara PKS Kwala Sawit yaitu Alfi Syahrin, Manager Pabrik Kebun Kwala sawit yaitu Rusdi Yunus Harahap, Kepala Dinas Tata Usaha (KDTU) PKS Kwala Sawit yaitu Imam Subekti, SE, CV. Bina Mandiri yaitu Albert Tarigan (Direktur), dan CV. Marikena yaitu Fery Sitepu (Direktur). Sehingga dengan adanya wawancara, diharapkan dapat memperoleh data yang lebih luas dan akurat tentang masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya di pilih guna memperoleh pasal-pasal, teori-teori yang berisi tentang uraian-uraian permasalahan dalam tesis ini, sehingga klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang di teliti dalam tesis ini.

6. Analisa Data Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.30 Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematik, kemudian diolah dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian

30 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, cetakan keempat belas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal 101


28

tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan pemaparan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif atau penalaran. Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik melalui wawancara yang dilakukan, inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi kepustakaan.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pada zaman modern ini, perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama di

Recommend Documents