BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang penting dan harus dipenuhi adalah kebutuhan akan makanan dan minuman. Makanan dan minuman bukan hanya untuk memuaskan rasa lapar tetapi juga mempunyai kepentingan yang lebih luas antara lain bagi kesehatan, gizi, dan social. Untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, masyarakat tidak dapat sepenuhnya membuat atau mengadakan sendiri, sehingga terjadilah transaksi jual beli antara pembeli yang dalam hal ini kemudian disebut konsumen dengan penjual. Sejalan dengan proses menuju era industrialisasi serta adanya kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan tehnologi maka berbagai olahan yang merupakan produk baru akan beruasaha bersaing mencari pasaran. Persaingan dapat ditempuh produksen dengan dua cara yaitu dengan cara persaingan harga dan persaingan kualitas atau mutu barang. Persaingan ini dapat dilakukan dengan cara semakin mepergencar iklan produk yang dihasilkan. Pada umumnya yang ditonjolkan dalam iklan adalah informasi untuk orang membeli, bukan informasi yang memberikan alasan secara kesehatan dan social ekonomi mengapa konsumen harus membelinya. Hal inilah yang sering membuat konsumen kecewa karena antara yang diiklankan dengan yang dijual tidak sama dan berakibat merugikan konsumen.
Dengan adanya persaingan usaha tersebut terkadang pelaku usaha secara sadar maupun tidak sadar telah melakukan upaya-upaya yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya. Walaupun dengan adanya pelanggaran dalam usahanya, sanksi tetap saja tidak dapat diterapkan karena pelaku usaha memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian, seakan pelaku usaha „dimanjakan‟ dengan berbagai keringanan-keringan dari pemerintah, aturan tetaplah aturan dan yang paling dirugikan dari segala kegiatan pelaku usaha ini adalah konsumen sebagai korban. Dan terkadang aturan-aturan yang dibuat sangat menguntungkan bagi kalangan pelaku usaha sehingga dipandang masih jauh dari prinsip keadilan. Dilain pihak konsumen yang pada umumnya berpengetahuan rendah dengan adanya berbagai rangsangan dari iklan tersebut secara sadar atau tidak sadar akhirnya membeli barang yang di tawarkan. Apabila barang-barang yang dibeli konsumen tersebut benar-benar baik mutunya dan memenuhi syarat maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun sering kali barang-barang yang dibelinya itu mutunya rendah dan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, bahkan dapat juga menimbulkan kerugian bagi kesehatan konsumen. Kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sangat dibutuhkan demi terciptanya keadilan bagi seluruh pihak. Tindakan pelaku usaha yang cenderung mementingkan usahanya demi meraup keuntungan yang sebesarbesarnya inilah yang merupakan ketidakprofesionalnya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dan tentunya dampak dari ketidakprofesionalnya pelaku usaha adalah kerugian yang diderita oleh pihak yang posisinya sangat lemah yaitu
konsumen, konsumen sebagai pemakai jasa dan/atau barang yang tidak hanya mengalami kerugian secara material tetapi juga secara immaterial. Konsumen merupakan pihak yang ikut andil cukup besar bagi kelangsungan suatu usaha. Melalui konsumenlah suatu barang dan/atau jasa dapat dipasarkan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, konsumen dijadikan objek eksploitasi para pelaku usaha. Konsumen sebagai objek utama pemasaran barang dan/atau jasa merupakan sumber utama pendapatan para pelaku usaha sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan dalam memenuhi prinsip ekonomi adalah dengan mengoptimalkan pemasukan dari konsumen baik dengan upaya yang sesuai aturan maupun melangkahi aturan-aturan tersebut. Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) para akadimisi dan praktisi hukum menyuarakan pentingnya untuk melindungi konsumen dan mendesak kepada pemerintah
dan
DPR
untuk
membentuk
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen. Akhirnya apa yang disuarakan oleh LSM ini berbuah hasil yaitu pada tanggal 20 April 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk lebih menyadari akan segala hak-haknya dan kewajibankewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, pengetahuan,
dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab1 Tetapi walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah lahir pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tetap saja terjadi seperti halnya terjadi dalam kasus konsumen air bersih dimana pelaku usaha dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Perwitasari Unit Purworejo, tidak memperlihatkan adanya kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan PDAM Tirta Perwitasari Unit kabupaten Purworejo. Terhadap
pelayanan
PDAM
masyarakat
telah
melaksanakan
kewajibannya, hal ini terdapat dalam perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak, namun hak masyarakat yang merupakan kewajiban pihak PDAM tidak terpenuhi, seperti kualitas air yang terjaga dan alirannya yang lancar. Atau ketika datang musim kemarau terkadang tidak setetes pun air dari pipa PDAM mengalir, namun tetap saja mayarakat pelanggan PDAM dikenakan tarif abonemen rekening PDAM. Masyarakat sebagai konsumen diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, sering dalam keadaan terpaksa masyarakat harus menerima
perlakuan
tersebut
karena
masyarakat
memang
sangat
membutuhkannya, padahal hak masyarakat sebagai konsumen adalah untuk mendapatkan hak-haknya sebagai mana mestinya dan dilayani sebaik mungkin, secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.2
1
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 2. 2 Noor Ipansyah, Pelayanan Publik dan Konsumen terdapat http://www.indomedia.com (Jan. 3,2001)
dalam
Ketidak seriusan PDAM ini terlihat pada sering menerunnya tekanan aliran air bersih atau bahkan mati, atau ngalir namun airnya keruh dibeberapa daerah di Kabupaten Purworejo seperti di Desa sindurejan, Desa doplang, Desa Plaosan dan beberapa wilayah di daerah purworejo lainnya, bahkan kasus yang mencolok adalah kasus pada bulan Juli sampai September 2008 dimana air yang menyuplai sebagian besar Pasar Baledono mati, hal ini berlangsung selama satu bulan lebih dan konsumen dalam hal ini pelanggan tetap dibebani dengan pembayaran rekening air, pelanggan harus membayar rekening air dikarenakan apabila tidak melakukan kewajiban membayar rekening air maka petugas dari PDAM akan melakukan penyegelan terhadap pelanggan PDAM dan tetap memberlakukan tagihan uang rekening beserta denda keterlambatan pembayaran rekening air.3 Kasus-kasus seperti ini hanya sebagaian kecil saja dari sekian banyak permasalahan konsumen pengguna air bersih PDAM. Dan dari berbagai kasus-kasus tersebut pihak PDAM hanya memberi penjelasan semata bahwa adanya penurunan tekanan dan tidak mengalirnya air disebabkan karena adanya kerusakan pipa penyaluran air dengan meminta masyarakat untuk bersabar menunggu perbaikan pipa-pipa air sampai air kembali mengalir. Belum ada upaya-upaya tindakan nyata dari PDAM dalam melindungi konsumen pelanggan selama air mati atau belum mengalir secara normal.
3
Egi, Air PDAM di Wilayah Purworejo http://www.kompas.com (Sept. 11, 2007)
Tidak Mengalir, terdapat dalam
Dari
aspek budaya hukum, ada perilaku hukum yang menarik untuk
diamati dari kasus tersebut, baik perilaku hukum aparat pemerintah, pengusaha maupun konsumen sebagai korban dari pelanggan air bersih PDAM.
Dalam sengketa konsumen, posisi para pihak tidak seimbang, baik dari segi social-ekonomis maupun politik. Tidak setaranya kedudukan tersebut, telah membawa kecenderungan terjadinya eksploitasi antara pihak yang kuat (produsen) dengan pihak yang lemah (konsumen ).
Konsumen dalam hal ini tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian secara damai. Anggota masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan dapat juga dilakukan oleh Lembaga perlindungan konsumen. Tetapi kecenderungan yang terlihat adalah masyarakat lebih menerima kerugian yang ditanggung sendiri daripada harus melakukan gugatan, karena bagi sebagian masyarakat melakukan gugatan adalah perbuatan
yang sia-sia dan membuang waktu, tenaga dan biaya serta hasilnya-pun tidak menjamin bahwa hak-hak masyarakat akan terpenuhi.4
Kewajiban utama pelanggan PDAM adalah membayar rekening air tepat waktu. Sebaliknya pelanggan PDAM mendapatkan air secara berkesinambungan dengan keadaan baik. Bahkan apabila terjadi gangguan pelanggan PDAM berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan air atau penyimpangan atas mutu air yang disalurkan. Idealnya anara hak dan kewajiban berjalan secara pararel. Pelanggan membayar rekening tepat waktu sekaligus pelanggan juga mendapatkan air secara kesinambungan dalam keadaan baik. 5
Berdasarkan
hal
tersebut,
ternyata
konsumen
pada
umumnya
berkedudukan yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, pendidikan amupun kemampuan daya saing atau daya tawar.oleh sebab itu untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dibutuhkan perlindungan pada konsumen pengguna air bersih Perusahaan Daerah Air Minum Unit Purworejo.
Atas permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelanggaran hak-hak konsumen PDAM tersebut penulis mencoba mengangkat kasus ini untuk kemudian dilakukan penelitian demi kepentingan sekripsi penulis. Dimana yang akan diteliti dalam kasus ini adalah mencari solusi bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha dalam hal ini PDAM terhadap konsumen pengguna 4
Noor Ipansyah, Pelayanan Publuk dan Konsumen terdapat dalam http://www.indomedia.com (Jan. 3,2001) 5 Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 51.
jasa air bersih tersebut yang semestinya mendapatkan perlindungan hukum dan proses penyelesian atas kasus ini sehingga penulis berharap dapat memberikan konribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya perlindungan konsumen serta berharap pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana perlidungan hukum bagi konsumen pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum yang mengalami kerugian akibat bentuk wanprestasi PDAM Tirta Perwita Sari Kabupaten Purworejo. 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan PDAM yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dari pihak PDAM Tirta Perwitasari Purworejo. C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen PDAM yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dari pihak PDAM Tirta Perwitasari itu sendiri. 2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian wanprestasi antara pelanggan PDAM yang dirugikan, dengan PDAM Tirta Perwita Sari Purworejo. D. Tinjauan Pustaka PDAM sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bekerja dibidang pengadaan air bersih merupakan satu-satunya badan milik daerah yang tugas dan fungsinya salah satunya adalah pengadaan air bersih bagi masyarakat.
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Indonesia pengertian apa yang dikelola oleh PDAM sangatlah luas. Namun dari banyaknya yang dikelola oleh pihak PDAM sebagian besar adalah penyuplaian air bersih kepada masyarakat. Masyarakat memerlukan air dan negara mefasilitasinya, dengan demikian maka terjadilah suatu hubungan hukum antara masyarakat yang memerlukan air dengan PDAM. Peristiwa tersebut adalah terjadinya hubungan jual beli antara keduanya yang terwujud dalam layanan pengairan air kerumah-rumah penduduk. Keterikatan antara kedua belah pihak ini menimbulkan perikatan. Pelaksanaaan penyaluran air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni melalui Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwita Sari cabang Purworejo khususnya adalah pemenuhan prestasi dalam perikatan yang dilakukan dengan pelanggan atau pengguna air bersih. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap pelaksananannya sesuai dengan hakikat dari suatu perikatan. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.6 Penyaluran air dari PDAM kepada masyarakat terikat dalam per janjian jual-beli. Perjanjian jual beli yaitu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati. Jual beli merupakan suatu perjanjian konsesuil artinya perjanjian jual beli adalah perjanjian yang sah ( mengikat atau 6
Abdulkadir Muhamamad, Hukum Perikatan, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 17.
mempunyai kekuatan hukum ) pada saat tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok ( esentialia ) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli mengenai barang bergerak. Sifat konsensuil jual-beli ini ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi, Jual beli telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Risiko dalam jual-beli, menurut pasal 1460 Kitab Undang-Undang hukum bahwa risiko dibebankan pada pembeli. Namun untuk membatasi keganjilan-keganjilan yang dapat timbul karena peraturan tersebut, maka pasal 1460 KUHPerdata dibatasi, berlakunya hingga hanya mengenai barang tertentu saja yang hilang sebelum diserahkan kepada pembeli.7 Tanggung jawab Penjual terhadap pembeli adalah menjamin dua hal, yaitu: a) Menjamin penguasaan barang secara aman dan tenteram. b) Menjamin terhadap tidak adanya cacat barang yang dijualnya. Kwajiban utama pembeli yaitu membayar harga barang yang sudah disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Yang menjadi kwajiban penjual merupakan hak pembeli, begitu juga sebaliknya yang menjadi kwajiban pembeli merupakan hak penjual. Pada asasnya hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (aanvullend, optional law ), artinya kedua belah pihak diperbolehkan mengadakan perjajian
7
Subekti, Hukum Perjanjian, ctk kesebelas, PT Intermasa, Jakarta, 1987,hlm. 82.
diluar undang-undang, seperti memperluas atau mengurangi kwajiban-kwajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila dalam pelayanan pengairan air oleh pihak PDAM wujud prestasi tidak terlaksana maka pihak PDAM dianggap wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul akibat perundangundangan. Dalam suatu perjanjian. Wanprestasi ini dapat berupa: 1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan untuk dilaksanakan. 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.8 Pada umumnya, wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasi. dengan demikian wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (overmacht). Menurut Subekti resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah salah satu pihak.9 Adapun yang menanggung resiko jika terjadi wanprestasi menurut Pasal 1237 KUHPerdata adalah debitur, yaitu bahwa jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas 8
R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Ctk. Kesepuluh, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 17. 9 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Ctk. Ketujuh, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 59.
tanggungannya. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.10 Istilah konsumen berasal dari bahasa belanda cosument. Para ahli mengemukakan bahwa arti konsumen adalah pemakai barang terakhir dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) ditentukan: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan sendiri, Keluarga, oranglain maupun mahluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan.” A.Z Nasution ,SH menggunakan batasan konsumen sebagai berikut: “orang mendapatkan secara sah dari menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu dalam hal ini untuk kepentingan pribadi, keluarga dan orang lain tidak untuk diperdagangkan.”11 Dari pengertian dan uraian diatas dapat digambarkan bahwa pengguna air bersih PDAM termasuk dalam pengertian konsumen, karena menggunakan jasa untuk suatu kegunaan tertentu dalam hal ini untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
10
Abdulkadir Muhamamad, op. cit., hlm. 24. A.Z. Nasutian, Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi, Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia), Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69. 11
Konsumen tidak hanya dipandang sebagai objek bagi pelaku usaha hak tersebut sangat jelas tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 yakni: 1. Hak untuk kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa 2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapat barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan 5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak mendapatkan pembinaaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimnatif 8. Hak untuk mendapat kopensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sedangkan dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah
ditentukan pula tanggungjawab pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 diantaranya berkaitan dengan hal- hal penting sebagai berikut: 1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran akibat mengkonsumsi produknya 2. Pelaku
usaha
periklanan
bertanggung
jawab
atas
iklan
yang
diproduksinya. 3. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan. 4. Importir bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyedia jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing 5. Pelaku usaha bertanggung jawab bila tidak memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan Ketentuan pemberian ganti kerugian atas terjadinya wanprestasi ditentukan dalam pasal 1243 KUHPerdata yaitu bahwa pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhi suatu perikatan barulah diwajibkan apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi prestasinya, tetap melalaikannya, atau jika Sesuatu yang harus diberikan atau yang dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatkan dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Ketidaktahuan konsumen dan posisi atau kondisi konsumen yang lemah mengakibatkan kecenderungan menghindari konflik dan segala kerugian yang
menimpanya. Konsumen memiliki hak yang sama. Menurut YLKI, hak konsumen tersebut adalah: 1. Hak atas keamanan dan keselamatan 2. Hak untuk mendapat informasi 3. Hak untuk memilih 4. Hak untuk didengar pendapatnya 5. Hak untuk mendapat ganti rugi 6. Hak untuk mendapat pendidikan konsumen12 Selain itu konsumen mempunyai kewajiban antara lain : 1. Bersikap kritis 2. Berani bertindak 3. Kewajiban terhadap lingkungan hidupnya 4. Memiliki kepudulian sosial 5.
Memiliki rasa kesetiakawanan Ketentuan-ketentuan diatas dimaksudkan supaya pelaku usaha dalam hal
ini pihak PDAM dibebani kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian dan merasa nyaman dengan pelayanan PDAM tersebut. E. Metode Penelitian Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum yaitu sebagai berikut :
12
YLKI, Perlindungan konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran, YLKI, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 16.
1. Objek Penelitian Pelaksanaaan Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan air bersih PDAM Tirta Perwita Sari Unit Purworejo 2. Subjek Penelitian a. Pengguna air bersih pada PDAM Tirta Tirta Perwita Sari Unit Purworejo b. Pejabat PDAM Tirta Perwita Sari Unit Purworejo 3. Sumber Data Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari: a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang berupa hasil wawancara. b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data. a. Wawancara. Dilakukan dengan cara wawancara langsung, yaitu dengan cara tanya jawab dengan subyek penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan daftar pertanyaaan sebagai pedoman agar menibulkan pertanyaaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b. Studi Kepustakaan Antara lain mengumpulkan mempelajari serta mngkaji bahan-bahan hukum serta aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah penelitian. 5. Metode Pendekatan. Metode Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, yaitu menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian hukum yang berlaku saat ini. 6. Analisis Data Analisis Data dilakukan secara diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu ksimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
F. Kerangka Skripsi Pembahasan dalam skripsi yang ditulis ini dibagi kedalam empat Bab, yang secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut: Bab yang pertama merupakan Bab Pendahuluan, dimana dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, penulis mengambil topik tentang perlidungan terhadap konsumen, yang secara lebih khusus berkaitan dengan penggunaan jasa air bersih PDAM. Dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap para konsumen agar nantinya diharapkan dapat meminimalisir risiko yang timbul, dan secara otomatis masalah-masalah yang muncul juga dapat teratasi. Untuk selanjutnya Bab kedua menguraikan tentang kajian teoritis terhadap ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen diantaranya kwajiban ataupun hak produsen, juga hak-hak konsumen antara lain hak atas keamanan dan keselamatan, hak untuk mendapat informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar pendapatnya atau hak-hak konsumen yang lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bab yang ketiga menguraikan dan membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan, yaitu gambaran tentang praktek di lapangan, tentunya yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan uraian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latar belakang dilakukannya penulisan skripsi, yaitu untuk mengetahui tentang segala sesuatu yang terkait dengan tata cara penggunaan jasa air bersih
PDAM, selain itu juga untuk mengetahui seberapa jauh upaya yang dilakukan oleh pihak produsen dalam memberikan pelayana terhadap konsumen, sehingga nantinya tidak ada yang merasa dirugikan baik itu produsen maupun konsumen. Terakhir adalah Bab keempat yang merupakan Bab Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari penelitian, berupa kesimpulan yang disusun secara sistematis berdasarkan kenyataan di lapangan, dan juga berupa saran yang nantinya diharapkan paling tidak dapat meminimalisir masalah-masalah yang muncul dalam lingkup sengketa antara produsen dengan konsumen.
